This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes a framework for resolving land tenure issues within forest areas in Indonesia, aiming to protect the rights of communities who occupy and utilize land in these regions. It is a response to various Constitutional Court rulings and seeks to clarify the legal status of land ownership and usage in forested areas.
The regulation impacts individuals, governmental agencies, social/religious organizations, and indigenous communities that occupy and utilize land within forest areas. It applies to various sectors including agriculture, forestry, and community development.
- Pasal 2 mandates the government to resolve land tenure issues in forest areas occupied by parties. - Pasal 4 outlines the criteria for land occupation, which must be physical, in good faith, and recognized by local communities. - Pasal 5 specifies that land can be used for residential purposes, public facilities, agricultural land, and community-managed forests. - Pasal 7 describes the resolution process for land occupied before designation as forest area, which includes changing forest boundaries. - Pasal 8 details the resolution for land occupied after designation, allowing for options such as social forestry programs or resettlement. - Pasal 29 prohibits the transfer or change of function of land for ten years after certification, with exceptions for national strategic projects.
- Pihak (Party): Individuals or organizations that occupy and utilize land in forest areas. - Hutan Adat (Customary Forest): Forest areas recognized as belonging to indigenous communities. - Resettlement: The process of relocating individuals from forest areas. - Perhutanan Sosial (Social Forestry): A system of sustainable forest management by local communities.
The regulation came into effect on September 11, 2017, and continues existing inventory processes for land tenure in forest areas. It does not replace previous laws but provides a specific framework for addressing land tenure issues in forested regions.
The regulation references several laws, including the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960), indicating its integration with existing legal frameworks governing land and forestry in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 mandates the government to resolve land tenure issues in forest areas occupied by parties.
Pasal 4 outlines that land occupation must be physical, in good faith, and recognized by local communities.
Pasal 5 specifies that land can be used for residential purposes, public facilities, agricultural land, and community-managed forests.
Pasal 7 describes the process for changing forest boundaries for land occupied before designation as forest area.
Pasal 8 details options for land occupied after designation, including social forestry programs or resettlement.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (30K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG
PEI{YELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,
Menimbang : a. batrwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan
perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam
kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan,
perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan
tanah dalam kawasan hutan;
bahwa untuk melahsanakan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 34/PUU-lXl 2011, putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4s/PUU-lXl 20L1, putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 3S/PUU-X| 2OL2, putusan Mahkamatt
Konstitusi Nomor 9S/PUU-XILl2OL4, perlu diatur
ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah
dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan
hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan
hutan adat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam
Kawasan Hutan;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 20431;
Mengingat : 1.
b.
c.
2.
3. Undang-Undang . .
-- 1 of 22 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
3. Undang-Undang Nomor 4l Tahun L999 tentang
Kehutanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
L999 Nomor L67, Tantbatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapart
Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2OO4 tentang Perubatran Atas Undang-Undang
Nomor 4L Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412l.;
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEI{fELESAIAN
PENGUASAAN TANAH DAI,AM KAWASAN HUTAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Rrsat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Pihak adalah perorErngan, instansi, badan
sosial/keagamaan, masyarakat hulnrm adat yang
menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam
kawasan hutan.
3. Hutan adalatr suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.
4. Hutan
-- 2 of 22 --
PRESIDEN
REPU BLIK IN DO N ESIA
Hutan tetap adalah kawasan hutan yang dipertahankan
keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan
konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang
tidak dibebani hak atas tanah.
Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah
7. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah
masyarakat hukum adat.
Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal
peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan
hutan.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
HakAtas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria.
Resetilement adalah pemindahan penduduk dari kawasan
hutan ke luar kawasan hutan.
Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari
yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau
hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan
dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat
dan Kemitraan Kehutanan.
BAB II
PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
Pasal 2
Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
t2.
Pasal 3 . .
-- 3 of 22 --
(1)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 3
Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan
kawasan hutan.
Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok:
a. hutan konservasi;
b. hutan lindung; dan
c. hutan produksi.
Pasal 4
(1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
harus memenuhi kriteria:
a. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik
dengan itikad baik dan secara terbuka;
b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat
hulnrm adat atau kepala desa/keluratran yang
bersanglmtan serta diperkuat oleh kesaksian orzrng
yang dapat dipercaya.
(21 Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan
dan/atau telatr diberikan hak di atasnya sebelum
bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan
hutan; atau
b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelatr
bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan
hutan.
Pasal 5
(1) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan
untuk:
a. permukiman;
(21
b. fasilitas .
-- 4 of 22 --
(2t
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
c. lahan garapan; dan/atau
d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a mempalcan bagian di dalam kawasan hutan yang
dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tittggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
penghidupan masyarakat serta masyarakat adat.
Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas di
dalam kawasan hutan yang digunakan oleh masyarakat
untuk kepenting€rn umum.
Lahan garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun.f
c menrpakan bidang tanatr di dalam kawasan hutan yang
dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau
sekelompok orang yang dapat benrpa sawah, ladang,
kebun campuran dan/atau tambak.
Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 6
(l) Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi:
perorangan;
instansi;
badan sosial/ keagamaan;
masyarakat hukum adat.
Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus memiliki identitas kependudukan;
Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mempakan instansi pemerintah pusat atau instansi
pemerintah daerah.
Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c harus terdaftar sesuai ketentuart
peraturan perundang-undangan.
Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d keberadaannya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah.
(3)
(4)
(s)
a.
b.
c.
d.
(2t
(3)
(4)
(s)
BAB III . .
-- 5 of 22 --
PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA
BAB III
POLA PEMELESAIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN
Pasal 7
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan
dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya
sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan
hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari
dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan
hutan.
Pasal 8
(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan
dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk
sebagai kawasan hutan beruPa:
a. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan
melalui perubahan batas kawasan hutan;
b. tukar menukar kawasan hutan;
c. memberikan akses pengelolaan hutan melalui program
perhutanan sosial; atau
d. melakukan resetTlement,
l2l Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhitungkan:
a. luas kawasan hutan yang harus dipertahankan
minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah
diran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan
b. fungsi pokok kawasan hutan.
Pasal 9
(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan
dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk
sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi
dilakukan melalui resettlement.
(21 Pola penyelesaian pada kawasan hutan dengan fungsi
konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa
memperhitungkan luas kawasan hutan dari luas daerah
aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.
Pasal 10
-- 6 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Pasal 1O
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan
dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk
sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi
dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari
30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai,
pulau, dan/ atau provinsi:
a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk
permukiman, fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial dan
memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilalrukan
melalui resettlcment;
b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk
permukiman, fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial dan
tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan
melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. dalam hat bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan
garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan
hutan melalui program perhutanan sosial.
Pasal 11
(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan
dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah
ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung
pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 3Oo/o
(tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai,
pulau, dan/atau provinsi:
a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk
permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial
dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung
dilakukan melalui resetiLeme nt
b. datam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk
permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial
dan tidak memenuhi lrriteria sebagai hutan lindung
dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari
dalam kawasan hutan melalui perubahan batas
kawasan hutan;
c. dalam . . .
-- 7 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c. dalam haf bidang tanah tersebut digunakan untuk
lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua
puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan
dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam
kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan
hutan;
d. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk
lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 2O (dua
puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan
dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui
program perhutanan sosial,
(21 Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, harus berada dalam sumber tanah
obyek reforma agraria dari kawasan hutan.
Pasal 12
Pola penyelesaian untuk bidang taaah yang dikuasai dan
dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai
kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang
memiliki luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari
30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai,
pulau, dan/atau provinsi:
a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk
permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial
dilakukan mela.lui tukar menukar kawasan hutan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan atau
resetlLement;
b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan
garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan
hutan melalui program perhutanan sosial.
Pasal 13
(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan
dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk
sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada
provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30%
(tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai,
pulau, dan/ atau provinsi:
a. dalam . ..
-- 8 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk
permukiman, fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial
dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari
dalam kawasan hutan melalui perubahan batas
kawasan hutan;
b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk
lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua
puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan
dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam
kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan
hutan;
c. dalam hal bidang tanah tersebut digunalan untuk
lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua
puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan
dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui
program perhutanan sosial'
(21 Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf b, harus berada dalam sumber tanah
obyek reforma agraria dari kawasan hutan.
BAB IV
TIM PERCEPATAN PEI{YELESAI.AN PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN
Pasal 14
(1) Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang
selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH.
(21 Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penyelesaian penguaszran tanah dalam kawasan
hutan;
b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam
rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan
dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah
dalam kawasan hutan;
c. menetapkan . . .
f,,D
-- 9 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDON E SIA
c. menetapkan luas maksimum bidang tanah yang dapat
dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan;
d. menetapkan mekanisme Resettlement
e. melakukan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan; dan
f. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam
pelaksanaan penyelesaian penguasa.rn tanah dalam
kawasan hutan,
(3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan PPTKH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua : Menten Koordinator Bidang
Perekonomian;
b. Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan:
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
KePala Badan Pertanahan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Sekretaris Ihbinet;
5. Kepala Staf KePresidenan.
Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara administratif berkedudukan di Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH.
Pasal 15
(1) Tim Pelaksana PPTKH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (5) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan
penyelesaian Penguasaan tanah dalam kawasan
hutan;
b. men5rusun langkah-langkah yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah
dalam kawasan hutan;
c. membantu Tim Percepatan PPTKH dalam
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan;
d. menYu.sun . . .
(4)
(s)
-- 10 of 22 --
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
d. menJrusun dan menyampaikan rekomendasi atas
penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan
penyelesaian Penguasaan tanatr dalam kawasan
hutan kepada Tim Percepatan PPTKH.
(21 Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPTKH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Energi, Sumber DaYa
Alam, dan Lingkungan HiduP,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Percepatart
Infrastmktur dan Pengembangan
Wilayatr, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
c. Anggota : 1. Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata
Lingkungan, Kementerian
Lingkungan HiduP dan
Kehutanan;
2. Direlrtur Jenderal Konservasi
Sumber DaYa Alam dart
Ekosistem, Kementerian
Lingkungan HiduP dan
Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengendalian
Daerah Aliran Sungai dan Hutan
Lindung, Kementerian
Lingkungan HiduP dart
Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi kstari,
Kementerian Linglmngan HiduP
dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Penegakan
Hukum, Kementerian
Lingkungan HiduP dan
Kehutanan;
6. Direktur.
-- 11 of 22 --
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
L2-
6. Direktur Jenderal Tata Ruang,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Nasional;
7. Direktur Jenderal Penataan
Agraria, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional;
Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan,
Kementerian Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa,
Kementerian Dalam Negeri;
10. Deputi Bidang Perekonomian,
Sekretariat Kabinet;
1 1. Deputi Bidang Kajian dan
Pengelolaan Isu-Isu Sosial,
Ekologi, dan Budaya Strategis,
Kantor Staf Kepresidenan;
12. Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik, Badan
Informasi Geospasial;
d. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan
Ekonomi dan Kemaritiman,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
e. Wakil Sekretaris: Staf Ahli Bidang Hubungan
Ekonomi dan Politik, Hukum, dan
8.
9.
Keamanan,
Koordinator
Pertanahan
Kementerian
Bidang
Perekonomian.
(3) Tim Pelaksana PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh
kelompok kerja.
(41 Pembentukan kelompok kerja sebagairnana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan
PPTKH.
Pasal 16 .
-- 12 of 22 --
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 16
Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (21 dapat
melibatkan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga, pemerintatr daerah, akademisi,
dan / atau pemanglinr kepentingan.
Pasal 17
Ketua Tim Percepatan PPTKH menyampaikan laporan dan
perkembangan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah
datam kawasal hutan kepada Presiden secara berkala
setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 18
(1) Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi
penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Gubernur
membentuk Tim Inventarisasi dan Verilikasi Penguasaan
Tanatr dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut
Tim Inver PTKH.
l2l Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Tim
Percepatan PPTKH secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
atau sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 19
(l) Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) mempunyai tugas:
a. menerima pendaftar€rn permohonan inventarisasi dan
verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui
bupati/walikota;
b. melaksanakan pendataan lapangan;
c. melakukan analisis:
1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah
yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau
2. lingkungan hidup; dan
d. merumuskan
-- 13 of 22 --
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
d. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis
dan menyampaikannya kepada gubernur.
(21 Susunan keanggotaan Tim Inver PTKH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang
menyelenggarakan urusuu-I di bidang
kehutanan,
b. Sekretaris: Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional,
c. Anggota : 1. Kepala Dinas Provinsi dan
Kabupaten/Kota Yang
menyelenggarakan urusan di bidang
penataan **g;
2. Kepala Badan Provinsi Yang
menyelenggarakan urusan dibidang
Lingkungan HiduP;
3. Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan;
4. Kepala Balai Yang membidangi
urusan perhutanan sosial;
5. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan
setemPat;
6. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota;
7. Camat setemPat atau Pejabat
kecamatan; serta
8. Luratr/Kepala desa setempat atau
sebutan lain yang disamakan dengan
itu.
(3) Pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH diatur
dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.
BAB V
-- 14 of 22 --
PRES I DEN
REPUtsLIK INDONESIA
BAB V
PROSEDUR PEI{YELESAI,AN PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN
Pasal 20
Prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanatr dalam Kawasan
Hutan dilakukan berdasarkan tahapan:
a. inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
b. verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian
rekomendasi;
c. penetapan pola penyelesaian penguasaan dan
pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan;
d. penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan
pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan
e. penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Pasal 21
(1) Tim Inver PTKH melakukan inventarisasi penguasaan
tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran
permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan
oleh Pihak melalui bupati/walikota.
(21 Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
pendataan penguasa€rn, pemilikan, penggunaan, atau
pemanfaatan tanah.
(3) Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifrkasi
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan meliputi satuan
wilayah administrasi Kabupaten/ Kota.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan I (satu) kali untuk setiap satuan wilayah.
Pasal 22
(1) Tirn lnver PTKH rnelakukan verifikasi penguasa€rn tanah
berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimEura dimaksud
datam Pasal 21 ayat (1) dengan memanfaatkan sistem
informasi geografis.
l2l Verilikasi
-- 15 of 22 --
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
l2l Verifikasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. pelaksanaan analisis data fisik dan data yrridis
bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan
Hutan, serta analisis lingkungan hidup;
b. pelaksanaan verilikasi lapangan jika diperlukan;
c. perumusan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan hasil
analisis; dan
d. penyampaian rekomendasi Penyelesaian Penguasaan
Tanatr dalam Kawasan Hutan kepada gubernur dengan
melampirkan:
1. Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanatr dalam Kawasan Hutart
(P4TKH) Non Kadastral;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing
pemohon;
3. salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
4. Pakta Integritas Tim Inver PIKH; dan
5. usulan pola penyelesaian penguasa€rn tanah dalam
kawasan hutan.
Pasal 23
Pelaksanaan Inventarisasi dal Verifikasi Penguasa€rn
Tanah dalam Kawasan Hutan setiap satuan wilayatt
diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.
Pasal 24
(1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selalm Ketua Tim
Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari
Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (21hurrf d.
(21 Menteri .
-- 16 of 22 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
(21 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan.
(3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat l2l menghasilkan
pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang
berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
memutuskan penyelesaian penguasaan tanatr ddam
kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau
ditolak.
(5) Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasart Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.
Pasal 25
(1) Dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah
yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar
kawasan hutan atau resettlement atau pemberian akses
pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelesaikart
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(21 Biaya pelahsanaan tukar menukar kawasan hutan atau
resettlement, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
menjadi tanggungiawab pemerintah daerah.
(3) Dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang
dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang
tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas
Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menerbitkan surat keputusan pembahan
batas kawasan hutan setelah dilalmkan penataan batas
sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal26...
-- 17 of 22 --
PRfS I DEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 26
Keputusan perubahan batas kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim
Percepatan PPTKH, gubernur, Tim Inver PTKH, dan
bupati/walikota terkait.
Pasal 27
(1) Berdasarkan keputusan penyelesaian penggasatln tanatr
dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, bupati/walikota mengumumkan kepada Pihak
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya keputusan perubahan batas kawasan hutan.
(21 Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan keberatan kepada Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan atas keputusan penyelesaian penguasaan
tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
disampaikan melalui bupati/ walikota.
(4) Waktu pengajuan keberatan terhadap keputusan pola
penyelesaian penguasaan tanatr dalam kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak diumumkannya keputusan penyelesaiart
penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
(5) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat
menerima atau menolak keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21.
(6) Dalam hal keberatan diterima, Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan meny€rmpaikan kepada gubernur untuk
melakukan verifikasi ulang.
Pasal 28
(1) Keputusan perubahan batas kawasan hutan yang
ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3) sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah
yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.
(2lPenerbit...
-- 18 of 22 --
(1)
(21
(3)
(4)
(s)
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
l2l Penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penataan
melalui konsolidasi tanah.
Pasal 29
Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah
diterbitkan sertipikatnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) dilarang:
a. menelantarkan tanah;
b. mengalihkan hak atas tanatrnya dalam jangka waktu
10 (sepuluh) tahun; dan/atau
c. mengalih fungsikan tanahnya.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dikecualikan untuk pemanfaatan lahan bagi
pembangunan strategis nasional di bidang infrastruktur,
energi, pangan, dan pertahanan keamanan.
Dalam hal penerima hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu kurang dari
10 (sepuluh) tahun tidak lagr dapat memanfaatkan
tanahnya, tanah menjadi tanah yang dikuasai nega.ra.
Dalam hal penerima hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, tanah dapat
beralih menjadi hak milik ahli warisnya.
Tanah yang diwariskan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dapat dipecah hak atas tanahnya.
Pasal 30
Selama prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan tengah dilakukan berdasarkan tahapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:
a. masyarakat tidak melakukan pendudukan tanah barr
dan/atau melakukan perbuatan yang dapat menganggu
pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam
Kawasan Hutan;
b. instansi...
-- 19 of 22 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. instansi pemerintah tidak melakukan pengusiran,
penangkapan, penutupan akses terhadap tanah,
dan/atau perbuatan yang dapat menganggu pelaksanaan
penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.
BAB VI
INTEGRASI PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN NEGARA
DAI,AM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Pasal 31
(U Perubahan batas kawasan hutan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dilaksanakan
sebelum ditetapkannya perubahan rencana tata ruang.
(21 Keputusan perubahan batas kawasan hutan negara
sebagaimana dimaksud ddam Pasal 25 ayat (3)
diintegrasikan ke dalam perubatran rencana tata tuang.
(3) Sebelum perubahan rencana tata ruang ditetapkan
berdasarkan penrbahan batas kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tanda
bukti hak dan izin pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan
sesuai aratran peruntukan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
BAB VII
RENCANA AKSI
Pasal 32
Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
disusun Rencana Aksi penyelesai€Ln penguasaan tanatt
dalam kawasan hutan.
Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.
(1)
(21
BABVIII ...
-- 20 of 22 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2t-
BAB VIII
PEMBTAYAAN
Pasal 33
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian
penguasaan tanah datam kawasan hutan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Fresiden ini, dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanjanegara;
b. €urggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Fresiden ini mulai berlaku, semua
kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemalfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah
dilakukan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini.
Pasal 35
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
-- 21 of 22 --
#""i$
I: l? L',i I t_) E l..l
REFrl.-l fi l-l 1t. I I I LIC' l..l t-:i I /\
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2OLT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal l L September 2OL7
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 196.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
lgn Deputi Bidang Perekonomian,
ti Bidang Hukum dan
-- 22 of 22 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
tentang AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - LINGKUNGAN HIDUP
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 88/2017. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 29 prohibits the transfer or change of function of land for ten years after certification, with exceptions for national strategic projects.