Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, amends the previous regulation on the acceleration of the Battery Electric Vehicle (BEV) program in Indonesia. It aims to enhance the ecosystem for battery-based electric vehicles by expanding the scope of eligible vehicles, adjusting local content requirements, and strengthening government support at both central and local levels.
The regulation primarily affects manufacturers, research institutions, and universities involved in the production and development of Battery Electric Vehicles (KBL Berbasis Baterai). It also impacts local governments and companies providing charging infrastructure and battery swapping services.
- Article 1 introduces definitions for key terms such as Motor Listrik (Electric Motor), Baterai (Battery), and KBL Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). - Article 2 categorizes KBL Berbasis Baterai into two and three-wheeled vehicles and four-wheeled or more vehicles, with specifications for new and converted vehicles. - Article 7 outlines the collaboration between industries, universities, and research institutions for technology development in the KBL sector. - Article 8 mandates that KBL manufacturers prioritize local content (TKDN) in their production, with specific targets set for different years. - Article 12 allows manufacturers to import complete KBL under certain conditions, promoting local production. - Article 17 provides for fiscal and non-fiscal incentives for companies engaged in KBL production and development. - Article 19 details various fiscal incentives available for KBL manufacturers, including import duty exemptions and tax reductions.
- KBL Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle): A vehicle powered by an electric motor using a battery as its energy source. - TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri): The level of domestic content in goods and services. - SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum): Public charging stations for electric vehicles. - SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum): Battery swapping stations for electric vehicles.
This regulation takes effect on December 8, 2023, and amends Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. It introduces new provisions and updates existing ones to enhance the implementation of the BEV program.
The regulation references several existing laws and regulations, including those related to electricity supply, luxury goods tax, and energy conservation, ensuring a cohesive framework for the development of the electric vehicle sector in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 1 introduces essential definitions, including Motor Listrik (Electric Motor) and KBL Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle), which are crucial for understanding the regulation's scope.
Article 2 categorizes KBL Berbasis Baterai into two main types based on the number of wheels and specifies conditions for new and converted vehicles.
Article 8 mandates that manufacturers prioritize local content (TKDN) in their production, with specific minimum percentages set for different years, promoting domestic industry.
Article 17 outlines the fiscal and non-fiscal incentives available to companies involved in KBL production, including support for research and development activities.
Article 12 allows certain manufacturers to import complete KBL under specified conditions, facilitating the introduction of new products while promoting local manufacturing.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (23K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLEI
UNTUK TRANSPORTASI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
. cL.
b.
c.
: 1.
bahwa untuk percepatan peningkatan ekosistem
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu
menambah ruang lingkup kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai, penyesuaian penggunaan tingkat
komponen dalam negeri, dan penguatan dukungan oleh
Pemerintah h,rsat dan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol9 tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
lBattery Electric Vehiclel untuk Transportasi Jalan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2}lg tentang percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehiclel untuk Transportasi Jalan;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan .
SK No l9ll44A
-- 1 of 15 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2Ol2 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor l2O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2Ol9 tentang
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64041 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 669a1;
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68791;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol9 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor laQ;
3
4
5
6
SK No l9l145 A
MEMUTUSKAN:
-- 2 of 15 --
Menetapkan
PRESIDEN
INDONESIA
MEMUTUSKAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG
PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VE,HICLq UNTUK
TRANSPORTASI JALAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2Ot9 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai (Battery Electic Vehiclel untuk
Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI9 Nomor 146), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni
angka 14, angka 15, dan angka 16, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang
mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan
energi mekanik sebagai penggerak.
2. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang
selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik
yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik
pada Motor Listrik.
3. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehiclel yang selanjutnya disebut KBL
Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan
dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan
sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara
langsung di kendaraan maupun dari luar.
4. Catu Daya Listrik adalah peralatan yang mempunyai
fungsi sebagai sumber listrik untuk memberikan
pasokan energi listrik pada Baterai KBL Berbasis
Baterai.
5. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang
selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian
energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk
umum.
6.uji...
SK No l9l146 A
-- 3 of 15 --
INDONESIA
6. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang
dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau
penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa
KBL Berbasis Baterai, sebelum KBL Berbasis Baterai
dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara
massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodifikasi.
7. Uji Berkala KBL Berbasis Baterai adalah pengujian
kendaraan bermotor Iistrik yang dilakukan secara
berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang
dioperasikan di jalan.
8. Nomor Identifikasi KBL Berbasis Baterai yang
selanjutnya disingkat NIK adalah identitas dalam
bentuk kombinasi 17 (tujuh belas) karakter berupa
huruf dan/atau angka yang dipasang atau dicetak
pada KBL Berbasis Baterai atau yang disebut Vehicle
ldentification Number (VIN) .
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan umsan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
1 1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang
selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik
Negara.
12. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam
negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan
Jasa.
13. KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional adalah KBL
Berbasis Baterai yang menggunakan tanda, gambar,
logo, nama, dan kata yang berciri khas atau
karakteristik Indonesia.
14. Konversi adalah proses perubahan sistem motor
penggerak kendaraan bermotor dari motor bakar
menjadi motor listrik.
15. Bengkel. . .
SK No l9ll47 A
-- 4 of 15 --
2
Irlr.lrFqflElJl
K INDONESIA
15. Bengkel Konversi adalah badan usaha yang bergerak
di bidang usaha bengkel kendaraan/perakitan
kendaraan yang telah memperoleh sertifikat sebagai
Bengkel Konversi yang diterbitkan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
transportasi.
16. Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum
yang selanjutnya disingkat SPBKLU adalah sarana
penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan
Baterai yang telah diisi.
Di antara ayat (1) dan ayat (21 Pasal 2 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
(1)
( 1a)
(2t
(3)
KBL Berbasis Baterai berdasarkan jenis
dikelompokkan ke dalam:
a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda
tiga; dan
b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. KBL Berbasis Baterai dalam keadaan baru;
dan/atau
b. KBL Berbasis Baterai hasil Konversi yang
dilaksanakan oleh Bengkel Konversi.
Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi
kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang sarana
dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian dapat
menetapkan spesifikasi khusus untuk KBL Berbasis
Baterai.
3.Ketentuan...
SK No l9l I48 A
-- 5 of 15 --
3
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau
lembaga penelitian dan pengembangan dapat
melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi
teknologi industri KBL Berbasis Baterai.
(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
perusahaan industri dapat bersinergi untuk
melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi
teknologi industri KBL Berbasis Baterai.
(3) Penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi
industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan untuk
mendukung:
a. pengembangan komponen utama KBL Berbasis
Baterai;
b. pengembangan SPKLU dan SPBKLU yang efisien;
c. pengembangan industri KBL Berbasis Baterai
sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;
d. industri KBL Berbasis Baterai dengan capaian
TKDN yang tinggi; dan
e. pengembangan KBL Berbasis Baterai yang
memenuhi standar teknis dan ramah
lingkungan.
4 Ketentuan Pasal 8
berikut: diubah sehingga berbunyi sebagai
Pasal 8
(1) Industri KBL Berbasis Baterai dan industri
komponen KBL Berbasis Baterai wajib
mengutamakan penggunaan TKDN dengan kriteria
sebagai berikut:
a. untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua
dan/atau roda tiga tingkat penggunaan
komponen dalam negeri sebagai berikut:
1) tahun 2Ol9 sampai dengan tahun 2026,
TKDN minimum sebesar 40%o (empat puluh
per seratus);
2) tahun. . .
SK No l9l149 A
-- 6 of 15 --
i-ITstt.I{fl
LIK INDONESIA
2) tahun 2027 sampai dengan tahun 2029,
TKDN minimum sebesar 600/o (enam puluh per
seratus); dan
3) tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum
sebesar 80% (delapan puluh per seratus),
b. untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau
lebih tingkat penggunaan komponen dalam
negeri sebagai berikut:
1) tahun 2Ol9 sampai dengan tahun 2021,
TKDN minimum sebesar 35% (tiga puluh lima
per seratus);
2) tahun 2022 sampai dengan tahun 2026,
TKDN minimum sebesar 40%o (empat puluh
per seratus);
3) tahun 2027 sampai dengan tahun 2029,
TKDN minimum sebesar 600/o (enam puluh per
seratus); dan
4) tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum
sebesar 80% (detapan puluh per seratus).
(21 Ketentuan kewajiban pengutamaan penggunaan
TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk KBL Berbasis Baterai hasil Konversi
yang dilaksanakan oleh Bengkel Konversi.
(3) Tata cara penghitungan TKDN sebagairhana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian dengan melibatkan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
dan/ atau pemangku kepentingan terkait.
5 Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan program KBL
Berbasis Baterai, perusahaan industri KBL Berbasis
Baterai dengan kriteria sebagai berikut:
a. yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL
Berbasis Baterai di dalam negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6;
b. yang. . .
SK No l9ll50A
-- 7 of 15 --
REPUBLIK INDONESIA
b. yang telah melakukan investasi fasilitas
manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri
dalam rangka pengenalan produk baru; dan/atau
c. yang akan melakukan peningkatan kapasitas
produksi untuk KBL Berbasis Baterai dalam
rangka pengenalan produk baru,
dapat melakukan pengadaan KBL Berbasis Baterai
yang berasal dari itnpor dalam keadaan utuh
(Completelg Ehtitt-Up/ CBII) dalam jumlah tertentu
dengan mempertimbangkan realisasi pembangunan,
investasi, dan/atau peningkatan produksi KBL
Berbasis Baterai sampai dengan akhir tahun 2025
setelah mendapatkan persetujuan fasilitas dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang investasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang investasi, peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian, peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan, dan/atau peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara sesuai dengan kewenangannya.
6. Ketentuan huruf i ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memberikan insentif untuk mempercepat program
KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
insentif fiska1 dan insentif nonfiskal.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada:
a. perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau
Iembaga penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
yang melakukan kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi
industri KBL Berbasis Baterai;
SK No l9l l5l A
b. perusahaan. . .
-- 8 of 15 --
7
PRESIDEN
INDONESIA
9-
b. perusahaan industri yang mengutamakan
penggunaan prototipe dan/atau komponen yang
bersumber dari perusahaan industri dan/atau
lembaga penelitian dan pengembangan yang
melakukan kegiatan penelitian, pengembangan,
dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL
Berbasis Baterai dalam negeri;
c. perusahaan industri yang memenuhi TKDN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan yang
melakukan produksi KBL Berbasis Baterai dalam
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
d. perusahaan industri komponen KBL Berbasis
Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
e. perusahaan industri KBL Berbasis Baterai
Bermerek Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14;
f. perusahaan yang menyediakan penyewaan
Baterai (battery swapl sepeda Motor Listrik;
g. perusahaan industri yang melakukan percepatan
produksi serta penyiapan sarana dan prasarana
untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai;
h. perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah
Baterai;
i. perusahaan yang menyediakan SPKLU, SPBKLU,
dan/atau instansi atau hunian yang
menggunakan instalasi listrik privat untuk
melakukan pengisian listrik KBL Berbasis
Baterai;
j. perusahaan angkutan umum yang menggunakan
KBL Berbasis Baterai; dan
k. orang perseorangan yang menggunakan KBL
Berbasis Baterai.
Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
(1) Perusahaan industri KBL Berbasis Baterai yang
melakukan pengadaan KBL Berbasis Baterai yang
berasal dari impor dalam keadaan utuh (Completelg
Built-Up/ CBq sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dapat diberikan insentif.
(2) Terhadap...
SK No l9l152 A
-- 9 of 15 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
8
(2) Terhadap perusahaan industri KBL Berbasis Baterai
yang dapat melakukan percepatan proses perakitan
di dalam negeri dalam masa/jangka waktu importasi
dalam keadaan utuh (Completelg Built-Up/ CBUI
sampai dengan akhir tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan insentif.
Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19
(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L7 ayat (2) dapat berr.pa:
a. insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis
Baterai dalam keadaan terurai lengkap
(Completely Knock Downl CKDI, KBL Berbasis
Baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap
(Incompletelg Knock Downl IKDI, atau komponen
utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu;
b. insentif pajak penjualan atas barang mewah;
c. insentif pembebasau atau pengurangan pajak
pusat;
d. insentif pembebasan atau pengurangan pajak
daerah;
e. insentif bea masuk atas importasi mesin,
barang, dan bahan dalam rangka penanaman
modal;
f. insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas
importasi bahan baku dan/atau bahan penolong
yang digunakan dalam rangka proses produksi;
g. insentif pembuatan peralatan SPKLU dan
SPBKLU;
h. insentif pembiayaan ekspor;
i. insentif fiskal untuk kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi teknologi serta
vokasi industri komponen KBL Berbasis Baterai;
j. tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah;
k. keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU;
l. dukungan pembiayaan pembangunan
infrastrrrktur SPKLU;
SK No l9l153 A
m.sertifikasi...
-- 10 of 15 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
9
m. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya
manusia industri KBL Berbasis Baterai; dan
n. sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi
perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan
industri komponen KBL Berbasis Baterai.
(2) Selain insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua
dapat diberikan program bantuan pembelian dan
bantuan konversi oleh pemerintah selama jangka
waktu tertentu.
(3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan program bantuan pembelian dan
bantuan konversi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 diberikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(41 Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan
pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(5) Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan
pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (41
diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri.
Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19A
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) dapat berupa:
a. insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis
Baterai dalam keadaan utuh (Completelg
Bnilt-Up/ CBU) atau insentif bea masuk
ditanggung pemerintah atas importasi KBL
Berbasis Baterai dalam keadaan utuh
(Completelg Built-Up / CBU ;
b. insentif ...
SK No l9ll54A
-- 11 of 15 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
-t2-
b. insentif pajak penjualan atas barang mewah
untuk KBL Berbasis Baterai dalam keadaan
utuh (Completely Bttilt-Up/ CBU) atau insentif
pajak penjualan atas barang mewah ditanggung
pemerintah untuk KBL Berbasis Baterai dalam
keadaan utuh (Completely Built-Up/ CBU;
dan/atau
c. insentif pembebasan atau pengurangan pajak
daerah untuk KBL Berbasis Baterai dalam
keadaan utuh.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) dapat berupa:
a. insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis
Baterai yang diproduksi di dalam negeri atau
insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas
importasi KBL Berbasis Baterai yang diproduksi
di dalam negeri;
b. insentif pajak penjualan atas barang mewah
untuk KBL Berbasis Baterai yang diproduksi di
dalam negeri atau insentif pajak penjualan atas
barang mewah ditanggung pemerintah untuk
KBL Berbasis Baterai yang diproduksi di dalam
negeri;
c. insentif pembebasan atau pengurangan pajak
daerah untuk KBL Berbasis Baterai dalam
keadaan terurai lengkap (Completely Knock
Downl CKDI yang diproduksi di dalam negeri;
d. insentif bea masuk atas importasi mesin,
barang, dan bahan dalam rangka penanaman
modal; dan/atau
e. insentif bea masuk atas importasi bahan baku
dan/atau bahan penolong yang digunakan
dalam. rangka proses produksi.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diberikan dengan syarat perusahaan
industri KBL Berbasis Baterai:
a. berkomitmen untuk memproduksi KBL Berbasis
Baterai di dalam negeri dengan jumlah tertentu
dan dalam waktu tertentu dengan TKDN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
b. wajib menyampaikan jaminan senilai insentif
yang diberikan.
(4) Dalam...
SK No l9ll55A
-- 12 of 15 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_13_
(4) Dalam hal komitmen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a tidak dipenuhi, Industri KBL
Berbasis Baterai dikenai sanksi sebesar jumlah
insentif yang telah diterima proporsional dengan
komitmen jumlah produksi yang tidak dipenuhi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21,
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang investasi, peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian, peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai
dengan kewenangannya.
10. Ketentuan Pas,al 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22
(1) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis
Baterai meliputi:
a. fasilitas pengisian ulang (chargingl paling sedikit
terdiri atas:
1) peralatan Catu Daya Listrik;
2l sistem kontrol arus, tegangan, dan
komunikasi; dan
3) sistem proteksi dan keamanan; dan/atau
b. fasilitas penukaran Baterai.
(2) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis
Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada instalasi listrik privat, SPKLU,
dan/atau SPBKLU.
(3) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis
Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 191156 A
1 1. Ketentuan . . .
-- 13 of 15 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur
pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, diberikan kemudahan untuk penyesuaian
instalasi listrik pada pelanggan listrik yang
menggunakan KBL Berbasis Baterai serta
pembangunan SPKLU danlatau SPBKLU di tempat
umum.
(2) SPKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan
Pasal 25 disediakan di lokasi dengan kriteria:
a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis
Baterai;
b. disediakan tempat parkir khusus SPKLU; dan
c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
(3) Untuk mempercepat piograrn KBL Berbasis Baterai
untuk transportasi jalan, SPKLU dan/atau SPBKLU
disediakan di lokasi:
a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
b. Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG);
c. kantor Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
d. tempat perbelanjaan; dan
e. parkiran umum di pinggir jalan raya.
(4) Instalasi listrik privat berlokasi di:
a. kantor Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; dan
b. hunian atau perumahan.
Pasal II
Peraturan Presiden ini
diundangkan.
mulai berlaku pada tanggal
SK No l9l157 A
Agar
-- 14 of 15 --
REPUELIK INDONESIA
_15_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 154
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
Hukum,
ttd
SK No 191159A
sil Djaman
-- 15 of 15 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik
tentang PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 79/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Article 19 details various fiscal incentives, such as import duty exemptions and tax reductions, aimed at encouraging the production and sale of KBL.
Article 7 encourages collaboration between industries, universities, and research institutions for the development of KBL technology, fostering innovation in the sector.