Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2023, amends Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022 regarding the detailed state budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN) for the fiscal year 2023. It aims to adjust state revenues, expenditures, budget deficits, and financing, including the use of the remaining budget surplus (Saldo Anggaran Lebih, SAL) based on discussions among the Budget Agency, the government, and the Governor of Bank Indonesia.
This regulation affects government agencies, ministries, and other entities involved in the management of the state budget. It is particularly relevant to sectors that rely on government funding and those that are subject to budgetary allocations as outlined in the amended budget details.
- Pasal I states that the provisions in the appendices of the previous regulation (Perpres No. 130 Tahun 2022) are amended as specified in the new appendices, which are integral to this regulation. - Pasal II establishes that this regulation will take effect upon its promulgation, ensuring that all relevant parties are informed and can comply with the updated budgetary details.
- Saldo Anggaran Lebih (SAL): The remaining budget surplus that can be utilized for various government expenditures. - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): The state budget that outlines government revenues and expenditures for a fiscal year.
This regulation is effective from the date of its promulgation, which is November 10, 2023. It amends and replaces specific provisions of Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022 concerning the detailed state budget for 2023.
This regulation explicitly references and amends Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022, which previously governed the state budget details for 2023. It is essential for stakeholders to review both regulations to understand the full scope of changes and requirements. Overall, this regulation is crucial for ensuring that the state budget aligns with current economic conditions and government priorities, allowing for effective financial management and resource allocation in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal I specifies that the provisions in the appendices of Perpres No. 130 Tahun 2022 are amended as detailed in the new appendices, which are integral to this regulation.
Pasal II states that this regulation will take effect upon its promulgation, ensuring compliance from all relevant parties.
The regulation allows for adjustments in state revenues, expenditures, and financing, including the utilization of the remaining budget surplus (SAL) as discussed in budget meetings.
This regulation replaces and amends specific provisions of Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022, requiring stakeholders to review both documents for comprehensive understanding.
Full text extracted from the official PDF (46K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk melakukan penyesuaian pendapatan
negara, belanja negara, defisit anggaran, serta
pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana
Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai kesimpulan rapat
kerja antara Badan Anggaran Dewan perwakilan
Ralryat, Pemerintah, dan Gubernur Bank lndonesia
dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester
I dan prognosis semester II pelaksanaan Anggara.n
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023, perlu dilakukan pembahan rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 sebagaimana telah diatur dalam peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023;
b
SK No 189044 A
Mengingat
-- 1 of 31 --
PRESIDEN
REPUBUX INDONESIA
Mengingat
Menetapkan
1. Pasal 4 ayat (U Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68271;
3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2A23 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 2l5l;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATA,N DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal I
Ketentuan dalam [.a.mpiran I, Lampiran II, Lampiran [V,
la.mpiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor
13O Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2151
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 189043 A
Agar
-- 2 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal LO November 2O23
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 148
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Pemndang-undangan dan
Hukum,
ttd.
ttd
SK No 189041 A
Djaman
-- 3 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIK 'NDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAMPIRAN I
PERATURAN PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
to Uraien Jumlah
1.
1.1
1.1.1
t.L,2
1.1.2.1
Lt.2.2
1.1.2.3
t.t.2.4
l.1.2.5
1.L.2.6
t.1.2.7
1,1.2.8
t.1.2.9
t.2
t.2.t
1.2.2
1.2.3
t.2.4
t.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
l.+
1.4.1
t.4.2
Pcadepatan PqleL Dalam lYcgerl
Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
Pendapatan PPh Migas
Pendapatan PPh Non-Migas
Pendapatan PPh Pasal 21
Pendapatan PPh Pasal 22
Pendapatan PPh Pasal 22 lmpor
Pendapatan PPh Pasal 23
Pendapatan PPh Pasal 25129 Orang Pribadi
Pendapatan PPh Pasal 25129 Badan
Pendapatan PPh Pasal 26
Pendapatan PPh Final
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Barang Mewah
Pendapatan PPN Dalam Negeri
Pendapatan PPN Impor
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
Pendapatan PBIBM Impor
Pendapatan PPN/ PPnBM Lainnya
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Pendapatan PBB Perkebunan
Pendapatan PBB Perhutanan
Pendapatan PBB Pertambangan
Pendapatan PBB Migas
Pendapatan PBB Panas Bumi
Pendapatan PBB Lainnya
Pendapatan Cukai
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
Cukai Alkohol
2.O45.4S).(xx).(xX'
1.O49.540.O00.000
71.650.O00.000
977.890.OOO.000
201.808.239.196
36.371.18r.698
7t.tr6.67t.628
57.636.618.439
12.r70.o74.
401.01
1t2.607.606.3
141.019.111
731.O40.O0O
438.791.935.
256.r4r
19.081.361
6.227.840.96
to,797.425.
26.870.000.
4.188.313.91
895.422.597
5.978.754.96
15.300.103.350
410.89r.995
96.513.181
227.21O.OO0.000
218.698.019-607
L27.4tt.Ol5
SK No 189072 A
(-112-)
-- 4 of 31 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN PERPA.JAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
INDONESIA
undangan dan
Hukum,
lYo Uraian Jumlah
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
2.
2.L
2.2
Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl
Alkohol
Pendapatan Cukai Produk Plastik
Pendapatan Cukai Minuman Bergula Dalam
Kemasan
Pendapatan Pajak Lainnya
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
Pendapatan Bea Masuk
Pendapatan Bea Keluar
8.384.569.378
10.790.0O0.000
72.898.O00.000
53.094.00O.000
19.804.O0O.000
o
0
TOTAL 2.118.348.qX!.OOO
Memorandum Item: Jumlah
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri
atas:
a. Komoditas Panas Bumi
b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak
ketiga atas jasa yang diberikan kepada
Pemerintah atau pihak lain yang mendapat
penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka penerbitan
dan/atau pembelian kembali SBN di pasar
internasional, tetapi tidak termasuk jasa
konsultan hukum lokal
c. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak
piutang negara nonpokok yang bersumber dari
pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi,
dan Rekening Pembangunan Daerah yang
diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum
1,aa7.169.62L
2.810.100.000
5.076.940.0O0
129.621
SK No 189742 A
Djaman
(-212)
-- 5 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
KODE URAIAI{ ArJoItAsl 20,23
42 42 PEI{EruIIAAI{ ITEGARA BUI(AI{ PA.'AI( 515.800.881.485
42L 421 PEIVDAPATATI SUMBER DAYA AL/TM 223.912.L41.813
42L1 4211 Pendapatan Minyak bumi 76.351.120.O00
42LIL 42L1 1 Pendapatan Minyak Bumi 76.351.120.000
42lltl 427111 Pendapatan Minyak Bumi 76.351.120.000
42t2 4212 PENDAPATAN GAS BUMI 27.250.340.OOO
42t21 42L2L Pendapatan Gas Bumi 27.250.340.OOO
421211 421211 Pendapatan Gas Alam 27.250.340.OOO
42r3 42 13 PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
tog.974.491.731
42132 42132 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan
Mineral dan Batubara
683.150.000
421321 42132L Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan
Mineral dan Batubara - Eksplorasi
35.318.855
42r322 427322 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan
Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
647.831.145
42L33 42133 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti
Pertambangan Mineral da. Egtu!e$_
106.319.3 1 1.731
42t331 421331 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti
Pertambangan Batubara
84.268.686.478
427332 421332 Pendapatan luran Produksi/ Royalti
Pertambangan Tembaga
4.720.577.441
42L333 421333 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti
Pertambangan Emas
3.795.599.429
421334 421334 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti
Pertambangan Perak
L38.215.105
421335 42 1335 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti
Pertambangan Nikel
10.876.465.590
42t336 421336 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti
Pertambangan Timah
1.126.984.704
SK No 189069A (-1l 18-)
-- 6 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLII( INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
fif.IrTil ii-iilll]l-,l ALOKASI 20/23
42L339 1336 Pendapatan Iuran 1.392.782.984
42L42 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
1435 Pendapatan Iuran lzin Usaha Pemanfaatan
144 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
2.972.O30,OOO
2.972.O30.OOO
41.480.OO0
2.L27.600.OOO
42134 42134
42L34t 42134L Pendapatan Bagran
L4 4274
141 42141
42t4Lt 1411
42t421 1421 Pendapatan Provisi Sumber Daya
42t43 42143
421435
42t44
5.681.650.000
41.480.OOO
2.293.130.0OO
1.219.440.OOO
2.293.130.000
7.2t9.440.OOO
Bagian Pemerintah dari
Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha
Khusus
dari
Dana Reboisasi
Dana
142
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan
Hutan
Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar
Kehutanan
Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK)
42 L44 1 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 2.t27.600.OOO
s6.026.698
42t441
42L5 4275
152 42 152 Pendapatan Pungutan Pengusahaan
L52L 421521 Pendapatan
153 42L Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
42t53t 1531 Pendapatan Rrngutan Hasil Perikanan
1.628.O00.000
56.026.698
1.57L.973.302
2.292.262.264
1.571.973.302
2.426.540.O83
Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar
Kehutanan
Perikanan
Perikanan
Pengusahaan
Perikanan
42L 16 PENDAPATAN PANAS BUMI
42L62 r62 Pengusahaan Panas Bumi
42L632 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi- Lt.221.571
421632
427621
42t631
42t63
2.292.262.264
23.212.872
34.434.383
1621 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
1631 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-
163 Iuran Panas Bumi
Produksi
42r64 42 1 64 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Panas
Bumi 99.843.436
SK No 189025A (-2118-l
-- 7 of 31 --
PRESIDEN
EEPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
lirr;fr[,7 ALOKASI 20,23 i-ffi'ff,
t64l 42 I 641 Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Panas
Bumi
422 422 PETDAPATAN DARI IITKAYAAIT ITEGARA
DTPTSAHXAT IKNDI
81.535.797.9rA
81.535.797.9L8
99.843.436
422l Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
BUMN
42213 Pendapatan Bagran Laba BUMN
422L
422L3 Bawah
Kementerian BUMN
80.699.547.t94
422L3L 422L31 Pendapalap Bagrar Laba BUMN
Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
40.839.347.648
132 Pendap"las Bagran Laba BUMN Non
di Bawah Kementerian BUMN
422r32 39.860.199.546
422L4 422L4 Pendapatan Bagran Laba BUMN/Lembaga
di Bawah Kementerian Keuangan
836.250.724
142 Pendapatan Bagian Laba
Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
422L42 836.250.724
,E 424 PEIYDAPATAIS BADAN I,AYAITAI| UIWUM 79.459.972.889
4241 4241 Pendapatan Jasa L,ayanan Umum 75.518.532.t67
424L1 42411 Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa
Kepada Masyarakat
37.091.994.890
42411I Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424L13 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga,
Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi
19.974.481.993
65.180.609
2.487.O50.310
l1l
t12
113
424rL5 424715 Pendapatan Jasa Bandar Udara,
424Lt6 1 16 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan
13.389.045.267
654.458.O27
Kepelabuhan dan Kenavigasian
424t77 424117 Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran 830.905
42+tt8 424118 Pendapatan Penyediaan Barang 2.O89.851
4241L9 4241 19 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan
Jasa Lainnya
2.trg.r29.97L
518.857.928
424L2 42472 Pendapatan dari Pengelolaan
Wilayah/ Kawasan Tertentu
424t2r 424L21 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita 1.880.232.338
SK No 189024 A (-3l 18-)
-- 8 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLII( INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
I-mfiTil EroN
424t23 123 Pengelolaan Fasilitas Umum
Pemerintah
AIOKASI 2O2g
28.310
424L29 424129 Pendapatan Pengelolaan Kawasan
Lainnya
238.869.323
424t3 42413 Pengelolaan Dana Khusus untuk
Masyarakat
35.766.541.959
424t33 424L33 Pendapatan Proeram Moan vennr:a-l 1:986.157
424t34 424134 Pendapatan Program Dana Bergulir
Sektoral
94.995.336
424135 424L35 Pendapatan Program Dana Bergulir
Syariah
43.258.807
424L36 424136 Pendapatan Investasi 298.180.764
424t37 424137 Pendapatan Pengelolaan Dana
Pendidikan Nasional
4.922.840.OOO
138 424L38 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa 29.896.995.341
Sawit
139 424L39 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus 508.285.554
l4 42414 Pendapatan dari pengelolaan BMN pada 540.865.347
424t41 424141 Pendapatan dari BMN pada 540.865.347
4242 4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 16.600.557
4242t 1 Hibah Terikat - 7.205.978
4242L5 15 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- 7.2A5.978
Badan Usaha -
42422 Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang 9.394.578
424221 1 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam
- Uang
5.893.193
2.316.854 424222 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam
Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424225 Terikat Luar r.126.949
Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424229 424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya
Uang
57.582
4243 4243 Pendapatan Hasil Keria Sama BLU 926.798.979
4243L 42431 Hasil Sama BLU 926.198.979
4243Lr 42431,1 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 80.312.O54
4243L2 4243L2 Pendapatan Hasil Kerja Sama
Usaha
786.746.979
SK No 189023 A (-4118-)
-- 9 of 31 --
PRESIDEN
REFUBLII( INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUI(AN PA.IAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuarr
l-i(iIpril URAIAIT ALOKASI
4243t3 42431.3 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah
Daerah
dari Alokasi APBN 4244
42442 42442 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang
bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
59.1 oo6
183.390.625
183.390.625
42442r 424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang
bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam
Satu Kementerian Negara/Lembaga
81.697.566
Bersumber dari Entitas Pemerintah hrsat di luar
Kementerian Negara / l,embaga yang membawahi
BLU
424911 Pendapatan Jasa l,ayanan Perbankan
101.693.O59
3.802.633
697.5r7
Barang BLU 27.553.O55
424422
4249L5 424915 Penerimaan Kembali
4249 4249
1 42491
11
4249t3 4249 13 Komisi, prongan, dan/atau potongan
4249L4 14 Pendapatan Selisih Kurs Realisasi - BLU
2.814.650.s63
2.495.846.486
2.688.963.456
Lalu
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang
BLU
BLU
BLU
Bentuk Lian sebagai Akibat dari Pengadaan
Jasa oleh BLU
4249t6
424917
16 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU 3.455.448
I"alu Tahun
424977 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan / TGR-BLU
44.480
33.486.194
46.817.574
1 I
19 4249t9
424922 424922 Pendapatan BLU Lainnyadari Sewa
Pendapatan BLU l.ainnya dari Sewa
42492
157.563.837
15.760.045
123.091.093
Lain-lain BLU
dari Sewa BLU
BLU Lainnya dari Sewa
424924 424924 Pendapatan BLU La.innya dari Sewa
Peralatan dan Mesin
20.900.380
424925 424925 Pendapatan BLU La.innya dari Sewa Aset
Tetap La.innya
4.968.147
424929 424929 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa
Lainnya 1.158.753
SK No 189022 A (-sl 18-)
-- 10 of 31 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK
TAHUN ANGGARAI{ 2023
ribuan
fi(]fiTt Ui-af;fftf,I
42493 42493 Pendapatan BLU l.ainnya dari Penjualan
BMN BLU
ALOKASI 20/23
2.596.Or4
424933 424933 Pendapatan BLU L,ainnya dari Penjualan
Peralatan dan Mesin BLU
2.395.542
424939 424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan 200.472
BMN BLU
425 PEITDAPATAN PITBP UUNI|YA 131.493.558.864
425L 4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan
BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim
46.340.586.459
BMN
511 42511 Pendapatan Penjualan Hasil Non 36.146.266.632
5111 111 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 36.O99.508.267
Batubara
4251L2 425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, 42.r59.987
Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
425L73 5113 Penjualan Dokumen-
dokumen
425t14 5114 Pendapatan Penjualan Cadangan Beras
Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
425tL9 5119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non 4.598.378
Lainnya
425L2 512 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 228.O76.815
425t21 5121 Pendapatan dari Penjualan 7.774.032
dan Bangunan
425t22 5122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan 141.350.193
425123 123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli 3.443.443
Negara Golongan III
425L24 t24 dari Menukar Tanah,
Gedung dan Bangunan
425L25 425725 Pendapatan dari Ttrkar Menukar
Peralatan dan Mesin
425t29 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
Lainnya
75.509.147
425r3 42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 455.313. r35
425131 425137 Pendapatan SewaTanah, Gedung, dan
Bangunan
362.872.840
3.969.O94 425132 Pendapatan Sewa dan Mesin 425132
SK No 189021 A (-6l r8-)
-- 11 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIX INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
5135 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
5142 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang
73.820.351
2.440.4rO
ro.579.256
514
425L4r 6.688
425142 1L7.389.786
338. 520
5133 425133
425L34 425134 Pendapatandari KSP Tanah, Gedung, dan
425135
425t37 137 Pendapatan dari Bangun, Guna, dan
425t39 425t39 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
5141 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang
iK.TiTg tfnf;ff;f.l
Sewa Jalan, Irigasi
AIIOI(ASI 2ol23
1.631.185
Serah
dari KKKS
dari Kontraktor PKP2B
42514 Pendapatan atas Pengelolaan BMN
Kekayaan Negara dari Pengelola Barairg
425t43 425L43 Pendapatan atas Pemanfaatan Aset
Properti 2.366.O44
425149 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan
Kekayaan Negara l,ainnyadari Pengelola Barang
515 Pendapatan dari Penggunaan Saranadan
425L69 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu
425171 Pendapatan luran Badan Usaha dari
Ke giatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian
BBM
7.OOO.OOO
211.481.003
77.327.888
77.327,888
7.813.768.96t
819.038.961
1.O49.646.500
231.O39.038
425173 903.969
2t.269.030.993
Milik
4252
5145 425145 Pendapatan Kompensasi Aset
5149
42515 42
425151 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana
425L69
5 173 Pendapatan dan Penerimaan Klaim
425L72
5171
6.994.730.00O
1.281.589.507
Tusi Prasarana sesuai
T\rsi sesuan
425t6 516 Pendapatan Penjualan dari Kegiatan
Penerimaan Klaim Asuransi BMN
425762 Mentah
+2517 Iuran Badan Usaha dan
Hukum
425L72 Pendapatan Iuran Badan Usaha
Usaha Gas Bumi Melalui
BMN
Pendapatan Administrasi dan
425L62
42517
SK No 189020 A l-7118-l
-- 12 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIT( INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
refirt ITRAIAN ALOKASI 2O2g
42521 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi
Hukum
5.898.213.025
1.373.784.950 425211 Pendapatan Paspor
425212 2.287.828.192 Visa
4252L
4252L1
4252r2
4252t3
4252L4
425215
4252L6
425217
52L9
18
+25213 Pendapatanlzin Keimigrasian dan Izin
Masuk Kembali (Re-entry Permit)
851.314.400
425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian 101.075.300
425215 Pendapatan Pelayanan Fidusia 511.439.750
4252L6 Pendapatan Pelayanan Badan Hukum 164.658.919
45.631.722 425217 Pendapatan Pelayaian Jasa Hukum
l,ainnya
42522
42522r
425222
425218 Pendapatan Pelayanan Kekayaan
Intelektual
425219 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi
42522 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi
425222 Pendapatan Paspor Republik Indonesia di
559.923.953
332.733.457
t36.202.445
2.555.839
52.849.062
Hukum
Luar N
425221 Pendapatan Visa
Luar
Luar
425223 425223 Pendapatan Dokumen Kekonsuleran 61.878.968
425224 Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor
Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
49.859.835 425224
425228 Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar 425228 18.530.517
425229 425229 Pendapatan Administrasi di Luar Negeri 13.4t2.630
239.662.OL4 42523 42523 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta
Gratifikasi
425231 1 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah 182.880
425232 Pendapatan Uang Meja (I-eges) dan Upah
pada Panitera Badan Peradilan
425232
425233 425233 Pendapatan Ongkos Perkara
425234 425234 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan
KPK Menjadi Milik Negara
425235 425235 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang
Gratifikasi
2.829.758
42.270
25.143.588
2.551.500
SK No 189019 A (-8l 18-)
-- 13 of 31 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
flif.TrTf rJII'TT;KfPTEE] Irrufnr\''l
425236 425236 Pendapatan Penjualan Barang
Rampasan/Hasil Sitaan yang Telah
Diputuskan/ Ditetapkan Pengadilan
48.442.9L4
425237 425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu
Lintas
51.630.107
425238 425238 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana 42.574.828
425239 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
[.ainnya
66.264.169
42524 524 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
2.915.332.422
425241 425241 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi
yang Telah Diputuskan/ Ditetapkan Pengadilan
68.961.897
425242 425242 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana
Pencucian Uang yang Telah
Diputuskan/ Ditetapkan Pengadilan
77.570.755
425243 425243 Pendapatan Uang Pengganti Tindak
Pidana Korupsi yang Telah
Diputuskan / Ditetapkan Pengadilan
237.020.376
425244 42524+ Pendapatan Penjualan Hasil Lelang
Tindak Pidana Pencucian Uang
5.120.959
425245 425245 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang
findak Pidana Konrpsi
2.412.635.292
425246 5246 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana 18.358.988
425247 425247 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana
Pencuciarr
425248 425248 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang
Negara
76.424.723
19.239.431 Uang Sitaan Tindak Pidana
yang Telah Diputuskan/ Ditetapkan
425249
42525 42525 Pendapatan Perizinan 1.857.866.888
42525t 425251 Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing 1.281.546.822
425252 425252 Pendapatan Perizinan Pertanian L8.420.945
425253 425253 Pendapatan Perizinan di Bidang
Perdagangan
t6.592.972
425254 425254 Pendapatan Perizinan di Bidang
Kesehatan
44.406.371
SK No 189006A (-el 18-)
-- 14 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLII( INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
425255 425255 Pendapatan Perizinan di Bidang
s259 425259
526 42526
425261 425261 Pendapatan Penerbitan Surat tzin
ff.TiIf URAIAN
dan Kehutanan
I
AIOKAEI 2O2g
2.295.664
494.604.t74
448.635.575
8.327.281.544
425262 425262 Pendapatan Perpanjangan
Mengemudi (SIM)
Surat Izin 703.O77.126
425263 425263 Pendapatan Surat Tanda
Kendaraan (sTNK)
Nomor 2.253.297.490
425266 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan
123.442.873
,548,O10.689
7.462.683.9r7
29.148.330
172.016.985 425268 Mutasi
425264 425264 Pendapatan Penerbitan Tanda Co
425266
423267 5267 Pendapatan Ujian Keterampilan
5268 Pendapatan Penerbitan
Nomor Kendaraan Bermotor
Pemilik Kendaraan 425265 Pendapatan
Bermotor
Bermotor
Ke Luar Daerah
Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan
Bermotor Pilihan
425269 586.968.560
42527 II 1.140.038.286
425269
527
527t 425271 Pendapatan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor Lintas Batas N
5272 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan 42
Bermotor Lintas Batas
2.377.489
2.270.717 425272
425273 42527 3 Pendapatan Penerbitan
Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian
Surat ljinSenjata 27t.9L 1.5s1
425274 Pendapatan Surat Tanda 233.334.003
32.442.645
595.O47.000
2.6s4.881
557.903.358
Kendaraan
42527s 425275 Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman
425276 425276 Pendapatan Pengamanan Obyek
425279 425279 Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya
42528
dan
Tertentu
Pendapatan
Kalibrasi, dan Standardisasi
Pengujian,
425281 425281 Pendapatan Akreditasi 37.890.691
SK No 189016 A (- 10/ l8-)
-- 15 of 31 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
ficrfiI Fi:r;frlf.T ALOIIASI 2O2g
425282 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi
Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
425282 746.891
425283 425283 Pendapatan Pengujian,
Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang
Perindustrian
87.000.646
425285 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi,
Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan
Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan
Umum
15.O03.604
6.236.771
425287 95.O10.185
22.696.300
5284 425284 Pendapatan Pengujian,
5285
5286 425286 Pendapatan Pengujian,
Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi
Kalibrasidi
425288
425289
425288 Pendapatan Pengujian,Sertifikasi, dan
Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika
190.976.500
425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi,
Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
to2.34L.770
4253 4253 Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial,
dan Keagamaan
6.046.323.275
42531 4253t Jasa Kesehatan 2.298.986.064
11 Pendapatan dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
425311 408.851.380
4253t2 12 Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
1.314.837.387
425373 Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan 4253t3 460.293.t69
425314 425314 Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan 46.226.330
4253t5 425315 Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin
Kesehatan
21.836.101
425316 4253 1 6 Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan 46.947.697
42532 42532 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan
Makanan
t98.221.990
425321 425321 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan
Makanan
198.221.990
42533 42533 Pendapatan Jasa Karantina L89.159.O77
SK No 189015 A (-11l t8-)
-- 16 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLII( INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
lK-rrrfl iIfif;fl.[i] ALOKASI 2O2g
Jasa Karantina Pertanian dan 187.600.667 425331 425331 Pendapatan
Peternakan
5332 425332 Pendapatan Jasa Karantina Perikanan 1.558.410
42534 42534 Pendapatan Jasa Agraria
425342.Pendapatan Peneriman Hak Atas Tanah
5351 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
425341 42534t
425342
42535 535
Kabinet Dwikora
Jasa
425351
2.273.386.303
2.268.835.403
4.550.900
1.086.569.840
1.O48.101.800
425359 425359 Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan
l,ainnya 38.468.O40
4254
541
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan
Teknologi 2.705.846.138
Pendidikan 42s41 2.tog.948.6LO
4254L1 425411 Pendapatan
Pendidikan
Seleksi Masuk
Pendidikan 425472
37.L2L.OO8
4254L2 2.O33.340.164
425413
4254t9
4254 I 3 Pendapatan Penelitian, Pengemba.ngan,
dan Pengabdian Masyarakat
2.373.26L
425419 Pendapatan Pendidikan la.innya 37.1L4.177
42542 42542 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya
Manusia 178.367.550
425431 Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan
425434 Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan
165.149.807
t3.217.742
4r4.443.597
L67.OL7.426
7.979.OOO
98.734.987
5.209.142
425421 425421
425429 425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya
543 42543 Pendapatan Penelitian/ Riset, Survey,
I
425434
Layanan Pendidikan
atau Pelatihan
Manusia
dan
425432 5432 Pendapatan Layanan Surwey dan
425433 5433 Pendapatan Layanan Meteorologi,
dan Geofisika
Hasil
425435 425435 Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan 131.806.673
425436 425436 Pendapatan Royalti atas
Intelektual 3.345.198
425439 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey,
Pemetaan, dan Pengembangan Iptek l,ainnya
351.171
3.086.38r
5439
42545 42545
SK No 189014 A l-r2/18-l
-- 17 of 31 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
Bf.I[, URAIAI{ ALOKASI 2O2g
425451 425451 Pendapatan Museum 1.250.303
425459 425459 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan
Lainnya
Jasa Transportasi, Komunikasi
42551 1 Pendapatan Pelayaran Pengujian
4255L2 Pendapatan Penggunaan Prasarana
4255 4255
42551 42557
42551 1
5512
dan Informatika
Jasa
Kendaraan Bermotor
Access
5513 Jasa 13
26.324.O23.870
1.836.O78
5.923.563.697
1.248.543.183
423.193.s36
1.442.238.LO8
425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan
5519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya
425521 19.064.047.306
5514 425514 Pendapatan Jasa Navigasi
5515 425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan
16 425516
425s17
425518 425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang
765.726.170
351.490.493
Jasa Kebandarudaraan 29s.237.373
719.312.490
510.549.400
425519
42552
167.272.944
20.279.918.362 552 Pendapatan Jasa Komunikasi dan
Frekuensi Radio
521 Pendapatan Penggunaan Spektmm
425522 425522 Pendapatan Hak Penyelenggaraan
Telekomunikasi
1.159.375.639
46.972.738 425523 425523 Pendapatan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran
425524 425524 Pendapatan Izin 560.OOO Pos
425525 425525 Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan
Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal
5.073.901
425526 Pendapatan Pengelolaan Nama Domain
425529 Pendapatan Jasa Komunikasi dan
42553 Pendapatan Jasa kmbaga Penyiaran
5526
425529
553
Indonesia
Informatika
Publik
2.956.903
931.875
120.541.811
425531 425531 PendapatanJasa Siaran LPP RRI 15.381.991
42553s 425533 Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI 36.996.786
25534 425534 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP 68.163.034
4256 4256 Pendapatan Jasa l.ainnya 845.132.O17
SK No 189013 A (-13l 18-)
-- 18 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUI(AN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
42561 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan 561
4256L1 4256t1
L2 425612 Pendapatan Iuran di
liiirttrffl K.EE
dan Kehutanan
Wisata Alam
Lingkungan
dan Kehutanan
riq.rmFrtlitrB
159.537.873
124.1Or.404
25.168.748
to.267.721
74.443.323
62.437.977
42562 PendapatanJasa Kelautan dan
5629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan
di Lingkungan
42562
425621 42562L
425629
425619 425619 Pendapatan
Jasa Pelabuhan Perikanan
dan Kehutanan
12.ot 1.346
42569 42569 Pendapatan Jasa Lainnya
425691 425691 PendapatanJasa
Pengawasan / Pemeriksaan
425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan 425692
425699 425699 Pendapatan Jasa l,ainnya
4257 4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening
Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
4257L 4257L Pendapatan Bunga
22.L65.784.976
472.693.O76
611.150.821
1.889.338
136.568.408
1.652.360.413
77 4257tl 425711 Pendapatan Bunga atas Investasi dalam
Obligasi
r.234.4t5.892
L95.892.654
222.O5r.790
425713 Pendapatan Bunga dari Piutang dan
4257 17 Pendapatan Bunga dari Rekening
425727 Pendapatan Gain on Bond Redemption
atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka
42573 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara 2573
425713
425717
42 19 425719
42572 42572
572L
Pemberian
Hutan
Gain on Bond
4.O24.133.637
425731 425731 Pendapatan Premium Obligasi Negara
Dalam Negeri/Rupiah
3.486.888.654
425733 Pendapatan Premium atas Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
537.244.983
42574 42574 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan
Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya
atas Transaksi Surat Berharga Negara
279.372.587
SK No 189012 A l-t4lr8-l
-- 19 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
IlfaTtI, ii.iPrr!-il r;frari7;lJtrlEFl
425741 425741 Pendapatan tmbal Jasa Penjaminan
Infrastruktur 133.875.835
425746 Pendapatan l,ain-lain atas Rekening
425747 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan loss
14.687.555
130.809.197
425742 5742
425744 425744
425746
425747
Selisih
Reverse
Tertentu
Limit
42575 42575 dari Selisih Kurs 30.336
42s75t 425751 Pendapatan dari Kurs dalam
MiIiK BUN
425752 425752 Pendapatan dari Untung Selisih Kurs
Uang Persediaan
30.336
42576 42576 Pendapatan LayananJasa Perbankan dan
Penutupan Rekening
47.689.726
425761
425762
425763
425764
425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
425762 Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian
425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
5 Pendapatan dari Penutupan Rekening
141
Pendapatan Biaya la.in-lain Pemberian 35.O44.910
L2.634.905
9.77r
425
aman
425765
42577 42577 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening
Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas
1s.398.350.654
425772 Pendapatan atas Penempatan Uang
Negara Pada Bank Umum
69.804.932 42s772
425773 425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury
National Pooling
s82.r90.779
425774
425776
42578
5774 Pendapatan atas Penempatan Uang
Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah
578 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak,
l.ayanan Jasa lrlang, dan Pengurusan Piutang
14.454.880.110
49r.474.833
750.494.800
t.794.800
Bank Indonesia
Pendapatan atas pengelolaan Rekening
781 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak
Surat Paksa
425781
425782 425782 Pendapatan Bea lelang Pejabat Lelang
Kelas I
509.000.oo0
SK No 18901 I A (-ls/ 18-)
-- 20 of 31 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
itT.I|Tt EIilIrSJ ALOKASI 2O2g
425783 425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang
Kelas II
109.OOO.OOO
425784 425784 Pendapatan Bea Lelans Pesadaian 112.O00.000
425785 425785 Pendapatan Braya Administrasi
Pengunrsan Piutang Negara
18.700.O00
42579 42579 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara
13.352.823
42579r 425791 Pendapatan Penyelesaian TUntutan Ganti
Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain
10.345.155
425792 425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara Terhadap Bendahara
698.993
425793 4257 9 3 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
2.308.674
4258 851.566.867 58 Denda
4258L 42581 Pendapatan Denda I 405.L44.894
42581 I 4258L1 Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekeriaan Pemerintah
347.053.276
425812 58.084.554
4258L3 7.065
4258t4
425815
Denda Pelanggaran di Bidang
5813 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
5814 Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening
Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
Penempatan uang Negara di Bank Umum dan
Bank Indonesia
425812
Usaha
425815 Denda atas Pelaksanaan
425817 4258L7 Pendapatan Denda atas
Kekurangan / Keterlambatan Pelimpahan
Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
425818 Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti
terkait Usaha Hulu
4258r8
337.101.O58
425823 Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pengembalian Pemberian Pinjaman
425825 Pendapatan Denda Administrasi Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik
42582 42582
5823
Denda Il
425828 425828 Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
L48.262
SK No 189010 A {-161 18-)
-- 21 of 31 --
PRESIDEN
BLIK TNDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK
TAHUN ANGGARAN 2023
ribuan
iinnfifl AI,oItASr 20/29
583
KilIq
425829 425829 Pendapatan Denda/ Kompensasi di Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
336.952.796
4258s Denda III 109.320.915
425839 425839 Pendapatan Denda Lainnya
4259
4259t 42591 Penerimaan Kembali Belanja Tahun
5911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
Lalu I
Lalu
59 Lain-lain 4.945.274.270
4.639.712.692
109.320.915
4259LL 160.507.460
Penerimaan Kembali Belanja Barang 4259L2 645.975.174 5912
Lalu
4259L3 Penerimaan Kembali Belanja Modal 425913
Tahun Lalu
568.832.198
42s9L4 425914 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran
Kewqiiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
61o.871
425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan
959.288
72.2s3.629
1.066.023.948
451.437
425919 2.t24.098.687
42592 220.99r.702
4259t6 42591
425917
4259t8 5918 Penerimaan
Lalu II
5915 15 Kembali Belanja
[,alu
Kembali Belaqja Hibah Tahun
Lalu
Sosial Tahun Lalu
Belanja l,ain-lain
["alu
ke Daerah 19 Penerimaan Kembali
Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Tahun
42592t 425921 Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi
Sosial TAYL
220.991.702
42593 42593 Pendapatan Setoran Sisa Utang dari
Pensiunan
9.224.524
42593t 7.963.344
425932
425933
425934
425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non
425932 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non
/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
Pensiunan PNS
828.280
425933 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non
TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
359.465
425934 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non
TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
75.345.353
73.434
42599 42599 Pendapatan Lain-Lain II
SK No 189009A l-17 lt&-l
-- 22 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN P.\JAK
TAHUN ANGGARAN 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ribuan
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
Djaman
ff.IlTf, IIT_if;f[f\il ALOI(ASI 20/23
425991 42599L Penerimaan Kembali Persekot/Uang
Muka Gaji
42.976.444
425994 425994 Pendapatan Kelebihan Pelimpahan
Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
27.O89
425995 425995 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil
Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang
Berhak
425997 425997 Pendapatan dari Hibah yang Belum
Disahkan
400.000
425998 425998 Pendapatan dari Rehrr SP2D r.780.277
425999 425999 Pendapatan Angqaran l"ain-lain 30.221.542
SK No 189744A (-18/ 18-)
-- 23 of 31 --
FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGLAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
.-- TETAP.--
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
[eee]
[eee.01]
Ieee]
leee.o2l
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGEI,OLAAN UTANG
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGEI,OIAAN HIBAH
--- TETAP-..
SK No 097246 C
(- 1/3-)
-- 24 of 31 --
FRESIDEN
RE.PIJBLIK INDONESIA
RINCIAN ANGGARAN BEI.ANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
[eeel
Iege.o7l
: [999]
: [999.08]
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI
-.- TETAP---
RINCIAN ANGGARAN BEI.ANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGEI.O LAAN BEI,ANJA I,AINI.IYA
ribuan
fi<ariI4 FI,I|GSI, sUB nIlIGSr,
PR(X}RAU, KEGIATAIT r-lil
IIq,IIETTD'7IFIf,
f,rflirIllBELAtrJA PEGAWAI BEI"AITJA
BANAIG
BEL/IITJA
BATTUAII SOSIAL
BELIII|JA
UUil.I"AII{
1 {4t (s) (71 (8)
o1 PELAYANAN UMUM RM 15.o72.054.302 0 t39.974.880.225 155.046.934.527
o3 DAN KEAMANAN RM 5.OOO.O00. 4.OOO.OOO.000 9.
RM 0 r55.92t.267.O98 t55.92L.267
7.OOO.OOO.000 7.m.ooo.ooo
RM o 75.577.434.667 75.577
PERLINDUNGAN SOSIAL RM 0 2.750.OOO.000 2.
o4
07
10
11
SK No 097245C l-213-l
-- 25 of 31 --
PRESIDEN
RE.PUELIK INDONESTA
RINCI.AN ANGGARAN BEI.ANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
KEMENTERI.AN NEGARA/ LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
KEMENTERI.AN NEGARA/ LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
sesuai denganaslinya
SEKRETARIAT NEGARA
INDONESIA
dan
[eeel
[eee.08]
[eeel
leee.eel
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN BELANJA LAINI{YA
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGEI'LAAN TRANSAKSI KHUSUS
ribuan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
.-- TETAP---
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
JEIYIS BEI,AIWA
BEI.AruA
L/Uil-L/Uil
Er,iliTst f{TrItTf, Ft NGSI, SrrB Ft NGlSr,
PROGRAU, TEGIATAIT s EiffiEirfl.\IeE BELAIIJA
BARAI{G
BELAITJA
BAITTUAIT SOSIAL
FrinTrftnltrmn 3Es.223.581.990 40s.29s.636.292 JI'ULI\H TOTAL ts.o72.o54.30/2 o
SK No 097244C
(-3l3-)
-- 26 of 31 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCI.AN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
m XOUFOIIEII AIf GCARAI| PEITDIDIXAIT f,ffi
1.
1.1
1.1.1
1.L.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
L.L.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1. 1. 1z+
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1. l8
1.1.19
1.1.20
t.t.2r
t.t.22
L.t.23
t.L.24
1.1.25
t.2
2.
2.1
2.2
2.2.t
Anggeran Pendtdtlen ocl,alul Eohqfe Pcmerlntah hnat
Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/ l*mbaga
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Agama
Kementerian Keuangan
Kementerian Pertanian
Kementerian Perindu strian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Pertahanan
Kementerian Ketenagakerjaan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra}ryat
Kementerian Perdagangan
Kepotisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Sosial
Badan Intel[jen Negara
Kejaksaan Republik Indonesia
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga
Arggrru PcndldtLen ueldul Tran:fcr Lc Decnh
DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan
Dana Alokasi Khusus
DAK Fisik
249.rtz.344.329
t73.579.909.662
80.221.O10.125
59.277.363.243
3.O82.446.724
257.806.612
983.59t.274
tlg.452.487
2.444.619.746
2.302.739.375
102.986.839
188.834.940
1.319.655.579
71o.330.943
2.L94.739.747
2.639.768.OOO
,+65.O87.936
117.600.000
t64.602.476
218.105.516
3.204.541.531
t4.607.869
500.ooo.000
t2.oL7.2t8.7@
500.ooo.o00
500.o00.ooo
32.800.000
75.577.434.667
305.395.143.269
t74.847.7L8.L65
128.668.425.O98
15.820.300.000
SK No 189067A
(rt2-l
-- 27 of 31 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dals.rr ribuan rupiah)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
Djaman
m KOIUIFOI{EN AITGCARAII PEITI'IDINAN lrrrTfrE
2.2.2
2.2.2.r
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
DAK Non Fisik
Tunjangan Profesi Guru ASND
Tambahan Penghasilan Guru ASND
Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
T\rnjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus
Otsus yang cliperkirakan untuk anggaran pendidikan
Anggaraa Poadidikna meldul Pembleyaaa
Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)
DanaAbadi Penelitian
Dana Abadi Kebudayaan
Dana Abadi Perguruan Tingg
Pembiayaan Pendidikan
112.848.125.098
50.4so.843.688
1.476.330.539
53.s69.279.350
4.047.395.950
L.+67.2t8.660
169.975.OOO
1.667.081.911
2.079.O00.000
69.500.OOO,O(x)
10.000.o00.000
5.OOO.000,O00
2.O00.000.o00
3.O00.000.000
49.500.O00.00O
Jumlah 624.252.487,692
SK No 189747 A
{-212-l
-- 28 of 31 --
PRES!DEN
REPUELII( INNONESIA
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023
LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 13O TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
Uraian Jumlah
437.834.050.997
(16.620.5s 1.e38)
749.450.378
3.481.576.753
(2.732.126.3751
(17.370.002.316)
62.056.062.r21
29.500.000.000
32.s56.062.12t
31.490.814.604
3A.722.O95.494
764.719.11O
t.065.247.517
(7e.426.064.437)
(175.95s.3O3.62U
(8s.318.000.0OO)
(28.884.000.000)
(1.s30.0OO.OOO)
(10.ooo.oo0.o0o)
(2s.424.0O0.000)
(19.480.000.000)
(2O.OOO.0O0.O0O)
(20.ooo
I. Surat Berharga Negara (Neto)
II. Pinjaman (Neto)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
i. Pinjaman Tunai
ii. Pinjaman Kegiatan
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat
(1) Pinjaman Kegiatan K/L
(2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
B. Pemblayean Investasl
I. Klaster Infrastruktur
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya
(Persero)
2. Penyertaan Modal Negara kepada Pl Sarana Multigriya
Finansial (Persero)
3. Penyertaan Modal Negara kepada PI Perusahaan
Negara (Persero)
4. Investasi kepada Badan tayanan Umum Lembaga
Manajemen Aset Negara (LMAN)
5. Investasi Pemerintah Nonpermanen untuk Program
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
II. Klaster Pendidikan
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Utang
SK No 189065 A (-1l3-)
-- 29 of 31 --
PRESlDtrN
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
Uraian Jumlah
a. Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi
Fesantren)
b. Dana Abadi Penelitian
c. Dana Abadi Kebudayaan
d. Dana Abadi Perguruan Tinggr
III. Klaster Perlindungan Masyarakat
1. Investasi kepada Badan layanan Umum Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana
Bersama Penanggulangan Bencana
IV. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana
Reboisasi
2. Penyertaan Modal Negara kepada PT Rajawali
Nusantara Indonesia (Persero)
V. Klaster Kerja Sama Internasional
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum lembaga Dana
Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)
2. Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)
3. Investasi kepada International Finance Corporation
(rFC)
4. Investasi kepada International Fund for Agricultural
Development (IFAD)
5. Investasi kepada International Development Association
(IDA)
6. Investasi kepada International Bank for Reconstruction
and Development (IBRD)
7. Investasi kepada Credit Guarantee and Investment
Facility (CGIFI
VI. Klaster Lainnya
1. Penyertaan Modal Negarakepada PI Len Industri
(Persero)
2. Penyertaan Modal Negara kepada Perum LPPNPI/Airnav
Indonesia
3. Cadangan Pembiayaan Investasi
4. Pembiayaan Pendidikan
C. Pcnberlan PlnJaman
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah
1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik
Negara/ Pemerintah Daeratr (Bruto)
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan
Usaha Milik Negara/ Pemerintah Daerah
(10.000.000.000)
(5.0o0.000.000)
(2.000.o00.000)
(3.oo0.ooo.ooo)
(4.3OO.OOO.00O)
(4.300.000,000)
(4.78e.9rO.242l.
(2.225.2OO.OOOI.
(2.s64.71O.2421
(3.s23.940.156)
(2.0O0.O00.000)
(266.796.4t51
(336.069.015)
(44.2s0.000)
(2s6.r72.sOOl
(487.902.226l,
(132.750.000)
(s8.023.4s3.223)
(2.2tO.253.223).
(659.190.00O)
(5.654.010.000)
(49.s00.0o0.000)
s.2l,4.t46.297
5.284.746.297
(r.065.247.5171
6.349.993.8r4
SK No 189064A (-213)
-- 30 of 31 --
I,RESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
Uraian Jumlah
D. Kerqf iban PenJamlnan
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Nasional
L. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
yang Menggunakan Batubara
2. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
3. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung
dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan
Usaha Milik Negara
4. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
5. Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan
Penyelenggaraan Light Rail Transit / LRT Jabodebek
6. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
35.000 MW (InfrastruIrtur Ketenagalistrikan)
IL Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
kepada BUMN
E. Pembia5rean Lalnaya
L Saldo Anggaran L€bih
II. Hasil Pengelolaan Aset
III. Rekening Pembangunan Hutan
1330.s11.5051
(296.1s1.sos)
(7.702.8261
(1se.828.OsO)
(6.744.7O11
196.767.4071
{18.727.251)'
(6.381.27O)
(34.360.000)
229.7t6.0,32.741
226,880.171.913
609.660.828
2.225.200.OOO
JUMLI\H 479.927.462.97t
SK No 189745 A
Djaman
l-313)
-- 31 of 31 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
tentang APBN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 75/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.