Presidential Regulation

In force

Perpres 66/2022

Presidential Regulation No. 66 of 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan

Issued

Apr 22, 2022

Effective

Apr 22, 2022

Issuer

Indonesia, Pemerintah Pusat

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Opening

This regulation establishes the National Strategic Spatial Planning for the urban areas of Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, and Lamongan, aiming to enhance economic growth and sustainable development in these regions. It outlines the framework for spatial planning, zoning, and development strategies to ensure coordinated and integrated urban development.

Who is affected

The regulation affects local governments, urban planners, investors, and businesses operating in the urban areas of Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, and Lamongan. It specifically targets sectors related to urban development, infrastructure, and economic activities.

Key obligations and rights

- Pasal 4 outlines the role of the spatial plan as an operational tool for national spatial planning and inter-regional zoning coordination. - Pasal 5 states that the spatial plan serves as a guideline for development planning, land use, and control in the urban areas. - Pasal 6 emphasizes the goal of establishing the area as a national economic center while considering environmental sustainability. - Pasal 7 details policies for developing the area as a growth center, optimizing marine resources, and enhancing inter-regional connectivity. - Pasal 8 to Pasal 14 provide strategies for infrastructure development, environmental management, and community involvement in spatial planning.

Definitions worth knowing

- Kawasan Strategis Nasional (KSN): National Strategic Area prioritized for spatial planning due to its significant impact on national interests. - Kawasan Perkotaan: Urban area primarily engaged in non-agricultural activities. - Rencana Tata Ruang: Spatial planning results that guide land use and development. - Ruang Terbuka Hijau (RTH): Green open space designated for public use and environmental sustainability.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

This regulation is effective upon its enactment and does not explicitly replace any previous regulations but builds upon existing laws related to spatial planning and development.

Interactions with other regulations

The regulation interacts with various laws, including Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 on Spatial Planning, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 on Marine Affairs, and other related government regulations that guide spatial planning and environmental management.

§ 02

Key provisions

The articles and operational points most commonly referenced in practice.

01
Role of Spatial Planning
Pasal 4 states that the National Strategic Spatial Plan serves as an operational tool for implementing the National Spatial Planning and coordinating inter-regional zoning.
02
Guidelines for Development
Pasal 5 outlines that the spatial plan provides guidelines for development planning, land use, and control in the urban areas.
03
Goals of Spatial Planning
Pasal 6 emphasizes the aim to establish the area as a national economic center while ensuring environmental sustainability.
04
Policies for Growth
Pasal 7 details the policies aimed at developing the area as a growth center and optimizing marine resources.
05
Infrastructure Development Strategies
Pasal 8 to Pasal 14 provide strategies for developing infrastructure, managing the environment, and involving the community in spatial planning.
06

§ 03

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHVN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN PERKOTAAN CRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA,
SIDOARJO, DAN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2i ayat (1)
Undang-Llndang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (l), dan
Pasal 123 ayat (4) Peraturan Penrerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubaharr atas Pera,turan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayal (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahrrn 2Ol9 tentang Rcncana Tata
Ruang Laut, perlu lnenetapkan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Ka.wasan Strategis Nasional Kawasan
Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mt{okerto, Surabaya,
Sidoarjo, dan Lamongan ;
1. Pasal 4 ayat (l) Llndang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang lllomor 26 Tahun 2OO7 rentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, 'l'arnbahan
Lembaran Negara Reputrlik InConesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang. . '
Mengingat
SK No 135501A

-- 1 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor TT,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O19 tentang
Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
MEMUTUSKAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN
GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA,
SIDOARJO, DAN LAMONGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
2.Tata. . .
SK No 135502A

-- 2 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola
Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman, susunan pusat pertumbuhan kelautan,
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam
suatu wilayah perairan, daratan dan wilayah yurisdiksi
yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan
pengendalian pemanfaatan Ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata
Ruang.
7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat
KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang
terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri
sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan Kawasan
Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki
keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan
sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi
dengan jumlah penduduk secara keseluruhan
sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
10. Kawasan Perkotaan Inti adalah Kawasan Perkotaan
yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan
dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama
dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di
sekitarnya.
t 1. Kawasan . . .
SK No 135503 A

-- 3 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah Kawasan
Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan
Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-
kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan
Kawasan Perkotaan Inti.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan
Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.
16. Kawasan Industri adalah karvasan tempat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh perusahaan kawasan industri.
17. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai
ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang
dilindungi, dilestarikan, dan/ atau dimanfaatkan secara
berkelanjutan.
18. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran
lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
19. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,
seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan
air tanah berlangsung.
20. Wilayah. . .
SK No 135504A

-- 4 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5-
20. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah
kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam
satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-
pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,
yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau
atau ke laut secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.
23. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya
disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana
penyediaan air minum.
24. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya
disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk
mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem
perpipaan.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut
ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau
tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat
TPA adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara
aman bagi marrusia dan lingkungan.
28. Daerah . . .
SK No 135505 A

-- 5 of 166 --

PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

28. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah
kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang
mendapatkan air dari satu jaringan. irigasi, terdiri dari
areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan
utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
29. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik
yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat
diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka
panjang.
30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, baik naik turun penumpang, dan/atau
bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penuniang Pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
31. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabutr,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan pelrunjang
perikanan.
32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan
daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan
pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan
dangkal, rawa payau, dan laguna.
33. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan
lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
34. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengu saha, pemerintah,
dan pemerintah daerah.
35. Wisata. . .
SK No 135506A

-- 6 of 166 --

PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA

35. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang
berlangsung di wilayah pesisir dan atau laut yang
meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata
bawah laut.
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya
lahan ditinjau dari sudut lingkungan darr sosial
ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan,
atau drainase.
37. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana kegiatal pemanfaatan
Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
38. Koelisien Wilayah Terbangun yang selan_iutnya
disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan
atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas
kawasan atau luas kawasan blok peruntukan
seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok
peruntukan yang direncanakan.
39. Koelisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas
lahan/tanah perpetakan / daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.
40. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
Rencana Tata Ruarrg dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.
4 1. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH
adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luzrs
tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai
sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan
dan lingkungan.
42. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat
KTB adalah peuetapan besar maksimum tapak basemen
didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
43.Garis...
SK No 135507 A

-- 7 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

43. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat
GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah
bangunan ke arah garis sempadan jalan.
44. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang
menghubungkan secara berdayaguna antarpusat
kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan
pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan
nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan
bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan
primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan internasional/
nasional.
45. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan
yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat
kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah
dengan pusat kegiatan lokal.
46. JaLan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkan
dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan
cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan
tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi
dengan pagar ruang jalan.
47. Prinsip Zero Delta Q Policg adalah keharusan agar tiap
bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya
debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran
sungai.
48. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan
pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orarrg termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain
dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
50. Pemerintah Pusat adalah Presrden Republik Indcnesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Repubiik lndonesia Tahun 1945.
SK No 135508 A
51.Pemerintah...

-- 8 of 166 --

PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
CAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKARTOSUSILA
Pasal 2
51. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
52. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
53. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
54. Bupati/Walikota adalah Bupati Gresik, Bupati
Bangkalan, Bupati Mojokerto, Walikota Mojokerto,
Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati
Lamongan.
(1) Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto,
Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan sebagian Perairan
Pesisir Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila merupakan
KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(21 Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas:
a. Kawasan Perkotaan Inti;
b. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan
c. sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur,
yang membentuk Kawasan Metropolitan.
Pasal 3
(1) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2\ huruf a berada di Kota Surabaya.
(2) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2\ huruf b terdiri atas:
a. Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan
Sidayu, dan Kawasan Perkotaan Menganti di
Kabupaten Gresik;
SK No 135509A
b. Kawasan . . .

-- 9 of 166 --

PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Kawasan Perkotaan Bangkalan, Kawasan
Perkotaan Tanah Merah, Kawasan Perkotaan
Klampis, Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi. dan
Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten
Bangkalan;
c. Kawasan Perkotaan Mojosa.ri dan Kawasa.n
Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto;
d. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto;
e. Kawasan Perkotaan Sidoarjo dan Kawasan
Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo; dan
f. Kawasan Perkotaan Lamongan, Kawasan
Perkotaan Brondong-Paciran, dan Kawasan
Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan.
(3) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (21 huruf a dan Kawasan Perkotaan di
sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (21huruf b mencakup 131 (seratus tiga puluh satu)
kecamatan, yang terdiri atas:
a. sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang
mencakup 16 (enam belas) wilayah kecamatan,
meliputi Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar,
Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Cerme,
Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean,
Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom,
Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng,
Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun,
Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujurrgpangkah,
Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Gresik;
b. seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan yang
mencakup 18 (delapan belas) wiiayah kecamatan,
meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan
Arosbaya, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh,
Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan
Kamal, Kecamata.n Klampis, Kecarnatan Kokop,
Kecamatan Konang, Kecamata.n Kwanyar,
Kecamatan Labang, Kecamatan Modung,
Kecanratan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan
Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan
Kecamatan Tragah;
c.seluruh...
SK No 135510A

-- 10 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 1l -
c seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto yang
mencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan,
meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang,
Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan
Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo.
Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal,
Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Dlanggu,
Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan
Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi,
Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Dawarblandong;
seluruh wilayah Kota Mojokerto yang mencakup 3
(tiga) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan
Magersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan
Prajurit Kulon;
seluruh wilayah Kota Surabaya yang mencakup 3l
(tiga puluh satu) wilayah kecamatan, meliputi
Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto,
Kecamatan Genteng, Kecamatan Bubutan,
Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar,
Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari,
Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut,
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Benowo,
Kecamatan Pakal, Kecamatan Asem Rowo,
Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes,
Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri,
Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran,
Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean
Cantikan, Kecamatan Krembangan, Kecamatan
Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan
Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan
Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan
Dukuhpakis, dan Kecamatan Sawahan;
seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang
mencakup 18 (delapan belas) wilayah keca.matan,
meliputi Kecamatan Balongbendo, Kecamatan
Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan
Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo,
Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian,
Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon,
Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono,
Kecamatan Taman, Kecam-atan Tanggulangin,
Kecamatan Tarik, Kecamatan T\rlangan,
Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu; dan
d
e
f.
g. seluruh . . .
SK No 135511A

-- 11 of 166 --

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

g. seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang
mencakup 27 (dua puluh tqiuh) wilayah
kecamatan, meliputi Kecamatan Sukorame,
Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang,
Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup,
Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio,
Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo,
Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, Kecamatan
Sukodadi, Kecamatan Lamongan, Kecamatan
Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Deket,
Kecamatan Glagah, Kecamatan Karangbinangun,
Kecamatan Tf:ri, Kecamatan Kalitengah,
Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Sekaran,
Kecamatan Maduran, Kecamatan Laren,
Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran, dan
Kecamatan Brondong.
(41 Sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l huruf c
meliputi:
a. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:
1. Pantai Palang, Kabupaten T\rban pada
koordinat lL2" 5' 27" Buj:ur Timur-6" 53' 39"
Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat
112" 5' 21" Bujur Timur-6" 45' 43" Lintang
Selatan;
2. garis yang menghubungkan koordinat ll2'5'21"
Bujur Timur-6" 45' 43" Lintang Selatan ke
arah tenggara pada koordinat Ll2" 7' 5L"
Bujur Timur-6" 46'26" Lintang Selatan; dan
3. garis yang menghubungkan koordinat ll2" 7'51"
Bujur Timur-6' 46' 26" Lintang Selatan ke
arah utara pada koordinat lL2" 7' 47" Bujur
Timur-6" 41' 6" Lintang Selatan;
b. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan koordinat L72" 7'47"
Bujur Timur-6' 4l'6" Lintang Selatan ke arah
timur sampai dengan koordinat ll2' 24' 56"
Bujur Timur-6' 39' 48" Lintang Selatan;
2. garis yang menghubungkan koordinat
712" 24'56" Bujur Timur-6" 39' 48" Lintang
Selatan ke arah timur laut sampai dengan
koordinat ll2' 32'9" Bujur Timur-6" 37'23"
Lintang Selatan;
SK No 135512A
3. garis

-- 12 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c
3. garis yang menghubungkan koordinat
ll2' 32'9' Bujur Timur-6" 37' 23" Lintang
Selatan ke arah tenggara sampai dengan
koordinat Ll2' 43' 40' Bujur Timur-6" 43' 54"
Lintang Selatan;
4. garis yang menghubungkan koordinat
L12" 43'40" Bujur Timur-6' 43' 54" Lintang
Selatan ke arah timur laut sampai dengan
koordinat Ll3" 2'2" Bujur Timur-6" 40' 42"
Lintang Selatan; dan
5. garis yang menghubungkan koordinat 7L3" 2'2"
Bujur Timur-6" 40' 42" Lintang Selatan ke
arah timur sampai dengan koordinat 113' lO' 47"
Bujur Timur-6" 4l'22" Lintang Selatan;
sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan koordinat
113" 10'47" Bujur Timur-6' 4l'22" Lintang
Selatan ke arah barat daya sampai dengan
koordinat ll3' 7'28" Bujur Timur-6"48' 36'
Lintang Selatan;
2. garis yang menghubungkan koordinat L73'7'28"
Bujur Timur-6' 48' 36" Lintang Selatan ke
arah selatan sampai dengan koordinat ll3' 7'28"
Bujur Timur-6" 53' 33' Lintang Selatan pada
batas administrasi Kabupaten Bangkalan dan
Sampang;
3. garis yang menghubungkan koordinat 713'7'28"
Bujur Timur-6" 53'33" Lintang Selatan pada
batas administrasi Kabupaten Bangkalan dan
Sampang ke arah barat sepanjang Garis
Pantai sebelah barat Kabupaten Bangkalan
sampai Pantai Sreseh, Kabupaten Sampang
pada koordinat Il3' 8' 26" Bujur Timur-7'13' 28"
Lintang Selatan;
4. garis yang menghubungkan Pantai Sreseh,
Kabupaten Sampang pada koordinat ll3' 8'26"
Bujur Timur-7" 13' 28" Lintang Selatan ke
arah selatan pada koordinat 113" 8'20' Bujur
Timur-7' l5' 56" Lintang Selatan;
5.garis...
SK No 135513 A

-- 13 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d
5. garis yang menglrubungkan koorCinat I 13" 8'20"
Bujur Timur-7" 1.5' 56" Lintang Selatan ke
arah barat daya pada koor<iinat 113' 7' 50"
Bujur Timur-7' 18'5" Lintang Seiatan;
6. garis yang menglrubungkan koordinat 113'7'5O'
Bujur Timur-7" l8' 5" Lintang Selatan ke arah
selatan pada koordinat 113" 7' 51" Bujur
Timur-7"21' 1" Lintang Selatan;
7 . garis yang rnenglrubungkan koordinat I 13' 7' 51"
Bujur Timur-7" 2l' L" Lintang Selatan ke arah
barat daya pada koordinat 113' 3'20" Bujur
Timur-7" 26'35" Lintang Selatan; dan
8. garis yang menghubung[an koordinat 113'3'20"
Bujur Timur-7" 26' 35" Lintang Selatari ke
arah barat daya pada koordinat ll2" 52' 52"
Bujur Timur-7' 35' 59" Lintang Selatan di
Pantai Kraton, Kabupaten Pasuruan;
sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan koordinat
lL2' 52'52" Bujrrr Timur-7" 35' 59" Lintarrg
Selatan di Pantai Kraton, Kabupaten
Pasuruan ke arah uta.ra sepanjang Garis
Pantai sebelah barat Kabupaten Pasuruan,
Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya,
Kahupaten Gresik; dan
2. garis yang menghubungkan sepanjang Garis
Pantai sebelah utara Kabupaten Gresik ke
arah barat sepanjang Garis Pantai sehelah
utara Kabrrpaten Lamongan sampai Pantai
Palang, Kabupaten 'luban pada koordinat
ll2' 5' 27" Bujtr Timur-6" 53' 39" Lintang
Selatan.
Cakupan wilayah Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusrla sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), digambarkar: dalam peta caktlpan
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Presiden ini.
5)	(
BABIII ...
SK No 132974A

-- 14 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
PERAN DAN FUNGSI PENATAAN RUANG
Pasal 4
Rencana Tata Ruang KSN Kawasan
Gerbangkertosusila berperan sebagai alat:
a. operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dan rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program
pembangunan di Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila.
Pasal 5
Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penJrusunan rencana pembangunan di Kawasan
Perkotaan Gerbangkertosusila;
b. pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan
Ruang di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan perkembangan antarwilayah
kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
d. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
e. Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota
di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
f. pengelolaan KawasanPerkotaanGerbangkertosusila;
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan
kawasan sekitarnya; dan
h. pemberian arahan rencana Pola Ruang untuk Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur terkait Ruang
laut.
BAB IV. . .
Perkotaan
SK No 135515 A

-- 15 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t6-
BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN
GERBANGKERTOSUSILA
Bagian Kesatu
T\rjuan Penataan Ruang
Pasal 6
Penataan Ruang KSN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila bertujuan untuk mewujudkan Kawasan
Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai salah satu pusat
ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing
global, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikan
daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 7
Kebijakan untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
a. pengembanganKawasanPerkotaanGerbangkertosusila
sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi
nasional;
b. pengembangan potensi Sumber Daya Kelautan
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila secara optimal
dan berkelanjutan;
c. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan,
pembentukan sistem perkotaan dan peningkatan
keterpaduan kegiatan pemanfaatan Ruang yang
memperkuat keterkaitan antarkawasan;
d. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana
wilayah untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah
di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
e. pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan;
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan negara; dan
g.peningkatan...
SK No 135516A

-- 16 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
o peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan
pembangunan melalui kerja sama antardaerah,
kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan
peran Masyarakat.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 8
Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. mengembangkan kawasan peruntukan industri di
pesisir Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk
mendukung pengembangan ekonomi di Pulau Jawa;
b. meningkatkan fungsi logistik pelabuhan dan bandara
internasional untuk mendukung ekonomi global di
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan
c. meningkatkan Kawasan Perkotaan sebagai lingkungan
bisnis yang baik untuk perdagangan dan jasa, industri,
fungsi kegiatan pertemuan, pameran, sosial budaya,
dan logistik.
Pasal 9
Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. memanfaatkan dan mengembangkan wilayah perairan
untuk kegiatan industri, pertambangan,
kepelabuhanan, energi untuk mendukung kegiatan
ekonomi berkelanjutan secara terpadu yang berbasis
mitigasi bencana dan adaptasi pefl.rbahan iklim global,
serta memperhatikan aksesibilitas Masyarakat
terutama dengan memperhatikan akses nelayan kecil,
pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil;
b. mengembangan jasa kelautan; dan
c. meningkatan pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan Ruang perairan.
Pasal 10. . .
SK No 135517 A

-- 17 of 166 --

PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10
Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c terdiri atas:
a. menetapkan pusat-pusat permukiman secara
berhierarki dengan membentuk Kawasan Perkotaan Inti
dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan
fungsi dan perannya.
b. menetapkan pusat pertumbuhan kelautan dan
perikanan dan pusat pertumbuhan industri kelautan;
c. meningkatkan keterkaitan pusat Kawasan Perkotaan
Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan
kawasan perdesaan di sekitarnya melalui fasilitasi
sistem agropolitan;
d. meningkatkan keterkaitan pusat pertumbuhan
kelautan dan perikanan dan pusat pertumbuhan
industri kelautan;
e. mengembangkan pusat-pusat permukiman, pusat
pertumbuhan kelautan dan perikanan, dan pusat
industri kelautan yang memiliki prasarana, sarana dan
utilitas perkotaan serta sarana permukiman yang
memadai;
f. mengembangkan kegiatan industrr skala internasional,
nasional, dan regional; dan
C. mengembangkan kegiatan pertanian, industri berbasis
agro dan pusat-pusat aktivita.snya.
Pasal 1l
Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d terdiri atas:
a. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan
transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut
dan transportasi udara untuk menjamin aksesibilitas
yang tinggi baik ke dalam maupun ke luar Kawasan
Perkotaan Gerbangkertosusila serta mengintegrasikan
antarpusat pertumbuhan;
b. meningkatkan Jaringan Jalan Arteri Primer, jaringan
Jalan Bebas Hambatan dalam kota dan antarkota untuk
mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
c.meningkatkan...
SK No 135518 A

-- 18 of 166 --

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan
jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan
domestik dan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila dan regional;
d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan
jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat
kegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
e. menata, mengembangkan, dan mengatur alur pipa
dan/atau kabel bawah laut; dan
f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air
minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara
terpadu untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik
dan kegiatan ekonomi.
Pasal 12
Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf e terdiri atas:
a. menetapkan dan memantapkan fungsi Kawasan
Lindung yang meliputi kawasan yang memberikan
pelindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan
pelindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan
Lindung geologi dan Kawasan Lindung lainnya;
b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen
dari kawasan fungsional perkotaan dengan sebaran
yang proporsional dan memiliki akses publik (fungsi
sosial) yang berada di Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila;
c. memantapkan kawasan pertanian berlahan basah
beririgasi sebagai kawasan lahan pertanian pangan
berkelanjutan;
d. mengembangkan potensi Sumber Daya Kelautan secara
optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem
laut dan pesisir; dan
f. mengembangkan kegiatan pelindungan ekosistem
pesisir dan laut.
Pasal 13. . .
SK No 135519A

-- 19 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13
Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf f terdiri atas:
a. menyediakan Ruang untuk kawasan pertahanan dan
keamanan negara;
b. mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan
keamanan negara;
c. mengembangkan kegiatan secara selektif dan dinamis di
dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan
keamanan negara;
d. mengembangkan kawasan penyangga yang
memisahkan antara kawasan pertahanan dan
keamanan negara dengan Kawasan Budi Daya
terbangun di sekitarnya; dan
e. mengelola wilayah pertahanan secara efektif.
Pasal 14
Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf g terdiri atas:
a. memperkuat lembaga kerja sama antardaerah yang
berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerja
sama, dan kemitraan dalam pemanfaatan Ruang dan
pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila;
b. meningkatkan keterpaduan, sinkronisasipembangunan
dan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; dan
c. mendorong penguatan peran Masyarakat dan
memperkuat inisiatif Masyarakat dalam Penataan
Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
BABV...
SK No 135520A

-- 20 of 166 --

PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2r-
BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuan
untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan,
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan
jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi
Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di
Sekitarnya.
(21 Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang
dan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakat
yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Permukiman
Pasal 16
Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti;
b. pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan
c. pusat pertumbuhan kelautan.
Paragraf 1
Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti
Pasal 17
(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan sebagai
pusat kegiatarl utama dan pendorong pengembangan
Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.
SK No 135521 A
(2) Pusat . . .

-- 21 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESlA

(21 Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di Kota Surabaya, meliputi:
a. pusat pemerintahan provinsi;
b. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
c. pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra
industri pergaraman dan sentra industri maritim;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional,
nasional, dan regional;
e. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
f. pusat pelayanan olahraga skala internasional,
nasional, dan regional;
g. pusat pelayanan kesehatan skala internasional,
nasional, dan regional;
h. pusat kegiatan industri;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
j. pusat pelayanan transportasi laut internasional
dan nasional;
k. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
1. pusat kegiatan Pariwisata; dan
m. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial
budaya.
Paragraf.2
Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya
Pasal 18
(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan
Kawasan Perkota.an Inti.
(21 Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Gresik di Kabupaten Gresik,
terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala
internasional, nasional, dan regional;
2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
3. pusar kegiatan inCustri;
4. pusat . . .
SK No 135522A

-- 22 of 166 --

+
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b
c
d
4. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
5. pusat pelayanan transportasi laut
internasional dan nasional;
6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan
negara;
7. pusat kegiatan Pariwisata;
8. pusat kegiatan pertanian; dan
9. pusat kegiatan perikanan.
Kawasan Perkotaan Sidayu di Kabupaten Gresik,
terdiri atas:
1. pusat kegiatan industri; dan
2. pusat kegiatan Pariwisata.
Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik,
terdiri atas:
1. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan
negara; dan
2. pusat kegiatan industri.
Kawasan Perkotaan Bangkalan di Kabupaten
Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan danjasa skala regional;
2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
3. pusat kegiatan industri;
4. pusat kegiatan pergaraman;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan
negara;
7 . pusat kegiatan Pariwisata; dan
8. pusat kegiatan pertanian.
Kawasan Perkotaan Tanah Merah di Kabupaten
Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
dan
2. pusat kegiatan pertanian.
e
SK No 135523 A
f.Kawasan...

-- 23 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

f. Kawasan Perkotaan Klampis di Kabupaten
Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat pelayanan transportasi laut
internasional dan nasional;
2. pusat kegiatan industri; dan
3. pusat kegiatan perikanan.
g. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi di Kabupaten
Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat pelayanan transportasi laut
internasional dan nasional;
2. pusat pertumbuhan kelautan; dan
3. pusat kegiatan perikanan.
h. Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten
Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala
internasional, nasional, dan regional;
2. pusat kegiatan industri; dan
3. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional.
i. Kawasan Perkotaan Mojosari di Kabupaten
Mojokerto, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala
internasional, nasional, dan regional;
2. pusat kegiatan industri;
3. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
4. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan
negara;
5. pusat kegiatan pertanian; dan
6. pusat kegiatan Pariwisata.
j. Kawasan Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto,
terdiri atas:
l. pusat perdagangan danjasa skala regional;
2. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penurnpang dan angkutan barang regional;
3. pusat kegiatan Pariwisata; dan
4. pusat kegiatan pertanian.
k.Kawasan...
SK No 135524A

-- 24 of 166 --

PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

k. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto,
terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
dan
3. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional.
1. Kawasan Perkotaan Sidoarjo di Kabupaten
Sidoarjo, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala
internasional, nasional, dan regional;
2. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
3. pusat pelayanan olahraga skala internasional,
nasional, dan regional;
4. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
5. pusat kegiatan industri;
6. pusat kegiatan Pariwisata;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
8. pusat pelayanan transportasi udara
internasional dan nasional;
9. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan
negara;
10. pusat kegiatan pertanian; dan
11. pusat kegiatan perikanan.
m. Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo,
terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala
internasional, nasional, dan regional;
2. pusat kegiatan industri;
3. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
dan
pusat kegiatan pertanian.	4
SK No 135525 A
n, Kawasan . . .

-- 25 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

n Kawasan Perkotaan Lamongan di Kabupaten
Lamongan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala
internasional, nasional, dan regional;
2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
3. pusat kegiatan industri;
4. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
5. pusat kegiatan Pariwisata;
6. pusat kegiatan pertanian;
7. pusat kegiatan perikanan; dan
8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan
negara.
Kawasan Perkotaan Brondcng-Paciran di
Kabupaten Lamongan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. pusat pertumbuhan kelautan;
3. pusat kegiatan industri;
4. pusat pelayanan transportasi laut
internasional dan nasional;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
6. pusat kegiatan perikanan; dan
7 . pusat kegiatan Pariwisata.
Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten
Lamongan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
2. pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang dan angkutan barang regional;
3. pusat kegiatan pertanian; dan
4. pusat kegiatan Pariwisata.
Paragraf 3 . . .
o
p
SK No 135526A

-- 26 of 166 --

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

Paragraf 3
Pusat Pertumbuhan Kelautal
Pasal 19
(1) Pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
b. pusat industri kelautan.
(21 Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau
perikanan budi daya; dan
b. sentra kegiatan usaha pergaraman.
(3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi sentra industri maritim.
(4) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan
budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan di Kecamatan Panceng pada Kabupaten
Gresik, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong
pada Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Candi pada
Kabupaten Sidoarjo.
(5) Sentra kegiatan usaha pergaraman sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf b ditetapkan di
Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik, Kecamatan
Sepulu dan Kecamatan Tanjung Bumi pada Kabupaten
Bangkalan, Kecamatan Brondong pacla Kabupaten
Lamongan, dan Kecamatan Benowo pada Kota
Surabaya.
(6) Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan di Kecamatan Pabean Cantikan pada
Kota Surabaya dan Kecamatan Paciran pada Kabupaten
Lamongan.
SK No 135527 A
Bagian

-- 27 of 166 --

PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 20
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi:
a. sistemjarirrgantransportasi;
b. sistemjaringanenergi;
c. sistemjaringantelekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana perkotaan.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 21
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dalam rangka
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan
pergerakan orang dan barang/jasa serta
memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan
ekonomi dan mendukung fungsi pertahanan dan
keamanan negara.
(2) Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan
sarana transportasi massal antarwilayah.
(3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistemjaringanperkeretaapian;
c. sistem jaringan transportasi laut; dan
d. sistem jaringan transportasi udara.
(41 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan
' penyeberangan.
(5) Sistem . . .
SK No 135528 A

-- 28 of 166 --

FRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

(5) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (41 huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(6) Sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b berupa jaringan transportasi penyeberangan.
(7\ Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. tatanankepelabuhanannasional;
b. tatanan kepelabuhanan perikanan;
c. pelabuhan lainnya; dan
d. Alur Pelayaran di laut.
(9) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 22
Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan Jalan Arteri Primer;
b. Jaringan Jalan Kolektor Primer; dan
c. Jaringan Jalan Bebas Hambatan.
Pasal 21
Pasal 23
Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf a meliputi:
a. Batas Kab. Tr rban-Widang;
b. Widang/Bedahan-Batas Kota Lamongan;
c. Jalan Jaksa Agung Suprapto (Lamongan);
d.Batas...
SK No 135529A

-- 29 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d.
e.
f.
c.
h.
i.
j.
k.
1.
m
n.
o.
p.
q.
Batas Kota Lamongan-Batas Kab. Gresik;
Jalan P.B. Sudirman (Lamongan);
Batas Kab. Lamongan-Batas Kota Gresik;
Jalan Dr. W.S. Husodo (Gresik);
Jalan Kartini (Gresik);
Jalan Veteran (Gresik);
Jalan Gresik (Surabaya);
Jalan Ikan Dorang dan Ikan Kakap (Surabaya);
Jalan Tanjung Perak (Surabaya);
Jalan Sisingamangaraja (Jln. Jakarta) (Surabaya) ;
Jalan Sarwojala (Surabaya);
Jalan Hang Trrah (Surabaya);
Jalan Dana Karya/Iskandar Muda (Surabaya);
Jalan Sidorame (Sidorame, Sidotopo Lor, Simokerto)
(Surabaya);
Jalan Kapasari (Surabaya);
Jalan Kusuma Bangsa (Surabaya);
Jalan Gubeng Stasiun (Surabaya);
Jalan Raya Gubeng (Surabaya);
Jalan Biliton (Surabaya);
Jalan Sulawesi (Surabaya);
Jalan Raya Ngagel (Surabaya);
Jalan Kencana/Bung Tomo (Surabaya);
Jalan Ratna/ Upajiwa Selatan (Surabaya);
Jalan Wonokromo Stasiun (Surabaya);
Batas Kota Surabaya-Waru;
Jalan Demak (Surabaya);
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
v.
z.
aa.
bb.
cc.
dd. Jalan Kalibutuh (Surabaya);
ee. Jalan Arjuno (Surabaya);
ff. Jalan Pasar Kembang (Surabaya);
gg. Jalan Diponegoro (Surabaya);
hh. Jalan Wonokromo (Surabaya);
ii. Jalan Layang Wonokromo (Surabaya);
ij. Jalan Ahmad Yani (Surabaya);
kk. Jalan Layang Waru;
11.Jalan...
SK No 135530A

-- 30 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11
qq.
mm.
nn.
oo.
pp.
Jalan Kedung Cowek (Surabaya);
Jalan Kenjeran (Surabaya);
Jalan DR. IR. H. Soekarno;
Waru-Batas Kota Sidoar1'o;
Jalan RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo);
Jalan Jenggolo (Sidoarjo);
Jalan A. Yani (Sidoarjo);
Jalan Gajah Mada (Sidoarjo);
Jalan Mojopahit (Sidoarjo);
Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo);
Jalan Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo);
Jalan Layang Sidoarjo;
Batas Kota Sidoarjo-Gempol;
Jalan Gatot Subroto (Sidoa{o);
Jalan Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo);
Jalan Diponegoro (Sidoarjo);
Jalan Thamrin (Sidoarjo) ;
Jalan Candi (Sidoa{o);
Batas Kab. Jombang-Gemekan;
GemekanJampirogo (Mojokerto) ;
Jampirogo-Mlirip;
Mlirip-Krian (Mlirip-Bg Pass Krian) ;
Jalan Lingkar Bg Pass Krian Barat;
Jalan Lingkar By Pass Krian Timur;
Krian-Taman (By Pass Krian - Taman);
Taman-Waru;
Kamal-Batas Kota Bangkalan;
Jalan Halim Perdana Kusuma (Rangkalan);
Jalan Soekarno-Hatta (Bangkalan) ;
Batas Kota Bangkalan-Batas Kab. Sampang;
Jalan Arteri Siring-Porong; dan
Jalan Lingkar Timur Sidoaq'o.
rr.
ss.
tt.
uu.
w.
ww.
xx.
yv.
zz.
aaa,
bbb.
ccc,
ddd.
eee.
fff.
hhh.
iii.
iii.
kkk.
111.
mmm.
nnn.
ooo.
ppp.
qqq.
Pasal 24...
SK No 135531A

-- 31 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24
Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
a. Lohgung (Km. 93.l7s)-Sadang (Batas Kab. Lamongan);
b. Sadang (Batas Kab. Lamongan)-Batas Kota Gresik;
c. Jalan Maduran (Gresik);
d. Jalan Gubernur Suryo (Gresik);
e. Jalan Usman Sadar (Gresik);
f. Jalan Dr. Sutomo (Gresik);
C. Widang/Bedahan-Babat;
h. Babat-Batas Kota Bojonegoro;
i. Mojokerto-Mojosari;
j. Jalan Gajah Mada (Mojosari);
k. Jalan Airlangga (Mojosari);
1. Mojosari-Batas Kab. Pasuruan;
m. Jalan Brawijaya (Mojosari);
n. Jalan Hayam Wuruk (Mojosari);
o. Pertigaan Bunder (Simpang Empat)-kgundi;
p. Legundi-Batas Kab. Sidoag'o;
q. Batas Kab. Sidoarjo-Krian By Pass;
r. Bangkalan-PelabuhanTanjung Bumi;
s. Jalan Pemuda Kaffa (Bangkalan);
t. Jalan Kapten Safiri (Bangkalan);
u. Jalan Pertahanan (Bangkalan);
v. Pelabuhan Tanjung Bumi-Batas Kab. Bangkalan/
Sampang; dan
w. Jalan Modung-Sreseh (Bangkalan).
SK No 135532 A
Pasal 25...

-- 32 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 25
Jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
a. Jalan Bebas Hambatan Kertosono-.Jombang-Mojokerto;
b. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto-Surabaya;
c. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Suramadu-Tanjung
Bulupandan (Madura);
d. Jalan Bebas Hambatan Ngawi-Bojonegoro-T\rban-
Lamongan- Manyar-Bunder;
e. Jalan Bebas Hambatan Krian-Legundi-Bunder;
f. Jalan Bebas Hambatan Bunder-Manyar;
g. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Gempol;
h. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Gresik;
i. Jalan Bebas Hambatan Simpang Susun (SS) Waru-
Bandara Juanda;
j. Jalan Bebas Hambatan Bandara Juanda-Tanjung
Perak;
k. jalan bebas hambata Jalan Bebas Hambatan n Waru-
Tanjung Perak;
l. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto-Gempol; dan
m. Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan.
Pasal 26
(l) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2l ayat (5) huruf b ditetapkan dalam
rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan
angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan
terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong
perekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat.
(2\ Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 27 ...
SK No 135533 A

-- 33 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-34
PasaL 27
(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a
ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan
perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,
ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung
kebutuhan angkutan massal.
(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (21 huruf b ditetapkan dalam rangka untuk
menunjang kelancaran pergerakan orang dan/atau
barang serta keterpaduan intermoda dan antarmoda.
(21 Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
terminal penumpang dan terminal barang.
(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 berfungsi melayani keterpaduan terminal
dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi
lainnya.
(41 Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:
a. terminal penumpang yang berfungsi melayani
kendaraan umum untuk angkutan antarkota
antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi,
angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi:
1. Terminal Bangkalan di Kecamatan Tragah
pada Kabupaten Bangkalan;
2. Terminal Tambak Oso Wilangun di Kecamatan
Benowo pada Kota Surabaya; dan
3. Terminal Purabaya di Kecamatan Waru pada
Kabupaten Sidoarjo.
SK No 135534A
b. terminal ...

-- 34 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

b. terminal penumpang yang berfungsi melayani
kendaraan umum untuk angkutan antarkota
dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan
perdesaan meliputi:
1. Terminal Bunder di Kecamatan
Duduksampeyan pada Kabupaten Gresik;
2. Terminal Burneh di Kecamatan Burneh pada
Kabupaten Bangkalan;
3. Terminal Mojosari di Kecamatan Pungging
pada Kabupaten Mojokerto;
4. Terminal Kertajaya di Kecamatan Kranggan
pada Kota Mojokerto;
5. Terminal Kedung Cowek di Kecamatan Bulak
pada Kota Surabaya;
6. Terminal Larangan di Kecarnatan Candi dan
Terminal Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo pada
Kabupaten Sidoarjo; dan
7. Terminal Lamongan di Kecamatan Lamongan,
Terminal Babat di Kecamatan Babat dan
Terminal Paciran di Kecamatan Paciran pada
Kabupaten Lamongan.
(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikembangkan di:
a. terminal kargo di Kabupaten Gresik;
b. Terminal Barang Jetis di Kecamatan Jetis pada
Kabupaten Mojokerto;
c. Terrninal Barang Kalimas di Kecamatan Pabean
Cantikan, Terminal Barang Pasar T\rri di Kecamatan
Bubutan, Termina.l Barang Margomulyo/Tambak
Oso Wilangun dan Terminal Barang Benowo (Lamong
Bag) di Kecamatan Benowo, dan Terminal Barang
Surabaya lndustial Estafe Rungkut di Kecamatan
Rungkut pada Kota Surabaya;
d. Terminal Barang Brebek di Kecamatan Waru dan
Terminal Barang Krian di Kecamatan Krian pada
Kabupaten Sidoaq'o; dan
SK No 135535 A
e. terminal ...

-- 35 of 166 --

PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

e. terminal barang di Pelabuhan Perikanan Nasional
Brondong di Kecamatan Brondong, Terminal
Barang ASDP Port and Integrated Paciran di
Kecamatan Paciran, dan Terminal barang Babat di
Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan.
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 29
Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 30
(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2L ayat (6) dikembangkan untuk
melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang
dan kendaraan antara Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila dengan pusat permukiman di
pulau/kepulauan lainnya dan pusat kegiatan
Pariwisata bahari di pulau-pulau kecil lainnya.
(21 Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas angkutan penyeberangan.
(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan pelayanan penyeberangan
antarprovinsi, ditetapkan di Pelabuhan Tanjung
Perak di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota
Surabaya;
b. Pelabuhan pelayanan penyeberangan
antarkabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan
di:
1.Pelabuhan...
SK No 135536 A

-- 36 of 166 --

PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal pada
Kabupaten Bangkalan; dan
2. Pelabuhan Paciran di Kecamatan Paciran pada
Kabupaten Lamongan.
c. Pelabuhan pelayanan penyeberangan dalam
wilayah kabupaten/ kota, dikembangkan sesuai
kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota
yang bersangkutan.
(4) Lintas angkutan penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. lintas angkutan penyeberangan antarprovinsi yang
menghubungkan:
1. Paciran (Lamongan)-Bahaur (Kalimantan
Tengah);
2. Paciran (Lamongan)-Garongkong (Sulawesi
Selatan);
3. Paciran (Lamongan)-Balikpapan (Kalimantan
Timur;
4. Paciran (Lamongan)-Takalar (Sulawesi
Selatan);
5. Paciran (Lamongan)-Bima Sumbawa (Nusa
Tenggara Barat);
6. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-
Sampit (Kalimantan Tengah); dan
7. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-
Banjarmasin (Kalimantan Selatan).
b. lintas angkutan penyeberangan lintas
kabupaten/kota yang menghubungkan:
1. Paciran (Lamongan)-Bawean (Gresik); dan
2. Ujung (Surabaya)-Kamal (Bangkalan).
c. lintas angkutan penyeberangan dalam
kabupaten/kota yang menghubungkan Gresik-
Bawean
Pasal 31 ...
SK No 135537 A

-- 37 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3l
(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (71 huruf a ditetapkan dalam rangka
mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan
jalur wilayah nasional, Pulau Jawa, dan Provinsi Jawa
Timur.
(21 Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api umum; dan
b. jaringan jalur kereta api khusus.
(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
(4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Jalur Utara: Surabaya (Pasar Turi)-Lamongan-
Babat-Boj onegoro-Cepu;
b. Jalur Tengah: Surabaya (Semut)-Surabaya
(Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)Jombang-
Kertosono-Nganjuk-Madiun-Solo ;
c. Jalur Timur: Surabaya (Semut)-Surabaya
(Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-
Bangil-Pasuruan-Probolinggo-"Jember-
Banyuwangi;
d. Jalur Lingkar: Surabaya (Semut)-Surabaya
(Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarj o-
Ban gil-Lawang-M alan g-Blitar-Tulun gagung-
Kediri-Kertosono-Surabaya;
e. jalur kereta api Kamal-Bangkalan-Sampang-
Pamekasan-Sumenep;
f. jalur ganda lintas selatan Jawa-Paron-Madiun-
Moj okerto-Wonokromo;
g. jalur ganda kereta api antara Surabaya-
Kalimas/Tanjung Perak;
h.jalur...
SK No 135538 A

-- 38 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

h. jalur ganda kereta api Kandangan-Pelabuhan
Teluk Lamong;
i. doubbtrackSemarang-Bojonegoro-Surabaya;
j. double track Madiun-Surabaya;
k. double track SurabayaJember-Banyuwangi;
l. jalur kereta api cepat/semi cepat, yang
menghubungkan Jakarta-Surabaya dan
Surabaya-Banyuwangi.
(5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan untuk
mewujudkan konektivitas antarpusat kegiatan di dalam
Kawasan Perkotaan Inti, serta antara Kawasan
Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.
(6) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. jalur kereta api Surabaya-Pasar T'uri-Gubeng-
Bandara Juanda;
b. jalur kereta api Sidotopo/ New Kota-Tanggulangin;
c. jalur kereta api SayotratapJuanda;
d. jalur kereta api Wonokromo-Krian;
e. jalur kereta api Sidotopo/New Kota-Pasar Turi;
f. jalur kereta api Pasar T\rri-Kandangan-Sumari;
g. jalur kereta api Kandangan-Gresik;
h. jalur kereta api Lamongan-Sumari;
i. jalur kereta api Sidoarje-Bangil;
j. jalur kereta api Sidoarjo-Trrlangan-Tarik;
k. jalur kereta api Mojokerto-Mojosari-Porong;
1. jalur kereta api Ploso-Mojokerto-Krian;
m. jalur kereta api BabatJombang;
n. jalur kereta api Babat-Tuban;
o. jalur kereta api Kamal-Bangkalan;
p. jalur kereta api Lamongan-Sumlaran-Pucuk-
Gembong-Babat;
q. jalur kereta api Surabaya-Bojonegoro;
r. jalur kereta api Mojokerto-Surabaya;
s.jalur...
SK No 135539A

-- 39 of 166 --

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

S.
t.
u.
w.
x.
jalur kereta api Kalimas-Wonokromo;
jalur kereta api Kalimas-Panarukan;
jalur kereta api antara T\rlangan-GunungSangslr;
jalur kereta api Stasiun Duduk-Pelabuhan JIIPE
Manyar;
angkutan massal kota berbasis rel dengan
alternatif pengembangan angkutan massal cepat
timur-barat kota Surabaya;
angkutan massal kota berbasis rel dengan
alternatif pengembangan angkutan massal cepat
utara-selatan kota Surabaya; dan
angkutan massal berbasis Autonomous Railrapid
Transit yang menghubungkan antarpusat kegiatan
di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dengan
alternatif rute Pelabuhan Kamal-Stasiun
Bangkalan-Stasiun Pasar T\rri.
(71 Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana
dimalsud pada ayat (5) dapat dikembangkan dengan
jaringan rel yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, dan/atau di bawah tanah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(8) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalur kereta api
barang.
(9) Jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) terdiri atas:
a. jalur kereta api Terminal Petikemas Surabaya
(TPS)-Stasiun Kalimas;
b. jalur kereta api eks Stasiun Gresik-Stasiun Indro;
dan
c. jalur kereta api yang menghubungkan Kawasan
Industri dengan Pelabuhan di Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila.
(10) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b secara lebih lanjut
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
v
SK No 135540A
Pasal 32...

-- 40 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4t-
Pasal 32
(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (71 huruf b ditetapkan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada setiap pengguna
transportasi kereta api melalui konektivitas pelayanan
dengan moda transportasi lain.
(2) Stasiun kereta api berfungsi melayani keterpaduan
stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat
permukiman, dan moda transportasi lainnya.
(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat
naik turun penumpang; dan
b. stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat
bongkar muat barang.
(4) Stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat naik
turun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, terdiri atas:
a. Stasiun Sumari di Kecamatan Duduksampeyan,
Stasiun Tenggulunan di Kecamatan Kebomas,
Stasiun Gresik di Kecamatan Gresik pada
Kabupaten Gresik;
b. Stasiun Bangkalan di Kecamatan Bangkalan dan
Stasiun Kamal di Kecamatan Kamal pada
Kabupaten Bangkalan;
c. Stasiun Mojokerto di Kecamatan Kranggan pada
Kota Mojokerto;
d. Stasiun Wonokromo di Kecamatan Wonokromo,
Stasiun Sidotopo di Kecamatan Simokerto, Stasiun
Benteng di Kecamatan Semampir, Stasiun Perak di
Kecamatan Pabean Cantikan, Stasiun Surabaya
Gubeng di Kecamatan Tambaksari, Stasiun Tandes
dan Stasiun Kandangan di Kecamatan Tandes, dan
Stasiun Benowo di Kecamatan Pakal pada Kota
Surabaya;
e.Stasiun...
SK No 135541A

-- 41 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

e. Stasiun Sepanjang di Kecamatan Taman, Stasiun
Waru di Kecamatan Waru, Stasiun Gedangan di
Kecamatan Gedangan, Stasiun Sidoarjo di
Kecamatan Sidoarjo, Stasiun Tanggulangin di
Kecamatan Tanggulangin, Stasiun Porong di
Kecamatan Porong, Stasiun Tarik dan Stasiun
Kedinding di Kecamatan Tarik, Stasiun Tulangan di
Kecamatan Tulangan, Stasiun Krian dan Stasiun
Jatikalang/Boharan di Kecamatan Krian pada
Kabupaten Sidoarjo;
f. Stasiun Lamongan di Kecamatan Lamongan,
Stasiun Sumlaran di Kecamatan Sukodadi, Stasiun
Pucuk di Kecamatan Pucuk, Stasiun Gembong dan
Stasiun Babat di Kecamatan Babat pada
Kabupaten Lamongan; dan
g. Pengembangan stasiun kereta api juga dapat
dilakukan pada lokasi yang potensial, strategis,
dan yang mempunyai permintaan pasar yang tinggi
dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait.
(5) Stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat bongkar
muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, terdiri atas:
a. stasiun barang di Kecamatan Manyar pada
Kabupaten Gresik;
b. stasiun barang Damarsi di Kecamatan Mojoanyar,
Kabupaten Mojokerto;
c. stasiun barang Kalimas di Kecamatan Pabean
Cantikan, stasiun barang Pasar T\rri di Kecamatan
Bubutan, dan Stasiun Kandangan di Kecamatan
Tandes pada Kota Surabaya;
d. stasiun barang Waru di Kecamatan Waru pada
Kabupaten Sidoarjo; dan
e. stasiun barang Babat di Kecamatan Babat pada
Kabupaten Lamongan.
Pasal 33
F'asilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat l7l huruf c diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
SK No 135542A
Pasal 34...

-- 42 of 166 --

PRESIDEN
BLIK INDONESIA

Pasal 34
(1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2L ayat (8) huruf a merupakan
suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran,
fungsi, jenis, hierarki Pelabuhan, Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, dan lokasi Pelabuhan serta
keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan
dengan sektor lainnya.
(21 Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pelabuhan utama meliputi:
1. Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan
Pabean Cantikan pada Kota Surabaya dalam
satu sistem dengan Terminal Multipurpose
Teluk Lamong pada Kota Surabaya dan
rencana pengembangan di wilayah Pelabuhan
Socah di Kecamatan Socah pada Kabupaten
Bangkalan, dan untuk jangka panjang
diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulu
Pandan di Kecamatan Klampis pada
Kabupaten Bangkalan; dan
2 Pelabuhan Tanjung Pakis di Kecamatan
Paciran pada Kabupaten Lamongan;
b. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gresik di
Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik.
Pasal 35
(1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2l ayat (8) huruf b merupakan
sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang
mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan
berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan
komparatif wilayah, serta kondisi alam.
(21 Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan arah
pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan
Perikanan Nasional.
SK No 135543 A
(3)Arah...

-- 43 of 166 --

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

(3) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan
dasar;
b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi
jejaring; dan
c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi
industri.
(4) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan
Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia
produk primer.
(5) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
provinsi.
(6) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi
jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai
fasilitasi pemasaran secara regional.
(7) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi
jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan di:
a. Pelabuhan Perikanan Paciran di Kecamatan Paciran
pada Kabupaten Lamongan; dan
b. Pelabuhan Perikanan Paceng di Kecamatan Panceng
pada Kabupaten Gresik.
(8) Pelabuha.n Perikanan untuk penumbuhan ekonomi
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi
menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya
pangsa pasar baru serta nreningkatkan nilai tambah,
sehingga memicu dampak penggandanya.
(9) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Brondong di
Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan.
Pasal 36...
SK No 135544A

-- 44 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 36
Pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (8) huruf c meliputi:
a. Pangkalan Utama TNI AL;
b. terminal khusus; dan
c. terminal untuk kepentingan sendiri.
Pasal 37
(1) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (8) huruf d terdiri atas:
a. Alur Pelayaran umum dan perlintasan; dan
b. Alur Pelayaran masuk Pelabuhan.
(21 Alur Pelayaran umum dan perlintasan dan Alur
Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2l ayat (9) huruf a ditetapkan dalam
rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk:
a. menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban
arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo
dan/atau pos, dan keselamatan penerbangan;
b. tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda;
dan
c. mendorong perekonomian nasional dan daerah.
(21 Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Juanda
di Kecamatan Sedati pada Kabupaten Sidoarjo yang
digunakan sebagai bandar udara internasional dan
domestik dengan hierarki pelayanan sebagai
bandar udara pengumpul skala pelayanan primer
dan Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal); dan
b. bandar udara khusus yang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39...
SK No 135545 A

-- 45 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 39
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9) huruf b digunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan.
(21 Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ruang udara yang dipergunakan langsung untuk
kegiatan bandar udara;
b. Ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur
penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan bersama
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Sistem J aringan Energi
Pasal 40
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi
kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan
menyediakan akses berbagai jenis energi bagi
Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa
datang.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi
di Provinsi Jawa Timur, meliputi:
a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi;
b. pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau
instalasi minyak dan gas bumi;
c. anjungan lepas pantai;
d. pembangkitan tenaga listrik; dan
e. jaringan transmisi tenaga listrik.
SK No 135546A
(3) Jaringan. . .

-- 46 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas
fasilitas penyimpanan berupa depo bahan bakar
minyak.
(41 Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumi
bawah tanah Jawa, terdiri atas:
a. Pasuruan-Probolinggo;
b. Sidoarjo-Mojokerto;
c. Surabaya-Gresik;
d. Semarang-Gresik;dan
e. T\rban-Gresik.
(5) Pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau
instalasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b terdiri atas pipa minyak di perairan
sekitar Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan
Kabupaten Sidoarjo.
(6) Anjungan lepas pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf c terdiri atas anjungan minyak bumi lepas
pantai di perairan sekitar Kabupaten Bangkalan.
(71 Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dan
dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(8) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. Pembangkitan Listrik Tenaga Gas Jawa-3 di
Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik;
b. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Gresik di
Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik;
c. Louer Solo Riuer Improvement Project Phase 2 di
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan
Kabupaten Gresik;
d. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Perak di
Kecamatan Krembangan pada Kota Surabaya; dan
e. Pembangkitan Listrik Tenaga Sampah di Kota
Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
SK No 135547A
(9) Jaringan. . .

-- 47 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(e)
(10)
(1 1)
Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
a. saluran udara tegangan ekstra tinggi;
b. saluran udara tegangan tinggi;
c. gardu induk; dan
d. kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan dan
instalasi ketenagalistrikan di laut lainnya.
Saluran udara tegangan ekstra tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf a, menghubungkan:
a. Gresik-Krian;
b. Grati-Krian;
c. Paiton-Kediri;
d. Grati- Surabaya Selatan;
e. Ungaran-Ngimbang;
f. Ngimbang-Krian;
g. Krian-Waru; dan
h. TanjungAwar-Awar-Ngimbang.
Saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) huruf b, menghubungkan:
Bangkalan-Sampang;
Cerme-Bringkang;
Cerme-Manyar;
Driyorejo-Darmogrand ;
Gilitimur-Bangkalan-Ujung;
Lamongan - Mantup;
Lamongan-Babat;
Lamongan -Paciran;
Lamongan-Cerme-Petro Kimia;
Petrokimia-PlTU Gresik;
PLTG Kamal-Surabaya Selatan;
Rungkut-KaIisari;
Rungkut- Sukolilo-Ujung-Perak;
Sawahan-Waru;
Segoromadu-Cerme;
Segoromadu-Sawahan;
Segoromadu-Waru-Buduran ;
Sekarputih-Balongbendo- Sawahan ;
Sekarputih-Ngoro;
Tandes-Darmogrand-Karangpilang; dan
Waru-Rungkut.
a.
b.
c,
d.
e.
f.
c.
h.
i.
j.
k.
1.
m
n.
o.
p.
q'
r.
s.
t.
u.
SK No 135548 A
(12) Gardu. . .

-- 48 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(12) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
huruf c meliputi:
a. GI Bringkang/Bambe di Kecamatan Menganti, GI
Petrokimia/ Kebomas di Kecamatan Gresik, GI
Segoromadu di Kecamatan Kebomas, GI Manyar di
Kecamatan Manyar, GI Cerme di Kecamatan
Cerme, dan GI Driyorejo di Kecamatan Driyorejo
pada Kabupaten Gresik;
b. GI Bangkalan di Kecamatan Burneh pada
Kabupaten Bangkalan;
c. GI Ngoro di Kecamatan Ngoro pada Kabupaten
Mojokerto;
d. GI Sekarputih di Kecamatan Magersari pada Kota
Mojokerto;
e. GI Rungkut di Kecamatan Tenggilismejoyo, GI
Karangpilang di Kecamatan Lakarsantri, GI
Wonokromo di Kecamatan Wonokromo, GI Sukolilo
dan GI Ngagel di Kecamatan Gubeng, GI Tandes
II/Sambikerep di Kecamatan Sambikerep, GI
Simpang, GI Undaan dan GI Genteng di Kecamatan
Genteng, GI Sawahan di Kecamatan Asemrowo, GI
Gembong di Kecamatan Simokerto, GI Ujung di
Kecamatan Semampir, GI Perak di Kecamatan
Pabean Cantikan, GI Surabaya Selatan di
Kecamatan Kenjeran, dan GI
Gunungsari/ Simogunung di Kecamatan
Sukomanunggal pada Kota Surabaya;
f. GI Brrduran, GI Buduran I/Sedati, dan GI
Sedati/Buduran II di Kecamatan Buduran, GI
Balongbendo di Kecamatan Balongbendo, GI
Babadan di Kecamatan Sukodono, GI Waru di
Kecamatan Taman, GI Kedinding, GI Gempol/New
Porong, dan GI Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo, GI
Krian di Kecamatan Krian, dan GI Tarik di
Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo; dan
c.GI...
SK No 135549A

-- 49 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

g. GI Ngimbang di Kecamatan Ngimbang, GI
Lamongan di Kecamatan Lamongan, GI
Brondong/Paciran di Kecamatan Paciran, dan GI
Babat/Baureno di Kecamatan Babat pada
Kabupaten Lamongan.
(13) Kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan dan instalasi
ketenagalistrikan di laut lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf d meliputi kabel bawah
laut untuk ketenagalistrikan Jawa - Madura di sebagian
perairan sekitar Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan
Kabupaten Bangkalan.
(14) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d dan jaringan transmisi tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
dilaksanakan dan dapat dikembangkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15) Sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-unda.ngan.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 4 1
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan untuk meningkatkan
aksesibilitas Masyarakat dan dunia usaha terhadap
layanan telekomunikasi.
(21 Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana drmaksud
pada ayat (l) terdiri atas:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.
(3) Jaringan tetap sebagaimana dim.aksud pada ayat (21
huruf a meliputi:
a. sentral telepon otomat; dan
b. kabel bawah laut.
SK No 135550A
(4) Sentral ...

-- 50 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(4) Sentral telepon otomat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, meliputi:
a. sentral telepon otomat di Kabupaten Gresik;
b. sentral telepon otomat di Kabupaten Bangkalan;
c. sentral telepon otomat di Kabupaten Mojokerto;
d. sentral telepon otomat di Kota Mojokerto;
e. sentral telepon otomat di Kota Surabaya;
f. sentral telepon otomat di Kabupaten Sidoarjo; dan
g. sentral telepon otomat di Kabupaten Lamongan.
(5) Kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b berada di sebagian perairan sekitar Kabupaten
Gresik dan Kabupaten Bangkalan.
(6) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b terdiri atas:
a. jaringanteresterial;
b. jaringan satelit; dan
c. jaringan selular.
(71 Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat dilayani oleh menara Base Tlansceiuer Station
telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dapat
dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-un dangan.
(9) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat menggunakan Ruang udara.
(10) Ruang udara untuk sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 42
(1) Sistem jaringarr sunrber daya air sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan untuk
menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah
dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta
penanggularigan banjir dan kenaikan paras muka. air
laut/rob.
SK No 135551A
(2) Sistem . . .

-- 51 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a terdiri atas:
a. sumber air permukaan; dan
b. sumber air tanah.
(41 Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa mata air terdiri atas:
1. Mata Air Jubel di Kecamatan Pacet pada
Kabupaten Mojokerto;
2. Mata Air Umbulan di Kecamatan Winongan
pada Kabupaten Pasuruan (di luar kawasan
Gerbangkertosusila); dan
3. Mata Air Brantas di Kecamatan Bumiaji pada
Kota Batu (di luar kawasan
Gerbangkertosusila).
b. sumber air berupa air permukaan pada sungai
terdiri atas:
1. WS Bengawan Solo yang merupakan WS lintas
provinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat;
'2. WS Brant:.s yang merupakan WS strategis
nasional kewenangan Pemerintah Pusat; dan
3. WS Madura-Bawean yang merupakan WS
lintas kabupaten/kota dan kewenangan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
c. sumber air berupa air permukaan pada waduk
terdiri atas:
1. Bendung Gerak Sembayat di Kecamatan
Bungah, Waduk Banjaranyar di Kecamatan
Cerme, Waduk Sumengko di Kecamatan
Duduksampeyan, Waduk Mentaras dan
Waduk Joho di Kecamatan Dukun, Waduk
Gedangkulut di Kecamatan Cerme, Waduk
Doudo di Kecamatan Panceng, dan Waduk
Gogor di Kecamatan Balongpanggang pada
Kabr.rpaten Cresik;
2. Waduk. . .
SK No 135552A

-- 52 of 166 --

PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

2. Waduk Blega di Kecamatan Galis pada
Kabupaten Bangkalan;
3. Waduk Lengkong Baru di Kecamatan
Mojoanyar pada Kabupaten Mojokerto;
4. Saluran Pelayaran (long storage) di Kecamatan
Tarik pada Kabupaten Sidoarjo;
5. Rowo Jabung (Jabung Ring Dike) di Kecamatan
Laren, Bengawan Jero di Kecamatan T\:ri,
Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan
Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun,
Kecamatan Glagah dan Kecamatan Deket
pada Kabupaten Lamongan;
6. Waduk Gondang di Kecamatan Sugio dan
Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring
pada Kabupaten Lamongan; dan
7. Waduk/embung kecil yang berada di Kawasan
Perkotaan Gerbangkertosusila.
(5) Sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b berupa air tanah pada CAT, terdiri atas:
a. CAT Panceng di Kabupaten Lamongan dan
Kabupaten Gresik;
b. CAT Bangkalan di Kabupaten Bangkalan
c. CAT Sampang-Pamekasan di Kabupaten
Bangkalan;
d. CAT Ketapang di Kabupaten Bangkalan;
e. CAT Surabaya-Lalnongan di Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya;
f. CAT Brantas di Kabupaten Mojokerto, Kota
Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo,
dan Kota Surabaya;
g. CAT Pasuruan di Kabupaten Mojokerto dan
Kabupaten Sidoarjo; dan
h. CAT Tuban di Kabupaten Lamongan.
(6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b terdiri atas sistem pengendalian
banjir, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan
pantai.
(7) Sistem . . .
SK No 135553 A

-- 53 of 166 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) terdiri atas:
a. sistem pengendalian banjir berupa boezem,
bangunan persungaian, bendung gerak, dan
tanggul yang meliputi:
1. Boezem Telogo Dendo dan Trate di Kabupaten
Gresik;
2. Bangunan Persungaian Kali Lamong di
Kabupaten Gresik;
3. Bangunan Persungaian Kali Blega dan Kali
Bangkalan di Kabupaten Bangkalan;
4. Boezem Morokrembangan, Boezem Wonorejo,
Boezem Kalidami, Boezem Bratang, dan
Boezem Kedurus di Kota Surabaya;
5. perkuatan tanggul dan Jabung retarding basin
di Kabupaten Lamongan;
6. Bendung Gera.k Sembayat di Kabupaten
Gresik;
7. Bendung Gerak Babat Barrage di Kabupaten
Lamongan; dan
8. Bangunan Persungaian Kali Brantas, Kali
Surabaya, dan Kali Porong;
b. sistem pengendalian banjir berupa normalisasi
aliran sungai di seluruh Kawasan Perkotaan
Cerbangkertosusila;
c. sistem pengendalian banjir berupa sudetan sungai
cii Bengawan So1o, Bengawan Jero, dan Sudetan
Sedayu Lawas di Kabupaten Lamongan;
d. sistem pengendalian banjir berupa pintu darurat
banjir floodwag Pelangwot-Sedayu Lawas di
Kabupaten Lamongan;
e. sistem pengendalian banjir berupa pengenrhangan
saluran pelayaran (long storage\ Buntung,
Bulubendo cs, Buduran, Kemambang, Pucang,
Sidokare, Kedunguling, dan Ketapang di
Kabupaten Sidoarjo; dan
f. sistem pengendalian banjir dan kenaikan paras
muka air laut/rob berupa peningkatan kualitas
jaringan drainase di seluruh Kawa.san Perkr.rtaan
Gerbangkertosnsile.
(8) Sistem . . .
SK No 135554 A

-- 54 of 166 --

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

(8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada
a

§ 03

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan

tentang AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - PEREKONOMIAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Perpres 66/2022?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 66/2022. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2022). Perpres 66/2022 — Presidential Regulation No. 66 of 2022. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/perpres-66-2022

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Perpres 66/2022 — Presidential Regulation No. 66 of 2022." KBLI.CO.ID, 2022, https://kbli.co.id/regulations/perpres-66-2022.

Bluebook (legal)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Indon.), summarized in Perpres 66/2022, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/perpres-66-2022 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Perpres 66/2022 — Presidential Regulation No. 66 of 2022," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/perpres-66-2022.

For binding legal text, cite the original Indonesian text directly via . This page is a plain-English summary maintained by the KBLI Directory editorial team; it is not legal advice.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHVN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN CRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2i ayat (1) Undang-Llndang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (l), dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Penrerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubaharr atas Pera,turan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahrrn 2Ol9 tentang Rcncana Tata Ruang Laut, perlu lnenetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Ka.wasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mt{okerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan ; 1. Pasal 4 ayat (l) Llndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang lllomor 26 Tahun 2OO7 rentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, 'l'arnbahan Lembaran Negara Reputrlik InConesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang. . ' Mengingat SK No 135501A -- 1 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2- Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor TT,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O19 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345); MEMUTUSKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2.Tata. . . SK No 135502A -- 2 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang. 3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, susunan pusat pertumbuhan kelautan, dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah perairan, daratan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang. 6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang. 7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 9. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 10. Kawasan Perkotaan Inti adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di sekitarnya. t 1. Kawasan . . . SK No 135503 A -- 3 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan- kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti. 12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 16. Kawasan Industri adalah karvasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. 17. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/ atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. 18. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 19. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 20. Wilayah. . . SK No 135504A -- 4 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5- 20. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi). 21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 23. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum. 24. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan. 25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi marrusia dan lingkungan. 28. Daerah . . . SK No 135505 A -- 5 of 166 -- PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA 28. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan. irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya). 29. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, baik naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penuniang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 31. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabutr, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan pelrunjang perikanan. 32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 33. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 34. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengu saha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 35. Wisata. . . SK No 135506A -- 6 of 166 -- PRESIDEN REPUELIK TNDONESIA 35. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut. 36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan darr sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. 37. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatal pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. 38. Koelisien Wilayah Terbangun yang selan_iutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan. 39. Koelisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 40. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruarrg dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 4 1. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luzrs tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 42. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah peuetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan. 43.Garis... SK No 135507 A -- 7 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 43. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan. 44. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan internasional/ nasional. 45. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 46. JaLan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan. 47. Prinsip Zero Delta Q Policg adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. 48. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orarrg termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 50. Pemerintah Pusat adalah Presrden Republik Indcnesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Repubiik lndonesia Tahun 1945. SK No 135508 A 51.Pemerintah... -- 8 of 166 -- PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA BAB II CAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKARTOSUSILA Pasal 2 51. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 52. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang. 53. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 54. Bupati/Walikota adalah Bupati Gresik, Bupati Bangkalan, Bupati Mojokerto, Walikota Mojokerto, Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Lamongan. (1) Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. (21 Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Inti; b. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan c. sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur, yang membentuk Kawasan Metropolitan. Pasal 3 (1) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2\ huruf a berada di Kota Surabaya. (2) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2\ huruf b terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan Sidayu, dan Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik; SK No 135509A b. Kawasan . . . -- 9 of 166 -- PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA b. Kawasan Perkotaan Bangkalan, Kawasan Perkotaan Tanah Merah, Kawasan Perkotaan Klampis, Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi. dan Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten Bangkalan; c. Kawasan Perkotaan Mojosa.ri dan Kawasa.n Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto; d. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto; e. Kawasan Perkotaan Sidoarjo dan Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo; dan f. Kawasan Perkotaan Lamongan, Kawasan Perkotaan Brondong-Paciran, dan Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan. (3) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21huruf b mencakup 131 (seratus tiga puluh satu) kecamatan, yang terdiri atas: a. sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang mencakup 16 (enam belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujurrgpangkah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Gresik; b. seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan yang mencakup 18 (delapan belas) wiiayah kecamatan, meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamata.n Klampis, Kecarnatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamata.n Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecanratan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah; c.seluruh... SK No 135510A -- 10 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 1l - c seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto yang mencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo. Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Dawarblandong; seluruh wilayah Kota Mojokerto yang mencakup 3 (tiga) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Prajurit Kulon; seluruh wilayah Kota Surabaya yang mencakup 3l (tiga puluh satu) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Genteng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Dukuhpakis, dan Kecamatan Sawahan; seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mencakup 18 (delapan belas) wilayah keca.matan, meliputi Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecam-atan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan T\rlangan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu; dan d e f. g. seluruh . . . SK No 135511A -- 11 of 166 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA g. seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang mencakup 27 (dua puluh tqiuh) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Tf:ri, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran, dan Kecamatan Brondong. (41 Sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l huruf c meliputi: a. sebelah barat, yaitu sebagai berikut: 1. Pantai Palang, Kabupaten T\rban pada koordinat lL2" 5' 27" Buj:ur Timur-6" 53' 39" Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat 112" 5' 21" Bujur Timur-6" 45' 43" Lintang Selatan; 2. garis yang menghubungkan koordinat ll2'5'21" Bujur Timur-6" 45' 43" Lintang Selatan ke arah tenggara pada koordinat Ll2" 7' 5L" Bujur Timur-6" 46'26" Lintang Selatan; dan 3. garis yang menghubungkan koordinat ll2" 7'51" Bujur Timur-6' 46' 26" Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat lL2" 7' 47" Bujur Timur-6" 41' 6" Lintang Selatan; b. sebelah utara, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan koordinat L72" 7'47" Bujur Timur-6' 4l'6" Lintang Selatan ke arah timur sampai dengan koordinat ll2' 24' 56" Bujur Timur-6' 39' 48" Lintang Selatan; 2. garis yang menghubungkan koordinat 712" 24'56" Bujur Timur-6" 39' 48" Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat ll2' 32'9" Bujur Timur-6" 37'23" Lintang Selatan; SK No 135512A 3. garis -- 12 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c 3. garis yang menghubungkan koordinat ll2' 32'9' Bujur Timur-6" 37' 23" Lintang Selatan ke arah tenggara sampai dengan koordinat Ll2' 43' 40' Bujur Timur-6" 43' 54" Lintang Selatan; 4. garis yang menghubungkan koordinat L12" 43'40" Bujur Timur-6' 43' 54" Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat Ll3" 2'2" Bujur Timur-6" 40' 42" Lintang Selatan; dan 5. garis yang menghubungkan koordinat 7L3" 2'2" Bujur Timur-6" 40' 42" Lintang Selatan ke arah timur sampai dengan koordinat 113' lO' 47" Bujur Timur-6" 4l'22" Lintang Selatan; sebelah timur, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan koordinat 113" 10'47" Bujur Timur-6' 4l'22" Lintang Selatan ke arah barat daya sampai dengan koordinat ll3' 7'28" Bujur Timur-6"48' 36' Lintang Selatan; 2. garis yang menghubungkan koordinat L73'7'28" Bujur Timur-6' 48' 36" Lintang Selatan ke arah selatan sampai dengan koordinat ll3' 7'28" Bujur Timur-6" 53' 33' Lintang Selatan pada batas administrasi Kabupaten Bangkalan dan Sampang; 3. garis yang menghubungkan koordinat 713'7'28" Bujur Timur-6" 53'33" Lintang Selatan pada batas administrasi Kabupaten Bangkalan dan Sampang ke arah barat sepanjang Garis Pantai sebelah barat Kabupaten Bangkalan sampai Pantai Sreseh, Kabupaten Sampang pada koordinat Il3' 8' 26" Bujur Timur-7'13' 28" Lintang Selatan; 4. garis yang menghubungkan Pantai Sreseh, Kabupaten Sampang pada koordinat ll3' 8'26" Bujur Timur-7" 13' 28" Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat 113" 8'20' Bujur Timur-7' l5' 56" Lintang Selatan; 5.garis... SK No 135513 A -- 13 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d 5. garis yang menglrubungkan koorCinat I 13" 8'20" Bujur Timur-7" 1.5' 56" Lintang Selatan ke arah barat daya pada koor<iinat 113' 7' 50" Bujur Timur-7' 18'5" Lintang Seiatan; 6. garis yang menglrubungkan koordinat 113'7'5O' Bujur Timur-7" l8' 5" Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat 113" 7' 51" Bujur Timur-7"21' 1" Lintang Selatan; 7 . garis yang rnenglrubungkan koordinat I 13' 7' 51" Bujur Timur-7" 2l' L" Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat 113' 3'20" Bujur Timur-7" 26'35" Lintang Selatan; dan 8. garis yang menghubung[an koordinat 113'3'20" Bujur Timur-7" 26' 35" Lintang Selatari ke arah barat daya pada koordinat ll2" 52' 52" Bujur Timur-7' 35' 59" Lintang Selatan di Pantai Kraton, Kabupaten Pasuruan; sebelah selatan, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan koordinat lL2' 52'52" Bujrrr Timur-7" 35' 59" Lintarrg Selatan di Pantai Kraton, Kabupaten Pasuruan ke arah uta.ra sepanjang Garis Pantai sebelah barat Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kahupaten Gresik; dan 2. garis yang menghubungkan sepanjang Garis Pantai sebelah utara Kabupaten Gresik ke arah barat sepanjang Garis Pantai sehelah utara Kabrrpaten Lamongan sampai Pantai Palang, Kabupaten 'luban pada koordinat ll2' 5' 27" Bujtr Timur-6" 53' 39" Lintang Selatan. Cakupan wilayah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusrla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digambarkar: dalam peta caktlpan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Presiden ini. 5) ( BABIII ... SK No 132974A -- 14 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB III PERAN DAN FUNGSI PENATAAN RUANG Pasal 4 Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Gerbangkertosusila berperan sebagai alat: a. operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila. Pasal 5 Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila berfungsi sebagai pedoman untuk: a. penJrusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; b. pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; d. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; e. Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; f. pengelolaan KawasanPerkotaanGerbangkertosusila; g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan kawasan sekitarnya; dan h. pemberian arahan rencana Pola Ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur terkait Ruang laut. BAB IV. . . Perkotaan SK No 135515 A -- 15 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t6- BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA Bagian Kesatu T\rjuan Penataan Ruang Pasal 6 Penataan Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai salah satu pusat ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 7 Kebijakan untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa: a. pengembanganKawasanPerkotaanGerbangkertosusila sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional; b. pengembangan potensi Sumber Daya Kelautan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila secara optimal dan berkelanjutan; c. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan, pembentukan sistem perkotaan dan peningkatan keterpaduan kegiatan pemanfaatan Ruang yang memperkuat keterkaitan antarkawasan; d. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; e. pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan; f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan g.peningkatan... SK No 135516A -- 16 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t7- o peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan pembangunan melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran Masyarakat. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 8 Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. mengembangkan kawasan peruntukan industri di pesisir Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk mendukung pengembangan ekonomi di Pulau Jawa; b. meningkatkan fungsi logistik pelabuhan dan bandara internasional untuk mendukung ekonomi global di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan c. meningkatkan Kawasan Perkotaan sebagai lingkungan bisnis yang baik untuk perdagangan dan jasa, industri, fungsi kegiatan pertemuan, pameran, sosial budaya, dan logistik. Pasal 9 Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. memanfaatkan dan mengembangkan wilayah perairan untuk kegiatan industri, pertambangan, kepelabuhanan, energi untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan secara terpadu yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi pefl.rbahan iklim global, serta memperhatikan aksesibilitas Masyarakat terutama dengan memperhatikan akses nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; b. mengembangan jasa kelautan; dan c. meningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang perairan. Pasal 10. . . SK No 135517 A -- 17 of 166 -- PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 10 Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. menetapkan pusat-pusat permukiman secara berhierarki dengan membentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya. b. menetapkan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat pertumbuhan industri kelautan; c. meningkatkan keterkaitan pusat Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan kawasan perdesaan di sekitarnya melalui fasilitasi sistem agropolitan; d. meningkatkan keterkaitan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat pertumbuhan industri kelautan; e. mengembangkan pusat-pusat permukiman, pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, dan pusat industri kelautan yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas perkotaan serta sarana permukiman yang memadai; f. mengembangkan kegiatan industrr skala internasional, nasional, dan regional; dan C. mengembangkan kegiatan pertanian, industri berbasis agro dan pusat-pusat aktivita.snya. Pasal 1l Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi baik ke dalam maupun ke luar Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mengintegrasikan antarpusat pertumbuhan; b. meningkatkan Jaringan Jalan Arteri Primer, jaringan Jalan Bebas Hambatan dalam kota dan antarkota untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; c.meningkatkan... SK No 135518 A -- 18 of 166 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik dan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan regional; d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; e. menata, mengembangkan, dan mengatur alur pipa dan/atau kabel bawah laut; dan f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik dan kegiatan ekonomi. Pasal 12 Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas: a. menetapkan dan memantapkan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan yang memberikan pelindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan pelindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung geologi dan Kawasan Lindung lainnya; b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan fungsional perkotaan dengan sebaran yang proporsional dan memiliki akses publik (fungsi sosial) yang berada di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; c. memantapkan kawasan pertanian berlahan basah beririgasi sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d. mengembangkan potensi Sumber Daya Kelautan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem laut dan pesisir; dan f. mengembangkan kegiatan pelindungan ekosistem pesisir dan laut. Pasal 13. . . SK No 135519A -- 19 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 13 Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas: a. menyediakan Ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara; b. mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; c. mengembangkan kegiatan secara selektif dan dinamis di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; d. mengembangkan kawasan penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan Kawasan Budi Daya terbangun di sekitarnya; dan e. mengelola wilayah pertahanan secara efektif. Pasal 14 Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas: a. memperkuat lembaga kerja sama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalam pemanfaatan Ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; b. meningkatkan keterpaduan, sinkronisasipembangunan dan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan c. mendorong penguatan peran Masyarakat dan memperkuat inisiatif Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila. BABV... SK No 135520A -- 20 of 166 -- PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA -2r- BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. (21 Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. (3) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rencana sistem pusat permukiman; dan b. rencana sistem jaringan prasarana. Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Permukiman Pasal 16 Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti; b. pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan c. pusat pertumbuhan kelautan. Paragraf 1 Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti Pasal 17 (1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan sebagai pusat kegiatarl utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. SK No 135521 A (2) Pusat . . . -- 21 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA (21 Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Surabaya, meliputi: a. pusat pemerintahan provinsi; b. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; c. pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra industri pergaraman dan sentra industri maritim; d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; e. pusat pelayanan pendidikan tinggi; f. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional; g. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; h. pusat kegiatan industri; i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; k. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 1. pusat kegiatan Pariwisata; dan m. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya. Paragraf.2 Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya Pasal 18 (1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkota.an Inti. (21 Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi: a. Kawasan Perkotaan Gresik di Kabupaten Gresik, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; 3. pusar kegiatan inCustri; 4. pusat . . . SK No 135522A -- 22 of 166 -- + PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b c d 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 5. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 7. pusat kegiatan Pariwisata; 8. pusat kegiatan pertanian; dan 9. pusat kegiatan perikanan. Kawasan Perkotaan Sidayu di Kabupaten Gresik, terdiri atas: 1. pusat kegiatan industri; dan 2. pusat kegiatan Pariwisata. Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik, terdiri atas: 1. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan 2. pusat kegiatan industri. Kawasan Perkotaan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan danjasa skala regional; 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat kegiatan pergaraman; 5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 7 . pusat kegiatan Pariwisata; dan 8. pusat kegiatan pertanian. Kawasan Perkotaan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan 2. pusat kegiatan pertanian. e SK No 135523 A f.Kawasan... -- 23 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA f. Kawasan Perkotaan Klampis di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 2. pusat kegiatan industri; dan 3. pusat kegiatan perikanan. g. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 2. pusat pertumbuhan kelautan; dan 3. pusat kegiatan perikanan. h. Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat kegiatan industri; dan 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional. i. Kawasan Perkotaan Mojosari di Kabupaten Mojokerto, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat kegiatan industri; 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 4. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 5. pusat kegiatan pertanian; dan 6. pusat kegiatan Pariwisata. j. Kawasan Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto, terdiri atas: l. pusat perdagangan danjasa skala regional; 2. pusat pelayanan sistem angkutan umum penurnpang dan angkutan barang regional; 3. pusat kegiatan Pariwisata; dan 4. pusat kegiatan pertanian. k.Kawasan... SK No 135524A -- 24 of 166 -- PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA k. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional. 1. Kawasan Perkotaan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat pelayanan pendidikan tinggi; 3. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional; 4. pusat pelayanan kesehatan skala regional; 5. pusat kegiatan industri; 6. pusat kegiatan Pariwisata; 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 8. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; 9. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 10. pusat kegiatan pertanian; dan 11. pusat kegiatan perikanan. m. Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat kegiatan industri; 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan pusat kegiatan pertanian. 4 SK No 135525 A n, Kawasan . . . -- 25 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA n Kawasan Perkotaan Lamongan di Kabupaten Lamongan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 5. pusat kegiatan Pariwisata; 6. pusat kegiatan pertanian; 7. pusat kegiatan perikanan; dan 8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Kawasan Perkotaan Brondcng-Paciran di Kabupaten Lamongan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 2. pusat pertumbuhan kelautan; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 6. pusat kegiatan perikanan; dan 7 . pusat kegiatan Pariwisata. Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan, terdiri atas: 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 2. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 3. pusat kegiatan pertanian; dan 4. pusat kegiatan Pariwisata. Paragraf 3 . . . o p SK No 135526A -- 26 of 166 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Paragraf 3 Pusat Pertumbuhan Kelautal Pasal 19 (1) Pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi: a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan b. pusat industri kelautan. (21 Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan b. sentra kegiatan usaha pergaraman. (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sentra industri maritim. (4) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Candi pada Kabupaten Sidoarjo. (5) Sentra kegiatan usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b ditetapkan di Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik, Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Tanjung Bumi pada Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Brondong pacla Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya. (6) Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya dan Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan. SK No 135527 A Bagian -- 27 of 166 -- PRES]DEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pasal 20 Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi: a. sistemjarirrgantransportasi; b. sistemjaringanenergi; c. sistemjaringantelekomunikasi; d. sistem jaringan sumber daya air; dan e. sistem jaringan prasarana perkotaan. Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 21 (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara. (2) Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah. (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistemjaringanperkeretaapian; c. sistem jaringan transportasi laut; dan d. sistem jaringan transportasi udara. (41 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan ' penyeberangan. (5) Sistem . . . SK No 135528 A -- 28 of 166 -- FRESTDEN REPUBLIK INDONESIA (5) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan; dan b. lalu lintas dan angkutan jalan. (6) Sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jaringan transportasi penyeberangan. (7\ Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api; b. stasiun kereta api; dan c. fasilitas operasi kereta api. (8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. tatanankepelabuhanannasional; b. tatanan kepelabuhanan perikanan; c. pelabuhan lainnya; dan d. Alur Pelayaran di laut. (9) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. Pasal 22 Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a terdiri atas: a. Jaringan Jalan Arteri Primer; b. Jaringan Jalan Kolektor Primer; dan c. Jaringan Jalan Bebas Hambatan. Pasal 21 Pasal 23 Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi: a. Batas Kab. Tr rban-Widang; b. Widang/Bedahan-Batas Kota Lamongan; c. Jalan Jaksa Agung Suprapto (Lamongan); d.Batas... SK No 135529A -- 29 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. e. f. c. h. i. j. k. 1. m n. o. p. q. Batas Kota Lamongan-Batas Kab. Gresik; Jalan P.B. Sudirman (Lamongan); Batas Kab. Lamongan-Batas Kota Gresik; Jalan Dr. W.S. Husodo (Gresik); Jalan Kartini (Gresik); Jalan Veteran (Gresik); Jalan Gresik (Surabaya); Jalan Ikan Dorang dan Ikan Kakap (Surabaya); Jalan Tanjung Perak (Surabaya); Jalan Sisingamangaraja (Jln. Jakarta) (Surabaya) ; Jalan Sarwojala (Surabaya); Jalan Hang Trrah (Surabaya); Jalan Dana Karya/Iskandar Muda (Surabaya); Jalan Sidorame (Sidorame, Sidotopo Lor, Simokerto) (Surabaya); Jalan Kapasari (Surabaya); Jalan Kusuma Bangsa (Surabaya); Jalan Gubeng Stasiun (Surabaya); Jalan Raya Gubeng (Surabaya); Jalan Biliton (Surabaya); Jalan Sulawesi (Surabaya); Jalan Raya Ngagel (Surabaya); Jalan Kencana/Bung Tomo (Surabaya); Jalan Ratna/ Upajiwa Selatan (Surabaya); Jalan Wonokromo Stasiun (Surabaya); Batas Kota Surabaya-Waru; Jalan Demak (Surabaya); r. s. t. u. v. w. x. v. z. aa. bb. cc. dd. Jalan Kalibutuh (Surabaya); ee. Jalan Arjuno (Surabaya); ff. Jalan Pasar Kembang (Surabaya); gg. Jalan Diponegoro (Surabaya); hh. Jalan Wonokromo (Surabaya); ii. Jalan Layang Wonokromo (Surabaya); ij. Jalan Ahmad Yani (Surabaya); kk. Jalan Layang Waru; 11.Jalan... SK No 135530A -- 30 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11 qq. mm. nn. oo. pp. Jalan Kedung Cowek (Surabaya); Jalan Kenjeran (Surabaya); Jalan DR. IR. H. Soekarno; Waru-Batas Kota Sidoar1'o; Jalan RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo); Jalan Jenggolo (Sidoarjo); Jalan A. Yani (Sidoarjo); Jalan Gajah Mada (Sidoarjo); Jalan Mojopahit (Sidoarjo); Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo); Jalan Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo); Jalan Layang Sidoarjo; Batas Kota Sidoarjo-Gempol; Jalan Gatot Subroto (Sidoa{o); Jalan Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo); Jalan Diponegoro (Sidoarjo); Jalan Thamrin (Sidoarjo) ; Jalan Candi (Sidoa{o); Batas Kab. Jombang-Gemekan; GemekanJampirogo (Mojokerto) ; Jampirogo-Mlirip; Mlirip-Krian (Mlirip-Bg Pass Krian) ; Jalan Lingkar Bg Pass Krian Barat; Jalan Lingkar By Pass Krian Timur; Krian-Taman (By Pass Krian - Taman); Taman-Waru; Kamal-Batas Kota Bangkalan; Jalan Halim Perdana Kusuma (Rangkalan); Jalan Soekarno-Hatta (Bangkalan) ; Batas Kota Bangkalan-Batas Kab. Sampang; Jalan Arteri Siring-Porong; dan Jalan Lingkar Timur Sidoaq'o. rr. ss. tt. uu. w. ww. xx. yv. zz. aaa, bbb. ccc, ddd. eee. fff. hhh. iii. iii. kkk. 111. mmm. nnn. ooo. ppp. qqq. Pasal 24... SK No 135531A -- 31 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 24 Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas: a. Lohgung (Km. 93.l7s)-Sadang (Batas Kab. Lamongan); b. Sadang (Batas Kab. Lamongan)-Batas Kota Gresik; c. Jalan Maduran (Gresik); d. Jalan Gubernur Suryo (Gresik); e. Jalan Usman Sadar (Gresik); f. Jalan Dr. Sutomo (Gresik); C. Widang/Bedahan-Babat; h. Babat-Batas Kota Bojonegoro; i. Mojokerto-Mojosari; j. Jalan Gajah Mada (Mojosari); k. Jalan Airlangga (Mojosari); 1. Mojosari-Batas Kab. Pasuruan; m. Jalan Brawijaya (Mojosari); n. Jalan Hayam Wuruk (Mojosari); o. Pertigaan Bunder (Simpang Empat)-kgundi; p. Legundi-Batas Kab. Sidoag'o; q. Batas Kab. Sidoarjo-Krian By Pass; r. Bangkalan-PelabuhanTanjung Bumi; s. Jalan Pemuda Kaffa (Bangkalan); t. Jalan Kapten Safiri (Bangkalan); u. Jalan Pertahanan (Bangkalan); v. Pelabuhan Tanjung Bumi-Batas Kab. Bangkalan/ Sampang; dan w. Jalan Modung-Sreseh (Bangkalan). SK No 135532 A Pasal 25... -- 32 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 25 Jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas: a. Jalan Bebas Hambatan Kertosono-.Jombang-Mojokerto; b. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto-Surabaya; c. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Suramadu-Tanjung Bulupandan (Madura); d. Jalan Bebas Hambatan Ngawi-Bojonegoro-T\rban- Lamongan- Manyar-Bunder; e. Jalan Bebas Hambatan Krian-Legundi-Bunder; f. Jalan Bebas Hambatan Bunder-Manyar; g. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Gempol; h. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Gresik; i. Jalan Bebas Hambatan Simpang Susun (SS) Waru- Bandara Juanda; j. Jalan Bebas Hambatan Bandara Juanda-Tanjung Perak; k. jalan bebas hambata Jalan Bebas Hambatan n Waru- Tanjung Perak; l. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto-Gempol; dan m. Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan. Pasal 26 (l) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat. (2\ Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal; b. terminal; dan c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 27 ... SK No 135533 A -- 33 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -34 PasaL 27 (1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal. (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 huruf b ditetapkan dalam rangka untuk menunjang kelancaran pergerakan orang dan/atau barang serta keterpaduan intermoda dan antarmoda. (21 Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang. (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya. (41 Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi: 1. Terminal Bangkalan di Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan; 2. Terminal Tambak Oso Wilangun di Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya; dan 3. Terminal Purabaya di Kecamatan Waru pada Kabupaten Sidoarjo. SK No 135534A b. terminal ... -- 34 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA b. terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi: 1. Terminal Bunder di Kecamatan Duduksampeyan pada Kabupaten Gresik; 2. Terminal Burneh di Kecamatan Burneh pada Kabupaten Bangkalan; 3. Terminal Mojosari di Kecamatan Pungging pada Kabupaten Mojokerto; 4. Terminal Kertajaya di Kecamatan Kranggan pada Kota Mojokerto; 5. Terminal Kedung Cowek di Kecamatan Bulak pada Kota Surabaya; 6. Terminal Larangan di Kecarnatan Candi dan Terminal Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo pada Kabupaten Sidoarjo; dan 7. Terminal Lamongan di Kecamatan Lamongan, Terminal Babat di Kecamatan Babat dan Terminal Paciran di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan. (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di: a. terminal kargo di Kabupaten Gresik; b. Terminal Barang Jetis di Kecamatan Jetis pada Kabupaten Mojokerto; c. Terrninal Barang Kalimas di Kecamatan Pabean Cantikan, Terminal Barang Pasar T\rri di Kecamatan Bubutan, Termina.l Barang Margomulyo/Tambak Oso Wilangun dan Terminal Barang Benowo (Lamong Bag) di Kecamatan Benowo, dan Terminal Barang Surabaya lndustial Estafe Rungkut di Kecamatan Rungkut pada Kota Surabaya; d. Terminal Barang Brebek di Kecamatan Waru dan Terminal Barang Krian di Kecamatan Krian pada Kabupaten Sidoaq'o; dan SK No 135535 A e. terminal ... -- 35 of 166 -- PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA e. terminal barang di Pelabuhan Perikanan Nasional Brondong di Kecamatan Brondong, Terminal Barang ASDP Port and Integrated Paciran di Kecamatan Paciran, dan Terminal barang Babat di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan. (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 30 (1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (6) dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan kendaraan antara Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan pusat permukiman di pulau/kepulauan lainnya dan pusat kegiatan Pariwisata bahari di pulau-pulau kecil lainnya. (21 Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pelabuhan penyeberangan; dan b. lintas angkutan penyeberangan. (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Pelabuhan pelayanan penyeberangan antarprovinsi, ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya; b. Pelabuhan pelayanan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan di: 1.Pelabuhan... SK No 135536 A -- 36 of 166 -- PRES]DEN REPUBLIK INDONESIA 1. Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal pada Kabupaten Bangkalan; dan 2. Pelabuhan Paciran di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan. c. Pelabuhan pelayanan penyeberangan dalam wilayah kabupaten/ kota, dikembangkan sesuai kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan. (4) Lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. lintas angkutan penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan: 1. Paciran (Lamongan)-Bahaur (Kalimantan Tengah); 2. Paciran (Lamongan)-Garongkong (Sulawesi Selatan); 3. Paciran (Lamongan)-Balikpapan (Kalimantan Timur; 4. Paciran (Lamongan)-Takalar (Sulawesi Selatan); 5. Paciran (Lamongan)-Bima Sumbawa (Nusa Tenggara Barat); 6. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila- Sampit (Kalimantan Tengah); dan 7. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila- Banjarmasin (Kalimantan Selatan). b. lintas angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan: 1. Paciran (Lamongan)-Bawean (Gresik); dan 2. Ujung (Surabaya)-Kamal (Bangkalan). c. lintas angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan Gresik- Bawean Pasal 31 ... SK No 135537 A -- 37 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 3l (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (71 huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Jawa, dan Provinsi Jawa Timur. (21 Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api umum; dan b. jaringan jalur kereta api khusus. (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan b. jaringan jalur kereta api perkotaan. (4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Jalur Utara: Surabaya (Pasar Turi)-Lamongan- Babat-Boj onegoro-Cepu; b. Jalur Tengah: Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)Jombang- Kertosono-Nganjuk-Madiun-Solo ; c. Jalur Timur: Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo- Bangil-Pasuruan-Probolinggo-"Jember- Banyuwangi; d. Jalur Lingkar: Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarj o- Ban gil-Lawang-M alan g-Blitar-Tulun gagung- Kediri-Kertosono-Surabaya; e. jalur kereta api Kamal-Bangkalan-Sampang- Pamekasan-Sumenep; f. jalur ganda lintas selatan Jawa-Paron-Madiun- Moj okerto-Wonokromo; g. jalur ganda kereta api antara Surabaya- Kalimas/Tanjung Perak; h.jalur... SK No 135538 A -- 38 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA h. jalur ganda kereta api Kandangan-Pelabuhan Teluk Lamong; i. doubbtrackSemarang-Bojonegoro-Surabaya; j. double track Madiun-Surabaya; k. double track SurabayaJember-Banyuwangi; l. jalur kereta api cepat/semi cepat, yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dan Surabaya-Banyuwangi. (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan untuk mewujudkan konektivitas antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perkotaan Inti, serta antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. (6) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. jalur kereta api Surabaya-Pasar T'uri-Gubeng- Bandara Juanda; b. jalur kereta api Sidotopo/ New Kota-Tanggulangin; c. jalur kereta api SayotratapJuanda; d. jalur kereta api Wonokromo-Krian; e. jalur kereta api Sidotopo/New Kota-Pasar Turi; f. jalur kereta api Pasar T\rri-Kandangan-Sumari; g. jalur kereta api Kandangan-Gresik; h. jalur kereta api Lamongan-Sumari; i. jalur kereta api Sidoarje-Bangil; j. jalur kereta api Sidoarjo-Trrlangan-Tarik; k. jalur kereta api Mojokerto-Mojosari-Porong; 1. jalur kereta api Ploso-Mojokerto-Krian; m. jalur kereta api BabatJombang; n. jalur kereta api Babat-Tuban; o. jalur kereta api Kamal-Bangkalan; p. jalur kereta api Lamongan-Sumlaran-Pucuk- Gembong-Babat; q. jalur kereta api Surabaya-Bojonegoro; r. jalur kereta api Mojokerto-Surabaya; s.jalur... SK No 135539A -- 39 of 166 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA S. t. u. w. x. jalur kereta api Kalimas-Wonokromo; jalur kereta api Kalimas-Panarukan; jalur kereta api antara T\rlangan-GunungSangslr; jalur kereta api Stasiun Duduk-Pelabuhan JIIPE Manyar; angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat timur-barat kota Surabaya; angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat utara-selatan kota Surabaya; dan angkutan massal berbasis Autonomous Railrapid Transit yang menghubungkan antarpusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dengan alternatif rute Pelabuhan Kamal-Stasiun Bangkalan-Stasiun Pasar T\rri. (71 Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimalsud pada ayat (5) dapat dikembangkan dengan jaringan rel yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan/atau di bawah tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalur kereta api barang. (9) Jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas: a. jalur kereta api Terminal Petikemas Surabaya (TPS)-Stasiun Kalimas; b. jalur kereta api eks Stasiun Gresik-Stasiun Indro; dan c. jalur kereta api yang menghubungkan Kawasan Industri dengan Pelabuhan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila. (10) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara lebih lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. v SK No 135540A Pasal 32... -- 40 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4t- Pasal 32 (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (71 huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap pengguna transportasi kereta api melalui konektivitas pelayanan dengan moda transportasi lain. (2) Stasiun kereta api berfungsi melayani keterpaduan stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan moda transportasi lainnya. (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat naik turun penumpang; dan b. stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat bongkar muat barang. (4) Stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat naik turun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. Stasiun Sumari di Kecamatan Duduksampeyan, Stasiun Tenggulunan di Kecamatan Kebomas, Stasiun Gresik di Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik; b. Stasiun Bangkalan di Kecamatan Bangkalan dan Stasiun Kamal di Kecamatan Kamal pada Kabupaten Bangkalan; c. Stasiun Mojokerto di Kecamatan Kranggan pada Kota Mojokerto; d. Stasiun Wonokromo di Kecamatan Wonokromo, Stasiun Sidotopo di Kecamatan Simokerto, Stasiun Benteng di Kecamatan Semampir, Stasiun Perak di Kecamatan Pabean Cantikan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kecamatan Tambaksari, Stasiun Tandes dan Stasiun Kandangan di Kecamatan Tandes, dan Stasiun Benowo di Kecamatan Pakal pada Kota Surabaya; e.Stasiun... SK No 135541A -- 41 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA e. Stasiun Sepanjang di Kecamatan Taman, Stasiun Waru di Kecamatan Waru, Stasiun Gedangan di Kecamatan Gedangan, Stasiun Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo, Stasiun Tanggulangin di Kecamatan Tanggulangin, Stasiun Porong di Kecamatan Porong, Stasiun Tarik dan Stasiun Kedinding di Kecamatan Tarik, Stasiun Tulangan di Kecamatan Tulangan, Stasiun Krian dan Stasiun Jatikalang/Boharan di Kecamatan Krian pada Kabupaten Sidoarjo; f. Stasiun Lamongan di Kecamatan Lamongan, Stasiun Sumlaran di Kecamatan Sukodadi, Stasiun Pucuk di Kecamatan Pucuk, Stasiun Gembong dan Stasiun Babat di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan; dan g. Pengembangan stasiun kereta api juga dapat dilakukan pada lokasi yang potensial, strategis, dan yang mempunyai permintaan pasar yang tinggi dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. (5) Stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. stasiun barang di Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik; b. stasiun barang Damarsi di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto; c. stasiun barang Kalimas di Kecamatan Pabean Cantikan, stasiun barang Pasar T\rri di Kecamatan Bubutan, dan Stasiun Kandangan di Kecamatan Tandes pada Kota Surabaya; d. stasiun barang Waru di Kecamatan Waru pada Kabupaten Sidoarjo; dan e. stasiun barang Babat di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan. Pasal 33 F'asilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat l7l huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 135542A Pasal 34... -- 42 of 166 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA Pasal 34 (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (8) huruf a merupakan suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi Pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya. (21 Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pelabuhan utama meliputi: 1. Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya dalam satu sistem dengan Terminal Multipurpose Teluk Lamong pada Kota Surabaya dan rencana pengembangan di wilayah Pelabuhan Socah di Kecamatan Socah pada Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan; dan 2 Pelabuhan Tanjung Pakis di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan; b. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gresik di Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik. Pasal 35 (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (8) huruf b merupakan sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam. (21 Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. SK No 135543 A (3)Arah... -- 43 of 166 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA (3) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar; b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri. (4) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer. (5) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah provinsi. (6) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional. (7) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di: a. Pelabuhan Perikanan Paciran di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan; dan b. Pelabuhan Perikanan Paceng di Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik. (8) Pelabuha.n Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta nreningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya. (9) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Brondong di Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan. Pasal 36... SK No 135544A -- 44 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 36 Pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf c meliputi: a. Pangkalan Utama TNI AL; b. terminal khusus; dan c. terminal untuk kepentingan sendiri. Pasal 37 (1) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf d terdiri atas: a. Alur Pelayaran umum dan perlintasan; dan b. Alur Pelayaran masuk Pelabuhan. (21 Alur Pelayaran umum dan perlintasan dan Alur Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (9) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk: a. menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, dan keselamatan penerbangan; b. tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda; dan c. mendorong perekonomian nasional dan daerah. (21 Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Juanda di Kecamatan Sedati pada Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai bandar udara internasional dan domestik dengan hierarki pelayanan sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer dan Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal); dan b. bandar udara khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39... SK No 135545 A -- 45 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 39 (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. (21 Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; b. Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Sistem J aringan Energi Pasal 40 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang. (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi di Provinsi Jawa Timur, meliputi: a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi; b. pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi; c. anjungan lepas pantai; d. pembangkitan tenaga listrik; dan e. jaringan transmisi tenaga listrik. SK No 135546A (3) Jaringan. . . -- 46 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas fasilitas penyimpanan berupa depo bahan bakar minyak. (41 Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumi bawah tanah Jawa, terdiri atas: a. Pasuruan-Probolinggo; b. Sidoarjo-Mojokerto; c. Surabaya-Gresik; d. Semarang-Gresik;dan e. T\rban-Gresik. (5) Pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pipa minyak di perairan sekitar Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sidoarjo. (6) Anjungan lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c terdiri atas anjungan minyak bumi lepas pantai di perairan sekitar Kabupaten Bangkalan. (71 Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. Pembangkitan Listrik Tenaga Gas Jawa-3 di Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik; b. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Gresik di Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik; c. Louer Solo Riuer Improvement Project Phase 2 di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik; d. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Perak di Kecamatan Krembangan pada Kota Surabaya; dan e. Pembangkitan Listrik Tenaga Sampah di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. SK No 135547A (9) Jaringan. . . -- 47 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (e) (10) (1 1) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas: a. saluran udara tegangan ekstra tinggi; b. saluran udara tegangan tinggi; c. gardu induk; dan d. kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan dan instalasi ketenagalistrikan di laut lainnya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, menghubungkan: a. Gresik-Krian; b. Grati-Krian; c. Paiton-Kediri; d. Grati- Surabaya Selatan; e. Ungaran-Ngimbang; f. Ngimbang-Krian; g. Krian-Waru; dan h. TanjungAwar-Awar-Ngimbang. Saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, menghubungkan: Bangkalan-Sampang; Cerme-Bringkang; Cerme-Manyar; Driyorejo-Darmogrand ; Gilitimur-Bangkalan-Ujung; Lamongan - Mantup; Lamongan-Babat; Lamongan -Paciran; Lamongan-Cerme-Petro Kimia; Petrokimia-PlTU Gresik; PLTG Kamal-Surabaya Selatan; Rungkut-KaIisari; Rungkut- Sukolilo-Ujung-Perak; Sawahan-Waru; Segoromadu-Cerme; Segoromadu-Sawahan; Segoromadu-Waru-Buduran ; Sekarputih-Balongbendo- Sawahan ; Sekarputih-Ngoro; Tandes-Darmogrand-Karangpilang; dan Waru-Rungkut. a. b. c, d. e. f. c. h. i. j. k. 1. m n. o. p. q' r. s. t. u. SK No 135548 A (12) Gardu. . . -- 48 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (12) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi: a. GI Bringkang/Bambe di Kecamatan Menganti, GI Petrokimia/ Kebomas di Kecamatan Gresik, GI Segoromadu di Kecamatan Kebomas, GI Manyar di Kecamatan Manyar, GI Cerme di Kecamatan Cerme, dan GI Driyorejo di Kecamatan Driyorejo pada Kabupaten Gresik; b. GI Bangkalan di Kecamatan Burneh pada Kabupaten Bangkalan; c. GI Ngoro di Kecamatan Ngoro pada Kabupaten Mojokerto; d. GI Sekarputih di Kecamatan Magersari pada Kota Mojokerto; e. GI Rungkut di Kecamatan Tenggilismejoyo, GI Karangpilang di Kecamatan Lakarsantri, GI Wonokromo di Kecamatan Wonokromo, GI Sukolilo dan GI Ngagel di Kecamatan Gubeng, GI Tandes II/Sambikerep di Kecamatan Sambikerep, GI Simpang, GI Undaan dan GI Genteng di Kecamatan Genteng, GI Sawahan di Kecamatan Asemrowo, GI Gembong di Kecamatan Simokerto, GI Ujung di Kecamatan Semampir, GI Perak di Kecamatan Pabean Cantikan, GI Surabaya Selatan di Kecamatan Kenjeran, dan GI Gunungsari/ Simogunung di Kecamatan Sukomanunggal pada Kota Surabaya; f. GI Brrduran, GI Buduran I/Sedati, dan GI Sedati/Buduran II di Kecamatan Buduran, GI Balongbendo di Kecamatan Balongbendo, GI Babadan di Kecamatan Sukodono, GI Waru di Kecamatan Taman, GI Kedinding, GI Gempol/New Porong, dan GI Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo, GI Krian di Kecamatan Krian, dan GI Tarik di Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo; dan c.GI... SK No 135549A -- 49 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA g. GI Ngimbang di Kecamatan Ngimbang, GI Lamongan di Kecamatan Lamongan, GI Brondong/Paciran di Kecamatan Paciran, dan GI Babat/Baureno di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan. (13) Kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan dan instalasi ketenagalistrikan di laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d meliputi kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan Jawa - Madura di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan. (14) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (15) Sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda.ngan. Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 4 1 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan untuk meningkatkan aksesibilitas Masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. (21 Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana drmaksud pada ayat (l) terdiri atas: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (3) Jaringan tetap sebagaimana dim.aksud pada ayat (21 huruf a meliputi: a. sentral telepon otomat; dan b. kabel bawah laut. SK No 135550A (4) Sentral ... -- 50 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Sentral telepon otomat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. sentral telepon otomat di Kabupaten Gresik; b. sentral telepon otomat di Kabupaten Bangkalan; c. sentral telepon otomat di Kabupaten Mojokerto; d. sentral telepon otomat di Kota Mojokerto; e. sentral telepon otomat di Kota Surabaya; f. sentral telepon otomat di Kabupaten Sidoarjo; dan g. sentral telepon otomat di Kabupaten Lamongan. (5) Kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan. (6) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. jaringanteresterial; b. jaringan satelit; dan c. jaringan selular. (71 Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilayani oleh menara Base Tlansceiuer Station telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan. (9) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Ruang udara. (10) Ruang udara untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 42 (1) Sistem jaringarr sunrber daya air sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan untuk menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta penanggularigan banjir dan kenaikan paras muka. air laut/rob. SK No 135551A (2) Sistem . . . -- 51 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas: a. sumber air; dan b. prasarana sumber daya air. (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a terdiri atas: a. sumber air permukaan; dan b. sumber air tanah. (41 Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. sumber air berupa mata air terdiri atas: 1. Mata Air Jubel di Kecamatan Pacet pada Kabupaten Mojokerto; 2. Mata Air Umbulan di Kecamatan Winongan pada Kabupaten Pasuruan (di luar kawasan Gerbangkertosusila); dan 3. Mata Air Brantas di Kecamatan Bumiaji pada Kota Batu (di luar kawasan Gerbangkertosusila). b. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas: 1. WS Bengawan Solo yang merupakan WS lintas provinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat; '2. WS Brant:.s yang merupakan WS strategis nasional kewenangan Pemerintah Pusat; dan 3. WS Madura-Bawean yang merupakan WS lintas kabupaten/kota dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. c. sumber air berupa air permukaan pada waduk terdiri atas: 1. Bendung Gerak Sembayat di Kecamatan Bungah, Waduk Banjaranyar di Kecamatan Cerme, Waduk Sumengko di Kecamatan Duduksampeyan, Waduk Mentaras dan Waduk Joho di Kecamatan Dukun, Waduk Gedangkulut di Kecamatan Cerme, Waduk Doudo di Kecamatan Panceng, dan Waduk Gogor di Kecamatan Balongpanggang pada Kabr.rpaten Cresik; 2. Waduk. . . SK No 135552A -- 52 of 166 -- PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 2. Waduk Blega di Kecamatan Galis pada Kabupaten Bangkalan; 3. Waduk Lengkong Baru di Kecamatan Mojoanyar pada Kabupaten Mojokerto; 4. Saluran Pelayaran (long storage) di Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo; 5. Rowo Jabung (Jabung Ring Dike) di Kecamatan Laren, Bengawan Jero di Kecamatan T\:ri, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Deket pada Kabupaten Lamongan; 6. Waduk Gondang di Kecamatan Sugio dan Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring pada Kabupaten Lamongan; dan 7. Waduk/embung kecil yang berada di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila. (5) Sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa air tanah pada CAT, terdiri atas: a. CAT Panceng di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik; b. CAT Bangkalan di Kabupaten Bangkalan c. CAT Sampang-Pamekasan di Kabupaten Bangkalan; d. CAT Ketapang di Kabupaten Bangkalan; e. CAT Surabaya-Lalnongan di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya; f. CAT Brantas di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya; g. CAT Pasuruan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo; dan h. CAT Tuban di Kabupaten Lamongan. (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas sistem pengendalian banjir, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai. (7) Sistem . . . SK No 135553 A -- 53 of 166 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: a. sistem pengendalian banjir berupa boezem, bangunan persungaian, bendung gerak, dan tanggul yang meliputi: 1. Boezem Telogo Dendo dan Trate di Kabupaten Gresik; 2. Bangunan Persungaian Kali Lamong di Kabupaten Gresik; 3. Bangunan Persungaian Kali Blega dan Kali Bangkalan di Kabupaten Bangkalan; 4. Boezem Morokrembangan, Boezem Wonorejo, Boezem Kalidami, Boezem Bratang, dan Boezem Kedurus di Kota Surabaya; 5. perkuatan tanggul dan Jabung retarding basin di Kabupaten Lamongan; 6. Bendung Gera.k Sembayat di Kabupaten Gresik; 7. Bendung Gerak Babat Barrage di Kabupaten Lamongan; dan 8. Bangunan Persungaian Kali Brantas, Kali Surabaya, dan Kali Porong; b. sistem pengendalian banjir berupa normalisasi aliran sungai di seluruh Kawasan Perkotaan Cerbangkertosusila; c. sistem pengendalian banjir berupa sudetan sungai cii Bengawan So1o, Bengawan Jero, dan Sudetan Sedayu Lawas di Kabupaten Lamongan; d. sistem pengendalian banjir berupa pintu darurat banjir floodwag Pelangwot-Sedayu Lawas di Kabupaten Lamongan; e. sistem pengendalian banjir berupa pengenrhangan saluran pelayaran (long storage\ Buntung, Bulubendo cs, Buduran, Kemambang, Pucang, Sidokare, Kedunguling, dan Ketapang di Kabupaten Sidoarjo; dan f. sistem pengendalian banjir dan kenaikan paras muka air laut/rob berupa peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh Kawa.san Perkr.rtaan Gerbangkertosnsile. (8) Sistem . . . SK No 135554 A -- 54 of 166 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA (8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada a

Presidential Regulation No. 66 of 2022

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Role of Spatial Planning

Guidelines for Development

Goals of Spatial Planning

Policies for Growth

Infrastructure Development Strategies

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Perpres 66/2022?

Cite this page

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Role of Spatial Planning

Guidelines for Development

Goals of Spatial Planning

Policies for Growth

Infrastructure Development Strategies

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Perpres 66/2022?

Cite this page

Definitions of Key Terms

Effective Date

Interactions with Other Laws