Presidential Regulation
In forcePerpres 62/2022
No. 62 of 2022
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
Issued
Apr 18, 2022
Effective
Apr 18, 2022
Issuer
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
In force
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the Nusantara Capital Authority (Otorita Ibu Kota Nusantara), a government body responsible for the preparation, construction, and relocation of Indonesia's capital to Nusantara. It outlines the authority's structure, functions, and responsibilities, as well as its relationship with other governmental bodies and the private sector.
The regulation affects various stakeholders, including government ministries, local governments, state-owned enterprises, and private investors involved in infrastructure development and public services in the Nusantara region. It specifically targets entities engaged in the preparation, construction, and management of the new capital city.
- Pasal 2 establishes the Nusantara Capital Authority as a ministry-level institution responsible for the capital's development and governance. - Pasal 3 outlines the authority's tasks, including monitoring and evaluating the capital's development plans and coordinating with other ministries and local governments. - Pasal 21 designates the head of the authority as the financial manager for the capital, overseeing budget and financial management. - Pasal 22 details the procurement process for infrastructure and services, allowing for specific exemptions to facilitate the capital's development. - Pasal 25 outlines the authority's role in public-private partnerships (KPBU) for funding and managing infrastructure projects.
- Otorita Ibu Kota Nusantara (Nusantara Capital Authority): The governing body responsible for the new capital's development and management. - Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Master Plan for Nusantara): A comprehensive planning document guiding the capital's development. - Daerah Mitra (Partner Regions): Areas in Kalimantan collaborating with the authority for economic development.
This regulation came into effect on April 18, 2022, and does not explicitly replace any prior regulations but establishes a new framework for the governance of the Nusantara capital.
The regulation interacts with Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital, and it requires coordination with existing laws regarding public procurement and financial management. The authority must also comply with regulations concerning environmental protection and local community involvement in development projects.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 establishes the Nusantara Capital Authority as a ministry-level institution responsible for the preparation, construction, and governance of the new capital.
Pasal 3 outlines the authority's tasks, including the implementation of development plans and coordination with other governmental bodies.
Pasal 21 designates the head of the authority as the financial manager for the capital, overseeing budget and financial management.
Pasal 22 details the procurement process for infrastructure and services, allowing for specific exemptions to facilitate the capital's development.
Pasal 25 outlines the authority's role in public-private partnerships (KPBU) for funding and managing infrastructure projects.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (44K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62TAHVN 2022
TENTANG
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan
Pasal 11 ayat (l) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara, perlu Peraturan
Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu
Kota Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6766);
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA.
I
2
SK No l42l15A
BABI...
-- 1 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bemama Nusantara yang selanjutnya
disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat
provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan
Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara.
3. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu
Kota Nusantara.
6. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota
Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,
serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara.
SK No 142002A
7.Kepala, . .
-- 2 of 35 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
7 . Kepala Otorita lbu Kota Nusantara adalah kepala
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil
kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan
tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
9. Sekretariat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai
Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara adalah salah
satu perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara.
10. Sekretaris Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara adalah unsur
pembantu pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara.
11. Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya
disebut Deputi adalah unsur pembantu pimpinan
Otorita Ibu Kota Nusantara.
12. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu
Kota Nusantara adalah pimpinan Unit Kerja Hukum
dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
14. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen
perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan,
pembangunan, dan Ibu Kota Negara,
serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara.
15. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah
dokumen perencanaan terpadu yang merupakan
uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara.
16. Daerah . . .
SK No 142003 A
-- 3 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
16. Daerah Mitra adalah kawasan tertentu di Pulau
Kalimantan yang dibentuk dalam rangka
pembangunan dan pengemb angan superhub ekonomi
Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita
Ibu Kota Nusantara, dan ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
17. Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut Badan Usaha Otorita adalah
badan usaha milik negara yang kuasa pemegang
sahamnya diberikan kepada Otorita Ibu Kota
Nusantara, badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara, dan/ atau badan usaha berbentuk
perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki
oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
18. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam
rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama
anta;ra pemerintah dan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum
dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan,
dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara dengan mengacu pada spesifikasi
layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik
negara, dan/ atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,
yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber
daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian
risiko di antara para pihak.
SK No l42ll8A
19. Penanggung. . .
-- 4 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
19. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang
selanjutnya disebut PJPK adalah menteri, kepala
lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyedia
atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, untuk
menjalankan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi atau berdasarkan kewenzrngan yang
bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
22. Aparatrtr Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
ASN.
SK No 142005A
BABII ...
-- 5 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat
kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara.
Pasal 3
(1) Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,
dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah
Mitra.
(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan,
dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk
Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu
Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
SK No 142006A
c. melakukan . . .
-- 6 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c
d
melakukan perubahan terhadap Rencana Induk
Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk
Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Ibu
Kota Negara;
koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh kementerian, lembaga,
Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha
dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara;
menJrusun strategi dan keb[jakan operasional
kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara;
pen1rusun€rn rencana kerja dan anggaran Otorita
Ibu Kota Nusantara;
penJrusunErn rencana anggaran pendapatan dan
belanja Ibu Kota Nusantara;
penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata
Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Ibu Kota Negara;
pelaksanaan pelayanan perizinan investasi,
kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas
khusus kepada pihak yang mendukung
pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,
serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan
Daerah Mitra;
e
1
f.
c.
h.
SK No 142036A
j. perencanaan . . .
-- 7 of 35 --
PRESIDEN
REPUBL]K INDONESIA
J perencanaan, perekrutan, pengelolaan, dan
peningkatan kapasitas sumber daya, baik sumber
daya manusia, sumber daya alam, keuangan, dan
teknologi dalam rangka pelaksanaan kegiatan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan lbu
Kota Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara;
perolehan dan pengelolaan terhadap tanah di Ibu
Kota Nusantara, termasuk mengikatkan diri
dengan setiap individu atau badan hukum atas
perjanjian hak atas tanah;
pemberian persetujuan terhadap pengalihan hak
atas tanah di Ibu Kota Nusantara;
pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
serta penanggulangan bencana di Ibu Kota
Nusantara;
penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi,
pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan
di Ibu Kota Nusantara;
pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan,
pemindahan personel ASN, Tentara Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, serta pemindahan perwakilan negara
asing dan perwakilan organisasi/lembaga
internasional;
pelaksanaan koordinasi dengan kementerian yang
urusan
bidang keuangan negara atas pengelolaan barang
milik negara yang sebelumnya digunakan oleh
kementerian dan lembaga di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi
lainnya dalam rangka kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
k.
I
m
n.
o
p
di
SK No 142008 A
q. pengembangan . . .
-- 8 of 35 --
PRESIDEN
REPIJBLIK INDONES
q pengembangan, pembinaan, pengarahan, dan
pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita
dan/ atau badan layanan untuk melaksanakan
kegiatan persiapan, pembangunan, dan
Ibu Kota Negara, serta
r
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota
Nusantara serta Daerah Mitra;
pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan
badan usaha dalam rangka penyelenggaraan
sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara;
pengawasan terhadap badan usaha atas
pelaksanaan perjanjian ke{a sama dalam
kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara;
pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan
Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra dan
Pemerintah Daerah lainnya;
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
diperlukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam
rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara;
pengelola informasi dan dukungan teknis dalam
pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat atau
pihak terkait lainnya;
penyelenggara infrastruktur dasar, infrastruktur
pelayanan dasar sumber daya manusia, dan
infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota
Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara yang paling sedikit meliputi
infrastruktur:
s
t
u
v
w
SK No 142009A
1. perumahan
-- 9 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
perumahan dan permukiman ;
persampahan;
pengelolaan air limbah;
air;
fasilitas umum dan fasilitas sosial;
mobilitas dan konektivitas;
energi;
teknologi informasi dan komunikasi;
kesehatan;
pendidikan; dan
ketenagakerjaan;
pembangunan sosial
berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Ibu Kota Negara;
pengembangan kawasan dan ekonomi di Ibu Kota
Nusantara dan Daerah Mitra berdasarkan
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
pelaksanaan pelibatan masyarakat di Ibu Kota
Nusantara dan Daerah Mitra melalui kegiatan
sosialisasi, musyawarah, dan/atau konsultasi
publik atas kebijakan yang dibuat oleh Otorita Ibu
Kota Nusantara dan/ atau Pemerintah Pusat
terkait dengan kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,
sert€' Pemerintahan Daerah
x.
z.
v
SK No 142037 A
Khusus Ibu Kota Nusantara;
aa. pelaksanaan . . .
-- 10 of 35 --
PRESIDEN
REPTJBLIK INDONESIA
aa. pelaksanaan kerja sama dengan ahli dan/ atau
konsultan profesional sesuai dengan kebutuhan
untuk mendukung kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,
serta Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
bb. koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan
Pemerintah Daerah dalam melaksanalan fungsi
fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf z.
BAB III
STRUKTUR ORGANISASI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 4
(1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(21 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pejabat
pembina kepegawaian.
(3) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh perangkat
Otorita Ibu Kota Nusantara.
(41 Perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
SK No 142011A
a. Sekretariat . . .
-- 11 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
a. Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara;
b. Deputi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
c. Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita
Ibu Kota Nusantara.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi
dan pengisian jabatan pada perangkat Otorita Ibu Kota
Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pasal 5
(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,
serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara, unsur dalam perangkat Otorita
Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) diisi oleh Pegawai ASN.
(21 Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
terdiri atas PNS dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja.
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
beralih status menjadi pegawai Otorita Ibu Kota
Nusantara atau penugasan dari instansi induknya.
(4) Dalam hal PNS dengan status penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berhenti atau telah berakhir
masa baktinya, PNS yang bersangkutan kembali
kepada instansi induknya apabila belum mencapai
masa pensiun.
(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
diberhentikan dengan hormat diberi hak-hak
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
SK No 142012A
Pasal 6...
-- 12 of 35 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 6
(1) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat
dipekerjakan dalam bidang tugas khusus sesuai
dengan keahliannya.
(21 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21
diangkat dan berhentikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Pasal 7
Ketentuan mengenai syarat pengangkatan dan
pemberhentian ASN di lingkungan Otorita Ibu Kota
Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Pasal 8
(1) Untuk pertama kalinya, pemenuhan sumber daya
manusia dalam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
di Otorita Ibu Kota Nusantara dilaksanakan
berdasarkan penugasan/penunjukan oleh Presiden
berdasarkan usulan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(21 Penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali sampai dengan
5 (lima) tahun berikutnya yang disesuaikan dengan
kebutuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.
SK No 142013 A
(3) Untuk. . .
-- 13 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L4-
Bagian Kedua
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara
(3) Untuk pertama kalinya, pemenuhan kebutuhan
Jabatan Administrator dan fungsional di tahap awal
dilaksanakan berdasarkan penunjukan dan
pengangkatan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(41 Penugasan/penunjukan sebagaimana ayat (3) berlaku
sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
1 (satu) kali sampai dengan 5 (lima) tahun berikutnya
yang disesuaikan dengan kebutuhan Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(5) Pemenuhan kebutuhan pengisian jabatan dalam
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) untuk selanjutnya dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan
diberhentikan langsung oleh Presiden setelah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Ralryat
Republik Indonesia.
(21 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan
sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali
dalam masa jabatan yang sama.
SK No 142038 A
(3) Kepala...
-- 14 of 35 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
(3) Kepala Otorita lbu Kota Nusantara dan/ atau Walil
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat
diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum
masa jabatannya berakhir.
Pasal lO
(1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas
memimpin pelalsanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu
Kota Nusantara.
(21 Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai
tugas membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
Otorita Ibu Kota Nusantara.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21, Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara bertanggung jawab kepada Presiden.
Bagian Ketiga
Sekretariat Otorita lbu Kota Nusantara
Pasal 1 I
(1) Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai
tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan
program dan kegiatan, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi, serta tata kelola organisasi
kepada seluruh unsur organisasi Otorita Ibu Kota
Nusantara.
SK No 142145 A
(2) Dalam . . .
-- 15 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A
(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara
mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program, anggarEln,
kelembagaan, dan sumber daya bagi pelaksanaan
tugas, fungsi, dan wewenang Otorita Ibu Kota
Nusantara;
b. pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi ketatausahaan, sumber daya
manusia, keuangan, kerumahtanggaan, serta
arsip dan dokumentasi Otorita Ibu Kota
Nusantara;
c. pengelola hubungan masyarakat, keprotokolan,
dan pengamanan;
d. pelaksanaan kerja sama dalam rangka
optimalisasi tugas, fungsi, dan wewenang Otorita
Ibu Kota Nusantara;
e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan
milik negara/Ibu Kota Nusantara dan pengelolaan
pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan
struktur Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara diatur
dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
SK No 142016A
Pasal 12. . .
-- 16 of 35 --
PRESIDEN
BLIK INDONES
Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Otorita Ibu Kota
Nusantara dipimpin oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(21 Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(3) Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk,
diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden
berdasarkan usulan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Bagian Keempat
Deputi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Pasal 13
(1) Deputi mempunyai tugas membantu Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan
kewenangannya pada kegiatan persiapan,
pembangunan, dan Ibu Kota Negara,
serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara.
(21 Dalam melaksanakan tugas membantu Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Deputi melaksanakan fungsi, antara lain:
perencanaan pembangunan;
pengawasan dan pengendalian pembangunan;
penyelenggaraan bidang investasi, pendanaan
dan pembiayaan;
a.
b.
c.
SK No 142040A
d. penataan . . .
-- 17 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
penataan ruang dan pertanahan;
penyelenggaraan bidang kehutanan, lingkungan
hidup, dan perubahan iklim;
penanan, kemudahan
berusaha, dan pemberian fasilitas khusus;
g. penyelenggaraan bidang sosial dan pemberdayaan
masyarakat;
h. pemindahan personel ASN, Tentara Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
operasional dan teknologi
inovasi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi
Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Pasal 14
(1) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(21 Deputi ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh
Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(3) Penentuan jumlah Deputi didasarkan pada analisis
organisasi dan beban kerja.
(41 Paling sedikit 2 (dua) Deputi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diutamakan dari unsur masyarakat loka1
di Kalimantan Timur.
d.
e.
f.
1
Pasal 15. . .
SK No 142144A
-- 18 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Bagian Kelima
Unit Ke{a Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara
Pasal 15
(1) Masing-masing Deputi sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 14 dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Direktur.
(21 Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Deputi dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
(4) Direktur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi
Direktur diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara.
Pasal 16
(l) Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota
Nusantara mempunyai tugas memberikan
pertimbangan dan advokasi hukum, menJrusun
perjanjian, menJrusun peraturan dalam lingkup Otorita
Ibu Kota Nusantara, menyelenggarakan pengawasan
internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan,
serta pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita
Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
l2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai fungsi:
a. pemberian pertimbangan dan advokasi hukum
terkait tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota
Nusantara;
SK No 137577A
b.pelaksanaan...
-- 19 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES
b. pelaksanaan pen5rusunan dan koordinasi
pen1rusunan produk hukum dan advokasi
hukum;
c. penJrusunan dan pelaksanaan koordinasi atas
perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara;
d. pen5rusunan dan koordinasi peraturan dalam
lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara dan peraturan
perundang-perundangan terkait dengan kegiatan
persiapan, pembangunan, dan Ibu
Kota Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara;
e. penJrusunan kebijakan teknis pengawasan
internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Otorita Ibu Kota Nusantara;
f. pengawasan internal, koordinasi superyisi
pemenuhan kepatuhan, dan pencegahan
pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas di
lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap
kine{a dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, serta kegiatan
pengawasan lainnya;
g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
berdasarkan penugasan dari Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara;
h. pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Usaha
Otorita berdasarkan penugasan dari Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara;
i. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegak
hukum;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan atas
pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota
Nusantara;
SK No 142020A
k. pelaksanaan . . .
-- 20 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2t-
k. pelaksanaan administrasi Unit Kerja Hukum dan
Kepatuhan Otorita lbu Kota Nusantara; dan
l. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan hukum
dan kepatuhan yang diberikan oleh Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan
struktur Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu
Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara.
Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Unit Ke{a Hukum dan
Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu
Kota Nusantara.
(21 Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita lbu
Kota Nusantara berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(3) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu
Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan
oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara.
Bagian Keenam
Tata Kerja
Pasal 18
Ketentuan mengenai tata kerja, program dan kegiatan,
perangkat serta pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara diatur
dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
SK No 142143 A
Bagian
-- 21 of 35 --
PRESIDEN
REPLIELIK INDONESIA
Bagian Ketujuh
Hak Keuangan dan Fasilitas
Pasal 19
(l) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak
keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri.
(2) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak
keuangan dan fasilitas lainnya setingkat wakil menteri.
(3) Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak
keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
(41 Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas
lainnya bagi Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara,
Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Direktur
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 15 diatur dalam
Peraturan Presiden.
(5) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pegawai dalam
struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara setelah persetujuan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
di bidang keuangan negara.
BAB IV
DEWAN PENASIHAT OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Pasal 20
(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
persiapan, pembangunan, dan Ibu Kota
Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat dibentuk Dewan
Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara.
SK No 142043 A
(2) Ketentuan. . .
-- 22 of 35 --
PRESTDEN
REPUBLTK INDONESIA
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Presiden.
BAB V
KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA, SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA
Bagian Kesatu
Pendanaan dan Anggaran
Pasal 21
(1) Kepala Otorita lbu Kota Nusantara merupakan
pemegang kuasa pengelolaan keuangan di Ibu Kota
Nusantara dan berkedudukan sebagai pengguna
anggaran / barang dan/atau pengelola pendapatan dan
belanja Ibu Kota Nusantara, serta kekayaan / barang
milik Ibu Kota Nusantara.
(21 Otorita Ibu Kota Nusantara mengelola pendanaan yang
berkaitan dengan kegiatan persiapan, pembangunan,
dan Ibu Kota Negara, serta
(3)
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota
Nusantara serta Daerah Mitra.
Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan
dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
SK No l42l42A
Kota Nusantara.
Bagian . . .
-- 23 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B"gian Kedua
Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
Pasa722
(l) Penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa
yang lainnya dalam rangka persiapan, pembangunan,
dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah.
(21 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat
kekhususan dalam penyediaan
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang
lainnya.
(3) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
jenis pengadaan;
strategi pemaketan;
metode pemilihan;
jenis kontrak;
pemberdayaan pelaku usaha lokal;
penggunaan tenaga kerja dan material lokal; dan
hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka
persiapan, pembangunan, dan
penyelenggaraan Ibu Kota Negara, serta
pengembangan Ibu Kota Negara dan Daerah
Mitra.
(4) Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri
atas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
h.
a.pengelola...
SK No 142050A
-- 24 of 35 --
PRESIDEN
REPIJ BLIK INDONESIA
a. pengelolapengada.an barang/jasa;
b. personel lainnya;
c. tenaga profesional; dan
d. agen pengadaan,
yang diberi tugas, tanggung j awab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan penyediaan infrastruktur dan
pengadaan barang/jasa yang lainnya.
(5) Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf a
berkedudukan di unit yang memiliki tugas
dukungan penyediaan
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang
lainnya.
(6) Jenis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dapat dilaksanakan secara terintegrasi berupa:
a. rancang dan bangun; atau
b. perekayasaan, pengadaan dan konstruksi
(engineering, proanrem.ent, and constnrctionl.
(71 Strategi pemaketan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c dapat berupa penyediaan bahan baku,
material, dan/atau barang/peralatan oleh pemilik
pekerjaan (supplied bg ownefl.
(8) Metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d terdiri atas:
a. pembelian secara elektronik (e-purclnsing) untuk
pengadaan jasa konsultansi;
b. penunjukan langsung dalam rangka permintaan
berulang (repeat ordef untuk pengadaan
barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
c. panel pelaku usaha; atau
d. sayembara/kontes dengan beautg contest.
SK No 142044A
(9) Jenis...
-- 25 of 35 --
PRESIDEN
ELIK INDONESIA
(9) Jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e meliputi:
a. modifikasi putar kunci (modifiedhnileegl;
b. kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi dan
jasa konsultansi konstruksi; atau
c. kontrak berbasis kinerja Qrcrformaned ba.sed
contractl.
(1O) Penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa
yang lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (21,
dan ayat (3) dapat dilakukan dengan kontrak tahun
jamak untuk pengadaan yang lingkup penyelesaian
peke{aannya membebani lebih dari I (satu) tahun
anggaran sampai dengan 1O (sepuluh) tahun dan
dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kontrak
tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (10) diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(12) Dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, pelaku
usaha non-kecil yang berasal dari luar Pulau
Kalimantan wajib melakukan ke{a sama usaha
dengan pelaku usaha lokal dengan skala usaha kecil di
Pulau Kalimantan dalam bentuk kemitraan,
subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.
(13) Pemberdayaan kepada pelaku usaha lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikecualikan
untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan
teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha
lokal.
(14) Penggu.naan tenaga kerja dan material lokal
sebagaimaaa dimalsud pada ayat (3) huruf g
dilakukan dengan mengutamakan penggunaan tenaga
kerja dan/ atau material lokal.
SK No 142046A
(15) Penyediaan . . .
-- 26 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(15) Penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa
yang lainnya di lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara
dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
lingkungan hidup dan/ atau berkelanjutan serta
karakteristik pembangunan dan pengembangan Ibu
Kota Nusantara.
(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyediaan
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang
lainnya dengan kekhususan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g diatur
dalam peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
(17) Peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusErn pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) wajib diundangkan dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Presiden ini
diundangkan.
(18) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyediaan
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang
lainnya dengan kekhususan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf h diatur dalam peraturan kepala
lembaga yang urusan
pemerintahan di bidang kebljakan pengadaan
barang/jasa pemerintah berdasarkan kebutuhan
Otorita Ibu Kota Nusantara yang didukung dengan
kajian internal Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pasal 23
(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
serta memenuhi nilai keekonomian sesuai dengan
praktik bisnis yang sehat, Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara dapat mengajukan pengaturan penyediaan
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya
yang diatur tersendiri dengan Peraturan Presiden.
SK No 142047A
(2) Dalam . . .
-- 27 of 35 --
PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA
(21 Dalam menyusun peraturan sebagaimana dimaksud
ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara berkonsultasi
dengan lembaga yang menyelenggarakan urusa.n
pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan
barang/j asa pemerintah.
(3) Sistem pengadaan barang/jasa Otorita Ibu Kota
Nusantara berdasarkan pengaturan penyediaan
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang
lainnya yang diatur tersendiri sebagaimana dimaksud
ayat (1) wajib terintegrasi dengan Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Nasional yang dikelola oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal24
(1) Kementerian, lembaga, dan/ atau Pemerintah Daerah
dapat melaksanakan penyediaan infrastruktur dan
pengadaan barang/jasa yang lainnya dengan
kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (21, dengan ketentuan:
a. dilakukan dalam rangka persiapan,
pembangu.nan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
dan
b. berdasarkan perencanaan yang diatur dalam
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
(21 Dalam hal kementerian, lembaga, dan/atau
Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang
lainnya dengan kekhususan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terlebih dahulu melalukan koordinasi
dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
SK No 142028A
(3) Ketentuan. . .
-- 28 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pasal 25
(1) Kepala Otorita lbu Kota Nusantara bertindak sebagai
PJPK skema KPBU IKN dalam rangka persiapan,
pembangunan, dan Ibu Kota Negara,
serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara.
(2) Skema KPBU IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pendanaan dan
pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara.
(3) Menteri/kepala lembaga terkait dapat bertindak
sebagai PJPK dalam rangka persiapan, pembangunan,
dan pemindahan Ibu Kota Negara, apabila Otorita Ibu
Kota Nusantara belum beroperasi.
l4l Pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi,
menteri/kepala lembaga yang bertindak sebagai PJPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
hak dan kewajibannya sebagai PJPK a.
kepada Otorita Ibu Kota Nusantara; atau
b. tetap. . .
SK No 142048A
-- 29 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. tetap melanjutkan hak dan kewajibannya sebagai
PJPK berdasarkan persetujuan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara.
(5) Dalam hal menteri/ kepala lembaga tetap melanjutkan
hak dan kewajibannya sebagai PJPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, kegiatan KPBU IKN
yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga
tersebut dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(6) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melimpahkan
kewenangannya sebagai PJPK kepada Badan Usaha
Otorita.
(71 Dalam hal terdapat penjaminan pemerintah untuk
proyek KPBU IKN, kewenangan penandatanganan
perjanjian regres tetap berada pada Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara dan tidak termasuk kewenangan yang
dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Otorita
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Bagran Keempat
Kerja Sama Otorita Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara
Pasal 26
(1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan
superlrub ekonomi Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu
Kota Nusantara dapat bekerja sama dengan Daerah
Mitra yang berlokasi di Pulau Kalimantan.
(2) Daerah Mitra ditetapkan oleh Keputusan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan kriteria dan
pertimbangan yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan peraturan
perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.
(3) Otorita...
SK No l42l47A
-- 30 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Otorita Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra dapat
berkolaborasi dan bersinergi dengan daerah lain yang
telah berkembang sebelumnya di wilayah Pulau
Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.
BAB VI
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Pasal27
(1) Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan
usulan pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara kepada Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara dengan disertai konsepsi yang meliputi:
a. urgensi dan tujuan penJrusunan;
b, sasaran;
c. pokok pikiran;
d. ruang lingkup;
e. objek yang akan diatur; dan
f. jangkauan dan arah pengaturan.
(21 Dalam hal Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
menyetqjui usulan pembentukan Peraturan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara
berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja Hukum dan
Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk
men3rusun rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara.
(3) Penyusunan ranc€rngan Peraturan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari setelah tanggal persetujuan usulan pembentukan
Peraturan Kepala Otorita oleh Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(4) Dalam . . .
SK No 142031A
-- 31 of 35 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES
(a) Dalam melakukan penJrusunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2l,Kepala Unit Ke{a Hukum dan
Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat
mengikutsertakan kementerian dan/atau lembaga
terkait, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/ atau
pihak lain yang memahami substansi yang akan diatur
dalam rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Pasal 28
Pembentukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
BADAN USAHA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Pasal 29
(1) Badan Usaha otorita didirikan dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu
Kota Nusantara dalam melakukan kegiatan persiapan,
pembangunan, dan Ibu Kota Negara,
serta penyelenggarErn Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota
Nusantara serta Daerah Mitra.
(21 Pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Otorita
berpedoman pada perencanaan dalam Rencana Induk
Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Ibu Kota Negara.
SK No 142051A
(3) Badan...
-- 32 of 35 --
REPUBLIK
SIDEN
INDONESIA
(3) Badan Usaha Otorita dapat berperan sebagai
pengembang utama (mastcr deueloper) dan/ atau
membentuk anak perusahaan sesuai dengan
kebutuhan bisnis dan layanan dalam rangka kegiatan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara dan pengembangan Ibu
Kota Nusantara serta Daerah Mitra.
Pasal 30
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat dimintai
pertanggungiawaban hukum atas kerugian Badan Usaha
Otorita dan/ atau anak perusahaan Badan Usaha Otorita
apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
b. telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan itikad
baik dan kehati-hatian sesuai dengan kewenangan
yang dimilikinya;
c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung
maupun tidak langsung;
d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak
sah.
Pasa1 31
Ketentuan lebih lanjut terkait dengan rapat umum
pemegang saham, dewan komisaris, direksi, anggaran
dasar, pembinaan dan pengawasan, perencanaan,
operasional, penggunaan laba, anak perusahaan, dan hal
lain-lain mengenai Badan Usaha Otorita diatur dalam
Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
BABVIII ...
SK No 142052A
-- 33 of 35 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 32
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara, peran serta masyarakat di Ibu Kota Nusantara
dapat dilaksanakan melalui forum musyawarah
masyarakat.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur oleh Otorita
Ibu Kota Nusantara.
BAB IX
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
Pasal 34
Dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara menyampaikan laporan pelaksanaan kepada
Presiden setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu
diperlukan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 142146A
Agar
-- 34 of 35 --
PRESTDEN
REPIIBLIK INDONESIA
Agar setiap
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal L8 Apnl 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDOT.IESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April2O22
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1O2
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
trasi Hukum,
ttd
SK No l41160A
Djaman
-- 35 of 35 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
tentang DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - IBU KOTA NUSANTARA, IKN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 62/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 32 mandates community participation in the development process through public forums and consultations.
Pasal 34 requires the head of the authority to submit bi-monthly reports to the President on the progress of development activities.