Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation ratifies the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles, which aims to enhance connectivity and ease of movement for passengers across ASEAN member countries. It establishes a legal framework for the facilitation of cross-border transport, promoting tourism, trade, and cultural exchange among ASEAN nations.
This regulation primarily affects transport operators, government agencies involved in transportation and immigration, and passengers traveling across borders within ASEAN. It applies to all ASEAN member states and their respective transport sectors.
- Pasal 1 states that the ASEAN Framework Agreement is hereby ratified, which includes provisions for the facilitation of cross-border transport of passengers by road vehicles. - Pasal 2 indicates that this regulation will come into effect upon its promulgation, ensuring that the agreement is legally binding in Indonesia.
- ASEAN: Association of Southeast Asian Nations, a regional intergovernmental organization comprising ten Southeast Asian countries. - Cross Border Transport: The movement of passengers across national borders using road vehicles.
The regulation is effective as of April 12, 2022, the date it was promulgated. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but establishes a new legal framework for cross-border transport.
The regulation is established in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements, ensuring that it aligns with Indonesia's legal obligations in international agreements.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 confirms the ratification of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles, signed on October 13, 2017.
Pasal 2 states that this regulation will take effect on the date of its promulgation, which is April 12, 2022.
The regulation establishes a legal framework for the facilitation of cross-border transport, enhancing connectivity among ASEAN member states.
The regulation aims to promote tourism, trade, and cultural exchange by easing the movement of passengers across borders.
Full text extracted from the official PDF (4K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESTDEN
REPUBLIK TNDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA
NOMOR 6I TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN -ASF.A]V FRA'TIEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION
OP CROSS BORDER
"Rr4ivsPORI
OF PASSEIVGDRS BY ROAD WHICLES
(PERSETUJUAN KERANGKA KETUA ASEAN MENGENAI PEMBERI.AN
KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN PENUMPANG LINTAS BATAS
DENGA$ MENOGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN)
DENGAN RAHMAT I.,HAN YANG MATIA ESA
PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang oahwa untuk memprcmcs;kair cian mengembangkan
parirr:isata, investasi, perCagangan, serta pertukaran
budaya di antara negara-negara anggota alrtar orang
ASEAN, pertu meningkatkan konektivitas orang dengan
menggunakar) kendaraan bermotor melalui kernudahan
persyaratan pergerakan orang di tingkat ASEAN;
bahwa Pemerinlah Republik indonesia telah
menancia.tangani ASEATY FYamework Agreement on tle
Facilitaliort o3l Cross Bord.er Transpcrt of Passengers bg
Road Vehicles (Persetujtrarr Kerangka Kerja ASEAN
mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan
a
b
c
Penumpang Lintas Batas dengan M
Kendaraan Berrr^otor di Jalan) sebagai hasil perundingan
antara wakii rleiegasi negara-negara A,SEAN dalam
Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-23 pada
*"anggal 13 Oktober 2Ol7 di Singapura;
behv;a Persetqiuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf t, perlu disahkan rselalui Peraturan Presiden
sebagai Casar hukum pemberlakuannya di Indonesia
terkait pengaturan angkutan penumpang lintas batas
d. bahwa . . .
SK No 137549A
ilegara di wilayah ASEAN;
-- 1 of 4 --
PRESIDEN
REP]IALIK INDONESIA
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Preside:r tentang Pengesahan
ASE- .ry Frameutork Agreement on tlw Facilitation of Cross
Border Transport of Passengers bg Road Vehicles
(Persetqiuan Kerangka l{erja ASEAN mengenai Pemberian
Kemudahan terhaCap Angkutan Penumpang Lintas Batas
dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan);
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
InConesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO0 tentang
Pedanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20OO Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inrionesia Nornor 4O12);
Mengingat
Menetapkan
1.
2.
MEMUTUSK,AN:
:. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEIUV
FRAMDWORK ACREEMENT ON THE FACILITATION OF CROSS
BORDER TRAJVSPORT OF PASSE]VGERS BY RAAD WHICLES
(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI
PEMBERI.AN KELIUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN
PENUMPANG LINTAS BATAS DEI\IGAI{ MENGGUNAKAN
KENDAR .AN BERMOTOR Dr JALAII).
Pasal 1...
SK No 137536 A
-- 2 of 4 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONES
Pasal 1
(1) Mengcsahkan AS&Lry FYamet;tork Agreement on the
Facilitation of Cross Border Tlansport of Passengers by
Roa.d Vehicles (Persetujuan Ir.erangka Kerja ASEAN
mengenai Pemberian I(emudahan terhadap Angkutan
Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan
Kendaraan Bermotor di Jalan) yang telah ditandatangani
pada tanggal L3 Oktober 2Ol7 di Singapura.
(2) Salinan naskah asli ASEAIV Framework Agreement on the
Facilitatiitrt o_f Cross Boruler Tra n^spori of Passengers bg
Road Vehicles (Persetujuen I(erangka Kerja ASEAN
mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan
Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan
Kendaraan Bermotor di Jalan) dalam bahasa Inggris dan
terjenrahannya dalam bairasa Indonesia sebagai:nana
terlampir dan menrpakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan F esiden ini.
Pasal 2
Peratrrran Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 137544A
Agar
-- 3 of 4 --
PRESlOEN
REPUELIK INOONESIA
--4 -
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundarigarr Peraturan Presrden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2022
PFESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
trd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanled 12 April2O22
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA II. L^,OLY
LEMBARAN NEOARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 97
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRE'TARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-u::dangan dan
Hrrkum,
ttcl
SK No 137572A
Djaman
-- 4 of 4 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan)
tentang PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 61/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.