This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Presidential Regulation No. 50 of 2021, amends Presidential Regulation No. 99 of 2020 regarding the procurement of vaccines and the implementation of vaccination as part of efforts to combat the COVID-19 pandemic. It aims to streamline the procurement process and clarify the legal responsibilities of the government and vaccine providers.
This regulation affects various entities involved in the procurement and distribution of COVID-19 vaccines, including state-owned enterprises (BUMN), private vaccine suppliers, and international organizations. It is relevant to sectors such as healthcare, pharmaceuticals, and public health management.
- According to Pasal 1A, if vaccine procurement is conducted through assignments to state-owned enterprises, direct appointments to suppliers, or partnerships with international organizations that require a transfer of legal responsibility, the government will assume legal responsibility for the COVID-19 vaccine suppliers, including safety, quality, and efficacy (Pasal 1A ayat (1)). - The government's assumption of legal responsibility is contingent upon the supplier having obtained Good Manufacturing Practice certification from the relevant authority in their home country and the vaccine receiving emergency use authorization from the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Pasal 1A ayat (2)). - This legal responsibility will remain in effect until the declaration of a public health emergency due to COVID-19 and the designation of the COVID-19 outbreak as a national disaster is lifted (Pasal 1A ayat (3)). - If there are adverse events following vaccination that occurred before the lifting of the emergency declaration, the government will continue to assume legal responsibility until those cases are resolved (Pasal 1A ayat (4)). - The legal responsibility will also apply to any ongoing vaccination efforts that used vaccines procured before the emergency declaration was lifted (Pasal 1A ayat (5)). - The assumption of legal responsibility must be documented in agreements or contracts (Pasal 1A ayat (6)).
- BUMN (Badan Usaha Milik Negara): State-Owned Enterprises. - BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan): National Agency of Drug and Food Control. - Good Manufacturing Practice: Standards for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards.
This regulation came into effect on May 25, 2021, the same date it was enacted. It amends the previous regulations regarding vaccine procurement and vaccination implementation, specifically Presidential Regulation No. 99 of 2020 and its amendment by Presidential Regulation No. 14 of 2021.
This regulation interacts with various laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 2 of 2020 concerning the determination of government regulations in lieu of law related to financial policies for handling the COVID-19 pandemic. It builds upon the framework established by previous presidential regulations regarding vaccine procurement and vaccination efforts.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
The government assumes legal responsibility for COVID-19 vaccine suppliers regarding safety, quality, and efficacy when procurement is done through state-owned enterprises or direct appointments (Pasal 1A ayat (1)).
The assumption of legal responsibility is contingent upon the supplier having Good Manufacturing Practice certification and the vaccine receiving emergency use authorization from BPOM (Pasal 1A ayat (2)).
The government's legal responsibility remains until the public health emergency declaration and national disaster designation are lifted (Pasal 1A ayat (3)).
If adverse events occur from vaccinations conducted before the emergency declaration is lifted, the government continues to assume legal responsibility until those cases are resolved (Pasal 1A ayat (4)).
The assumption of legal responsibility must be documented in agreements or contracts (Pasal 1A ayat (6)).
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA IZIRUS DISEASE 2019 (covrD- 1e) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, Menimbang a. b. bahwa ketentuan terkait pengadaan vaksin dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan yang melibatkan badan usaha atau lembaga/badan internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covrD- 1e); SK No 098505 A Mengingat. . . -- 1 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI coRoNA vrRus D/SEASE 2019 (COVID-19). 2 3 SK No 099470 A Pasal 1 -- 2 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 11A Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2271 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2O2I tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 66) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1A (1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID- 19 termasuk terhadap keamanan (safety), mutu (quality), dan khas iat (efficacgl I imunogenisitas. (21 Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya dan Vaksin COVID-l9 telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorizationl. SK No 099469 A (3) Pengambilalihan -- 3 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-l9 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID- 19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pengadaan vaksinnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-l9 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/ kontrak. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 099443 A Agar -- 4 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2L NOMOR 129 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA undangan dan Hukum, ttd ttd Sf( No 099498 A anna Djaman -- 5 of 5 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
tentang KESEHATAN - PENGADAAN BARANG / JASA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - COVID-19 / CORONA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 50/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
This regulation is effective from May 25, 2021, and amends previous regulations on vaccine procurement (Pasal II).