Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation amends Presidential Regulation No. 52 of 2010 concerning the organization and work structure of the Indonesian National Police (Polri). It aims to enhance the efficiency and effectiveness of Polri's duties and responsibilities in response to evolving challenges and demands.
The regulation primarily affects the Indonesian National Police (Polri) and its various organizational units, including the central and regional police forces. It also impacts personnel within these units, including leadership roles and operational divisions.
- Article 3 outlines the hierarchical structure of Polri, which includes the National Police Headquarters (Mabes Polri), Regional Police (Polda), Resort Police (Polres), and Sector Police (Polsek). - Article 4 details the composition of Mabes Polri, which includes leadership positions such as the Chief of Police (Kapolri) and Deputy Chief of Police (Wakapolri), as well as various divisions responsible for operations, planning, human resources, logistics, and public relations. - Article 7 establishes the Inspectorate for General Supervision (Itwasum) as a supervisory body under the Kapolri, tasked with ensuring quality control and facilitating external oversight. - Article 19 defines the role of the Security Maintenance Agency (Baharkam) in maintaining public order and security. - Article 20 describes the Criminal Investigation Agency (Bareskrim) and its responsibilities in criminal investigations and law enforcement. - Article 23 establishes the Special Detachment 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) for counter-terrorism efforts. - Article 24 outlines the roles of various educational and training institutions under Polri, including the Police Academy (Akpol) and the Police Science College (STIK).
- Kapolri: Chief of the Indonesian National Police. - Mabes Polri: National Police Headquarters. - Polda: Regional Police. - Polres: Resort Police. - Polsek: Sector Police. - Itwasum: Inspectorate for General Supervision. - Baharkam: Security Maintenance Agency. - Bareskrim: Criminal Investigation Agency. - Densus 88 AT: Special Detachment 88 Anti-Terror. - Akpol: Police Academy. - STIK: Police Science College.
This regulation came into effect on January 19, 2017, and serves as an amendment to Presidential Regulation No. 52 of 2010.
The regulation references the Indonesian Constitution and Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, indicating its alignment with existing legal frameworks governing police operations in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 3 establishes the organizational hierarchy of Polri, which includes the National Police Headquarters (Mabes Polri), Regional Police (Polda), Resort Police (Polres), and Sector Police (Polsek).
Article 4 outlines the composition of Mabes Polri, detailing leadership roles such as the Chief of Police (Kapolri) and Deputy Chief of Police (Wakapolri), along with various divisions responsible for operations, planning, human resources, logistics, and public relations.
Article 7 defines the Inspectorate for General Supervision (Itwasum) as a supervisory body under the Kapolri, tasked with ensuring quality control and facilitating external oversight.
Article 19 describes the Security Maintenance Agency (Baharkam) and its role in maintaining public order and security.
Article 20 outlines the responsibilities of the Criminal Investigation Agency (Bareskrim) in conducting criminal investigations and law enforcement.
Full text extracted from the official PDF (24K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRES IDEI'J
REPUBLII( ltlDONlESlA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2OI7
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.
b.
c.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab yang semakin berkembang dan
bertambah, baik beban maupun tanggur.g jawab, perlu
penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
bahwa dalam rangka akselerasi dan optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara
Republik Indonesia, perlu melakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OlO
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OlO tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19451'
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor al68l;
3. Peraturan .
-- 1 of 21 --
PRES lDEl.J
t-iEPU BLt t',. I I tDOt.tEStA
Menetapkan
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OlO tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 52
Tahun 2OlO tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda
Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 3 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari
tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan
daerah hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-undangan.
(21 Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia, disingkat Mabes Polri;
b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda;
c. Kepolisian Resor, disingkat Polres; dan
d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.
2.Ketentuan. . .
-- 2 of 21 --
FAI-ItrS Itf EN
Ii{:-.lirLl [:i l,-ll( lNl DOI\t.SlA
2. Ketentuan huruf b angka 5) dan angka 10) serta huruf
d angka 1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
Mabes Polri terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan:
1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
dan
2l Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:
1) Inspektorat Pengawasan Urnum;
2l Asisten Kapolri Bidang Operasi;
3) Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan
Anggaran;
4l Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;
5) Asisten Kapolri Bidang Logistik;
6) Divisi Profesi dan Pengamanan;
7) Divisi Hukum;
8) Divisi Hubungan Masyarakat;
9) Divisi Hubungan Internasional;
10) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
11) Staf Ahli Kapolri;
c. Unsur Pelaksana T\rgas Pokok:
1) Badan Intelijen Keamanan;
2l Ba.clan Pemelihara Keamanan;
3) Badan Reserse Kriminal;
4l Korps Lalu Lintas;
5) Korps Brigade Mobil; dan
6) Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
d.Unsur...
-- 3 of 21 --
PF{ES IDEI..I
l?EPlJELll( ll'l DOl''l ESlA
d. Unsur Pendukung:
1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
2l Pusat Penelitian dan Pengembangan;
3) Pusat Keuangan;
4l Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan
5) Pusat Sejarah.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 7 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum
merrrpakan unsur pengawas yang berada di bawah
Kapolri.
(21 Itwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan
di lingkungan Polri untuk memberikan
penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi
serta memfasilitasi kegiatan pengawasan lembaga
pengawas eksternal di lingkungan Polri.
(3) Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan
Umum disingkat Irwasum yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.
(41 Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum.
(5) Itwasum terdiri atas paling banyak 5 (lima)
Inspektorat yang disusun berdasarkan pendekatan
kewilayahan dan 1 (satu) Biro.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1 1
(1) Asisten Kapolri bidang Logistik disingkat Aslog
Kapolri merupakan unsur pembantu pimpinan
dalam bidang manajemen logistik yang berada di
bawah Kapolri.
(2) Aslog...
-- 4 of 21 --
PRES IDtrI{
I]L IfIJI]LI}( INDONESIA
(21 Aslog Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas membantu Kapolri dalam
penyelenggaraan manajemen logistik di
lingkungan Polri.
(3) Aslog Kapolri dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang
Logistik disingkat Aslog Kapolri yang bertanggung
jawab kepada Kapolri.
{4) Aslog Kapolri terdiri atas paling banyak 5 (lima)
biro.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16
(1) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi
disingkat Div TIK merupakan unsur pembantu
pimpinan di bidang teknologi informasi dan
komunikasi yang berada di bawah Kapolri.
(21 Div TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan
dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan Polri.
(3) Div TIK dipimpin oleh Kepala Div TIK disingkat
Kadiv TIK yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
(41 Div TIK terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (21, ayat (4), dan ayat (5) Pasal
19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Badan Pemelihara Keamanan disingkat Baharkam
merupakan unsur pelaksana tugas pokok di
bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan
yang berada di bawah Kapo1ri.
(2)Baharkam. ..
-- 5 of 21 --
Pt"El.itDEil
l{l:.trl.JLil,-ll< ll lDOl IESlA
(2) Baharkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas membantu Kapolri dalam
rangka membina dan menyelenggarakan
pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya
peningkatan kond.isi keamanan dan ketertiban
masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam
negeri.
(3) Baharkam dipimpin oleh Kepala Baharkam
disingkat Kabaharkam yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.
(41 Baharkam terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Korps
dan 2 (dua) biro.
(5) Masing-masing Korps sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Direktorat.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2),, dan ayat (5) Pasal 20
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Badan Reserse Kriminal disingkat Bareskrim
merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang
reserse kriminal yang berada di bawah Kapolri.
(21 Bareskrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas membantu Kapolri dalam
membina dan menyelenggarakan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana, pengawasan dan
pengendalian penyidikan, penyelenggaraan
identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka
penegakan hukum serta pengelolaan informasi
kriminal nasional.
(3) Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim
disingkat Kabareskrim yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.
(4) Kabareskrim...
-- 6 of 21 --
FJRES IDEI.I
I]tEFLJLJt-II( II IDOI{E5IA
(4) Kabareskrim dibantu oleh seorang Wakil
Kabareskrim disingkat Wakabareskrim.
(5) Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 (enam)
direktorat, 3 (tiga) pusat dan 4 (empat) biro.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2l., dan ayat (41 Pasal 2l
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
(1) Korps Lalu Lintas disingkat Korlantas merupakan
unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan,
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
yang berada di bawah Kapolri.
(2) Korlantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membina dan
menyelenggarakan keamanan dan keselamatan,
pendidikan masyarakat, penegakan hukum,
registrasi dan identifikasi pengemudi dan
kendaraan bermotor, patroli jalan raya serta
koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai
negeri sipil di bidang lalu lintas.
(3) Korlantas dipimpin oleh Kepala Korlantas
disingkat Kakorlantas yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.
(4) Korlantas terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Direktorat.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat,
yakni ayat (5) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22
(i) Korps Brigade Mobil disingkat Korbrimob
merupakan unsur pelaksana tugas pokok di
bidang brigade mobil yang berada di bawah
Kapolri. (2) Korbrimob...
-- 7 of 21 --
F'RESIDEI{
t.lL:.lrLluLl l( I N DOI!t.SlA
(2) Korbrimob sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas membina dan mengerahkan
kekuatan guna menanggulangi gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat yang
berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup
tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan
keamanan dalam negeri.
(3) Korbrimob dipimpin oleh Komandan Korbrimob
disingkat l)ankorbrimob yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.
(4) Dankorbrimob dibantu oleh Wakil Dankorbrimob
disingkat Wadankorbrimob.
(5) Korbrimob terdiri atas paling banyak 2 (dua)
Pasukan.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat {21 Pasal 23 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus
88 AT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di
bidang penanggulangan tindak pidana terorisme
yang berada di bawah Kapoiri.
(21 Densus 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan,
identifikasi, dan sosialisasi dalam rangka
penanggulangan tindak pidana terorisme.
(3) Densus 88 AT dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT
disingkat Kadensus 88 AT yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.
(41 Kadensus 88 AT dibantu oleh Wakil Kadensus 88
AT disingkat Wakadensus 88 AT.
1 1. Ketentuan . . .
-- 8 of 21 --
PRES lDElrl
PEF'UELll'r llrlDOI'IESIA
1 1. Ketentuan Pasal 24 diubah dan di antara ayat (3) dan
ayat (41 disisipkan satu ayat yakni ayat (3a) serta
ditambahkan satu huruf pada ayat (5) yakni huruf f
sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal24
(1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan disingkat
Lemdiklat merupakan unsur pendukung sebagai
pelaksana pendidikan pembentukan dan
pengembangan serta pelatihan yang berada di
bawah Kapolri.
(21 Lemdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan
pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri
serta kedasama pendidikan dan pelatihan yang
meliputi pendidikan profesi, kepemimpinan,
akademis, dan vokasi.
(3) Lemdiklat dipimpin oleh Kepala Lemdiklat
disingkat Kalemdiklat yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.
(3a) Kalemdiklat dibantu oleh Wakil Kalemdiklat
disingkat Wakalemdiklat.
(4) Lemdiklat terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro.
(5) Unsur pelaksana Lemdiklat terdiri dari:
a. Sekolah Staf dan Pimpinan;
b. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian;
c. Akademi Kepolisian;
d. Sekolah Pembentukan Perwira;
e. Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan
Transnasional; dan
f. Pendidikan dan Pelatihan Reserse.
12. Ketentuan . . .
-- 9 of 21 --
Frl-lL--S lDtrl.l
FIEPt_lnl.-t t( INDot\tE:slA
12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25
(1) Sekolah Staf dan Pimpinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a,
disingkat Sespim yang berada di bawah
Kalerndiklat.
(21 Sespim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan pengemb€rngan kepemimpinan atau
manajerial Polri yang terdiri dari pendidikan
kepemimpinan tingkat pertama, tingkat menengah
dan tingkat tinggi.
(3) Sespim dipimpin oleh Kepala Sespim disingkat
Kasespim yang bertanggung jawab kepada
Kalemdiklat.
(41 Sespim menyelenggarakan sekolah staf dan
pimpinan Polri, terdiri atas:
a. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama, disingkat
Sespimma yang dipimpin oleh Kepala
Sespimma, disingkat Kasespimma;
b. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah,
disingkat Sespimmen yang dipimpin oleh
Kepala Sespimmen, disingkat Kasespimmen;
dan
c. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi, disingkat
Sespimti yang dipimpin oleh Kepala Sespimti,
disingkat Kasespimti.
(5) Sespim terdiri atas paling banyak 4 (empat)
jenjang pendidikan pengembangan dan sejumlah
pej abat fun gsional widyaiswara.
13.Ketentuan...
-- 10 of 21 --
PRElJ IDEI I
REPI IEILIl., II.IDOI IESIA
13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26
(1) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b,
disingkat STIK yang berada di bawah Kalemdiklat.
(2) STIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
tinggi bidang ilmu kepolisian bagi kepentingan
Polri dan unsur-unsur terkait serta pengkajian
dan penelitian masalah-masalah yang berkaitan
dengan fungsi kepolisian dalam rangka
pengembangan dan mendorong penerapan ilmu
dan teknologi kepolisian.
(3) STIK dipimpin oleh Ketua STIK yang bertanggung
jawab kepada Kalemdiklat.
(4) STIK terdiri atas 4 (empat) Wakil Ketua dan paling
banyak 2 (dua) Direktur Program Pendidikan.
14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan a5rat (4) Pasal 2T
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Akademi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (5) huruf c, disingkat Akpol yang
berada di bawah Kalemdiklat.
(2) Akpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
pembentukan Perwira Polri yang bersumber dari
lulusan pendidikan menengah umum atau bentuk
lain yang sederajat dan anggota Polri.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Akpol menyelenggarakan fungsi pendidikan
pembentukan Perwira Polri Sumber Sarjana,
disingkat PPSS.
(a) Akpol dipimpin oleh Gubernur Akpol disingkat
Gub Akpol yang bertanggung jawab kepada
Kalemdiklat.
(5) Gub Akpol dibantu oleh Wakil Gub Akpol disingkat
Wagub Akpol.
15.Ketentuan...
-- 11 of 21 --
PRtrS IDEI{
t.l["Pl.JBLll( ll\Dot\ltrSlA
-t2-
15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
(1) Sekolah Pembentukan Perwira sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (S) huruf d,
disingkat Setukpa yang berada di bawah
Kalemdiklat.
(21 Setukpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
pembentukan Perwira Polri yang bersumber dari
anggota Polri.
(3) Setukpa dipimpin oleh Kepala Setukpa disingkat
Kasetukpa yang bertanggung jawab kepada
Kalemdiklat.
16. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) pasal 29
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan
Transnasional sebagaimana dimaksud dalam pasal
24 ayat (5) huruf e, disingkat Diklatsus Jatrans
yang berada di bawah Kalemdiklat.
(21 Diklatsus Jatrans sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan pusat pendidikan dan
pelatihan pemberantasan kejahatan lintas batas
negara yang dibentuk berdasarkan kerja sama
beberapa negara.
(3) Diklatsus Jatrans sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan
kerja sama, pendidikan dan pelatihan
pemberantasan kejahatan transnasional bagi para
penegak hukum.
(41 Diklatsus Jatrans dipimpin oleh Kepala Diklatsus
Jatrans disingkat Kadiklatsus Jatrans yang
bertanggung jawab kepada Kalemdiklat.
L7. Di antara . . .
-- 12 of 21 --
PRtr3 I DEI J
RET.JUtrLII', I I IDOI.I ESIA
L7.Di antara Pasal 29 dan Pasal 3O disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29A
(1) Pendidikan dan Pelatihan Reserse sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf t
disingkat Diklat Reserse yang berada di bawah
Kalemdiklat.
(2) Diklat Reserse sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pusat pendidikan dan pelatihan
bidang penyidikan.
(3) Diklat Reserse sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan bidang penyidikan dan
bidang khusus penyidik pegawai negeri sipil serta
program pendidikan dan pelatihan yang
dibebankan oleh Lemdiklat.
14) Diklat Reserse dipimpin oleh Kepala Diklat Reserse
disingkat Kadiklat Reserse yang bertanggung
jawab kepada Kalemdiklat.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (2l,, dan ayat l4l Pasal 32
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1) Pusat Kedokteran dan Kesehatan disingkat
Pusdokkes merupakan unsur pendukung di
bidang kedokteran dan kesehatan yang berada di
bawah Kapolri.
(2) Pusdokkes. . .
-- 13 of 21 --
FRES IDENI
REPUBLIK INDONIESIA
(2) Pusdokkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas membina dan
menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian,
kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana
(Disaster Victim ldentificationl, dan pelayanan
kesehatan serta kesehatan kesamaptaan di
lingkungan Polri.
(3) Pusdokkes dipimpin oleh Kepala Fusdokkes
disingkat Kapusdokkes yang bertanggung jawab
kepada Kapolri.
(4) Pusdokkes membawahi Rumah Sakit Bhayangkara
Tingkat I disingkat Rumkit Bhayangkara Tk. I,
yang dipimpin oleh Kepala Rumkit Bhayar:gkara
TK. I disingkat Karumkit Bhayangkara Tk. I.
19.Judu1 Bagian Ketiga dalam BAB II diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat
Kepolisian Resor
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 36
(1) Kepolisian Resor disingkat Polres merupakan
pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah
kabupatenlkota yang berada di bawah Kapolda.
(21 Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang
Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Polres dipimpin oleh Kepala Polres, disingkat
Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda.
(41 Kapolres dibantu oleh seorang Wakil Kapolres
disingkat Wakapolres.
2I. Ketentuan .
-- 14 of 21 --
PRES IDEI{
[]t:l-rLJ Ll Ll l( I l'.1 DO trl ES lA
21. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4O
(f ) Berdasarkan pertimbangan kepentingan,
kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, serta
luas wilayah, Kapolri dapat membentuk satuan
organisasi kepolisian di bawah Polsek sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan
satuan organisasi kepolisian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Kapolri, setelah mendapat persetujuan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
22.Ketentuan Pasal 54 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat
di antara ayat (3) dan ayat (4) yakni ayat (3a) serta
disisipkan 2 (dua) ayat di antara ayat (41 dan ayat (5)
yakni ayat (4al dan ayat (4b) sehingga Pasal 54
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54
(1) Wakapolri, Irwasum, Kabaintelkam, Kabaharkam,
Kabareskrim, Kalemdiklat, Asops, Asrena, As
SDM, Aslog merupakan Jabatan eselon I.a.
(21 Wairwasum, Wakabaintelkam, Wakabareskrim,
Kadivpropdffi, Kadivkum, Kadivhumas,
Kadivhubinter, Kadiv TIK, Kakorlantas,
Dankorbrimob, Kadensus 88 AT, Kepala Korps
pada Baharkam, Wakalemdiklat, Kasespim, Ketua
STIK, dan Gubernur Akpol merupakan Jabatan
eselon I.b.
(3) Sahti Kapolri merupakan jabatan eselon I.b; dan
(3a) Dalam .
-- 15 of 21 --
frRt::;lLtEt.l
F.TEFU lil.t t( | hlDOt\l E:itA
(3a) Dalam hal Sahli Kapolri jabatan eselon I.b
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diisi oleh
mantan pejabat eselon I.&, maka pangkat dan
eselon, mengikuti Jabatan eselon I.a.
(41 Kapolda merupakan jabatan eselon II.a dan
setinggi-tingginya eselon I.b.
(4a) Wadankorbrimob, Danpas Gegana, Danpas
Pelopor, Wakadensus 88 AT Polri, Kases pada
Sespim Polri, Waket STIK, Wagub Akpol,
Kasetukpa, Kadiklatsus Jatrans, Kadiklat Reserse,
Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur
Wilayah, Ses .lVCB-Interpol Indonesia, Karumkit
Bhayangkara Tk. I merupakan Jabatan eselon II.a.
(4b) Wakapolda Tipe A/A Khusus merupakan Jabatan
eselon II.a.
(5) Nama Jabatan, Kepangkatan, dan Eselon dalam
Organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
(6) Penentuan kepangkatan dan eselon jabatan
masing-masing Kapolda ditetapkan dengan
Keputusan Kapolri berdasarkan atas
pertimbangan beban tugas pada masing-masing
daerah.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur jabatan
dengan eselon yang lebih rendah dari yang
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, Ayat (3), ayat
(3a), ayat (4), ayat (4a), dan ayat (4b) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kapolri setelah mendapat
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar. . .
-- 16 of 21 --
F'R ESIDE N
I?EPUEILIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 77 Januari 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari2OlT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI.MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
ti Bidang Hukum dan
-undangan,
ttd
ttd
Rokib
-- 17 of 21 --
PRE.S II)EI{
RtrPL,tJLll( ll.lDoNlESlA
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2OTO
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NAMA JABATAN, KEPANGKATAN, DAN ESELON
NO JABATAN PANGKAT ESELON
1
A IVIARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
Kapolri Jenderal/Pati
Bintang - 4
2 Wakapolri Komjen/Pati
Bintang - 3
IA
3 Irwasum Komjen/Pati
Bintang - 3
IA
4 Kabaintelkam Komjen/Pati
Bintang - 3
IA
5. Kabaharkam Komjen/Pati
Bintang - 3
IA
Kabareskrim Komjen/Pati
Bintang - 3
IA
Kalemdiklat Komjen/Pati
Bintang - 3
IA
Asrena Irjen/Pati
Bintang- 2
IA
Irjen/Pati
Bintang - 2
IA Asops
6
7
8.
9
10.AsSDM...
-- 18 of 21 --
rJItE:J I DEI I
r-{Erjt JRLtr I tDot.tEStA
NO .IABATAN PANGKAT ESELON
10. As SDM Irjen/Pati
Bintang - 2
IA
11. Aslog Irjen/Pati
Bintang - 2
IA
t2. Wairwasum Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
13. Wakabaintelkam Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
14. Wakabareskrim Irjen/Pati
Bintang - 2
15 Wakalemdiklat Irjen/Pati
Bintang - 2
L6. Kadivpropam Irjen/Pati
Bintang- 2
1,7. Kadivkum Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
18. Kadivhumas Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
L9. Kadivhubinter Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
20. Kadiv TIK Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
2r. Sahli Kapolri Irjen/Pati IB
Bin -2
22 Dankorbrimob Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
23 Kakorlantas Irjen/Pati
Bintang- 2
IB
24 Kakorpolairud Iden/Pati
Bintang - 2
IB
25 Kakorsabhara Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
26. Irjen/Pati
Bintang - 2
IB Kakorbinmas
27. Kadensus 88 AT . .
-- 19 of 21 --
PRES lDEltl
l:,1 L-F'|ULl 1-.ll( lNDOl.l b.SlA
NO JABATAN PANGKAT ESELON
27. Kadensus 88 AT Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
28. Kasespim Polri Irjen/Pati
Bintang- 2
IB
29. Ketua STIK Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
.1n Gubernur Akpol Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
31. Wadankorbrimob Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
32 Danpas Gegana Brigien/Pati
Bintang - 1
IIA
33 Danpas Pelopor Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
34 WakaCensus 88 AT Polri Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
35. Kasespimti Polri Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
36. Kasespimmen Polri Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
37. Kasespimma Polri Brigien/Pati
Bintang - 1
IIA
38 Waket STIK Brigien/Pati
Bintang - 1
IIA
39 Wagub Akpol Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
40 Kasetukpa Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
41. Kadiklatsus Jatrans Brigien/Pati
Bintang - 1
IIA
42 Kadiklat Reserse Brigien/Pati
Bintang - 1
IIA
43. Kepala Biro . . .
-- 20 of 21 --
FIR ESID E N
REPUBLIK INDONESIA
NO JABATAN PANGKAT ESELON
43 Kepala Biro Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
44 Direktur Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
45 Kepala Pusat Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
46 Inspektur Wilayah Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
47. Ses NCB-Interpol Indonesia Brigien/Pati
Bintang - 1
IIA
4B Karumkit Bhayangkara Tk. I Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
B. KEPOLISIAN DAERAH
49 Kapolda tipe A/A Khusus Irjen/Pati
Bintang - 2
IB
50. Kapolda tipe B Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
51. Wakil Kepala Polda tipe A/A Khusus Brigjen/Pati
Bintang - 1
IIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Politik, Hukum, dan
Bidang Hukum dan
undangan,
b
Asisten
-- 21 of 21 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 5/2017. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Article 23 establishes the Special Detachment 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) for counter-terrorism operations.
Article 24 details the roles of various educational and training institutions under Polri, including the Police Academy (Akpol) and the Police Science College (STIK).