Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the National Water Resource Policy (Jaknas SDA) aimed at achieving effective management of water resources in Indonesia. It serves as a guiding framework for stakeholders involved in water resource management, ensuring sustainable water supply and addressing the challenges posed by climate change and population growth.
The regulation affects various entities including government ministries, local governments (provincial and municipal), and private sector stakeholders involved in water resource management. It applies to all sectors that utilize water resources, including agriculture, industry, and domestic use.
- Pasal 2 outlines that Jaknas SDA serves as a reference for government ministries and local authorities in establishing water management programs and policies. - Pasal 4 mandates the implementation of Jaknas SDA to enhance national water resilience, with specific targets aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) such as ensuring 100% access to safe drinking water and sanitation. - Pasal 9 emphasizes the need for coordination among government bodies to follow up on the implementation of Jaknas SDA, ensuring alignment in strategies and programs across sectors. - Pasal 10 requires the National Water Resource Council to monitor and evaluate the implementation of Jaknas SDA, providing annual reports to the President.
- Jaknas SDA (Kebijakan Nasional Sumber Daya Air): National Water Resource Policy. - Dewan SDA Nasional: National Water Resource Council, responsible for coordinating water resource management at the national level. - Ketahanan Air: Water Resilience, referring to the sustainable fulfillment of water needs and management of water-related risks.
The regulation came into effect on June 16, 2023, and replaces Presidential Regulation No. 33 of 2011 concerning the National Water Resource Management Policy.
The regulation interacts with Law No. 17 of 2019 on Water Resources and its amendments, as well as the Sustainable Development Goals (SDGs) framework, ensuring that water management policies align with broader national and international commitments.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 states that Jaknas SDA serves as a reference for ministries and local governments in establishing water management programs and policies.
Pasal 4 mandates that Jaknas SDA aims to enhance national water resilience, with targets including 100% access to safe drinking water and sanitation.
Pasal 9 emphasizes the need for coordination among government ministries to ensure alignment in the implementation of Jaknas SDA.
Pasal 10 requires the National Water Resource Council to monitor and evaluate the implementation of Jaknas SDA and report annually to the President.
The regulation replaces Presidential Regulation No. 33 of 2011 and came into effect on June 16, 2023.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESIDEN
REPTIILIT INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya
air dan berdasarkan Pasal 1O huruf a dan Pasal 11
humf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, perlu menrusun dan menetapkan
kebijakan nasional sumber daya air;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
a.
b.
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor l9O, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL
SUMBER DAYA AIR.
Pasal 1...
SK No 180712A
-- 1 of 44 --
trkllFILM
K INDONESIA
Pasal I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya
disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi
pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.
2. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang selanjutnya
disebut Jaknas SDA adalah arah atau tindakan yang
diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan
pengelolaan sumber daya air.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya
air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian
daya rusak air.
4. Ketahanan Air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang
layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan
pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan
dengan air.
5. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar
dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya
rusak air.
6. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil
perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang
diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber
Daya Air.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
9. Gubernur . . .
SK No 180713 A
-- 2 of 44 --
PRESIDEN
REPI,JBLIT INOONE5IA
9. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi
dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di provinsi.
10. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai yang selanjutnya disingkat TKPSDA WS adalah
wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
wilayah sungai.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air.
Pasal 2
(1) Untuk mencapai tqiuan Pengelolaan Sumber Daya Air
ditetapkan Jaknas SDA.
(21 Jaknas SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi acuan bagi:
a. menteri dan kepala lembaga pemerintah
nonkementerian dalam menetapkan program dan
kegiatan yang terkait bidang sumber daya air sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
b. Gubemur dan bupati/wali kota dalam menetapkan
kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat
provinsi dan tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan
kewenangannya; dan
c. Menteri, Gubernur, dan bupati/wali kota dalam
menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah
sungai sesuai dengan kewenangannya.
(3) Jaknas SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai arahan dalam Pengelolaan Sumber
Daya Air sejak Peraturan Presiden ini berlaku sampai
dengan tahun 2030.
(4) Jaknas SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila
terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.
Pasal 3...
SK No 180714A
-- 3 of 44 --
PRESIDEN
ELIT INDONESIA
Pasal 3
(U Jaknas SDA sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 terdiri
kebdakan umum;
kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air
secara berkelanjutan;
kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan
sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan
masyarakat;
kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya
rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air;
kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan
dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
dan
kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan sistem
informasi sumber daya air.
l2l Jaknas SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 4
(1) Jaknas SDA dilaksanakan untuk meningkatkan
Ketahanan Air nasional.
l2l Ketahanan Air nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit diukur berdasarkan target
Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai
berikut:
a. akses terhadap air minum yang aman, merata,
terjangkau, dan yang terlayani loOo/o (seratus
persen);
b. akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang
memadai dan merata mencapai 10O% (seratus
persen) berdasarkan pada:
1. tidak ada praktik buang air besar di tempat
terbuka;
2, ada perhatian khusus pada kebutuhan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat rentan;
dan
3. layanan air dan sanitasi telah efektif untuk
mendukung perkembangan ekonomi;
c. peningkatan . . .
atas:
a.
b.
c
d.
e.
f.
SK No l80715A
-- 4 of 44 --
TI:FIIEITN
r INDO
c. peningkatan mutu air sesuai Baku Mutu Air yang
ditetapkan dan berdasarkan pada:
1. rencana perlindungan dan pengelolaan mutu
air;
2. upaya pengendalian pencemaran air, meliputi:
a) pembangunan fasilitas pengolahan air
limbah di daerah aliran sungai prioritas;
b) ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang
memenuhi baku mutu air limbah;
c) pemantauan mutu air sungai dan danau
secara manual;
d) pemantauan mutu air sungai secara
otomatis dan terus-menerus; dan
e) pengawasan terhadap eJfluent Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal
atau terpadu, Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT), dan lindi Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) kabupaten/kota;
3. upaya pemeliharaan mutu air;
d. peningkatan efisiensi penggunaan air di semua
sektor;
e. jaminan keberlanjutan pasokan air;
f. penerapan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air
terpadu;
g. pelindungan dan pemulihan ekosistem terkait
sumber daya air; dan
h. pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait
air.
(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Jaknas SDA
dilakukan melalui penghitungan indeks Ketahanan Air
nasional.
Pasal 5
(1) Indeks Ketahanan Air nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
a. indeks Ketahanan Air tingkat nasional;
b. indeks Ketahanan Air tingkat provinsi; dan
c. indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai.
(21 Dewan SDA Nasiona.l mengoordinasikan penJrusunan
pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
nasional.
SK No 180758 A
(3) Ketentuan . . .
-- 5 of 44 --
T:It{f.IflIi
ELIK INDO
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penghitungan
indeks Ketahanan Air tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kemaritiman dan investasi selaku Ketua Dewan SDA
Nasional.
Pasal 6
(1) Penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional
dilakukan oleh Menteri setiap 2 (dua) tahun sekali
berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan
Air tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat(21.
(21 Dalam menghitung indeks Ketahanan Air tingkat
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
kementerian/lembaga terkait memberikan data yang
diperlukan.
(3) Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperoleh dari lembaga nonpemerintah
dan/ atau lembaga internasional.
l4l Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
disampaikan oleh Menteri kepada Ketua Dewan SDA
Nasional untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan SDA
Nasional.
(5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), menteri yang mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman
dan investasi selaku Ketua Dewan SDA Nasional
menetapkan hasil penghitungan indeks Ketahanan Air
tingkat nasional.
(6) Indeks Ketahanan Air tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (5):
a. disosialisasikan kepada kementerian/lembaga dan
kelompok masyarakat terkait;
b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja
Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan
program oleh kementerian/lembaga terkait; dan
SK No 180717A
c. menjadi . . .
-- 6 of 44 --
Prf+frI{Il
BL|l( INDO
menjadi masukan dalam penJrusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional masa 5
(lima) tahun berikutnya.
Pasal 7
(1) Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi
mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan
indeks Ketahanan Air tingkat provinsi berdasarkan
pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.
l2l Pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi.
(3) Penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat provinsi
dilakukan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang
menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya air
setiap 2 (dua) tahun sekali.
l4l Dalam menghitung indeks Ketahanan Air tingkat provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organisasi
perangkat daerah provinsi terkait dan/ atau unit
pelaksana teknis pusat terkait memberikan data yang
diperlukan.
(5) Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dapat diperoleh dari lembaga nonpemerintah
dan/ atau lembaga internasional.
(6) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh organisasi perangkat daerah provinsi
kepada Ketua Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi
untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan Sumber Daya
Air tingkat provinsi.
(71 Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Ketua Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi
menetapkan indeks Ketahanan Air tingkat provinsi.
(8) Indeks Ketahanan Air tingkat provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7):
a. disosialisasikan oleh Dewan Sumber Daya Air
tingkat provinsi kepada organisasi perangkat daerah
provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah provinsi
yang bersangkutan, serta kelompok masyarakat
terkait;
b. menjadi. . .
c
SK No l807l8A
-- 7 of 44 --
PRESIDEN
BLIK INDONES
b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja
Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan
program oleh organisasi perangkat daerah provinsi,
kabupaten, dan kota di wilayah provinsi yang
bersangkutan; dan
c. menjadi masukan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
masa 5 (lima) tahun berikutnya.
(9) Dalam hal Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi
belum terbentuk:
a. koordinasi pen5rusunan pedoman penghitungan
indeks Ketahanan Air dilakukan oleh organisasi
perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan
Sumber Daya Air; dan
b. pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air dan
hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 8
(1) TKPSDA WS mengoordinasikan penyusunan pedoman
penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah
sungai berdasarkan pedoman penghitungan indeks
Ketahanan Air tingkat nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2).
(21 Pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh ketua TKPSDA WS.
(3) Penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah
sungai dilakukan oleh pengelola sumber daya air wilayah
sungai yang bersangkutan setiap 2 (dua) tahun sekali.
(41 Dalam menghitung indeks Ketahanan Air tingkat wilayah
sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organisasi
perangkat daerah terkait dan/atau unit pelaksana teknis
pusat terkait memberikan data yang diperlukan.
(5) Untuk melengkapi data yang diperlukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), pengelola sumber daya air
wilayah sungai yang bersangkutan dapat menggunakan
data yang diperoleh dari lembaga nonpemerintah
dan/ atau lembaga internasional.
SK No l807l9A
(6) Hasil. . .
-- 8 of 44 --
PRESiDEN
tNDONEStA
9-
(6) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah
sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh pengelola sumber daya air wilayah sungai yang
bersangkutan kepada ketua TKPSDA WS untuk dibahas
dan disetqiui oleh TKPSDA WS.
l7l Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), ketua TKPSDA WS menetapkan indeks
Ketahanan Air tingkat wilayah sungai.
(8) Indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (71 yang telah
ditetapkan:
a. disosialisasikan oleh TKPSDA WS kepada pemangku
kepentingan di wilayah sungai bersangkutan;
b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja
Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan
program oleh instansi Pemerintah Pusat danlatau
Pemerintah Daerah di wilayah sungai yang
bersangkutan; dan
c. menjadi masukan dalam penyusunan program dan
rencana kegratan Pengelolaan Sumber Daya Air dari
lembaga terkait.
{9) Dalam hal TKPSDA WS belum terbentuk:
a. koordinasi penyusunan pedoman penghitungan
indeks Ketahanan Air dilakukan oleh pengelola
sumber daya air wilayah sungai bersangkutan; dan
b. pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air dan
hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
wilayah sungai ditetapkan oleh Menteri, Gubernur,
bupati, atau wali kota, sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 9
(U Tindak lanjut pelaksanaan Jaknas SDA dirumuskan oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
sebagai anggota Dewan SDA Nasional sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
l2l Tindak lanjut pelaksanaan Jaknas SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh
anggota Dewan SDA Nasional dan difasilitasi oleh
Sekretariat Dewan SDA Nasional.
(3) Pelaksanaan . . .
SK No 180720A
-- 9 of 44 --
PRESIDEN
K INDONESIA
(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan,
strategi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian yang menjadi anggota
Dewan SDA Nasional.
(4) Hasil koordinasi tindak lanjut Jaknas SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi
anggota Dewan SDA Nasional sesuai dengan
kewenangannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah
Jaknas SDA ditetapkan.
(5) Hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Jaknas SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai
acuan dalam pen)rusunan rencana strategis dan rencana
kerja kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
yang menjadi anggota Dewan SDA Nasional.
Pasal 1O
(1) Dewan SDA Nasional melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap hasil koordinasi tindak lanjut
pelaksanaan Jaknas SDA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (5).
(21 Format laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan SDA
Nasional.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA Nasional
sebagai laporan tahunan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan nasional untuk dilaporkan
kepada Presiden.
Pasal 11
Pada saat Peraturan Presiden ini diundangkan, Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional
Pengelolaan Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
SK No 180721 A
Agar
-- 10 of 44 --
I'RESIDEN
REPUSLIK INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
Pada tan[gal 16 Juni 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 88
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
strasi Hukum,
ttd
ttd
SK No 167393 A
* i1 anna Djaman
-- 11 of 44 --
PRESIDEN
NEI,IJBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR
KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR
A. Latar Belakang
Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
berperan sebagai penopang sistem kehidupan dan berperan sebagai modal
pembangu.nan. Hampir seluruh aktivitas dan komoditas ekonomi dalam
kehidupan di muka bumi sangat bergantung pada ketersediaan air.
Pengelolaan Sumber Daya Air telah mampu menyumbang kemajuan
ekonomi dan kesej ahteraan masyarakat.
Meskipun potensi total tahunan sumber daya air di Indonesia masih
berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata, baik ditinjau dari letak
geografis setiap pulau maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan.
Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan
pembangunan yang terus meningkat serta pergeseran musim yang setiap
tahun semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global,
akan menimbulkan situasi krisis sumber daya air dan peningkatan daya
rusak air, baik yang terjadi saat ini maupun pada waktu yang akan
datang.
Pembangunien yang sargat pesat, pertambahan jumlah penduduk, serta
peningkatan kegiatan ekonomi selama tiga dasawarsa terakhir ini
mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan di berbagai wilayah. Alih
fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan
mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi
lahan, sedimentasi pada sumber-sumber air, serta peningkatan
kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, banjir dan tanah
longsor, pencemaran air, intrusi air laut, serta penurunan produktivitas
lahan yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi, kerawanan sosial,
dan kerusakan lingkungan.
Oleh. . .
SK No 180723 A
-- 12 of 44 --
PRESIDEN
NEPUBLIT INOONESIA
B
Oleh karena itu, diperlukan Jaknas SDA yang berfungsi sebagai pemandu
arah bagr para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan
pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air guna mewujudkan Ketahanan
Air. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air juga harus dapat menjamin
kesinambungan ketersediaan untuk kebutuhan hak rakyat atas air dan
mengurangi risiko akibat daya rusak air.
Visi dan Misi serta Tujuan Jaknas SDA
Jaknas SDA disusun berdasarkan visi: "Sumber Daya Air Nasional yang
dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk
Ketahanan Air yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat
Indonesia'. Untuk mewujudkan visi tersebut, Jaknas SDA sampai dengan
tahun 2O3O dilakukan melalui misi sebagai berikut:
1. meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
2. mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dal kesejahteraan
masyarakat;
3. mengendalikan dan mengurangi daya rusak air;
4. meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan
Sumber Daya Air; dan
5. membangun jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang
terpadu antarsektor dan antarwilayah.
Jaknas SDA bertujuan untuk memberikan atahan dalam peningkatan
keandalan pemenuhan kebutuhan air bagi kepentingan pembangu.nan
yang berkelanjutan, memperkecil risiko kerugian yang terkait dengan
sumber daya air, dan mencegah kemunduran kondisi air dan sumber-
sumber air.
Jaknas SDA disusun berdasarkan nilai-nilai:
1. keadilan sosial, hal itu dimaksudkan agar air dialokasikan dan
didistribusikan secara merata, sehingga semua orang memiliki akses
terhadap air dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai
kebutuhan;
2. keberlanjutan ekologis, hal itu dimaksudkan agar generasi
mendatang dapat memperoleh kesempatan untuk menikmati kualitas
lingkungan hidup, baik alami maupun buatan; dan
3. efisiensi ekonomi, hd itu dimaksudkan agar elisien dalam
pengguna€m air untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan air
akibat pertumbuhan jumlah penduduk beserta variasi kebutuhannya
yang terus berkembang.
Perumusan . . .
SK No 180724A
-- 13 of 44 --
PRESIDEN
K INDONESIA
Perumusan Jaknas SDA disusun dengan memperhatikan sebelas asas
pengelolaan, yaitu: (i) kemanfaatan umum, (ii) keterjangkauan, (iii)
keadilan, (iv) keseimbangan, (v) kemandirian, (vi) kearifan lokal, (vii)
wawasan lingkungan, (viii) kelestarian, (ix) keberlanjutan, (x) keterpaduan
dan keserasian, serta (xi) transparansi dan akuntabilitas.
C. Permasalahan dan Tantangan
C.1. Permasalahan
a. Degradasi Daerah Aliran Sungai
Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan
pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi
tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan lahan kritis
dan penurunan daya dukung daerah aliran sungai. Hal tersebut
menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan daerah aliran
sungai dalam menampung dan menyimpan air sehingga dapat
berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan
sedimentasi pada musim hujan, serta kekeringan dan
penurunan kualitas air pada musim kemarau.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Indonesia terbagi habis dalam t 42.OOO daerah
aliran sungai, 4,489 diantaranya merupakan daerah aliran
sungai yang dipulihkan daya dukungnya. Berdasarkan data
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun
2018, tercatat lahan kritis Indonesia seluas 14,06 juta Ha,
terdiri atas 8,55 juta Ha berada di dalam kawasan hutan dan
5,51 juta Ha berada di luar kawasan hutan.
b. Eksploitasi Air Tanah yang Tidak Terkendali
Hingga kini air tanah masih menjadi andalan masyarakat
di berbagai pelosok kota dan desa untuk memenuhi kebutuhan
air bersih dalam setiap rumah tangga, bahkan penyedotan air
tanah untuk menunjang berbagai kegiatan usaha komersial dan
industri banyak dijumpai di wilayah perkotaan. Faktor
penyebabnya terutama adalah kualitas dan kuantitas air
permukaan yang tidak bagus. Faktor penyebab lainnya adalah
jangkauan wilayah layanan badan usaha penyediaan air minum
perpipaan di beberapa kota juga masih sangat rendah sehingga
banyak pabrik dan kawasan perumahan yang melakukan
penyedotan air tanah dalam.
SK No 180725 A
Eksploitasi
-- 14 of 44 --
c
gif*Jfrl{Il
BLIT INDO
Eksptoitasi air tanah yang melebihi kapasitas pengisiannya akan
dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan
atau amblesan permukaan tanah yang menjadi salah satu faktor
penyebab kerentanan kawasan terhadap banjir. Selain itu
eksploitasi air tanah di sepanjang pesisir pantai mengakibatkan
terjadinya intrusi air asin semakin memasuki wilayah daratan
sungai dan air sumur penduduk di sekitar sungai dan danau
pun ikut menjadi semakin asin.
Konversi Penggunaan Lahan
Peningkatan jumlah penduduk dengan keanekaragaman
kebutuhannya, serta peningkatan pembangunan infrastruktur
dan pemekaran wilayah administrasi menjadi kontributor
terjadinya konversi penggunaan lahan dan hutan di berbagai
wilayah sungai. Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi pada
daerah aliran sungai bagian hulu tetapi berlangsung sampai
hilir, baik di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.
Pulau Jawa yang semula diandalkan fungsinya sebagai lumbung
beras nasional, sekarang mulai mengkhawatirkan. Sawah
beririgasi teknis yang luasnya semula 57% (lima puluh tujuh
persen) yang terletak di Pulau Jawa, kini mengalami
penyusutan karena terkonversi menjadi penggunaan lain.
Hingga saat ini kecenderungan penyusutan lahan beririgasi
teknis di Pulau Jawa dan Pulau Bali masih berjalan terus
dengan intensitas yang wajib diwaspadai.
Banyak sekali sawah beririgasi teknis dan lahan pertanian
produktif lainnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang beralih
fungsi menjadi kawasan permukiman, perkotaan baru serta
pengembangan kawasan pariwisata, kawasan industri, dan
untuk tapak pembangunan infrastruktur, serta pengembangan
kawasan untuk pendidikan tinggi termasuk dampak ikutannya.
Begitu pula dengan perkembangan alih fungsi lahan yang terjadi
di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara
Barat, Pulau Maluku, dan Pulau Papua akibat kegiatan
pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit,
alih fungsi tersebut berpotensi besar terhadap pencemaran
sumber daya air, banjir, serta pendangkalan sungai dan danau.
Hal ...
SK No 180726 A
-- 15 of 44 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
Hal itu tentu akan menimbulkan dampak yang signilikan
terhadap kemampuan pulau ini dalam menyimpan air yang
berlimpah pada musim hujan serta agar tidak terjadi defisit air
pada musim kemarau. Konsekuensi dari fenomena ini
hendaknya memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh
di dalam pembuatan kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah.
d. Ketersediaan Sarana dan Prasaran a yang Belum Memadai
Pengembangan prasarana penampung air, antara lain waduk,
embung, danau, dan situ, masih belum memadai sehingga
keandalan penyediaan air untuk memenuhi berbagai
kebutuhan, baik pertaniaa, rumah tangga, perkotaan, maupun
industri masih sangat rentan terhadap krisis air baku terutama
pada musim kemarau. Dukungan prasarana irigasi yang lebih
terjamin keandalan penyediaan aimya karena adanya waduk
hingga tahun 2O21 yaitu sekitar 13,82o/o (tiga belas koma
delapan puluh dua persen) dari seluruh luas daerah irigasi dan
sebagian daerah irigasi lainnya hanya mengandalkan
ketersediaan aliran air sungai dan air yang ada di bawah
permukaan tanah. Sementara itu prasarana irigasi di beberapa
daerah irigasi yang tergolong premium, banyak yang mengalami
penyusutan karena terkonversi untuk pengembangan kawasan
permukiman baru, pengembangan sarana dan prasarana
transportasi, serta pemekaran daerah administratif baru.
Berdasarkan data yang tercantum di Badan Pusat Statistik,
rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum
layak meningkat dari 9o,2lo/o (sembilan puluh koma dua puluh
satu persen) pada tahun 2O2O menjadi 9O,78a/o (sembilan puluh
koma hrjuh puluh delapan persen) pada tahun 2021. Kapasitas
prasarana penyediaan air baku untuk melayani rumah tangga,
perkotaan, dan industri baru mencap ai 82,L4 m3/dt pada tahun
2020. Disamping itu menurut Susenas Tahun 2O21, prasarana
sanitasi yang layak mencapai a0,2gyo (delapan puluh koma dua
puluh sembilan persen) termasuk di dalamnya 7,25o/o (ttujuh
koma dua puluh lima persen) akses aman, sedangkan jumlah
desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) baru mencapai 67.303 pada Jtuli 2022.
Ketersediaan prasarana pengelolaan kualitas air, baik waduk,
situ, muara, pantai, sungai, maupun danau termasuk perbaikan
sistem monitoring hidrologis dan kualitas air masih sangat
terbatas' e. Konflik. . .
SK No 180727A
-- 16 of 44 --
PRESIDEN
REPTIBLIK INDONESIA
e Konflik dalam Penggunaan Air
Akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan
kebutuhan, pada musim kemarau sering kali terjadi
persengketaan dalam penggunaan air antarsektor (domestik,
pertanian, dan industri), antarpengguna air (kelompok atau
individu), antarmasyarakat yang tinggal di kawasan hulu dan
hilir, serta antarwilayah administratif pemerintahan.
Konflik pemanfaatan air, selain disebabkan oleh keterbatasan air
pada sumber air, juga disebabkan oleh beberapa faktor lain
misalnya karena ketidakjelasan dalam pengalokasian air,
perilaku para pengguna air, serta ketidaktaatan pada noffna
perizinan dan pemanfaatan air. Penyelesaian konflik itu tentu
tak cukup hanya diredam melalui penyelesaian pragmatis, tetapi
diperlukan kebijakan dan strategi penyelesaian yang lebih
fundamental.
Keterbatasan Pemahaman dan Kepedulian Masyarakat dan
Dunia Usaha
Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan
dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi faktor
penyebab kurangrrya perhatian dan peran mereka terhadap
upaya pelestarian sumber daya air dan pemeliharaan sarana
dan prasarananya. Ketidaktahuan menjadi salah satu faktor
penyebab utama terjadinya ketidakpedulian terhadap upaya
pelestarian sumber air dan fungsi daerah aliran sungai.
Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan khususnya
sungai saat ini sudah mulai tumbuh di berbagai tempat dalam
berbagai bentuk gerakan masyarakat peduli Sumber Daya Air
baik secara berkelompok maupun perseorangan. Mulai
tumbuhnya kesadaran itu tidak hanya terjadi di Pulau Jawa,
tetapi tersebar dihampir semua pulau hingga Papua. Demikian
juga dari kalangan dunia usaha, mereka mulai banyak yang
menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Sociat Responsibilitgl untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
kon servasi sumber daya air.
f.
SK No 180728A
Kesadaran . . .
-- 17 of 44 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
a
Kesadaran dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha
memang harus terus ditumbuhkan dalam berbagai bentuk
program sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah. Selain itu
kesadaran dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang
mulai tumbuh ini memerlukan pendampingan dari pemerintah
berdasarkan kebijakan yang lebih jelas agar ekspresi peran
masyarakat dan dunia usaha dapat tersalur sesuai dengan
norma dan pedoman Pengelolaan Sumber Daya Air, serta tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ttrmpang Tindih Peran Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas
sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan. Hingga
saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan
dalam pelaksanaan tugas karena perbedaan tafsir mengenai
fungsi antarinstansi, sehingga menyebabkan Pengelolaan
Sumber Daya Air menjadi tidak efektif dan tidak efisien.
Kekompakan kerja antarlembaga yang terlibat dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan faktor yang sangat
menentukan pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
Setiap lembaga yang terlibat dalam Pengelolaan Sumber Daya
Air seharusnya dapat saling bersinergi dalam penyusunan
rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu diperlukan
kebijakan yang mampu mewujudkan jejaring kerja sarna
antarlembaga sehingga mampu mencegah timbulnya keruwetan
dalam audit kinerja antarlembaga pengelola sumber daya air.
h. Keterbatasan Data dan Informasi yang Benar dan Akurat
Data dan informasi sumber daya air yang benar, akurat, dan
aktual (up to date) merupakan salah satu kebutuhan mutlak
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Tata kelola sumber daya
air yang sehat bergantung pada kinerja sistem informasi.
Data dan informasi terkait sumber daya air sering dikeluarkan
oleh instansi yang bukan pengemban walidata sehingga data
dan informasi tersebut sering tidak akurat. Data yang tidak
kredibel selain akan mengakibatkan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah menjadi tidak tepat juga dapat membingungkan
masyarakat.
C.2. Tantangan. . .
SK No 180729A
-- 18 of 44 --
ETEFIIII5N
LII( INDONESIA
C.2. Tantangan
a. Curah Hujan Musiman dan Indeks Ketersediaan Air yang
Bervariasi pada Setiap Pulau
Ketersediaan air di Indonesia menempati urutan terbesar kelima
di dunia, dengan rata-rata ketersediaan air sebesar 2,7 triliun
ma/tahun. Walaupun demikian ketersediaan air di negeri ini
sangat bergantung pada faktor alam seperti kondisi iklim dan
cuaca lokal dan global. Dinamika iklim dan cuaca berpengaruh
terhadap distribusi temporal dan spasial curah hujan di setiap
pulau.
Sebaran curah hujan tahunan tidak merata di setiap pulau.
Pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia bagian barat
memiliki masa hujan lebih dari 5 bulan (November hingga Maret)
dengan total curah hujan mencapai 2.OO0 mm hingga lebih dari
6.OO0 mm per tahun. Semakin ke timur, curah hujan tahunan
semakin berkurang. Masa hujan pulau-pulau yang terletak
di wilayah Indonesia bagian timur, kurang dari 5 bulan, bahkan
ada yang tidak lebih dari 3 bulan per tahun, dengan total curah
hujan kurang dari 8OO mm per tahun, kecuali Papua yang
tergolong kaya curah hujan.
Pulau Jawa sekalipun curah hujannya besar, pulau ini tergolong
sebagai pulau yang mengalami tekanan penyediaan air yang
paling berat. Ketersediaan air andalan di Pulau Jawa adalah
sebesar 118.901,28 juta. s1a per tahun, tetapi pulau ini dihuni
sebanyak 143 juta orang pada tahun 2O15, sehingga indeks
ketersediaan air di pulau ini hanya sebesar 831
m3 / kapita/ tahun. Semakin kecil indeks ketersediaan air,
semakin besar potensi konflik pemanfaatan air akan terjadi
di suatu wilayah.
Sementara itu di pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan
Sulawesi, indeks ketersediaan air andalannya masih ada
puluhan ribu m3 per kapita. Apalagi indeks ketersediaan air
di Pulau Papua masih sangat berlimpah sekitar 149 ribu
m3/kapita/tahun.
SK No 180730A
Indeks
-- 19 of 44 --
b
PRES!DEN
BLIK INDONESIA
Indeks ketersediaan air di Pulau Bali dan Nusa Tenggara lebih
dari 1.482 m3 /kapitaltahun. Periode hujan di pulau ini relatif
singkat waktunya. Oleh karena itu penyediaan bangunan
penampung air, seperti waduk dan embung, di pulau ini menjadi
pilihan yang tepat untuk memperbesar kapasitas resapan air ke
dalam tanah guna meningkatkan cadangan air tanah.
Dinamika Kependudukan dan Implikasinya Terhadap Sumber
Daya
Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2O2l mencapai 272,6
juta orang, dan pada tahun 2035 diprediksi mengalami
peningkatan menjadi 305,6 juta orang. Dalam periode 2010-
2015 dan periode 2O3O-2O35 laju pertumbuhan penduduk turun
dari 1,38o/o (satu koma tiga puluh delapan persen) menjadi
0,620/o lnol koma enam puluh dua persen) per tahun.
Laju pertumbuhan penduduk itu tidak tersebar merata, baik
antarprovinsi maupun antarpulau. Sebagian besar penduduk
Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang
dari 7o/o (tujuh persen) dari luas total wilayah daratan Indonesia.
Namun, secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang
tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari 56,30lo (lima puluh
enam koma tiga persen) pada tahun 2020 menjadi 54,7o/o (lima
puluh empat koma tujuh persen) pada tahun 2035. Sebaliknya
persentase penduduk yang tinggal di pulau-pulau lain
meningkat, seperti Pulau Sumatera naik dari 22o/o (dua puluh
dua persen) menjadi 22,4Yo ldua puluh dua koma empat persen),
Pulau Kalimantan naik dari 6,10/o (enam koma satu persen)
menjadi 6,60/o (enam koma enam persen) pada periode yang
sama.
Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia memang
masih sebesar l4L jiwalkm2, tetapi distribusi penduduk
perprovinsi sangatlah kontras. Provinsi DKI Jakarta menempati
urutan provinsi yang berpenduduk terpadat yaitu sebesar
15.978 jiwa/km2. Sementara itu kepadatan penduduk
di Provinsi Papua Barat hanya sebesar 11 jiwa/km2.
Tantangan internal yang penting lainnya adalah aktivitas
perekonomiaa sangat teraglomerasi di Pu1au Jawa yang melebihi
daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang
akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu
berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah tanah
air dengan mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau
Jawa, dalam rangka pemerataan pembangunan untuk
mengurangi kesenjangan regional, serta akan bermanfaat untuk
menjaga keseimbangan lingkungan, temtama di Pulau Jawa.
c. Pencapaian . . .
SK No 180731A
-- 20 of 44 --
t
PRESIDEN
REPUBLIT INDONESTA
c Pencapaian'I\rjuan Pembangunan Berkelanjutan
Masa pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan
Millennium Deuelopment Croals (MDGs) telah berakhir pada tahun
2015. Pelaksanaan MDGs di Indonesia telah memberikan
perubahan yang positif, walaupun ada beberapa target MDGs
yang masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya.
Untuk melanjutkan MDGs, masyarakat dunia melalui Resolusi
PBB pada tanggal 21 Oktober 2OL5 mengembangkan konsepsi
pembangu.nan berkelanjutan dengan sebutan Sustainable
Deuelopment Coals (SDGs). SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169
target yang akan dicapai. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya
relevan sebagai komitmen global, tapi juga menjadi panduan
untuk menjadi negara maju.
Sehubungan dengan itu telah terbit Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Konsep SDGs itu diperlukan
sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua
perubahan yang terjadi pasca tahun 2015, terutama yang
berkaitan dengan perubahan situasi dunia, antara lain mengenai
isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan,
perubahan iklim, pelindungan sosial, ketahanan pangan, dan
ketahanan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak pada
kaum miskin. Target SDGs yang sudah tercantum di dalam
Peraturan Presiden itu, selain menjadi tantangan juga menjadi
acuan dalam perumusan Jaknas SDA ini.
d. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya
Terkait Air
Ilmu pengetahuan dan teknologi Pengelolaan Sumber Daya Air
yang terus berkembang di negara lain dan persaingan yang
makin tinggr menuntut peningkatan kemampuan dalam
penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi
perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
Untuk itu, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan
penerapan teknologi, serta peningkatan sumber daya manusia
di Indonesia sangat diperlukan agar Indonesia lebih mampu dan
lebih mandiri dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan tidak
mudah diintervensi oleh negara lain, terutama pada beberapa
wilayah sungai yang berbatasan atau lintas batas dengan negara
lain.
Dalam . . .
SK No 180732A
-- 21 of 44 --
PRESIDEN
REPTJBLIT INDONESIA
- lt -
e.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional,
tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek
untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
air untuk berbagai jenis penggunaan; menciptakan rasa aman;
memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan;
serta mengatasi degradasi fungsi lingkungan; dan
mengantisipasi serta menanggulangi bencana alam.
Ketahanan Air
Tingkat Ketahanan Air Indonesia menurut The Asian Water
Development Outlook (AWDO) tahun 2016 baru mencapai
tingkat engoged, sementara menurut The Asian Water
Development Outlook (AWDO) tahun 2O2O, Indonesia telah
mencapai tingkat capable yang masih di bawah tingkat model.
Dimensi untuk perhitungan indeks Ketahanan Air yang
digunakan di Indonesia mengacu kepada 5 (lima) misi
Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu:
1) konservasi sumber daya air;
2l pendayagunaan sumber daya air;
3) pengendalian daya rusak air;
4l peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha; dan
5) peningkatan jaringan sistem informasi sumber daya air.
Indeks Ketahanan Air akan dikategorikan menjadi 5 (lima)
kategori yaitu:
1) Tingkat 1: bahaya;
2) Tingkat 2: rentan;
3) Tingkat 3: moderat;
4) Tingkat 4: handal; dan
5) Tingkat 5: tangguh.
Indonesia sudah menetapkan sasaran Ketahanan Air dalam
agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) yang meliputi:
1) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas kehidupan
sehari-hari;
2) air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif;
3) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem;
4) ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya
rusak air; dan
5) kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air.
Kendati demikian takaran pencapaian sasaran itu hanrs tetap
kompatibel dengan takaran Ketahanan Air sebagaimana yang
telah disepakati masyarakat internasional.
f. Dampak. . .
SK No 180733 A
-- 22 of 44 --
PFESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA
-L2-
D
f. Dampak Perubahan Iklim Global
Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang
memerlukan kebijalan menyeluruh dengan memperhatikan
aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Perubahan
iklim global memang sudah terasa dampaknya di Indonesia.
Sebagai negara kepulauan tropis yang sangat tergantung pada
sumber daya alam dan pertanian, Indonesia sangat rentan
terhadap perubahan iklim,
Kota besar di wilayah pesisir mengalami kenaikan permukaan
air laut yang signifikan karena pemanasan global, sehingga
wilayah ini lebih rentan terhadap ancaman bahaya banjir. Hasil
analisis BMKG menunjukkan bahwa Pulau Papua dan Pulau
Kalimantan cenderung mengalami penurunan curah hujan
tahunan. Sementara itu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan
sebagian wilayah Pulau Sulawesi cenderung mengalami
kenaikan curah hujan tahunan. Curah hujan semakin tinggi
dengan durasi semakin pendek sering terjadi, sehingga
berpotensi menimbulkan banjir. Selain itu pola musim hujan
dan musim kemarau pun ikut mengalami pergeseran yang
semakin tak menentu sehingga dapat berpotensi terhadap
kegagalan panen dan kurang optimalnya Pengelolaan Sumber
Daya Air.
Diperlukan data dan informasi yang lebih kredibel, pengerahan
sumber daya antarinstansi dalam jejaring kerja lebih solid, serta
peningkatan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi
dampak perubahan iklim global yang terjadi di Indonesia.
Modal Dasar
a. Luas Wilayah Negara dan Potensi Sumber Air
Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas beberapa pulau besar
dan pulau kecil yang jumlahnya L6.771 pulau dengan panjang garis
pantai 95. 181 km. Di seluruh pulau itu terdapat lebih dari 5.590
sungai utama atau sungai induk yang berperan penting dalam
pendistribusian air permukaan di sepanjang alirannya. Selain itu
terdapat 42.948 daerah aliran sungai, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan
ke laut atau danau secara alamiah. Selain itu terdapat pula 421 unit
cekungan air tanah dengan potensi total kandungan air di dalam
bumi sebesar lebih dari 300 miliar m3 yang sangat potensial sebagai
sumber cadangan air ketika terjadi kelangkaan sumber air
permukaan. Integrasi pengelolaan air permukaan dan air tanah akan
memberikan prospek yang lebih optimal dalam menunjang
perkembangan dan pertumbuhan wilayah.
Berdasarkan . . .
SK No 180734A
-- 23 of 44 --
rTtr*{ET{fI
BLIT INDONESIA
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga bulan
Februari 2022, kapasitas listrik yang berasal dari pembangkit hidro
baru mencapai 6,6 GW dari total potensi energi hidro yang
diperkirakan sebesar 95 GW, PLN akan mengembangkan pembangkit
listrik tenaga air (PLTA) dengan total kapasitas 1O,4 GW hingga tahun
2030. Menurut hasil penghitungan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TEK) menunjukkan ada lebih
dari 52 ribu lokasi yang berpotensi sebagai pembangkit hidro.
Adapun total potensi energi hidro dengan sistem run off riuer sebesar
94.627 MW. Hingga tahun 2O30, akan direncanakan pengembangan
PLTA sebesar 9,27 GW dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
(PLTM) dengan potensi energi sebesar 1,11 GW pada tahun 2030.
Pembangkit listrik berbasis hidro menjadi kontributor terbesar
dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga surya dan
pembangkit listrik tenaga bayu dalam RUPTL hijau. Itu berarti bahwa
Indonesia masih memiliki cadangan energi hidro sangat besar yang
belum dikembangkan. Pengembangan energi hidro akan dapat
memberikan kontribusi yang signifrkan dalam mengatasi krisis energi
di Indonesia khususnya pada wilayah pegunungan dan daerah
pedalaman dalam tahun mendatang.
1L1"rnfagaan Pengelola Sumber Daya Air
Tersedianya beberapa lembaga pemerintah yang terbentuk
di berbagai kementerian dan lembaga merupakan modal dasar yang
baik bagi pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air yang lebih
baik. Begitu pula dengan kelembagaan yang telah terbentuk
di Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta di tingkat
wilayah sungai, baik yang mempakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
kepanjangan tangan kementerian dan lembaga pusat maupun Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan kepanjangan tangan
Pemerintah Daerah provinsi.
Begitu pula dengan telah terbentuknya wadah koordinasi di tingkat
nasional, provinsi, dan tingkat wilayah sungai, serta tingkat daerah
aliran sungai. Kelembagaan yang telah tersedia tersebut sangatlah
diharapkan dapat saling berkoordinasi guna membangun sinergi
dalam pencapaian tqjuan Pengelolaan Sumber Daya Air yang
menyeluruh dan terpadu.
, Energi Baru,
b
SK No 180735 A
Dengan
-- 24 of 44 --
PRESIDEN
EEPUBLIX ;NDONESIA
-t4-
E
Dengan telah tersedianya berbagai kelembagaan itu, diperlukan
rumusan kebijakan yang berfungsi untuk mewujudkan
keharmonisan dalam penafsiran pelaksanaan tugas dan fungsi tiap
lembaga agar terjadi keterpaduan dalam peny'usunan program dan
rencana kegiatan masing-masing, sehingga tercapai efektivitas dan
efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
Untuk mewujudkan ketiga tduan sebagaimana dimaksud dalam huruf B,
Jaknas SDA terdiri atas enam kebijakan, yaitu sebagai berikut:
1. kebijakan umum;
2. kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus
menerus;
3. kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan sumber daya air
untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
4. keb{jakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan
pengelolaan risiko yang terkait air;
5. kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
6. kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan Sistem Informasi Sumber
Daya Air (SISDA).
E.1. Kebijakan Umum
Kebijakan umum meliputi 6 (enam) hal berikut:
1. Penyelesaian kesenjangan produk legislasi pasca penerbitan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O19 tentang Sumber Daya
Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. menyelesaikanperaturanpelaksanaandariUndang-Undang
Nomor 17 Tahun 2O19 dengan melibatkan para pihak yang
berkepentingan; dan
b. melaksanakan sosia-lisasi peraturan perundang-undangan
yang baru kepada para pihak yang berkepentingan.
Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber
Daya Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. menata ulang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
Pengelola Sumber Daya Air di tingkat wilayah sungai dan
lembaga pengelola air tanah yang terkait dengan
Pengelolaan Sumber Daya Air unhrk meningkatkan
efektivitas koordinasi dan keterpaduan program lintas
sektor, paling lambat I (satu) tahun setelah Jaknas SDA
ditetapkan;
b. melalukan . . .
2
SK No 180736A
-- 25 of 44 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
3
b. melakukan peninjauan lreuiewl terhadap mekanisme
penyusunan dan penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya
Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan
peninjauan (reuiewl terhadap Pola Pengelolaan Sumber
Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk
meningkatkan kualitas substansinya sehingga mampu
memberi arahan dalam penyusunan rencana tindak lanjut
bagi semua sektor yang terkait, dan menjadi masukan bagi
perencanaan tata ruang wilayah;
c. mendorong penyelesaian dan penetapan Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air;
d. mendorong pembentukan balai cekungan air tanah
terutama pada cekungan air tanah yang diprioritaskan;
e. meningkatkan efektivitas fungsi dan peran koordinasi
Dewan SDA Nasional dalam rangka mengoptimalkan sinergi
dan keselarasan proglam antatsektor, antarwilayah, dan
antarpemilik kepentingan ;
f. membentuk atau mengefektilkan fungsi dan meningkatkan
kinerja Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi dan Dewan
Sumber Daya Air tingkat kabupaten/kota;
g. membentuk dan meningkatkan efektivitas fungsi dan
kinerja serta mekanisme kerja TKPSDA WS; dan
h. mencukupi kebutuhan sumber daya untuk memperkuat
peran TKPSDA WS terhadap sinkronisasi program dan
anggaran lintas sektor, lintas provinsi, dan lintas
kabupaten/kota.
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya
Terkait Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. membangkitkan dan membangun etika serta budaya
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air
melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha;
b. meningkatJ<an kualitas dan kuantitas penelitian dan
pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air
serta menerapkan hasilnya secara efektif dengan
meningkatkan alokasi dana;
SK No 180737A
c. meningkatkan . . .
-- 26 of 44 --
PRESIDEN
PEPIJBLIK INDONESIA
c
d
e
meningkatkan jaringan kerja sErma penelitian dan
pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air
antarlembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah
(swasta), perguruan tinggi, serta lembaga penelitian tingkat
nasional dan internasional;
memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual
bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi
terkait bidang sumber daya air; dan
melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum
adat untuk mencegah kerusakan lingkungan di daerah
tangkapan air temtama mata air.
Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya
Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan
pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta
meningkatkan integrasi pembiayaan yang bersumber dari
pemerintah dan nonpemerintah;
b. meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
c. meningkatkan dan memprioritaskan hasil penerimaan dan
transparansi penggunaan biaya jasa Pengelolaan Sumber
Daya Air untuk memastikan agar penerimaan dari
pungutan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air
dialokasikan untuk membiayai (operasi dan pemeliharaan)
sumber air dan prasarana sumber daya air;
d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen
keuangan dalam pengelolaan prasarana penyediaan air
minum dan sanitasi serta perbaikan manajemen layanan;
dan
e. menata kembali berbagai jenis pungutan yang terkait
dengan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencegah
tumpang tindih pungu.tan.
Peningkatan Kinerja kmbaga Pengelola Sumber Daya Air
di Setiap Wilayah Sungai
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. memperjelas akuntabilitas pelaksanaan fungsi setiap
lembaga yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air
di wilayah sungai;
b. mencegah . . .
4
5
SK No 180738A
-- 27 of 44 --
PRESIDEN
REPTJBLIK INDONESIA
b mencegah terjadinya tumpang tindih dan menciptakan
keterpaduan dalam pelalsanaan fungsi antarlembaga yang
terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
di setiap wilayah sungai melalui pembagian peran yang
disepakati;
mengisi kesenjangan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
pengelola sumber daya air wilayah sungai pada lini
organisasi yang paling bawah;
melakukan rasionalisasi kelembagaan Pengelolaan Sumber
Daya Air di tingkat wilayah sungai untuk mencegah
ketidakjelasan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi
antarlembaga di setiap wilayah sungai, paling lambat satu
tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; dan
meningkatkan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana
tampungan air melalui kecukupan alokasi dana, serta
pembentukan kelembagaan pengelola tampungan air yang
dilengkapi dengan sumber daya manusia dan perangkat
pengelolaan yang profesional dan memadai.
Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. mewujudkan sistem pengawasan dalam penegakan norrna
dan ketentuan Pengelolaan Sumber Daya Air;
b. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
Pengelolaan Sumber Daya Air;
c. mengefektifkan dan meningkatlan kinerja Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam membantu pelaksanaan
tugas penegakan hukum;
d. melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan norna
dan ketentuan Pengelolaan Sumber Daya Air;
e. melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan
eksploitasi air tanah yang berlebihan, yang diimbangi
dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air
permukaan yang diprioritaskan pada kawasan ekonomi dan
daerah yang mengalami kerawanan penurunan muka air
tanah yang tinggi dan intrusi air laut;
f. mengintensifkan pengawasan, pengenddian pemanfaatan
air, dan pemanfaatan ruang pada sumber air di setiap
wilayah sungai; dan
g. meningkatkan . . .
c
d
e
6
SK No 180739A
-- 28 of 44 --
PRESIOEN
PEPUBLIK INDONESIA
ct meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar
nor(na pemanfaatan air dan sumber air pada jaringan
sumber air serta di dalam kawasan pelestarian alam,
kawasan suaka alam, dan kawasan konservasi perairan.
E.2. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara Terus-
Menerus
Kebdakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus-
menerus terdiri atas hal berikut:
1. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. meningkatkan kinerja semua instansi yang terkait dengan
pengelolaan dan rehabilitasi lahan di daerah tangkapan air
guna menjaga kelangsungan fungsi resapan air/imbuhan
air berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan
rencana pengelolaan daerah aliran sungai pada suatu
wilayah, antara lain dengan cara:
1) meningkatkan kinerja pengendalian budi daya
pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan
kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan
air;
2l alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh
kegiatan pembangunan permukiman, perkotaan, dan
industri, guna mencegah penurunan fungsi resapan
air;
3) menentukan zona imbuhan dan zona pengambilan air
tanah, sebagai salah satu dasar pen5rusunan atau
penyempurnaan rencana tata ruang wilayah;
4l menjaga fungsi imbuhan air tanah pada zona imbuhan
dan mengendalikan pengambilan air tanah pada zona
pengambilan;
5) membuat rencana induk jaringan sumur pantau air
tanah untuk setiap cekungan air tanah;
6) mendorong pembangunan jaringan sumur pantau
sesuai rencana induk terutama pada cekungan air
tanah yang diprioritaskan ;
7l menyebarluaskan kepada masyarakat informasi
mengenai zona imbuhan dan zona pengambilan air
tanah yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata
ruang wilayah;
8) memulihkan . . .
SK No 180740A
-- 29 of 44 --
PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
b
8) memulihkan dan meningkatkan kesehatan DAS
melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan antara
lain dengan meningkatkan dan memulihkan mata air
pada 19 DAS yang memiliki nota kesepahaman
lMemorandum of Understanding /MoUl lintas negara
pada tahun 2O19;
9) meningkatkan kerja sama pengelolaan daerah aliran
sungai dan cekungan air tanah lintas negara;
1O) menetapkan dan mempertahankan luas kawasan
hutan dan tutupan vegetasi minimal 3O% (tiga puluh
persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau,
dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang
masih memiliki luas lebih dari 30% (tiga puluh persen)
dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin
keseimbangan tata air dan lingkungan; dan
l1) melakukan evaluasi mengenai perkembangan proporsi
luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran
sungai dan/atau pulau, dengan tujuan untuk menjaga
keseimbangan tata air daerah aliran sungai dan/atau
pulau sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur
di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meningkatkan upaya pelindungan sumber air, pengaturan
daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada
sumber air, antara lain untuk meningkatkan ketersediaan
air baku, terutama untuk mewujudkan penyediaan air
minum aman dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran SDGs, dengan cara:
1) meningkatkan kinerja perlindungan dan pelestarian
seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan,
dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
pembangunan fisik pada sumber air serta eksploitasi
sumber air dan lahan, terutama yang berada
di kawasan hulu dan kawasan permukiman;
2l mengendalikan kegiatan penambangan pada badan air,
serta melarang dan memastikan kegiatan
penambangan pada kawasan lindung sumber air dan
hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3) menetapkan dan menata ulang pemanfaatan daerah
sempadan sumber air, terutama pada kawasan
perkotaan dan mengatur pemanfaatannya guna
mempertahankan fungsi dan keberadaan sumber air
serta prasarana sumber daya air;
4) meningkatkan...
SK No 180741A
-- 30 of 44 --
EirtrEIEtrN
c
X INDONESIA
4l meningkatkan kapasitas resapan air melalui
pengaturan pengembangan kawasan, berupa
penerapan persyaratan pembuatan kolam
penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi
resapan air; dan
5) melaksanakan pengamanan fisik dan pengamanan
administratif terhadap tampungan air yang ada baik
yang bersifat alami maupun buatan, serta melindungi
keberadaan cekungan air tanah khususnya pada
kawasan karst.
Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber
air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan
cara:
1) meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan
sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona
sumber air yang bersangkutan;
2) menetapkan peraturan perundang-undangan yang
mewajibkan semua pengembang kawasan untuk
menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan
sarana sanitasi agar tidak menambah beban
pencemaran di kawasan hilir paling lambat 2 (dua)
tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; dan
3) meningkatkan kinerja dalam pengaturan prasarana
dan sarana sanitasi.
Merestorasi ekosistem lahan rawa dengan menetapkan
Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), dan
menjaga/melindungi kawasan lindung kubah gambut serta
melakukan tindakan pencegahan kerusakan dan pemulihan
lahan gambut yang rusak.
Menjaga kelangsungan fungsi rawa atau gambut sebagai
daerah lepasan dan penyimpanan air.
d
e
2 Peningkatan Upaya Pengawetan Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih
di musim hujan oleh para pemilik kepentingan dengan cara:
1) meningkatkan pembangunan Prasarana tampungan air
berupa waduk, embung, sumur resapan, serta
menambah ruang terbuka hijau;
2l meningkatkan pembangunan berbagai jenis prasarana
pemanenan air hujan dan melaksanakan pemeliharaan
prasarana penampung air hujan;
3) melaksanakan . . .
SK No 180742A
-- 31 of 44 --
PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA
b
3) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan mengenai
pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha;
4l merehabilitasi atau merevitalisasi tampungan air
(danau, situ, waduk, dan embung) yang sudah ada;
dan
5) merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai
kawasan imbuhan air tanah.
Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian
penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan,
dengan cara:
1) mempercepat pembangunan sistem penyediaan air
permukaan untuk daerah yang memiliki kondisi air
tanah kritis;
2) menciptakan sistem insentif dan disinsentif
penggunaan air tanah untuk daerah-daerah yang telah
memiliki sistem penyediaan air permukaan melalui
pengaturan skema tarif progresif air tanah dan inovasi
pembiayaan untuk mempermudah masyarakat dalam
mengakses sistem penyediaan air permukaan;
3) memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi
hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan,
dan industri melalui pengembangan sistem insentif
fiskal dan nonfiskal;
4) menyiapkan instrumen pengawasan, pengaturan, dan
pencegahan yang bertujuan untuk membatasi
eksploitasi air tanah; dan
5) menetapkan peraturan mengenai kewajiban untuk
melakukan daur ulang air menjadi air baku bagi para
pengguna air tanah berskala besar.
Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dengan cara
memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana
sumber daya air (Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)
Strategi untuk mewqjudkan kebljakan ini adalah sebagai
berikut:
a. mengintensifkan penyebarluasan ketetapan mengenai kelas
air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik
pada danau, situ, waduk, dan embung;
b. meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber
air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai peruntukannya dengan melibatkan
peran masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas
air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan;
c. mengembangkan . . .
3
SK No 180743 A
-- 32 of 44 --
4
PRESIOEN
BLIK INDONESIA
c. mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah
lingkungan dalam perbaikan kualitas air;
d. meninjau kembali perizinan yang sudah ada dan
memperketat pemberian izin baru terhadap budi daya
perikanan keramba atau jaring apung di danau, waduk,
dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air
dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan
peruntukannya; dan
e. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya ikan yang
berupa ikan langka, endemik dan terancam punah,
termasuk biota air lainnya.
Peningkatan Upaya Pengendalian Pencemaran Air dengan cara
mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan
prasarana sumber daya air (Pasal 24 ayat l7l Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan
meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia
berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang
tidak diolah, meningkatkan daur ulang secara signifikan,
serta menggunakan kembali barang daur ulang yang Elman
secara global;
b. meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian
terhadap limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran
dari setiap kawasan permukiman, industri, dan lain-lain,
melalui pengembangan sistem pengawasan dan pelaporan
waktu senyatanya (real time) dan mudah dengan
keikutsertaan pemangku kepentingan yang lebih luas
dengan menerapkan prinsip pencemar membayar;
c. membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan
limbah cair komunal atau terpusat di kawasan
permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar
kawasan, dengan target yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah meliputi:
1) pembangunan infrastrukhrr pengelolaan air limbah
dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan
komunal; dan
2) peningkatan . . .
SK No l807rl4 A
-- 33 of 44 --
EITtrEIIrtrN
r INDONESIA
2l peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan
membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
meningkatkan kinerja pemantauan limbah sebelum masuk
ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air
pada sumber air; dan
memfasilitasi pemindahan dan penyediaan prasarana
sanitasi umum yang baru bogi masyarakat yang bertempat
tinggal di kawasan permukiman di dekat sumber air.
E.3. Kebijakan Peningkatan Kineda Pendayagunaan Sumber Daya Air
untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan
kesejahteraan masyarakat, terdiri atas beberapa hal berikut:
1. Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. menetapkan kesatuan hidrologis gambut khususnya untuk
mengetahui kawasan budi daya gambut dan kawasan
lindung gambut;
b. pengaturan melalui regulasi pemanfaatan kawasan lindung
gambut untuk kegiatan usaha yang ramah lingkungan;
c. menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan
acuan bagi penf-rsunan atau perubahan rencana tata
ruang wilayah dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
d. mempertegas batas alokasi ruang bag kawasan
dan kegiatan baik yang ada di dalam maupun
di luar kawasan industri dalam rencana tata ruang wilayah
dengan tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian
beririgasi sehingga tidak merusak tata guna air yang sudah
ada, tata ruang wilayah, dan Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air;
e. menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk
memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung
dan daya tampung sumber air yang bersangkutan; dan
f. melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan
nencana tindak Pengelolaan Sumber Daya Air dan
pengelolaan daerah aliran sungai dalam rangka
meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam
mengantisipasi dampak perubahan iklim.
d
e
SK No 180745 A
2. Peningkatan . . .
-- 34 of 44 --
2
PRESIDEN
PEPIJELIK INDONESIA
Peningkatan Upaya Penyediaan Air Baku
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. mencegah terjadinya defisit air secara nasional dengan cara
meningkatkan kapasitas penyediaan air baku sesuai
dengan rencana penyediaan air yang telah ditetapkan di
dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan
target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah meliputi:
1) peningkatan kapasitas penyediaan air baku nasional;
2l penyediaan air baku untuk pulau-pulau kecil;
3) peningkatan suplai irigasi;
4l pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi teknis;
5) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi rawa;
6) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air
tanah;
7l rehabilitasi jaringan irigasi teknis;
8) rehabilitasi jaringan irigasi rawa;
9) rehabilitasi jaringan irigasi air tanah; dan
1O) meningkatkan kapasitas tampungan air;
b. menekan terjadinya krisis air bersih bagi rumah tangga dan
angka kegagalan panen akibat kekurangan pasokan air
baku;
c. meningkatkan akses terhadap layanan air minum layak;
d. menyediakan akses air baku untuk mendukung pencapaian
sanitasi yang layak;
e. meningkatkan indeks ketercapaian standar layanan
minimal kebutuhan pokok air sehari-hari pada setiap
kabupaten/ kota; dan
f. melakukan evaluasi sistem penyediaan air minum untuk
meningkatkan sinergi antarpelaksana sistem penyediaan air
minum dan meningkatkan kapasitas pembiayaan, terutama
untuk Pemerintah Daerah.
Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. meningkatkan rasio produktivitas air terhadap hasil panen
sehingga mencapai kurang dari 2.15O m3 air per ton gabah
kering giling, melalui pengembangan teknologi efisiensi
penggunaan air irigasi;
3
b.menerapkan...
SK No 180746A
-- 35 of 44 --
b
PRESIDEN
NEPUBUT INDONECIA
menerapkan kebijakan industri hijau melalui produksi
bersih dengan pendekatan mengurangi, menggunakan
kembali, dan mendaur ulang (reduce-reuse-recycLe);
mengembangkan dan menerapkan teknologi air bekas
melalui pendekatan mengurangi, menggunakan kembali,
dan mendaur ulang (redue-reuse-recgcle) secara bertahap
di kawasan perkotaan, dengan target awal di 7 kawasan
perkotaan metropolitan; dan
mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk elisiensi
penggunaan air dan teknologi ramah lingkungan dalam
proses produksi garam dan perikanan budi daya.
c.
d
4 Peningkatan Upaya Pengembalgan Sumber Daya Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. menJrusun program pengembangan sumber daya air yang
didasarkan pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
b. melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air
minum dan prasarana sanitasi dalam rangka peningkatan
layanan penyediaan air minum dan sanitasi untuk
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan target
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional meliputi:
1) meningkatkan prasarana penyediaan air baku untuk
melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri;
2l meningkatkan jumlah desa atau kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM); dan
3) meningkatkan akses air bersih untuk sarana
pelayanan kesehatan;
c. menyusun rencana pengelolaan/perlindungan kesatuan
hidrologis gambut untuk tujuan produksi, konservasi,
perlindungan dan budi daya sesuai dengan karakteristik
gambut;
d, meningkatkan pengembangan sumber daya air dengan
membangun jaringan irigasi rawa untuk pertanian dan
perikanan. Dalam hal ini termasuk pengembangan irigasi
alternatif dalam skala kecil untuk pertanian, perkebunan,
dan kehutanan sesuai dengan kondisi daerahnya;
SK No 180747A
e. meningkatkan . . .
-- 36 of 44 --
PRESIDEN
REPUBLIK 'NDONESIA
26-
e. meningkatkan upaya pengembangan sumber daya air
dengan membangun jaringan irigasi rawa dimana
pemanfaatan rawa dilakukan melalui pendekatan ekosistem
dengan tetap memperhatikan fungsi tata air, menjaga
ketinggian muka air tanrah (ground water leuet:1, dan
pembangunan sekat kanal (canal blockingl;
f. memanfaatkan potensi sungai, danau, waduk, dan rawa
sebagai moda transportasi guna meningkatkan aksesibilitas
masyarakat pedalaman serta pertumbuhan ekonomi di
wilayah perbatasan dan pedalaman;
g. meningkatkan pendayagunaan potensi sumber air,
prasarana tampungan, dan jaringan irigasi dalam
penyediaan energi yang terjangkau dan ramah lingkungan
dengan berbasiskan pada perencanaan berskala wilayah
sungai, guna meningkatkan akses energi yang terjangkau
pada wilayah yang belum terjangkau layanan listrik, dengan
target total kapasitas pembangkit listrik tenaga air,
pembangkit listrik tenaga minihidro, dan pembangkit listrik
tenaga mikrohidro sebesar 21 GW pada tahun 2O25;
h. menyediakan insentif dan pendampingan bagi usaha
swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur
pembangkit listrik mikrohidro;
i. membangkitkan motivasi perseorangan atau kelompok
masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan
kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dan air
hujan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah;
j. menerapkan teknologi modilikasi cuaca untuk mendukung
peningkatan produksi dalam kegiatan pengelolaan air
pembangkit listrik tenaga air, irigasi pertanian,
pertambangan, untuk mengantisipasi dampak variasi
hidrometeorologi dan penerapannya sesuai mekanisme dan
ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari wadah koordinasi sumber daya air
wilayah sungai dan/ atau Dewan Sumber Daya Air tingkat
provinsi; dan
k. mengembangkan dan mengelola sa-luran serba guna yang
menghubungkan sungai besar untuk keperluan
pengendalian banjir, navigasi, dan penyediaan air baku.
SK No 180748A
5. Pengendalian . . .
-- 37 of 44 --
PRESIDEN
EEPUELIK INDONESIA
Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. mengatur pengusahaan sumber daya air berdasarkan
prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan
hidup, dan ekonomi, dengan tetap mengutamakan asas
kelestarian dan efisiensi berkeadilan yang mengutamakan
kesejahteraan rakyat;
b. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air yang
mengutamakan kepentingan masyarakat dan
memperhatikan nilai kearifan lokal;
c. menyederhanakan tata kelola perizinan pengusahaan
sumber daya air untuk meningkatkan keikutsertaan
perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat;
d. menyusun peraturan daerah untuk mengendalikan
penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga
kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar;
e. memperbaiki kinerja jaminan pengalokasian air bagi setiap
jenis penggunaan air sesuai dengan rencana alokasi yang
ditetapkan; dan
f. mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan
evaluasi terhadap kegiatan pengusahaan sumber daya air.
E.4. Kebijakan Peningkatan Kinerja Pengendalian Daya Rusak dan
Pengelolaan Risiko yang Terkait Air
Kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan
pengelolaan risiko terkait air, terdiri atas beberapa hal berikut:
1. Peningkatan Upaya Pencegahan
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang
terkait air sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana tata
ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada
setiap daerah aliran sungai dan wilayah sungai;
b. menetapkan peta batas jaringan drainase di setiap wilayah
perkotaan dengan jaringan sungai, guna mempertegas
batas wewenang dan tanggung jawab pengelolaannya;
5
SK No 180749A
c. mengintegrasikan . . .
-- 38 of 44 --
PRESIDEN
BLIK INBONESIA
-2a-
c. mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan
pengelolaan drainase kawasal produktif, drainase
perkotaan, drainase jalan, sungai, dan danau ke dalam satu
kesatuan sistem pengendalian banjir yang dituangkan
dalam satu rencana dan peta pengelolaan banjir;
d. mencegah dan melindungi lahan gambut dari subsiden
yang dapat menyebabkan kekeringan sehingga rawan
terhadap kebakaran gambut;
e. meningkatkan ketersediaan prasar€rna pengendali banjir
dan prasarana pengendali aliran permukaan pada kawasan
perkotaan, jalur transportasi vital, dan pada kawasan
produktif;
f. meningkatkan ketahanan dan kemampuan adaptasi pada
masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan
kekeringan;
g. memprakarsai pembentukan pola kerja sama yang efektif
antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam
pengendalian daya rusak air;
h. meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh
para pemilik kepentingan;
i. menetapkan batas dataran banjir dan penetapan zona
peruntukan lahan sesuai risiko banjir disertai pengawasan
peruntukan lahan di dataran banjir; dan
j. meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kemampuan
masyarakat dengan cara:
l) menetapkan dan mensosialisasikan sempadan sungai
serta penetapan stafus quo barlgulnan yang berada
di sempadan sungai;
2l mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari
hunian dan bangunan liar serta mengatur
pemanfaatan bantaran sungai, danau, dan
penyeberangan;
3) menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai
dengan rencana yang ditetapkan;
4l meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai
kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana
yang terkait air;
5) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya
rusak air; dan
6l tidak membuang sampah ke sungai dan saluran
drainase.
2.Peningkatan...
SK No 180750A
-- 39 of 44 --
2
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
Peningkatan Upaya Penanggulangan
Strategi untuk rnewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. menetapkan mekanisme respons cepat penanggulangan
kerusakan dan/ atau bencana akibat daya rusak air;
b. melaksanakan sosialisasi mekanisme respons cepat
penanggulangan kerusakan dan/ atau bencana akibat daya
rusak air;
c. meningkatkan ketersediaan sistem prakiraan dan
peringatan dini untuk mengurangi risiko kerugian pada
setiap kawasan rawan bencana terkait air;
d. meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan
kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana
akibat daya rusak air;
e. memperkuat kapasitas ketahanan dan kemampuan
adaptasi masyarakat terhadap bahaya terkait iklim dan
bencana alam guna menurunkan Indeks Risiko Bencana;
dan
f. menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan
kondisi kedaruratan untuk penanggulangan daya rusak air
yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) danlat-a,u Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Peningkatan Upaya Pemulihan
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana
sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup
dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN atau
APBD, dan/atau sumber lain yang sah;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat
bencana daya rusak air;
c. memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana
terkait air oleh para pemilik kepentingan; dan
d. mengurangi kerentanan korban akibat banjir dan
kekeringan terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan
lingkungan.
3
SK No 180751 A
E.5. Kebdakan
-- 40 of 44 --
PRESIDEN
NEPUBLIK 'NDONESIA
E.5. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air
Kebijakan peningkatan peran masyurrakat dan dunia usaha dalam
pengelolaan sumber daya air terdiri atas beberapa hal berikut:
1. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
Strategi untuk mewqiudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat
dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi
sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya
air;
b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha
dalam penyusunan kebijalan Pengelolaan Sumber Daya
Air;
c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha
dalam penyusunan pola dan Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air; dan
d. meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta
pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan
dalam perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air oleh para
pemilik kepentingan.
Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan itu adalah sebagai
berikut:
a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan
masukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
b, memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha
untuk berperan dalam pelaksanaan yang mencakup
pelaksanaan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan;
kontribusi penerima malfaat jasa yang
2
c.
bersifat komersial guna memperkuat kemampuan
pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
d. meningkatkan motivasi dan prakarsa masyarakat dan
dunia usaha untuk berperan dalam konservasi sumber
daya air dan pengendalian daya rusak air dan memberikan
apresiasi kepada yang telah berprestasi;
e. menyiapkan instrumen kebijakan danl atau peraturan yang
kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan
dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di setiap
daerah;
f. meningkatkan . . .
SK No 180752A
-- 41 of 44 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
f. meningkatkan keterpaduan pemberdayaan serta peran
masyarakat dan dunia usaha; dan
g. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan
dan pelatihan, serta pendampingan.
Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia
usaha untuk berperan dalam pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Air dalam bentuk dan cara penyampaian
laporan dan pengaduan;
b. menetapkan prosedur penyampaian laporan dan
pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam
pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air;
c. menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan
oleh masyarakat dan dunia usaha; dan
d. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan
dan pelatihan, serta pendampingan mengenai pengawasatr
Pengelolaan Sumber Daya Air oleh para pemilik
kepentingan.
E.6. Kebijakan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Sumber
Daya Air (SISDA)
Kebijakan Peningkatan Kinerja Pengelolaan SISDA, terdiri atas:
1. Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola
SISDA
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut.
a. mengevaluasi penyelenggaraan untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang
dilaksanakan oleh instansi terkait guna mencegah
terjadinya tumpang tindih, kontradiksi dan
ketidakkonsistenan data dan informasi sumber daya air
untuk mendapatkan data yang akurat dan sahih;
3
SK No 180753 A
b. mengusahakan . . .
-- 42 of 44 --
2
PRESIDEN
K INDONESIA
b. mengusahakan keberlanjutan dan kecukupan pendanaan
untuk kebutuhan pengembangan dan pengelolaan SISDA
terutama mengenai Sistem Informasi Hidrologi,
Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) dengan tetap
memperhatikan efektivitas dan efisiensi;
c. memperjelas kedudukan serta memperjelas pelaksanaan
wewenang dan tanggung jawab pengelolaan data dan
informasi sumber daya air terpadu di tingkat nasional,
provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai;
d. menjamin kesiapan dan keandalan sumber daya manusia
dalam setiap lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik
kepentingan; dan
e. memberdayakan dan meningkatkan peran serta
kelompok/ komunitas masyarakat dan dunia usaha dalam
pengelolaan data dan informasi sumber daya air.
Pengembangan Jejaring SISDA
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. mengaktilkan kembali jejaring SISDA antara instansi dan
lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan
antarwilayah yang sudah terbangun; dan
b. membangun jejaring kerja sama dengan
kelompok/komunitas masyarakat dan dunia usaha, serta
lembaga internasional dalam meningkatkan kemampuan
deteksi dan prakiraan dini mengenai informasi yang terkait
sumber daya air.
Pengembangan Teknologi Informasi
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai
berikut:
a. membangun platform data shartrq (berbagi data)
antarwalFor compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
tentang SUMBER DAYA ALAM - KEBIJAKAN PEMERINTAH - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 37/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation aligns with the Sustainable Development Goals, particularly in ensuring equitable access to water resources.
Pasal 3 outlines the importance of involving the community and private sector in water resource management to enhance effectiveness.
Pasal 2(4) states that Jaknas SDA can be reviewed every five years or sooner if strategic national policy changes occur.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.