This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Peraturan Presiden No. 33 of 2022, amends Peraturan Presiden No. 99 of 2020 regarding the procurement of vaccines and the implementation of vaccination efforts to combat the COVID-19 pandemic. It aims to streamline the process and clarify the roles of various entities involved in vaccination efforts.
This regulation primarily affects government bodies and legal entities or businesses involved in the procurement and administration of COVID-19 vaccines. It is relevant to sectors engaged in health services, pharmaceutical supply, and public health management.
- Pasal 1A outlines that the implementation of COVID-19 vaccination is to be conducted by the Government. - The Government may involve legal entities and/or businesses in the vaccination process (Pasal 1A ayat (2)). - Further regulations regarding the involvement of these entities will be established by the Minister of Health (Pasal 1A ayat (3)).
- Vaksinasi (Vaccination): The process of administering vaccines to individuals to provide immunity against diseases, specifically COVID-19 in this context. - Badan hukum (Legal entity): An organization that has legal rights and responsibilities, such as a corporation or non-profit organization. - Badan usaha (Business entity): An organization engaged in commercial, industrial, or professional activities.
This regulation came into effect on February 21, 2022, the date of its promulgation. It amends previous regulations, specifically Peraturan Presiden No. 99 of 2020 and its amendments.
This regulation interacts with previous regulations, including Peraturan Presiden No. 50 of 2021, which also pertains to the procurement and implementation of COVID-19 vaccinations. It emphasizes the need for coordination between various governmental and private entities in the vaccination process.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
According to Pasal 1A ayat (1), the implementation of COVID-19 vaccination is the responsibility of the Government.
Pasal 1A ayat (2) states that the Government may involve legal entities and/or businesses in the vaccination process.
Further provisions regarding the involvement of legal entities and businesses will be regulated by the Minister of Health as per Pasal 1A ayat (3).
This regulation is effective as of February 21, 2022, as stated in Pasal II.
This regulation amends Peraturan Presiden No. 99 of 2020 and its previous amendments, specifically Peraturan Presiden No. 50 of 2021.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PEI,AKSANAAN VAKSINASI DAI,AM
RANGKA PENANGGUI,ANGAN PANDEMI COROJYA WRT]S DISEASE 2019
(covrD-1e)
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa ketentuan terkait Vahsinasi
t9) dalam Corona Virus Disease 2019
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggu}angan Pandemi Corona Virus
Dbease 2O79 (COVID- 19) sebagaimana telah beberapa.
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pnesiden Nomor
5O Tahun 2021 tentang Perubahan lGdua Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelalsanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-I9) perlu disesuaikan dengan
kebutuhan pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-l9) oleh Pemerintah yang dapat
melibatkan badan hukum dan/ atau badan usaha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O ten
Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi
Pandemi Corona Virus Disease 2019
tang Pengadaan
Dalam Rangka
SK No 136981 A
(covrD-19);
Mengingat:
-- 1 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Mengingat I
2
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-I9) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O20 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Cotona Virus
Disease 2019 {COVID-19) (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2271 sebagatmana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 5O Tahun 2O2l tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O
tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Diseo,se 2019 ICOVID-19) (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN
VAKSINASI DAI.AM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMT CORONA vrRUS DTSEASE 2019 (COVID-191.
Pasal I
Di antara Pasal I dan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi CoronaVirus Dbease 2019 (COVID-l9) (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2271 yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:
a, Nomor . . .
3
SK No 136982A
-- 2 of 4 --
REPUBLIK
SIDEN
INDONESIA
a. Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Dtsease
2 0 1 9 (COVID- 1 9) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 66);
b, Nomor 5O Tahun 2O2L tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentarg
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID- 19) (t.cmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 129),
disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1A
(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-l9 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan oleh
Pemerintah.
(21 Dalam penyelenggaraan Vaksinasi COVID-l9
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah
dapat melibatkan badan hukum dan/atau badan
usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan badan
hukum dan/ atau badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri Kesehatan.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggd
diundangkan.
SK No 136983 A
Agar
-- 3 of 4 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengu.ndangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam lrmbaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2l Febntan 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
ttd.
SK No 136984A
Djaman
-- 4 of 4 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
tentang KESEHATAN - PENGADAAN BARANG / JASA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - COVID-19 / CORONA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 33/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.