Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the Functional Allowance for Broadcast Technician Assistants (Tunjangan Asisten Teknisi Siaran) to enhance the quality, performance, and productivity of Civil Servants (Pegawai Negeri Sipil) assigned to this functional position. The allowance is designed to align with their workload and responsibilities.
The regulation specifically affects Civil Servants who are appointed and fully assigned to the position of Broadcast Technician Assistant. This includes various levels of technician assistants, such as Penyelia (Supervisor), Mahir (Skilled), Terampil (Proficient), and Pemula (Beginner).
- Pasal 1 defines the Functional Allowance for Broadcast Technician Assistants as a monthly allowance for Civil Servants in this role. - Pasal 2 mandates that these Civil Servants receive the allowance monthly. - Pasal 3 specifies the amounts of the allowance based on the level of the position, which are detailed in the attached schedule. - Pasal 4 states that the funding for this allowance for Civil Servants in central agencies comes from the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). - Pasal 5 outlines that the allowance will cease if the Civil Servant is appointed to a structural position, another functional position, or for other reasons as per applicable regulations. - Pasal 6 indicates that the procedures for payment and cessation of the allowance will follow existing regulations. - Pasal 7 establishes that this regulation comes into effect upon its promulgation.
- Tunjangan Asisten Teknisi Siaran (Functional Allowance for Broadcast Technician Assistants): A financial benefit provided to Civil Servants in the Broadcast Technician Assistant role. - Pegawai Negeri Sipil (Civil Servant): An employee of the government who is appointed to a position in the public sector.
This regulation is effective from the date of its promulgation, which is February 16, 2022. It does not explicitly state what previous regulations it replaces or amends.
The regulation references several laws and government regulations, including the 1945 Constitution (Pasal 4 ayat (1)), Law No. 5 of 2014 on Civil Service Apparatus, and Government Regulation No. 7 of 1977 on Civil Servant Salaries, among others. These references indicate that the allowance is part of a broader framework of civil service compensation and management.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines the Functional Allowance for Broadcast Technician Assistants as a monthly allowance for Civil Servants in this role.
Pasal 2 mandates that Civil Servants in the Broadcast Technician Assistant role receive the allowance every month.
Pasal 3 specifies the amounts of the allowance based on the level of the position, detailed in the attached schedule.
Pasal 4 states that the funding for this allowance for Civil Servants in central agencies comes from the State Budget.
Pasal 5 outlines that the allowance will cease if the Civil Servant is appointed to a structural position or another functional position.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
Menimbang : a. bahwa untuk PRESIDEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3OTAHUN 2022 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, mutu, prestasi, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang T\rnjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentarrg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 4, Peraturan . . . Mengingat SK No 134637A -- 1 of 5 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 terrtang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebasaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan F\rngsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, yang selanjutnya disebut Tunjangan Asisten Teknisi Siaran adalah tunjangan yang diberikan kepad-a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2... SK No 134638 A -- 2 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran diberikan T\rnjangan Asisten Teknisi Siaran setiap bulan. Pasal 3 Besaran T\rnjangan Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak Presiden ini. dari Peraturan Pasal 4 Pemberian T\rnjangan Asisten Teknisi Siaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5 Pemberian T\rnjangan Asisten Teknisi Siaran dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Asisten Teknisi Siaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . SK No 133525 A -- 3 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO di Jakarta pada tanggal 16 Februai 2022 HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 45 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Penrndang-undangan trasi Hukum, ttd ttd SK No 133568A Djaman -- 4 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA I,AMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG TUNJANGAN JABATAN ASISTEN TEKNISI SI.ARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN NO 1 2 JABATAN FUNGSIONAL TUNJANGAN Asisten ?eknisi Siaran Penyelia Rp85O.OOO,OO Asisten Teknisi Siaran Mahir Asisten Teknisi Siaran Terampil Rp54O.OOO,OO 3 4 Rp35O.OO0,OO Asisten Teknisi Siaran Pemula Rp23O.OO0,OO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESTA undangan Hukum, SK No 133576A Djaman -- 5 of 5 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 30/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 6 indicates that the procedures for payment and cessation of the allowance will follow existing regulations.
Pasal 7 establishes that this regulation comes into effect upon its promulgation.