Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025, amends the previous regulations governing the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), or the Financial Supervisory Agency, to enhance its institutional capacity and effectiveness in internal oversight and control systems. The changes reflect the need to adapt to evolving governmental policies and organizational dynamics.
The regulation primarily affects the BPKP and its internal structure, including its leadership and various deputy positions. It also impacts government agencies involved in economic, infrastructure, political, legal, human development, cultural, and community empowerment sectors, as they fall under the oversight of BPKP.
- Pasal 4 outlines the structure of BPKP, which includes a Head, Deputy Head, and various deputies responsible for different sectors such as economy, infrastructure, and community empowerment. - Pasal 5A establishes the role of the Deputy Head, who assists the Head in leading BPKP. - Pasal 10 and Pasal 11 detail the responsibilities of the Deputy for Economic, Infrastructure, and Regional Development Oversight, including internal oversight of financial accountability and national development programs. - Pasal 12 specifies the functions of this Deputy, including policy formulation and technical guidance for internal oversight. - Pasal 14 and Pasal 15 describe the roles of the Deputy for Political, Security, Legal, Human Development, and Cultural Oversight, emphasizing similar responsibilities in their respective sectors. - Pasal 17 introduces the Deputy for Community Empowerment and Food Oversight, outlining their duties in internal financial accountability and program oversight. - Pasal 44 and Pasal 44A address the appointment and tenure of the Head and Deputy Head of BPKP, establishing a five-year term with the possibility of reappointment.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): The Financial Supervisory Agency responsible for internal oversight of government financial accountability and development programs. - Deputi: Deputy positions within BPKP responsible for various oversight functions.
This regulation is effective from January 20, 2025, and serves as the second amendment to Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, which governs BPKP.
This regulation amends and updates the previous regulations, specifically Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 and its first amendment, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, ensuring that BPKP's functions align with current governmental policies and organizational needs.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 4 defines the organizational structure of BPKP, which includes a Head, Deputy Head, and various deputies responsible for different sectors such as economy, infrastructure, and community empowerment.
Pasal 5A establishes the Deputy Head's role, who assists the Head in leading BPKP and is responsible for various oversight functions.
Pasal 10 and Pasal 11 detail the responsibilities of the Deputy for Economic, Infrastructure, and Regional Development Oversight, including internal oversight of financial accountability and national development programs.
Pasal 14 and Pasal 15 describe the roles of the Deputy for Political, Security, Legal, Human Development, and Cultural Oversight, emphasizing their responsibilities in internal oversight.
Pasal 17 introduces the Deputy for Community Empowerment and Food Oversight, outlining their duties in internal financial accountability and program oversight.
Full text extracted from the official PDF (19K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRESTDEN REPUEUK INDONES]A PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR I92 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar lebih efektif dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern; b. bahwa sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kernbali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perattrran Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tatrun 2Ol4 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor L92 Tahun 2Ol4 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan peraturarr Presiden Nomor 2O Tahun 2023 tentang Perubatran atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2Ol4 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2g Nomor 35); MEMUTUSI(AN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR I92 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Mengingat Menetapkan SK No 242978 A PasalI... -- 1 of 13 -- REFUBUK INDONESIA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2Ol4 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4OO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2Ol4 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 BPKP terdiri dari: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Sekretariat Utama; d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan; e. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; f. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan; g. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; h. Deputi Bidang Akuntan Negara; dan i. Deputi Bidang Investigasi. 2. Di antara Bagian Kedua dan Bagran Ketiga disisipkan I (satu) bagian, yalni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kedua A Wakil Kepala 3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2)wakil. . . SK No242992A -- 2 of 13 -- FRESTDEN REPUBUK INOONESIA (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPKP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Kepala. 4. Judul Bagian Keempat Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan 5. Ketentuan Pasal lO diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dipimpin oleh Deputi. 6. Ketentuan Pasal 1l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negzrra dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan. SK No222642A 7. Ketentuan . . . -- 3 of 13 -- PRESIDEN REPIIELIK INDONESIA 7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; c. pengawasErn intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; d. pengawasan intern terhadap perenc€rnazrn dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; e. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; f. pengawasan terhadap pembiayaan, pinjaman, dan hibah luar negeri; g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; h.pembinaan... SK No222643A -- 4 of 13 -- REPUBLTK INDONESIA h. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan instansi pemerintah pusat; k. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; 1. pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; dan m. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan. 8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat. 9.Judul ... SK No 2226,14 A -- 5 of 13 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9. Judul Bagian Kelima Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan 10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (l) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (21 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi. 11. Ketentuan Pasal 15 berikut: diubah sehingga berbunyi sebagai Pasal 15 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan. SK No222645A 12. Ketentuan . . . -- 6 of 13 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; b. penJrusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; c. pengawasan intem terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/ atau subsidi bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; d. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; e. pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; g.pembinaan... SK No2226464 -- 7 of 13 -- PRESIDEN REPUEUK INDONESIA C. pembinaan kapabilitas pengawaszrn intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasEm Pemerintah di bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; i. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; j. pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; dan k. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan. 13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat. (21 Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat. 14. Di antara . . . SK No222647 A -- 8 of 13 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima A Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan 15. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal l7B, Pasal l7C, dan Pasal l7D sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17A (l) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Masyarakat dan Pangan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (21 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Masyarakat dan Pangan dipimpin oleh Deputi. Pasal 17B Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasa.n intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan. Pasal 17C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian . . . SK No222648A -- 9 of 13 -- PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA b a. pengkajian, perumusan, dan penyu sunan keb[jakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; pen5rusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/ atau subsidi bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; penrmusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan Sistem Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; g. pembiiraan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; c d e f. i. pemberian . . . SK No222649A -- 10 of 13 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA i. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; j. pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; dan k. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negerra dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan. Pasal 17D (1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat. (21 Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat. 16. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (21 Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. (3) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat wakil menteri. 17. Di antara . . . SK No222650A -- 11 of 13 -- PRESIDEN F,EPUBLIK INDONESIA 17. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44A (l) Masa tugas Kepala berlaku untuk I (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) periode berikutnya. (21 Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat l2l berlaku mutatis mutandis bagi Wakil Kepala. 18. Ketentuan ayat (l) Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Dihapus. l2l Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a. (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (41 Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Pasal II Peraturan Presiden diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal SK No222651A Agar -- 12 of 13 -- Agar setiap penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan d,alam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Jxruari2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januai2O2S MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 5 . Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ti Bidang Perundang-undangan Hukum, * SK No 22993 A Silvanna Djaman -- 13 of 13 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
tentang PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGAWASAN / AUDIT INTERNAL
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 2/2025. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 44 and Pasal 44A address the appointment and tenure of the Head and Deputy Head of BPKP, establishing a five-year term with the possibility of reappointment.