Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Peraturan Presiden No. 16 of 2023, amends Peraturan Presiden No. 26 of 2020 regarding the Secretariat General of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (DPR). The changes aim to enhance the functions of the Expertise Agency within the Secretariat General to better support the DPR's duties and responsibilities.
This regulation primarily affects the organizational structure and functions of the DPR's Secretariat General, specifically the Expertise Agency. It may also impact employees and stakeholders involved in legislative processes and support functions within the DPR.
The amended Pasal 18 outlines the functions of the Expertise Agency, which include: - Preparing plans, programs, and budgets (Pasal 18 huruf a). - Coordinating and supervising the implementation of tasks within the organizational units of the Expertise Agency (Pasal 18 huruf b). - Providing technical coordination and support for the DPR's expert staff (Pasal 18 huruf c). - Preparing policy formulations and legislative support for the DPR (Pasal 18 huruf d). - Supporting budget analysis for the DPR (Pasal 18 huruf f). - Supporting financial accountability analysis for the DPR (Pasal 18 huruf g). - Managing administrative functions and reporting to the DPR leadership (Pasal 18 huruf j and k). - Note that the previous function regarding parliamentary analysis (Pasal 18 huruf h) has been removed.
The term 'Badan Keahlian' refers to the Expertise Agency within the DPR, which plays a crucial role in legislative support and analysis.
This regulation came into effect on February 20, 2023, and it amends the previous regulation, Peraturan Presiden No. 26 of 2020.
The regulation is based on the constitutional framework outlined in Pasal 4 ayat (1) of the 1945 Constitution and is influenced by Law No. 17 of 2014 regarding the People's Consultative Assembly and the DPR. It does not explicitly mention interactions with other regulations beyond these references.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
The Expertise Agency is responsible for preparing plans, programs, and budgets (Pasal 18 huruf a), coordinating tasks within its units (Pasal 18 huruf b), and providing technical support for expert staff (Pasal 18 huruf c).
The agency must prepare policy formulations and legislative support for the DPR (Pasal 18 huruf d) and assist in budget analysis (Pasal 18 huruf f).
It is tasked with supporting financial accountability analysis for the DPR (Pasal 18 huruf g).
The agency is responsible for managing administrative functions and reporting to DPR leadership (Pasal 18 huruf j and k).
The previous function regarding parliamentary analysis has been removed (Pasal 18 huruf h).
Full text extracted from the official PDF (4K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRES IDEN REPUBLIK TNDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan perwakilan Ralryat Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan fungsi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL4 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Per-wakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majetis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralgrat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63961; Mengingat tt 3.Peraturan... SK No 155674A -- 1 of 4 -- Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 39); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Ketentuan huruf f, huruf g, dan hurrrf i Pasal 18 diubah dan ketentuan Pasal 18 huruf h dihapus dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 39) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 , Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi: a. pen]rusunan rencana, program, lingkungan Badan Keahlian; dan anggaran di b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian; c koordinasi dan pembinaan teknis tenaga kelengkapan Dewan Perwakilan Ralryat Indonesia; ahli alat Republik SK No 155492 A d.penyiapan... -- 2 of 4 -- e PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia; penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Ralryat Republik lndonesia; f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia; h. dihapus; penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal. Pasal II Peraturan Presiden ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal 1. SK No 155493 A Agar -- 3 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundang€rn penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2O Februari 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari2O23 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd. SK No 155675 A Djaman -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tentang STRUKTUR ORGANISASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 16/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.