Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Peraturan Presiden No. 145 Tahun 2015, amends the structure, duties, functions, and authority of non-ministerial government agencies in Indonesia. It aims to enhance administrative order and allow professionals outside the civil service to hold leadership positions in certain agencies.
The regulation primarily affects non-ministerial government agencies (Lembaga Pemerintah Non Kementerian, LPNK) in Indonesia. This includes agencies such as the National Standardization Agency (Badan Standardisasi Nasional), the National Population and Family Planning Board (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana), and the National Cyber and Crypto Agency (Lembaga Sandi Negara). It allows for the appointment of non-civil servants to leadership roles within these agencies.
- Article 115 has been amended to allow the head of certain LPNKs to be a non-civil servant (Pasal 115). This change is significant as it opens up leadership roles to a broader range of professionals, thereby enhancing the expertise within these agencies. - The regulation emphasizes the need for proper administrative governance and the establishment of clear organizational structures within non-ministerial agencies (Pasal 4).
- Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK): Non-ministerial government agencies that operate independently from the ministries. - Pegawai Negeri Sipil (Civil Servant): A government employee who is part of the civil service.
The regulation came into effect on December 28, 2015, and it amends the previous Presidential Decision No. 103 of 2001. It also replaces earlier amendments made by Presidential Regulation No. 3 of 2013.
This regulation interacts with various previous presidential decisions and regulations, including Presidential Regulation No. 11 of 2005 and Presidential Regulation No. 64 of 2005, which also pertain to the governance and structure of non-ministerial agencies. It is crucial for foreign investors to be aware of these interactions as they may impact the operational framework of non-ministerial agencies in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 115 allows the head of certain non-ministerial agencies to be appointed from outside the civil service, thereby broadening the pool of candidates for leadership roles.
The regulation emphasizes the importance of maintaining proper administrative governance within non-ministerial agencies as outlined in Pasal 4.
This regulation is effective from December 28, 2015, and replaces the previous Presidential Decision No. 103 of 2001.
This regulation amends earlier presidential regulations, including Presidential Regulation No. 3 of 2013, which previously governed the structure and function of non-ministerial agencies.
The regulation specifically outlines the types of non-ministerial agencies affected, including the National Standardization Agency and the National Population and Family Planning Board.
Full text extracted from the official PDF (3K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
4. Kepu tusan .... Nomor 5494); Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Menimbang: bahwa untuk membuka peluang bagi tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil untuk dapat menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu dan dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 200 l ten tang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA -- 1 of 4 -- f. Peraturan .... e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005; d. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004; c. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003; b. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002; a. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002; telah beberapa kali diubah dengan: dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang Kedudukan, Togas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Pasall Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. MEMUTUSKAN: telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kernenterian yang Kedudukan, Togas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -- 2 of 4 -- Agar .... diundangkan. Peraturan Presiden ini mulai bcrlaku pada tanggal Pasal II dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri Sipil. Nasional, d. Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana c. Lembaga Sandi Negara; dan b. Sadan Pengawas Tenaga Nuklir; a. Sadan Standardisasi Nasional; (2) Khusus Kepala pada: (1) Kepala LPNK adalah jabatan negeri. Pasal 115 Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: diubah sebagai berikut: Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10), g. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; clan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 3 of 4 -- Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 322 YASONNA H. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 18 Desember 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 4 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
tentang PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 145/2015. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.