Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Peraturan Presiden No. 124 of 2022, amends the previous regulation, Peraturan Presiden No. 24 of 2007, regarding allowances for judicial officers (Tunjangan Panitera). The changes are prompted by a Supreme Court decision and aim to clarify and update the provisions concerning the allowances provided to civil servants serving as court clerks in Indonesia.
This regulation primarily affects civil servants who are appointed and assigned to the position of court clerks (Panitera) in both the First Instance Courts and the Appellate Courts. It specifically addresses the financial allowances they receive for their roles.
- Pasal 1 defines Tunjangan Panitera as the allowance given to civil servants appointed to the role of court clerks in accordance with applicable laws. - The regulation removes certain provisions from the previous regulation regarding specific financial figures for allowances, which are now detailed in the annex of this regulation. - The updated allowances for various judicial officer positions are specified in the annex, which is an integral part of this regulation.
- Tunjangan Panitera (Judicial Officer Allowance): The financial compensation provided to civil servants in the role of court clerks.
This regulation is effective from October 21, 2022, and it amends the previous Peraturan Presiden No. 24 of 2007 regarding allowances for judicial officers.
The regulation references the need for alignment with the existing laws and regulations governing civil servant salaries and allowances, particularly citing Peraturan Pemerintah No. 7 of 1977 and its amendments, as well as the foundational legal framework established by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 clarifies that Tunjangan Panitera refers to the allowance provided to civil servants appointed as court clerks in accordance with the law.
The regulation removes specific figures from the previous regulation regarding allowances, as stated in Pasal II, which are now included in the annex.
The annex outlines the updated financial allowances for various judicial officer positions, replacing the previous structure set out in Peraturan Presiden No. 24 of 2007.
This regulation is effective from October 21, 2022, as stated in the final provisions.
Full text extracted from the official PDF (4K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN
PRES]DEN
REPUBL]K INOONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I24TAHUN2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2OO7
TENTANG TUNJANGAN PANITERA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung
Nomor 25 PIHUM/2017 tanggal 18 Desember 2018,
perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Panitera;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 20O7 tentang'I\rnjangan Panitera;
Mengingat 1. Pasal 4 ayat (t) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentan:g
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun L977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 43);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Ttrnjangan Panitera;
SK No 155529A
MEMUTUSKAN:...
-- 1 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES
-2
Menetapkan
Peraturan Presiden ini
diundangkan.
mulai berlaku pada tanggal
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN
TENTANG TUNJANGAN PANITERA.
ATAS
2007
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2O07 tentang T\rnjangan Panitera, diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Panitera adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Panitera pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat
Banding sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Ketentuan angka I kolom 3, angka 3 kolom 3, dan angka
4 kolom 3 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2OO7 tentang T\rnjangan Panitera dihapus
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
Pasal II
SK No 155530A
Agar
-- 2 of 5 --
PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2L Oktober 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2l Oktober 2022
MEI{TERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 205
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan
strasi Hukum,
ttd
SK No 155354A
s vanna Djaman
Eur
,*
tK
-- 3 of 5 --
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
TUNJANGAN PANITERA
I,AMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 2OO7
TEIYTANG
PERUBA}IAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24
TAHUN 2OO7 TENTANG TUNJANGAN PANITERA
PERADILAN
No. JABATAN MAHKAMAH
AGUNG
TINGKAT
BANDINGTIPE A
TINGKAT
BANDING
TINGKAT PERTAMA
KELAS 1Al
KHUSUS
KELAS IAl KELAS IBl KELAS II
KELAS I TUN KELAS II TUN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I PANITERA .250.00O oo 2.O25.OOO oo 2.O25.OOO oo 1.260.OOO oo .ooo oo 40.ooo oo
2 WAKIL
PANITERA Rp49O.OOO,OO Rp1.260.OOO,OO Rp1.26O.OOO,OO Rp98O.OOO,OO Rp98O.OOO,OO Rp540.OO0,OO
PANITERA. . .
SK No 083755 C
-- 4 of 5 --
PRESIDEN
PUBLIK INDONESIA
No. JAE}ATAN MAHKAMAH
AGUNG
1 2 3
3 PANITERA
MUDA Dihapus
4 PANITERA
PENGGANTI Dihapus
TINGKAT
BANDING TIPE A
TINGKAT
BANDING
TINGKAT PERTAMA
KEI,AS 1Al
KHUSUS
KET"AS IAl KELAS rBl
KELAS II TUN KEI"AS IIKEI,AS I TUN
6 7 8 9
Rp47O.OOO,OO Rp44O.OOO,OO Rp4O0.0O0,OO Rp36O.OOO,OO
Rp375.OOO,OO Rp36O.OOO,OO Rp3a0.O00,OO Rp3OO.OOo,oO
4 5
Rp54O.OOO,OO Rp53O.OOO,OO
Rp46O.OOO,OO Rp45O.OOO,OO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
trasi Hul<um,
SK Nb 083
Djaman
-- 5 of 5 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 124/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.