Presidential Regulation No. 11 of 2022 on the Ministry of Trade

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan

Issued

Jan 20, 2022

Effective

Jan 20, 2022

Issuer

Indonesia, Pemerintah Pusat

Status

Revoked

§ 01

What this regulation does

Menimbang Mengingat PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1i TAHUN 2022 TENTANG KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2OL9 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2Ol9-2O24 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 1l Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara, perlu Peraturan Presiden tentang Kementerian perdagangan; 1. Pasal 4 ayat (f) dan Pasal lZ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200g tentang Kementerian Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 2Og) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106); SK No l12862A MEMUTUSIGN. . . -- 1 of 22 -- Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERI,AN PERDAGANGAN. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri. Pasa1 2 (1) Dalam memimpin Kementerian Perdagangan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (a) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri dalam perumusan dan/ atau pelaksanaan kebljakan Kementerian; dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasiNan pencapaian kebljakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian. Pasal 3 Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian. Pasal 4... SK No l12863A -- 2 of 22 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Pasal 4 Kementerian Perdagangan mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan di perdagangan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. tugas bidang dalam Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; c. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan; d. pengawasan atas pelalsanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan f. pelaksanaan . . . SK No 112864A -- 3 of 22 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan. BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; c. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; d. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; e. Direktorat Jenderal Internasional; Perdagangan f. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; g. InspektoratJenderal; h. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; i. Badan Kebijakan Perdagangan; j. Staf Ahli Bidang Pengamanan pasar; k. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola; l. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan m. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga. Bagtan Kedua Sekretariat Jenderal Pasal 7 (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. SK No l12865A (2) Sekretariat... -- 4 of 22 -- PRESIDEN REPIJBLIK INOONESIA (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 8 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perdagangan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perdagangan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; cian g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. SK No 112866A Bagian -- 5 of 22 -- PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Pasal 1O (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 1 1 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebljakan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa; b. pelaksanaan kebiiakan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pembinaan pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa; c. pen]rusunan . . . SK No l12867A -- 6 of 22 -- PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA c. penyusunan norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pembinaan dan pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri, serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. SK No012979A Bagian -- 7 of 22 -- PRESIDEN ELIK INDONESIA Bagian Keempat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Pasal 13 (1) Direktorat Jenderal Perlindunpian Konsumen dan Tertib Niaga berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 14 Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/ atau jasa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, dan metrologi legal; c. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/ atau jasa, dan metrologi legal; d. penyusunan . . . SK No l12869A -- 8 of 22 -- PRESIDEN REPUALIK INDONESIA d. penyusunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawas€rn barang beredar dan/atau jasa; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menderi. Bagian Kelima Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Pasal 16 (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 17 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelehggarakan perumusan dan pelaksanaan kebilakan di bidang perdagangan luar negeri. SK No l12870A Pasal 18. . . -- 9 of 22 -- PRESIOEN REPUELIK INDONESIA Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta pelindungan dan pengamanan perdagangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta pelindungan dan pengamanan perdagangan; c. penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta pelindungan dan pengamanan perdagangan; f. pdlaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Keenam Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Pasal 19 (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. SK No 112871 A (2) Direktorat... -- 10 of 22 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Internasional perumus€rn (2)Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 2O Jenderal Perundingan Perdagangan tugas menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akses pasar barang dan jasa di forum internasional. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral, serta organisasi internasional lainnya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, ke{a sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral, serta organisasi internasional lainnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral, serta organisasi internasional lainnya; d. pelaksanaan . . . SK No 112872A -- 11 of 22 -- PRESIr)EN REPLIBLIK INDONESIA -L2- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PasaT 22 (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 23 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekspor nasional. Pasal24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakSud dalam Pasal 23, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebilakan di bidang pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor, pasar ekspor, dan pelaku ekspor, serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor, pasar ekspor, dan pelaku ekspor, serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi; c.penyusunan... SK No 112873 A -- 12 of 22 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. penJrusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia; d. pemberian bimbingan teknis darl supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor, pasar ekspor, dan pelaku ekspor, serta promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedelapan Inspektorat Jenderal Pasal 25 (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. pasal 26 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pasal 2T Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penrusunan . . . SK No 112874A -- 13 of 22 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. penJrusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tqiuan tertentu atas penugasan Menteri; d. pen5rusunan laporan hasil pengawasErn di lingkungan Kementerian Perdagangan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kesembilan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 28 (1) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dipimpin oleh Kepala Badan. Pasal 29 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi menyelenggarakan fungsi: SK No 112875 A a. perumusan . . . -- 14 of 22 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perda gangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan perdagangan be{angka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; c. pelaksanaan pengawasan preventif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; d. pelaksanaan pengawasan represif dalam hal pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan sistem resi gudang; e. penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; h. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kesepuluh Badan Kebijakan Perdagangan Pasal 31 (l) Badan Kebijakan Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Kebijakan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Badan. Pasal 32... SK No I12876 A -- 15 of 22 -- PRESIDEN RFPI.JBLIK INOONESIA Pasal 32 Badan Kebijakan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Kebijakan Perdagangan menyelenggarakan fungsi : a. pen5rusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan; b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebiiakan di bidang perdagangan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi keb[jakan di bidang perdagangan; d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Perdagangan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kesebelas Staf Ahli Pasal 34 Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 35 (1) Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengamanarn pasar. (2)Staf... SK No 112877A -- 16 of 22 -- PRESIDEN REPI.JBLIK INOONESIA -L7- (2) Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang manajemen dan tata kelola perdagangan. (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan internasional. (4) Staf AhIi Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar kmbaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga. Bagran Keduabelas Jabatan Fungsional Pasal 36 Di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III UNIT PEI.AKSANA TEKNIS Pasal 37 (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala. SK No 112878 A Pasal 38... -- 17 of 22 -- PRESIDEN EEPUBLIK INDONESIA Pasal 38 Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetqju€rn tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB IV TATA KER.'A Pasal 39 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang sektor produksi barang dan jasa serta logistik, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang yang bersesuaian. Pasal 4O Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pasal 41 (l) Kementerian Perdagangan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 42 Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 43... SK No 112879 A -- 18 of 22 -- PRESIDEN BLIK INOONESIA Pasal 43 Kementerian Perdagangan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pasal 44 Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perdagangan maupun dalam hubungan adtar kementerian dengan lembaga lain terkait. Pasal 45 Semua unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagl pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47... SK No 112880A -- 19 of 22 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 47 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. BAB V PENDANAAN Pasal 48 Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Perdagangan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9O), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal 51 ... SK No 112887 A -- 20 of 22 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -2L- Pasal 51 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, tugas dan fungsi unit kerja yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal sampai dengan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2O15 tentang Kementerian Perdagangan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9O), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 54 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 112956A Agar -- 21 of 22 -- PRESIDEN TTEPUELIK INOONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H, LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan trasi Hukum, ttd SK No 023642 A Djaman -- 22 of 22 --

Presidential Regulation No. 11 of 2022 on the Ministry of Trade

What this regulation does

KBLIs affected

2 KBLIs referenced by Perpres 11/2022

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Perpres 11/2022?

Cite this page