Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the President of Indonesia, ratifies the Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). It aims to address trade barriers in palm oil, enhance the economic contributions of the palm oil industry, improve the welfare of farmers, and promote sustainable and environmentally friendly palm oil management.
The regulation primarily affects the Indonesian government, palm oil producers, and stakeholders involved in the palm oil industry, including farmers and businesses engaged in palm oil production and trade.
- Pasal 1 states that the Protocol to Amend the Charter, signed on December 4, 2021, is hereby ratified. This includes both the English and Indonesian versions of the Protocol, which are integral to the regulation. - Pasal 2 establishes that this regulation will come into effect on the date of its promulgation, which is August 31, 2022.
- CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries): An organization aimed at promoting the interests of palm oil-producing countries. - Protocol: A formal agreement that amends the existing Charter of the CPOPC.
The regulation is effective from August 31, 2022. It does not replace any existing regulations but amends the previous charter established under Presidential Regulation No. 42 of 2016.
This regulation references Presidential Regulation No. 42 of 2016, which previously ratified the original Charter of the CPOPC. It is part of Indonesia's broader commitment to international agreements regarding palm oil production and trade.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 ratifies the Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries, signed on December 4, 2021.
Pasal 2 states that this regulation will take effect on August 31, 2022.
The original text of the Protocol in both English and Indonesian is included as an inseparable part of this regulation, as stated in Pasal 1 ayat (2).
This regulation does not replace but amends the previous Presidential Regulation No. 42 of 2016 regarding the original Charter of the CPOPC.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE CHARTER OF THE ESTABLISHMBNT oF THD COUNCTL OF ZALM OIL PRODUCING COUNTRIBS (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa untuk mengatasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit, meningkatkan kontribusi ekonomi pembangunan industri minyak sawit, meningkatkan kesejahteraan pekebun, dan melaksanakan pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) pada tanggal 2l November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia dan telah mengesahkannya melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan Chanter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC (Piagam Pembentukan Dewan Negara- Negara Produsen Minyak Sawit); bahwa untuk memperluas keanggotaan Dewan Negara- Negara Produsen Minyak Sawit dan untuk memperbaiki mekanisme kerja yang lebih terstruktur, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Charter sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menandatangani Protocol to Amend tle Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) pada tanggal 4 Desember 2021 di Jakarta, lndonesia; c. bahwa. . . b SK No 137819 A -- 1 of 4 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA c bahwa untuk melaksanakan Protocol sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing CountrieslcPoPc (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol to Amend the Charter of tlrc Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit); Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOO tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOD); Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Counties/ CPOPC (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 91); d 2 3 SK No 137820 A MEMUTUSKAN -- 2 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE couNCrL oF PALM OIL ?RODUCING COUNTRTES (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT). Pasal 1 (1) Mengesahkan Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil producing Countries/CPOPC (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara produsen Minyak Sawit) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2021 di Jakarta, Indonesia. (21 Salinan naskah asli Protocol to Amend the Charter of the Establisllment of the Council of Palm Oil producing CountrieslcPoPc (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 2 Peraturan Presiden ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal SK No 137821 A Agar -- 3 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO I,EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 173 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA B idang Perunciang-undangan Adlginistrasi Hukum, rtd SK No 137814 A Djaman 1 -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit)
tentang KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 107/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.