Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Bagi Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus Dewan Pengarah, serta Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Presidential Regulation No. 105 of 2022 establishes the financial rights and other facilities for the Secretary, Members of the Advisory Board, and Special Staff of the Advisory Board of the National Research and Innovation Agency (Badan Riset dan Inovasi Nasional). This regulation aims to ensure the smooth execution of their duties by providing a structured financial framework.
This regulation primarily affects the Secretary, Members of the Advisory Board, and Special Staff of the Advisory Board within the National Research and Innovation Agency. It specifically addresses individuals who are appointed to these roles, whether they are ex-officio or not.
- Pasal 1 outlines that the Secretary, Members of the Advisory Board, and Special Staff who are not ex-officio are entitled to monthly financial rights and other facilities. - Pasal 2 specifies that the amount of financial rights for these positions is detailed in an annex that is an integral part of the regulation. - Pasal 3 states that additional facilities, such as travel expenses, are provided to the Chairman, Vice Chairman, Secretary, Members, and Special Staff of the Advisory Board. - Pasal 4 indicates that financial rights commence from the date of appointment in accordance with applicable laws. - Pasal 5 clarifies that the funding for these financial rights and facilities comes from the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). - Pasal 6 describes the payment procedures for these financial rights, which must comply with existing laws. - Pasal 7 mentions that income tax on these financial rights will be charged to the budget of the National Research and Innovation Agency. - Pasal 8 states that this regulation is effective from the date of its promulgation.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (National Research and Innovation Agency): The governmental body responsible for research and innovation in Indonesia. - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Budget): The annual budget of the Indonesian government that outlines revenue and expenditures.
This regulation came into effect on August 24, 2022, the date it was promulgated. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but is intended to provide a clear framework for financial rights and facilities for specific roles within the National Research and Innovation Agency.
The regulation references the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Presidential Regulation No. 78 of 2021 concerning the National Research and Innovation Agency, indicating that it operates within the framework established by these documents.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 states that the Secretary, Members of the Advisory Board, and Special Staff who are not ex-officio are entitled to monthly financial rights and additional facilities.
Pasal 2 specifies that the financial rights amounts for the Secretary, Members, and Special Staff are detailed in an annex that is part of this regulation.
Pasal 3 outlines that travel expenses are provided to the Chairman, Vice Chairman, Secretary, Members, and Special Staff of the Advisory Board.
According to Pasal 4, financial rights begin from the date of appointment in accordance with applicable laws.
Pasal 5 indicates that the financial rights and facilities are funded by the State Budget.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
HAK KEUANGAN BAGI SEKRETARIS, ANGGOTA DEWAN PENGARAH, DAN
STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH, SERTA FASILITAS I./.INNYA BAGI DEWAN
PENGARAH DAN STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL
Menimbang
Mengingat
Menetapkan :
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan pengarah di
lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu
menetapkan Peraturan presiden tentang Hak Keuangan Bagi
Sekretaris, Anggota Dewan pengarah, da; Staf Khusus Dewan
Pengarah, serta Fasilitas Lainnya Bagi Dewan pengarah dan
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi
Nasional;
l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 7g Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talrrun 2e2l Nomor 192);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN BAGI
SEKRETARIS, ANGGOTA DEWAN PENGARAH, DAN STAF
KHUSUS DEWAN PENGARAH, SERTA FASILITAS LAINNYA
BAGI DEWAN PENGARAI{ DAN STAF KHUSUS DEWAN
PENGARAH BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.
pasal I .. .
SK No 146246 B
-- 1 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
(1) Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus
Ketua Dewan Pengarah yang tidak bersifat ex-offi.cio
diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Staf Khusus Ketua Dewan
Pengarah yang bersifat ex-officio diberikan fasilitas lainnya
dalam pelaksanaan tugas.
Pasal 2
Besaran hak keuangan Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah,
dan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan
Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 3
(1) Fasilitas lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus Ketua Dewan
Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk biaya
perjalanan dinas.
(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan
Pengarah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. Staf Khusus Ketua Dewan
setingkat Pimpinan Tinggi Madya.
Pengarah diberikan
Pasal4...
SK No 146247 B
-- 2 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
Pasal 4
Hak keuangan diberikan sejak Sekretaris, Anggota Dewan
Pengarah, dan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset
dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) diangkat/dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 6
(1) Tata cara pembayaran hak keuangan bagi Sekretaris,
Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus Ketua Dewan
Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
(2) Pemberian fasilitas lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 7
Pajak penghasilan atas hak keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran Badan Riset dan
Inovasi Nasional.
Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 146248g^
Agar
-- 3 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Repubtik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 169
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
INDONESIA
Perundang-undangan
Hukum,
ttd
SK No 016998 A
Djaman
-- 4 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
HAK KEUANGAN BAGI SEKRETARIS, ANGGOTA
DEWAN PENGARAH, DAN STAF KHUSUS DEWAN
PENGARAH, SERTA FASILITAS LAINNYA BAGI
DEWAN PENGARAH DAN STAF KHUSUS DEWAN
PENGARAH BADAN RISET DAN INOVASI NASTONAL
HAK KEUANGAN BAGI SEKRETARIS, ANGGOTA DEWAN PENGARAH,
DAN STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
INDONESIA
Perundang-undangan
Hukum,
ttd
NO JABATAN BESARAN HAK KEUANGAN
I Sekretaris Dewan Pengarah
Paling tinggi l0,5ll2 (sepuluh koma
lima per dua belas) kali dari besaran
tunjangan kinerja yang diterima oleh
Kepala Badan Riset dan Inovasi
Nasional
2 Anggota Dewan Pengarah
Paling tinggi LO I L2 (sepuluh per dua
belas) kali dari besaran tunjangan
kineda yang diterima oleh Kepala Badan
Riset dan inovasi Nasional
3.
Staf Khusus Ketua Dewan
Pengarah (tidak bersifat
ex-oJficio)
Paling tinggi 7 l12 (tujuh per dua belas)
kali dari besaran tunjangan kinerja yang
diterima oleh Kepala Badan Riset dan
Inovasi Nasional
SK No 048196 A
Djaman
-- 5 of 5 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Bagi Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus Dewan Pengarah, serta Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 105/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 6 describes that the payment of financial rights must comply with existing laws.
Pasal 7 states that income tax on financial rights is charged to the budget of the National Research and Innovation Agency.
Pasal 8 confirms that this regulation is effective from August 24, 2022.