Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeaan Cukai Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the customs, excise, and tax provisions for the import and export of goods sent through postal services in Indonesia. It aims to enhance legal certainty, fairness, and efficiency in customs services while optimizing revenue and data accuracy related to imports and exports.
The regulation affects various entities, including importers, exporters, postal service providers (Penyelenggara Pos), and businesses engaged in electronic commerce (PPMSE). It applies to all sectors involved in the import and export of goods, particularly those utilizing postal services for shipments.
- **Customs Obligations**: Importers must fulfill customs obligations, including paying import duties, excise, and taxes as outlined in Pasal 3 (3) and Pasal 22 (1). - **Postal Service Providers**: They must manage customs compliance for imports and exports and are responsible for ensuring that all customs obligations are met, as stated in Pasal 2 (1) and Pasal 3 (6). - **PPMSE Responsibilities**: PPMSE must partner with the Directorate General of Customs and Excise and comply with data exchange requirements as per Pasal 13 (1) and Pasal 14 (1). - **Penalties**: Non-compliance with customs obligations can result in administrative sanctions, including fines, as specified in Pasal 28 (3).
- **Kawasan Pabean**: Customs area where customs laws apply (Pasal 1 (2)). - **Barang Kiriman**: Goods sent via postal services (Pasal 1 (16)). - **Penyelenggara Pos**: Postal service providers responsible for customs management (Pasal 1 (10)). - **PPMSE**: Electronic commerce service providers (Pasal 1 (19)). - **PIB**: Import declaration (Pasal 1 (25)). - **CN**: Consignment note (Pasal 1 (27)).
This regulation is effective immediately upon its issuance and replaces the previous regulation, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019. It aims to streamline and modernize customs processes for postal shipments.
This regulation interacts with various laws and regulations, including the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995), the Excise Law (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995), and the Tax Harmonization Law (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). It also aligns with international postal regulations as governed by the Universal Postal Union (Pasal 4 (2)).
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Importers must fulfill all customs obligations, including the payment of import duties, excise, and taxes as outlined in Pasal 3 (3). They are responsible for ensuring compliance with customs regulations when importing goods.
Postal service providers (Penyelenggara Pos) must manage customs compliance for both imports and exports, ensuring that all customs obligations are met as specified in Pasal 2 (1) and Pasal 3 (6).
PPMSE must establish a partnership with the Directorate General of Customs and Excise and comply with data exchange requirements, as mandated in Pasal 13 (1) and Pasal 14 (1).
Failure to comply with customs obligations can result in administrative sanctions, including fines, as detailed in Pasal 28 (3).
Importers must submit a PIB (import declaration) for goods exceeding a certain value, as specified in Pasal 22 (1). This includes providing necessary documentation and ensuring compliance with customs regulations.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kepastian dalam berusaha, meningkatkan kecepatan pelayanan, efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan, serta akurasi data atas impor dan ekspor barang kiriman, Peraturan Menteri Keuangan N omor 199/PMK.010/2019 ten tang Ke ten tuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal lOB ayat (5), Pasal 1 lA ayat (7), Pasal 13 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 92A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun Jr -- 1 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN. -- 2 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan. 4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan · Cukai. 6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 7. Orang adalah orang perseorangan, lembaga, a tau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 8. Eksportir adalah Orang yang melakukan ekspor. 9. Importir adalah Orang yang melakukan impor. 10. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos. 11. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang selanjutnya disingkat PPYD adalah Penyelenggara Pos yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia ( Universal Postal Union). 12. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT · adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. 13. Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang: a. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/ atau b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perhubungan. -- 3 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id 14. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir. 15. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/ a tau lapangan a tau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. 16. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui · Penyelenggara Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. 1 7. Penerima Barang adalah Orang yang menerima Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos. 18. Pengirim Barang adalah Orang yang mengirim Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos. 19. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk perdagangan. 20. Kartu Pos adalah Barang Kiriman yang berbentuk komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/ atau tidak bergambar. 21. Surat adalah Barang Kiriman yang menjadi bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik. 22. Dokumen adalah Barang Kiriman yang berbentuk data, catatan, dan/ atau keterangan tertulis di atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca. 23. Barang Kiriman Tertentu adalah Barang Kiriman selain Kartu Pos, Surat, dan Dokumen, yang pengirimannya dilakukan melalui PPYD yang tidak disertai dengan Consignment Note. 24. Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual. 25. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pernyataan yang dibuat Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Impor. 26. Pemberitahuan Impor Barang Khusus yang selanjutnya disingkat PIBK adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu. 27. Dokumen Pengiriman Barang ( Consignment Note) yang selanjutnya disebut CN adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan . dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada penerima barang. 28. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pernberitahuan Pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/ -- 4 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id ainuay bill, dokumen iden tifikasi barang, dokumen pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. 29. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak yang selanjutnya disingkat SPPBMCP adalah penetapan terkait tarif dan/ atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ a tau pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi. 30. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. BAB II PENYELENGGARAAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Pasal 2 ( 1) Penyelenggara Pos melakukan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean atas impor dan ekspor Barang Kiriman. (2) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. PPYD; dan b. PJT. (3) Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. barang hasil perdagangan; dan b. barang selain hasil perdagangan. (4) Barang hasil perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kriteria meliputi namun tidak terbatas pada: a. Barang Kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan melalui PPMSE; b. Penerima Barang dan/ a tau Pengirim Barang merupakan badan usaha; dan/ a tau c. Terdapat bukti transaksi berupa invoice atau dokumen sejenis lainnya. (5) PPMSE yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. retail online, yakni pedagang ( merchant) yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dengan sarana berupa situs web atau aplikasi secara komersial yang dibuat, dikelola, dan/ atau dimiliki sendiri; dan b. lokapasar (marketplace), yakni penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam sistem elektronik berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi pedagang untuk dapat memasang penawaran barang dan/ a tau jasa. -- 5 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (6) PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat merupakan PPMSE yang berkedudukan: a. di dalam Daerah Pabean; atau b. di luar Daerah Pabean. (7) PPMSE yang berkedudukan di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang telah memenuhi kriteria tertentu harus menunjuk perwakilan yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 3 ( 1) Penerima Barang merupakan Orang yang bertindak sebagai Importir Barang Kiriman. (2) Dalam hal Barang Kiriman merupakan barang hasil perdagangan melalui PPMSE, Orang yang diperlakukan · sebagai Importir Barang Kiriman yaitu: a. PPMSE yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean; atau b. badan usaha yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean yang telah ditunjuk sebagai perwakilan PPMSE yang berkedudukan di luar Daerah Pabean. (3) Orang yang bertindak atau yang diperlakukan sebagai Importir Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor. (4) Pengirim Barang merupakan Orang yang bertindak se bagai Eksportir Barang Kiriman. (5) Orang yang bertindak sebagai Eksportir Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar bea keluar dan/ a tau sanksi administrasi berupa denda. (6) Penyelenggara Pos bertindak sebagai PPJK dalam · pengurusan impor dan/ a tau ekspor Barang Kiriman. (7) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab terhadap: a. pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Importir tidak ditemukan; dan/atau b. pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal Eksportir tidak ditemukan. Bagian Kedua PPYD Pasal 4 (1) PPYD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPYD mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen berupa: . -- 6 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id a. bukti penugasan dari pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union); b. bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK; dan c. bukti penetapan TPS atas nama PPYD atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal PPYD menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum. (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memiliki tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan kegiatan pembongkaran, penimbunan, dan pemeriksaan fisik barang. (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan: a. konfirmasi bukti penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada instansi terkait; b. penelitian atas bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK · sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. penelitian atas bukti penetapan TPS atau konfirmasi bukti kerja sama kepada pengusaha TPS yang diusahakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas perrnohonan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan · penolakan. (8) PPYD yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyampaikan informasi mengenai nama dan identitas PPMSE kepada Kepala Kantor Pabean, dalam hal PPYD: a. memiliki kontrak kerja sama dengan PPMSE; dan/atau b. melakukan pengurusan pemberitahuan pabean impor Barang Kiriman PPMSE tersebut secara konsisten. (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud -- 7 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud · pada ayat (7), diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf C yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) PPYD yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), harus menyerahkan jaminan perusahaan ( corporate guarantee) secara terpusat kepada Direktur Jenderal setelah mendapatkan izin penggunaan jaminan perusahaan. (2) Dalam hal persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dicabut, PPYD dapat mengajukan permohonan pengem balian jaminan. (3) Tata cara penyerahan jaminan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan · sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. Bagian Ketiga PJT Pasal 6 (1) PJT sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat rnelakukan kegiatan kepabeanan setelah rnendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean ternpat pernenuhan Kewajiban Pabean. (2) Untuk rnendapatkan persetujuan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), PJT rnengajukan perrnohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan rnelarnpirkan dokurnen berupa: a. izin penyelenggaraan pos; b. bukti persetujuan untuk dapat rnelakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK; c. bukti penetapan TPS atas narna PJT atau bukti kerja · sarna dengan pengusaha TPS dalarn hal PJT rnenggunakan TPS yang diusahakan untuk urnurn; d. daftar sarana dan prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pernindai, alat ukur panjang, alat ukur berat, karnera Closed Circuit Television (CCTV), dan ruang ternpat perneriksaan pabean; e. diagram alir yang rnernuat rencana sistern pergerakan barang di dalarn TPS; dan f. denah (layout) TPS terrnasuk detail pernbagian ruangan di dalarn TPS. (3) TPS sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf c harus rnerniliki tata letak dan batas yang jelas untuk rnelakukan kegiatan pernbongkaran, penirnbunan, dan perneriksaan fisik. -- 8 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap: a. dokumen izin penyelenggaraan pos se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait; b. bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses · Kepabeanan sebagai PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. bukti penetapan TPS atau bukti kerja sama kepada pengusaha TPS yang diusahakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; d. ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan e. aspek pengawasan kepabeanan, mengenai: 1. kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pergerakan barang; dan 2. adanya pembagian ruangan di dalam TPS. (5) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan · Keputusan Kepala Kantor Pabean mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan. (8) PJT yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyampaikan informasi mengenai nama dan identitas PPMSE kepada Kepala Kantor Pabean, dalam hal PJT: a. merniliki kontrak kerja sama dengan PPMSE; dan/atau b. melakukan pengurusan pemberitahuan pabean impor Barang Kiriman PPMSE tersebut secara konsisten. (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan contoh format se bagaimana dimaksud dalam Lam piran H uruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan · Menteri ini. (10) Keputusan Kepala Kantor Pabean mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -- 9 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal 7 (1) PJT yang telah rnendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) harus menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. tunai; b. jaminan bank; c. jaminan dari perusahaan asuransi; atau d. jaminan dari lembaga penjamin. (3) Jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan pertimbangan perkiraan jumlah pembayaran bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. (4) PJT menyerahkan jaminan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan jaminan oleh Kepala Kantor. (5) Dalam hal persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dicabut, PJT dapat mengajukan permohonan pengembalian jaminan. (6) Pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhitungkan jumlah bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang. (7) Penyerahan jaminan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. Bagian Keempat Evaluasi Persetujuan untuk Melakukan Kegiatan Kepabeanan bagi Penyelenggara Pos Pasal 8 (1) Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi atas pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi Penyelenggara Pos paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, untuk PPYD; b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk PJT; dan/ a tau c. jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), untuk PJT. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan Januari. -- 10 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal9 (1) Kepala Kantor Pabean berwenang menetapkan kembali jumlah jaminan baru terhadap PJT, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan terdapat kekurangan jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penetapan kembali jumlah jaminan baru kepada PJT dalam hal jumlah jaminan ditetapkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (3) PJT wajib menyerahkan jaminan sesuai dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan mengenai penetapan kembali jumlah jaminan baru. Bagian Kelima Peringatan, Pembekuan, dan Pencabutan atas Persetujuan untuk Melakukan Kegiatan Kepabeanan Pasal 10 (1) Kepala Kantor Pabean berwenang memberikan peringatan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PJT: a. tidak memenuhi persyaratan penyediaan sarana dan prasana di TPS; dan/ atau b. alur pergerakan barang dan/ atau pembagian ruangan dalam TPS tidak memenuhi aspek pengawasan. (2) PJT wajib menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan. (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat peringatan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian 'tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 (1) Kepala Kantor Pabean berwenang melakukan pembekuan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (6), dalam hal: a. jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat diklaim atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dicairkan atau diklaim, dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai jaminan di bidang kepabeanan; b. berdasarkan rekomendasi unit pengawasan untuk dilakukan pembekuan; c. PJT tidak menindaklanjuti peringatan yang disampaikan melalui surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; -- 11 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id d. PJT tidak menyerahkan jamman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; e. Penyelenggara Pos sedang dalam proses penyidikan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan/ atau cukai; dan/ atau f. Penyelenggara Pos tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut. (2) PPYD yang dibekukan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan pelayanan kepabeanan di seluruh Kantor Pabean tempat kegiatan kepabeanan berupa pengeluaran barang untuk: a. diekspor; b. diimpor untuk dipakai; c. diimpor sementara; d. ditimbun di tempat penimbunan berikat; e. dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus; dan f. dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (3) PJT yang dibekukan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak diberikan pelayanan kepabeanan di Kantor Pabean yang bersangkutan berupa pengeluaran barang un tuk: a. diekspor; b. diimpor untuk dipakai; c. diimpor sementara; d. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya; e. ditimbun di tempat penimbunan berikat; f. dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus; dan g. dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (4) Persetujuan yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal: a. jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah dapat diklaim atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah dapat dicairkan atau diklaim dan Penyelenggara Pos telah menyesuaikan kembali jaminan sehingga memenuhi jumlah jaminan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); b. berdasarkan rekomendasi unit pengawasan untuk diberlakukan kembali persetujuan yang dibekukan; c. PJT telah menindaklanjuti peringatan yang disampaikan melalui surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; d. PJT telah menyerahkan jamman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; e. proses penyidikan telah dihentikan atau telah mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah dan berkekuatan hukum tetap; . dan/atau f. Kepala Kantor Pa bean telah menyetujui permohonan yang disampaikan oleh Penyelenggara Pos untuk memberlakukan kembali atas -- 12 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id persetujuan yang dibekukan, dalam hal Penyelenggara Pos akan melakukan kegiatan kepabeanan kembali. (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pembekuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menerbitkan surat pemberlakuan kembali dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Pasal 12 (1) Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau · Pasal 6 ayat (6) dilakukan pencabutan, dalam hal: a. bukti penugasan dari pemerintah bagi PPYD atau izin penyelenggaraan pos bagi PJT dicabut atau dinyatakan tidak berlaku; b. persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrasi kepabeanan; c. penetapan sebagai TPS dicabut atau tidak lagi memiliki kerja sama dengan pengusaha TPS bagi Penyelenggara Pos yang menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum; d. Penyelenggara Pos tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut; e. Penyelenggara Pos mengajukan permohonan pencabutan; f. Penyelenggara Pos dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/ atau cukai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau g. PJT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal, dalam hal pencabutan atas persetujuan melakukan kegiatan bagi PPYD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6); atau b. Kepala Kantor Pabean, dalam hal pencabutan atas persetujuan melakukan kegiatan bagi PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (3) Pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -- 13 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keenam Kemitraan Dengan PPMSE Pasal 13 (1) PPMSE wajib melakukan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Dikecualikan dari kewajiban kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap PPMSE yang melakukan transaksi impor Barang Kiriman dengan jumlah tidak melebihi 1.000 (seribu) kiriman dalam periode 1 (satu) tahun kalender. (3) Penelitian terhadap jumlah transaksi PPMSE yang belum melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. SKP; dan/ a tau b. Pejabat Bea dan Cukai secara periodik. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh informasi jumlah kiriman PPMSE telah melebihi 1.000 (seribu) dalam periode 1 (satu) tahun kalender, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPMSE · untuk melakukan kemitraan dengan tembusan disampaikan kepada Penyelenggara Pos yang melakukan pengurusan impor Barang Kiriman PPMSE yang bersangkutan. (5) PPMSE wajib melakukan kemitraan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan. (6) Dalam hal ketentuan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tidak dipenuhi, Impor Barang Kiriman yang transaksinya melalui PPMSE tersebut tidak dilayani. (7) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14 (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 · berupa: a. pertukaran data katalog elektronik ( e-catalog) dan invoice elektronik (e-invoice) atas Barang Kiriman yang transaksinya melalui PPMSE; dan b. bentuk kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Pertukaran data katalog elektronik ( e-catalog) dan invoice elektronik ( e-invoice) se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui SKP. (3) Katalog elektronik (e-catalog) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: a. nama PPMSE; b. identitas penjual; c. uraian barang; -- 14 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id d. kode barang; e. kategori barang; f. spesifikasi barang; g. negara asal; h. satuan barang; 1. harga barang dalam cara penyerahan ( incoterm) Delivery Duty Paid (DDP); J. tanggal pemberlakuan harga; k. jenis mata uang; dan 1. tautan Uniform Resource Locators (URL) barang. (4) Invoice elektronik (e-invoice) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: a. nama PPMSE; b. nama Penerima Barang; c. nomor e-mvozce; d. tanggal e-invoice; e. uraian barang; f. kode barang; g. jumlah barang; h. satuan barang; 1. harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Delivery Duty Paid (DDP); J. jenis mata uang; k. nilai tukar; 1. nilai, jenis, dan pihak yang memberikan promosi, dalam hal terdapat promosi; m. tautan Uniform Resource Locators (URL) barang; dan n. nomor telepon Penerima Barang. (5) Elemen data harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i meliputi: a. harga barang dalam cara penyerahan ( incoterm) Free on Board (FOB); b. asuransi; c. biaya pengangkutan/pengiriman dari tempat asal sampai dengan tempat pemasukan; d. bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan e. biaya lainnya. (6) Perlakuan atas skema promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 1 dalam penelitian dan penetapan nilai pabean dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan · Menteri ini. (7) Pelayanan terhadap penyelesaian kewajiban pabean atas Barang Kiriman hanya dapat dilayani setelah PPMSE menyampaikan katalog elektronik (e-catalog) dan invoice elektronik ( e-invoice). Pasal 15 (1) PPMSE mengajukan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Kiriman. -- 15 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (2) Dalam hal PPMSE berkedudukan di luar Daerah Pabean, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh badan usaha yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean yang ditunjuk sebagai perwakilan PPMSE dimaksud. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dengan memuat data yang berisi informasi paling sedikit mengenai: a. nama PPMSE; b. nama perwakilan PPMSE, dalam hal PPMSE berkedudukan di luar Daerah Pabean; c. alamat website dan/ atau nama aplikasi; d. nama penanggung jawab PPMSE atau perwakilan PPM SE; e. · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPMSE atau perwakilan PPMSE; f. nomor keputusan mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak; g. daftar nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyelenggara Pos yang menjadi mitra PPMSE; dan h. Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Kiriman. (4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. keberadaan platform. PPMSE; b. kesesuaian informasi dalam permohonan dengan · database mengenai perpajakan atau data lainnya; dan c. kesesuaian klasifikasi lapangan usaha dalam bidang usaha se bagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean menerbitkan: a. surat persetujuan kemitraan, dalam hal penelitian menunjukkan kesesuaian; atau b. surat penolakan disertai dengan alasan penolakan, dalam hal penelitian menunjukkan ketidaksesuaian. (7) Penerbitan surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berlaku pada Kantor Pabean tempat pemasukan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h. (9) Dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPMSE harus menyampaikan informasi perubahan data dimaksud kepada Kepala Kantor Pabean. (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -- 16 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (11) Surat persetujuan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (12) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 16 (1) Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi terhadap persetujuan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a yang meliputi: a. keberlangsungan kegiatan kepabeanan; b. adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/ a tau cukai; dan c. kepailitan PPMSE. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Kepala Kantor Pabean dapat mencabut persetujuan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan: a. PPMSE tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; b. PPMSE dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/ atau cukai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan · hukum tetap; dan/ atau c. PPMSE dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. (4) Dalam hal persetujuan kemitraan dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a dicabut, impor Barang Kiriman yang transaksinya melalui PPMSE yang bersangkutan tidak dilayani. (5) Pencabutan persetujuan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran H uruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB III IMPOR BARANG KIRIMAN Bagian Kesatu Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan Pasal 17 (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar Daerah Pabean wajib menyerahkan pemberitahuan berupa manifes yang merupakan daftar muatan barang yang diangkut termasuk muatan berupa Barang Kiriman kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean. -- 17 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (2) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean merupakan pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. (3) Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditimbun di TPS. (4) Tata cara penyerahan pemberitahuan berupa manifes dan ketentuan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai manifes. Pasal 18 (1) Penyelenggara Pos melakukan perincian lebih lanjut atas pos pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) Barang Kiriman, dalam hal pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) belum memuat rincian Barang Kiriman untuk setiap CN atau setiap item Barang Kiriman. (2) Perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) untuk setiap CN atau setiap item Barang Kiriman. (3) Pengajuan perincian terhadap pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pos tanpa persetujuan Kepala Kantor Pa bean. (4) Dalam hal perincian atas pos pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PJT, perincian dilakukan dengan menyerahkan data sub pos pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) dengan elemen data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai manifes. (5) Dalam hal perincian atas pos pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPYD, perincian terhadap pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) dilakukan dengan menyerahkan manifes pos yang harus memuat elemen data: a. nomor pelayaran/ penerbangan; b. pelabuhan tujuan/bongkar; c. jumlah bill of lading/ air way bill, atau diisi dengan jumlah shipment (Barang Kiriman), jika tidak ada diisi jumlah bill of lading/ air way bill; d. nomor sub pos, diisi nomor urut; e. nomor dan tanggal bill of lading/ air way bill, atau diisi dengan nomor identitas Barang Kiriman, jika tidak ada diisi nomor dan tanggal bill of lading/ air way bill; -- 18 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id f. nomor dan merek kemasan/peti kemas atau diisi denga.n nomor dan merek kantong, jika ada; g. nomor segel kemasan/peti kemas atau diisi dengan nomor segel kantong, jika ada; h. jumlah dan jenis kemasan/peti kemas, atau diisi dengan jumlah dan jenis kantong jika tidak ada jumlah dan jenis kemasan/peti kemas; 1. berat kotor (brutto), yang diisi dengan berat kotor (brutto) untuk setiap Barang Kiriman; dan J· tanda tangan dan nama jelas Pengangkut, atau diisi dengan tanda tangan dan nama jelas PPYD, jika tidak ada diisi tanda tangan dan nama jelas Pengangkut. (6) Penyerahan kelengkapan elemen data pada perincian pos untuk PPYD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pelaksanaan pertukaran data antar PPYD secara · in ternasional. (7) Ketentuan mengenai perincian atas pos pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut ( inward manifest) oleh PPYD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman Tertentu. (8) Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman Terten tu se bagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam sub pos tersendiri untuk setiap pos pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest). (9) Atas pengajuan perincian pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes melakukan perubahan pos pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest). Bagian Kedua Tujuan Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean Pasal 19 (1) Barang Kiriman impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah dipenuhi Kewajiban Pabean untuk: a. diimpor untuk dipakai; b. diimpor sementara; c. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya; d. ditimbun di tempat penimbunan berikat; e. diekspor kembali; f. dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus; atau g. dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (2) Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/ atau SKP. -- 19 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Pemberitahuan Barang Kiriman Yang Diimpor untuk Dipakai Pasal 20 (1) Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman Tertentu, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang yang diimpor untuk dipakai setelah PPYD menyampaikan daftar Barang Kiriman beserta Barang Kiriman kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman. (2) Daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat elemen data untuk setiap jenis Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman Tertentu berupa: a. jumlah satuan; b. total berat kotor; dan c. nilai pabean, dalam hal Barang Kiriman Tertentu. (3) Jika dalam daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat: a. barang larangan atau pembatasan; dan/ atau b. barang wajib membayar bea masuk, PPYD harus mengajukan CN atas Barang Kiriman yang bersangku tan. (4) Barang Kiriman berupa Surat dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang yang diimpor untuk dipakai setelah PJT menyampaikan CN beserta Barang Kiriman kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman. (5) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan elemen data rincian Surat yang paling sedikit memuat: a. jumlah Surat; b. daftar nomor identitas Barang Kiriman; c. daftar negara asal; d. daftar berat kotor; e. daftar nama dan alamat pengirim; dan f. daftar nama dan alamat penerima. Pasal 21 (1) Barang Kiriman yang berdasarkan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memiliki nilai pabean tidak melebihi FOB USDl,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar), dapat dikeluarkan dari Kawasan Pa bean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai setelah Penyelenggara Pos menyampaikan CN kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman. (2) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai, merupakan pemberitahuan pabean impor dan diberikan tanggal pendaftaran. -- 20 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (3) Penyampaian CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menghitung sendiri. bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang (self assessment), dalam hal Barang Kiriman merupakan hasil perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; atau b. memberitahukan tarif dan nilai pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk oleh Pejabat Bea Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/ atau SKP, dalam hal Barang Kiriman merupakan barang selain hasil perdagangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b. (4) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data: a. nomor identitas Barang Kiriman; b. nomor dan tanggal pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest); c. negara asal; d. berat kotor (brutto); e. biaya pengangkutan; f. asuransi, jika ada; g. harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Free · on Board (FOB); h. mata uang; 1. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM); J. uraian jumlah dan jenis barang; k. International Mobile Equipment Identity (IMEI), apabila Barang Kiriman merupakan handphone, komputer genggam, dan/ a tau tablet; 1. pos tarif/HS code; m. nomor dan tanggal invoice, jika Barang Kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan; n. nama dan alamat pengirim/ penjual; o. nomor identitas pengirim/ penjual, jika ada; p. nama dan alamat Penerima Barang; q. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Barang, jika tidak ada dapat menggunakan nomor identitas lain berupa nomor induk kependudukan untuk warga negara Indonesia, nomor paspor untuk warga negara asing, atau nomor identitas lainnya untuk selain warga negara Indonesia dan warga negara · asing; r. nomor telepon Penerima Barang, jika ada; s. nama dan nomor identitas PPMSE, jika Barang Kiriman transaksinya melalui PPMSE; dan t. kantor penyerahan Barang Kiriman, jika ada. Pasal22 ( 1) Barang Kiriman yang: a. berdasarkan CN memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang bukan merupakan badan usaha; dan/ a tau -- 21 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id b. diimpor oleh Penerima Barang yang bukan merupakan badan usaha dan mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang yang diimpor untuk dipakai setelah Importir menyampaikan PIBK ke Kantor Pabean tempat · pemenuhan Kewajiban Pabean. (2) PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar. (3) Importir menyampaikan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Dokumen Pelengkap Pabean, termasuk dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan. (4) Importir dapat menyelesaikan Kewajiban Pabean dengan menyampaikan PIBK atas Barang Kiriman yang berdasarkan CN memiliki nilai pabean tidak melebihi FOB USDl,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang bukan merupakan badan usaha. (5) Importir menguasakan pengurusan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) kepada Penyelenggara Pos yang bersangkutan. (6) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran PIBK · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4). (7) Dalam hal atas Barang Kiriman telah disampaikan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara Pos tidak harus menyampaikan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1). Pasal 23 ( 1) Barang Kiriman yang: a. berdasarkan CN memiliki nilai pabean melebihi FOB USDl,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang merupakan badan usaha; dan/atau b. diimpor oleh Penerima Barang yang merupakan badan usaha dan mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, penundaan bea masuk, dan/ atau menggunakan tarif preferensi, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang · yang diimpor untuk dipakai setelah Importir atau kuasanya menyampaikan PIB ke Kantor Pabean tempat pemenuhan Kewajiban Pabean. (2) Importir atau kuasanya dapat menyelesaikan Kewajiban Pabean dengan menyampaikan PIB atas Barang Kiriman yang berdasarkan CN memiliki nilai pabean tidak melebihi FOB USDl,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang merupakan badan usaha. -- 22 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (3) Dalam hal atas Barang Kiriman telah disampaikan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pos tidak harus menyampaikan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1). (4) Tata cara pengeluaran Barang Kiriman yang ditetapkan untuk diberitahukan dengan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor untuk dipakai. Bagian Keempat Pemeriksaan Pabean Pasal24 (1) Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (4) dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko. (2) Dalam rangka penerapan manajemen risiko, terhadap Barang Kiriman dilakukan pemindaian dengan menggunakan alat pemindai elektronik. (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. (4) Pemeriksaan pabean terhadap Barang Kiriman yang diimpor oleh Importir yang mendapat pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat ( authorized economic operator) dan/ atau Importir yang ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan dilakukan dengan relatif sedikit. Pasal 25 ( 1) Pemeriksaan fisik barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman. (2) Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal: a. berdasarkan hasil pemindaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau informasi lainnya terdapat kecurigaan bahwa jumlah dan/ atau jenis barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam dokumen CN dan/atau tidak memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan; b. uraian jumlah barang, jenis barang, dan/ atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen CN tidak jelas atau tidak tercantum dalam Dokumen Pelengkap Pabean lainnya yang menyertai Barang · Kiriman; dan / ata u c. berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean atau direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi dan pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai harus dilakukan pemeriksaan fisik. -- 23 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (3) Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos yang bersangkutan. (4) Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Surat atau Dokumen yang dicurigai berisi barang impor disaksikan oleh Importir. (5) Dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hadir atau telah dikuasakan kepada Penyelenggara Pos, pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos. (6) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda k:husus pada · kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dapat meminta untuk: dilakukan pemeriksaan laboratorium dalam rangka penelitian dokumen. (8) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada: a. laboratorium milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau b. laboratorium lainnya, dalam hal pemeriksaan tidak dapat dilakukan pada laboratorium milik Direk:torat Jenderal Bea dan Cukai. (9) Barang Kiriman dapat dilak:uk:an pemeriksaan fisik ulang berdasark:an permintaan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman. Pasal 26 (1) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 24 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/ atau SKP. (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan meneliti kesesuaian data yang tercantum dalam CN dengan data yang tercantum dalam katalog elektronik ( e-catalog) dan invoice elektronik ( e- invoice) yang disampaikan oleh PPMSE yang melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi tambahan kepada Importir melalui Penyelenggara Pos dalam rangka penelitian dokumen. (4) Penyelenggara Pos harus memberikan informasi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama: a. 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi, dalam hal informasi disampaikan oleh PPYD; atau b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi, dalam hal informasi disa.mpaikan oleh · PJT. -- 24 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (5) Pejabat Bea dan Cukai dan/ atau SKP menetapkan tarif dan nilai pabean berdasarkan informasi yang tersedia, dalam hal permintaan informasi tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 27 (1) Berdasarkan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/ atau SKP: a. memberitahukan kepada Importir melalui Penyelenggara Pos untuk menyampaikan dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan, dalam hal Barang Kiriman terkena ketentuan larangan atau pembatasan dan belum dipenuhi; b. memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Barang Kiriman mendapatkan pembebasan bea · masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; atau c. melakukan penetapan tarif dan nilai pabean, dalam hal Barang Kiriman dipungut bea masuk dan/ a tau pajak dalam rangka impor. (2) Penelitian atas pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Pejabat Bea dan Cukai; b. SKP; dan/ a tau c. Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). (3) Importir wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang. Bagian Kelima Penetapan Tarif dan Nilai Pabean Pasal28 (1) Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP menetapkan tarif dan nilai pabean berdasarkan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, Importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan. (3) Dalam hal penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan karena kesalahan pemberitahuan nilai pabean dan Barang Kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, selain wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, Importir dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara penghitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. -- 25 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keenam Perlakuan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor Pasal 29 (1) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) berupa Surat, Kartu Pos, dan Dokumen: a. dibebaskan dari pengenaan bea masuk; dan b. tidak dipungut pajak dalam rangka impor. (2) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan nilai pabean ditetapkan tidak melebihi FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan: a. diberikan pembebasan bea masuk; b. dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa · dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan c. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan. (3) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan nilai pabean ditetapkan melebihi FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) sampai dengan FOB USDl,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan: a. klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang; b. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); c. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman dengan metode nilai pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; d. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak · pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan e. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf e tidak berlaku untuk Barang Kiriman berupa: a. kosmetik atau preparat kecantikan, yang diklasifikasikan dalam pos 33.03, pos 33.04, pos 33.05, pos 33.06, dan pos 33.07; b. tas, koper dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam pos 42.02; c. buku dan barang lainnya, yang diklasifikasikan dalam pos 49.01, pos 49.02, pos 49.03, dan pos 49.04; d. produk tekstil, garmen dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam bab 61, bab 62, dan bab 63; -- 26 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id e. alas kaki, sepatu dan sejerusnya, yang diklasifikasikan dalarn bab 64; f. barang dari besi atau baja, yang diklasifikasikan · dalarn bab 73; g. sepeda, skuter dan sejenisnya dengan penggerak motor listrik selain kondisi completely knocked down, yang diklasifikasikan dalarn pos tarif / HS code 8711.60.92, pos tarif/HS code 8711.60.93, pos tarif/HS code 8711.60.94, pos tarif/HS code 8711.60.95, dan pos tarif/HS code 8711.60.99; h. sepeda tidak berrnotor, yang diklasifikasikan dalarn pos 87.12; dan i. jam tangan, yang diklasifikasikan dalarn pos 91.01 dan pos 91.02. (5) Barang Kirirnan dengan jenis barang sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) diberlakukan ketentuan dan tarif pernbebanan um.urn (most favoured nation) untuk bea rnasuk dan pajak dalarn rangka irnpor. Pasal 30 ( 1) Barang Kirirnan berupa barang kena cukai yang diselesaikan dengan CN atau PIBK, dapat diberikan · pernbebasan cukai untuk setiap Penerirna Barang per kirirnan dengan jurnlah paling banyak: a. sejurnlah 40 (em.pat puluh) batang sigaret, 5 (lirna) batang cerutu, 40 (em.pat puluh) gram ternbakau iris, atau hasil ternbakau lainnya berupa: 1. 20 (dua puluh) batang, apabila dalam bentuk batang; 2. 5 (lirna) kapsul, apabila dalarn bentuk kapsul; 3. 30 (tiga puluh) rnililiter, apabila dalarn bentuk carr; 4. 4 (em.pat) cartridge, apabila dalarn bentuk cartridge; atau 5. 50 (lirna puluh) gram atau 50 (lirna puluh) rnililiter, apabila dalarn bentuk lainnya; dan/atau b. 350 (tiga ratus lirna puluh) rnililiter rninurnan yang rnengandung etil alkohol. (2) Dalarn hal hasil ternbakau sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a lebih dari 1 (satu) jenis, pernbebasan · cukai diberikan setara dengan perbandingan jurnlah per jenis hasil ternbakau. (3) Dalarn hal Barang Kirirnan rnelebihi jurnlah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), atas kelebihan barang kena cukai dirnusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Penyelenggara Pos. (4) Direktur Jenderal atas narna Menteri rnenerbitkan Keputusan Menteri rnengenai penetapan irnpor Barang Kirirnan berupa barang kena cukai yang rnendapatkan pernbebasan cukai dalarn hal terdapat perubahan jenis dan/ a tau jumlah barang kena cukai yang rnendapat pernbebasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1). -- 27 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal 31 (1) Penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terhadap Barang Kiriman yang diberitahukan dengan CN dilakukan dengan menerbitkan SPPBMCP. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) · dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), atau Pasal 21. (3) SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor dan disampaikan kepada Importir melalui Penyelenggara Pos. (4) Untuk kepentingan kemudahan pembayaran, dokumen dasar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan gabungan atas beberapa SPPBMCP. (5) SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian untuk penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/ atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), nilai Barang Kiriman menjadi melebihi FOB USDl,500.00 (seribu lima ratus United States Dollan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/ a tau SKP · memberitahukan kepada Importir melalui Penyelenggara Pos untuk menyampaikan: a. PIB, dalam hal Penerima Barang merupakan badan usaha; atau b. PIBK, dalam hal Penerima Barang bukan merupakan badan usaha. (7) SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 32 (1) Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean atas Barang Kiriman yang diberitahukan dengan menggunakan PIBK. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PIBK dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). (3) Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang dari Pejabat Bea dan Cukai. (4) Dalam hal terhadap impor Barang Kiriman diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan/ a tau Nilai Pa bean (SPTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor, persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah -- 28 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id -- 29 - Importir melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor. Pasal 33 (1) Penyelenggara Pos dapat menyampaikan: a. daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); b. CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), · Pasal 20 ayat ( 4), dan Pasal 21 ayat ( 1); dan c. PIBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4), sebelum Barang Kiriman dibongkar di Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS. (2) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dapat melakukan penelitian tarif dan nilai pabean setelah Penyelenggara Pos menyampaikan daftar Barang Kiriman, CN, dan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman melakukan penetapan tarif dan nilai pabean terhadap daftar Barang Kiriman, CN, dan PIBK yang disampaikan sebelum pembongkaran Barang Kiriman di Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), setelah Penyelenggara Pos melakukan perincian lebih lanjut atas pos pemberitahuan pa bean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) sebagaimana dimaksud · dalam Pasal 18 ayat (1) dan menyampaikan nomor sub Pos pemberitahuan pa bean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest). Bagian Ketujuh Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor Pasal 34 (1) Pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor. (2) Penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam ribuan Rupiah penuh ke atas sehingga bagian dari ribuan menjadi ribuan untuk setiap · penetapan. (3) Penghitungan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. -- 29 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal 35 ( 1) PPYD atas nama Importir melakukan pelunasan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPBMCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). (2) PJT atas nama Importir melakukan pelunasan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pas al 31 aya t ( 3), dalam j angka waktu · paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal SPPBMCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). (3) Dalam hal Kantor Pabean belum terhubung dengan sistem pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor secara elektronik, Penyelenggara Pos menyampaikan bukti pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor ke Kantor Pabean penerbit SPPBMCP. (4) Apabila pelunasan bea masuk melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Pos dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi. (5) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan klaim, dalam hal bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicairkan atau dilakukan klaim, dalam hal bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Dalam hal jaminan telah dicairkan atau dilakukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PJT harus menyesuaikan kembali jaminan sehingga memenuhi jumlah jaminan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal PPYD dapat mengembalikan Barang Kiriman dalam keadaan baik kepada Kepala Kan tor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman di Kantor Pabean tempat penyelesaian Kewajiban Pabean sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. (9) Barang Kiriman dalam keadaan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) jika: a. Barang Kiriman, kemasan, dan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dalam keadaan utuh, untuk Barang Kiriman yang dilakukan pemeriksaan fisik; atau -- 30 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id b. Barang Kiriman dan kemasan dalam keadaan utuh clan tidak rusak, untuk Barang Kiriman yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik. (10) Atas pengembalian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman memberikan tanda terima dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Tata cara pencairan dan klaim jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) clan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. Bagian Kedelapan Pengeluaran Sebagian Pasal 36 (1) Dalam hal terdapat sebagian Barang Kiriman yang diberitahukan dalam CN atau PIBK yang: a. belum memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan; dan/ atau b. terkena ketentuan hak atas kekayaan intelektual dan diperintahkan oleh penga.dilan niaga untuk di tangguhkan pengeluarannya, terhadap Barang Kiriman selain huruf a dan huruf b dapat diberikan persetujuan pengeluaran sebagian barang. (2) Tata cara pengeluaran sebagian Barang Kiriman yang diberitahukan dengan menggunakan PIB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai impor untuk dipakai. Bagian Kesembilan Pengeluaran Barang Kiriman untuk Diimpor Sementara Pasal 37 ( 1) Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pa bean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor sementa.ra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b. (2) Tata cara pengeluaran Barang Kiriman untuk diimpor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara. Bagian Kesepuluh Pengeluaran Barang Kiriman untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lainnya Pasal 38 (1) Barang Kiriman yang dikirim melalui PPYD dapat · dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, untuk diangkut ke TPS -- 31 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c. (2) PPYD menyampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS asal, dengan elemen data: a. TPS asal; b. TPS tujuan; c. nomor pelayaran (voyage number)/nomor penerbangan (flight number / nomor kendaraan pengangkut darat; d. tanggal ke berangkatan / kedatangan; e. jam keberangkatan/kedatangan, jika ada; f. jumlah dan jenis kemasan; g. nomor identitas kemasan, jika ada; h. berat kotor (brutto) isi kemasan; 1. nomor segel kemasan, jika ada; J. jumlah kemasan; k. nomor identitas Barang Kiriman; I. nama Penerima Barang; m. alamat Penerima Barang; n. uraian Barang Kiriman; o. jumlah Barang Kiriman; p. harga Barang Kiriman; q. berat kotor (brutto) Barang Kiriman; r. nama jelas pengelola TPS asal; s. nama jelas Pengangkut; dan t. nama jelas pengelola TPS tujuan. (3) Kelengkapan elemen data pada pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pelaksanaan pertukaran data antar PPYD secara internasional. (4) Pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterima dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran merupakan dokumen pemberitahuan pabean. (5) Pengeluaran Barang Kiriman dari TPS asal untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya dapat dilakukan setelah: a. mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai atau SKP; dan b. PPYD memasang tanda pengaman pada setiap kemasan, kantong, peti kemas, dan/ a tau sarana pengangkut yang mengangkut Barang Kiriman. (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan dokumen pelindung pengangkutan Barang Kiriman dari TPS asal ke TPS tujuan. (7) Tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diterima sebagai segel Direktorat .Jenderal Bea dan Cukai. (8) Tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus aman dan dapat memberikan tanda dalam hal tanda pengaman dirusak. -- 32 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id -- 33 - Bagian Kesebelas Pengeluaran Barang Kiriman untuk Ditimbun atau Dimasukkan ke Kawasan Berfasilitas Pasal 39 ( 1) Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk: a. ditimbun di tempat penimbunan berikat; b. dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus; dan c. dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (2) Tata cara pengeluaran Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keduabelas Pengeluaran Barang Kiriman untuk Diekspor Kembali Pasal 40 ( 1) Barang Kiriman melalui PPYD dapat dikeluarkan dari · Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dalam hal: a. Barang Kiriman ditolak oleh Penerima Barang; b. Penerima Barang tidak ditemukan; c. Barang Kiriman salah kirim; d. Barang Kiriman rusak; dan/ atau e. Barang Kiriman tidak dapat diimpor sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan. (2) Barang Kiriman melalui PJT dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pas al 19 ayat ( 1) h uruf e, dalam hal: a. Barang Kiriman rusak; b. Barang Kiriman salah kirim; dan/ atau c. Barang Kiriman tidak dapat diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari · Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman. (4) Barang Kiriman yang telah diajukan PIB atau PIBK, dapat diekspor kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor kembali barang impor. Pasal 41 (1) Untuk mendapatkan persetujuan ekspor kembali Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Importir a tau Penyelenggara Pos mengajukan permohonan ekspor kembali kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dengan menyebutkan alasan dan disertai dengan dokumen dan/ atau bukti pendukung. -- 33 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id (2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian atas permohonan ekspor kembali Barang Kiriman terkait pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau ayat (2). (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman menerbitkan: a. surat persetujuan ekspor kembali, apabila permohonan ekspor kembali yang diajukan memenuhi kriteria ekspor kembali Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau ayat (2); a tau b. surat penolakan ekspor kembali, apabila permohonan ekspor kembali yang diajukan tidak memenuhi kriteria ekspor kembali Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau ayat (2). (4) Penerbitan surat persetujuan atau penolakan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (5) Pelaksanaan ekspor kembali atas Barang Kiriman yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud · pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menggunakan CN. (6) Permohonan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format se bagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 42 (1) Importir atau Penyelenggara Pos wajib menyampaikan bukti realisasi ekspor Barang Kiriman yang telah diberikan persetujuan ekspor kembali kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan realisasi ekspor. (2) Dalam hal Importir atau Penyelenggara Pos tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan permohonan ekspor kembali Barang Kiriman selanjutnya tidak dilayani sampai dengan Importir atau Penyelenggara Pos menyampaikan bukti realisasi ekspor. -- 34 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id BAB IV EKSPOR BARANG KIRIMAN Bagian Kesatu Penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor Pasal43 ( 1) Penyelenggara Pos menyampaikan CN atas ekspor Barang · Kiriman kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan ekspor dalam hal Barang Kiriman: a. memiliki berat kotor tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilogram; b. diekspor oleh Eksportir yang bukan merupakan badan usaha; dan/ atau c. merupakan barang impor yang diberitahukan dengan CN yang akan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5). (2) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat elemen data: a. nomor dan tanggal identitas Barang Kiriman; b. nama sarana pengangkut; c. nomor voyage/ flight; d. negara tujuan; e. daerah asal barang kiriman; f. berat kotor; g. biaya pengangkutan; h. asuransi, jika ada; 1. harga barang dalam cara penyerahan ( incoterm) Free on Board (FOB); J. cara penyerahan barang ( incoterm); k. mata uang; 1. bea keluar yang harus dibayarkan, jika ada; m. uraian jumlah dan jenis barang; n. pos tarif/HS code; o. nomor dan tanggal invoice, jika Barang Kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan; p. jenis, nomor, dan tanggal dokumen perizinan, jika ada; q. nama dan alamat Pengirim Barang; r. nomor telepon Pengirim Barang, jika ada; s. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim Barang, jika tidak ada menggunakan nomor identitas lain berupa nomor induk kependudukan untuk warga negara Indonesia, nomor paspor un tuk warga negara asing, atau nomor identitas lainnya untuk selain warga negara Indonesia dan warga negara asing; t. nama dan alamat penerima/ pembeli; u. nama dan nomor identitas PPMSE, apabila Barang Kiriman transaksinya melalui PPMSE; dan v. Kantor Pabean pemuatan ekspor Barang Kiriman. (3) PPYD dapat melakukan ekspor Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen dan/ atau Barang Kiriman Tertentu dengan menyampaikan daftar Barang Kiriman, yang paling sedikit memuat data untuk setiap jenis Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman Tertentu berupa: -- 35 of 127 -- jdih.kemenkeu.go.id a. jumlah satuan; dan b. total berat kotor. (4) Jika dalam daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat: a. barang larangan atau pembatasan; dan/ atau b. barang yang dikenakan bea keluar, PPYD harus mengajukan CN atas Barang Kiriman yang bersangku tan. (5) PJT dapat melakukan ekspor Barang Kiriman berupa Surat, setelah menyampaikan CN dengan menambahkan elemen data rincian Surat yang paling sedikit memuat: a. jumlah Surat; b. daftar nomor identitas Barang Kiriman; c. daftar negara tujuan; d. daftar berat kotor; e. daftar nama dan alamat Pengirim Barang; dan f. daftar nama dan alamat penerima. (6) CN yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) merupakan pemberitahuan pabean ekspor dan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran. Pasal44 (1) Eksportir atau Penyelenggara Pos menyampaikan pemberitahuan ekspor barang atas ekspor Barang Kiriman kepada Pej
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeaan Cukai Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 96/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation defines the customs area (Kawasan Pabean) where customs laws apply, as stated in Pasal 1 (2). This area encompasses all land, waters, and airspace within Indonesia.
The regulation specifies that goods sent through postal services (Barang Kiriman) are subject to customs regulations, as defined in Pasal 1 (16).
PPMSE engaged in electronic commerce must comply with specific customs requirements and establish partnerships with customs authorities, as outlined in Pasal 13 (1) and Pasal 14 (1).
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.