Other

In force

Other 92/PMK.010/2022/2022

No. 92 of 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area)

Issued

May 31, 2022

Effective

Jun 2, 2022

Issuer

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Opening

This regulation, No. 92/PMK.010/2022, amends the previous regulation No. 47/PMK.010/2022 regarding the determination of import tariffs under the Agreement on Trade in Goods within the framework of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between ASEAN and India (ASEAN-India Free Trade Area). The amendment aims to facilitate trade between ASEAN member states and India by updating the tariff rates for specific goods.

Who is affected

This regulation primarily affects importers and exporters engaged in trade between ASEAN countries and India. It specifically pertains to businesses involved in the importation of goods listed under the tariff code 9031.20.00, which includes electrically operated and non-electrically operated test benches.

Key obligations and rights

Importers must comply with the updated tariff rates as specified in the regulation. For instance, under Pasal I, the tariff for electrically operated test benches is set at 4.00%, while for non-electrically operated test benches, the tariff is 0.00%. Importers are required to ensure that their goods are classified correctly according to the updated tariff descriptions.

Definitions worth knowing

- AIFTA (ASEAN-India Free Trade Area): A trade agreement aimed at reducing tariffs and promoting trade between ASEAN countries and India. - HS Code: Harmonized System Code, an internationally standardized system of names and numbers to classify traded products.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

The regulation came into effect on June 2, 2022, and it amends the previous regulation No. 47/PMK.010/2022. The transitional provisions allow for the use of the previous tariff descriptions until the new regulation takes effect.

Interactions with other regulations

This regulation interacts with several other laws and regulations, including the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and the Presidential Regulation No. 40 Tahun 2010 regarding the ratification of the Agreement on Trade in Goods. It is essential for businesses to be aware of these regulations to ensure compliance with all applicable laws.

§ 02

Key provisions

The articles and operational points most commonly referenced in practice.

01
Updated Tariff Rates
Pasal I specifies the new tariff rates for goods under tariff code 9031.20.00, with 4.00% for electrically operated test benches and 0.00% for non-electrically operated test benches.
02
Compliance Requirements
Importers must ensure that their goods are classified correctly according to the updated tariff descriptions as outlined in the regulation.
03
Effective Date
The regulation is effective from June 2, 2022, and replaces the previous regulation No. 47/PMK.010/2022.
04
Transitional Provisions
Goods imported under the previous tariff descriptions can continue to be processed until the new regulation takes effect.
05
Interaction with Other Laws
This regulation is linked to the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and the Presidential Regulation No. 40 Tahun 2010 regarding the ratification of the Agreement on Trade in Goods.

§ 03

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (8K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

MENTER! KEUANGAN
REPUBUK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 	92 /PMK.010/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 47 /PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA (ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA)
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. 	bahwa 	untuk 	mendukung 	pelaksanaan 	perdagangan
barang 	antara 	negara-negara 	anggota 	Perhimpunan
Bangsa-Bangsa 	Asia 	Tenggara 	dan 	Republik 	India,
Pemerintah 	Republik 	Indonesia 	telah 	menetapkan 	tarif
bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan
Mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam 	Persetujuan
Kerangka 	Kerja 	Mengenai 	Kerja 	Sama 	Ekonomi
Menyeluruh 	antara 	Perhimpunan 	Bangsa-Bangsa 	Asia
Tenggara 	dan 	Republik 	Indonesia 	dalam 	Peraturan
Menteri 	Keuangan 	Nomor 	47 /PMK.010/2022 	tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam 	rangka 	Persetujuan
Mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam 	Persetujuan
jdih.kemenkeu.go.id

-- 1 of 7 --

Mengingat

Kerangka 	Kerja 	Mengenai 	Kerja 	Sama 	Ekonomi
Menyeluruh 	antara 	Perhimpunan 	Bangsa-Bangsa 	Asia
Tenggara 	dan 	Republik 	India 	(ASEAN-India 	Free 	Trade
Area);
b. 	bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi
Persetujuan 	Mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam
Persetujuan 	Kerangka 	Kerja 	Mengenai 	Kerja 	Sama
Ekonomi 	Menyeluruh 	antara 	Perhimpunan 	Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik India dalam rangka
fasilitasi 	importasi 	barang 	dari 	Republik 	India 	serta
untuk 	memberikan 	kepastian 	hukum 	bagi 	pengguna
jasa, 	perlu 	melakukan 	penyempurnaan 	terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. 	bahwa 	berdasarkan 	pertimbangan 	sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	tentang 	Perubahan 	atas
Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 47 /PMK.010/2022
tentang 	Penetapan 	Tarif 	Bea 	Masuk 	dalam 	rangka
Persetujuan 	Mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam
Persetujuan 	Kerangka 	Kerja 	Mengenai 	Kerja 	Sama
Ekonomi 	Menyeluruh 	antara 	Perhimpunan 	Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India
Free Trade Area);
1. 	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. 	Undang-Undang 	Nomor 	10 	Tahun 	1995 	tentang
Kepabeanan 	(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia
Tahun 	1995 	Nomor 	75, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara
Republik 	Indonesia 	Nomor 	3612) 	sebagaimana 	telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 	17 Tahun 2006
tentang 	Perubahan 	atas 	Undang-Undang 	Nomor 	10
Tahun 	1995 	tentang 	Kepabeanan 	(Lembaran 	Negara
Republik Indonesia Tahun 	2006 	Nomor 93, 	Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
jdih.kemenkeu.go.id

-- 2 of 7 --

3. 	Undang-Undang 	Nomor 	39 	Tahun 	2008 	tentang
Kementerian 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	40 	Tahun 	2010 	tentang
Pengesahan 	Agreement 	on 	Trade 	in 	Goods 	Under 	the
Framework 	Agreement 	on 	Comprehensive 	Economic
Cooperation Between the Association of Southeast Asian
Nations and The Republic of India (Persetujuan mengenai
Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja
Mengenai 	Kerja 	Sama 	Ekonomi 	Menyeluruh 	antara
Perhimpunan 	Bangsa-Bangsa 	Asia 	Tenggara 	dan
Republik 	India) 	(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia
Tahun 2010 Nomor 77);
5. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	57 	Tahun 	2020 	tentang
Kementerian 	Keuangan 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. 	Peraturan Menteri Keuangan 	Nomor 	l 18/PMK.01/2021
tentang 	Organisasi 	dan 	Tata 	Kerja 	Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);
7. 	Peraturan 	Menteri Keuangan 	Nomor 26/PMK.010/2022
tentang 	Penetapan 	Sistem 	Klasifikasi 	Barang 	dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
8. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.010/2022
tentang 	Penetapan 	Tarif 	Bea 	Masuk 	dalam 	rangka
Persetujuan 	Mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam
Persetujuan 	Kerangka 	Kerja 	Mengenai 	Kerja 	Sama
Ekonomi 	Menyeluruh 	antara 	Perhimpunan 	Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India
Free 	Trade 	Area) 	(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia
Tahun 2022 Nomor 347);
jdih.kemenkeu.go.id

-- 3 of 7 --

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN 	MENTER! 	KEUANGAN 	TENTANG 	PERUBAHAN
ATAS 	PERATURAN 	MENTER! 	KEUANGAN 	NOMOR
47 /PMK.010/2022 	TENTANG 	PENETAPAN 	TARIF 	BEA
MASUK 	DALAM 	RANGKA 	PERSETUJUAN 	MENGENAI
PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA
KERJA 	MENGENAI 	KERJA 	SAMA EKONOMI 	MENYELURUH
ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK INDIA (ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA).
Pasall
Pos 	tarif 9031.20.00 	sebagaimana 	tercantum 	dalam 	Nomor
10956 	Lampiran 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
47 /PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam
rangka 	Persetujuan 	Mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam
Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi
Menyeluruh 	antara 	Perhimpunan 	Bangsa-Bangsa 	Asia
Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 347),
diubah 	sehingga 	menjadi 	sebagaimana 	tercantum 	dalam
Lampiran 	yang 	merupakan 	bagian 	tidak 	terpisahkan 	dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1. 	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai 	berlaku, 	uraian
barang 	dalam 	pos 	tarif 	9031.20.00 	sebagaimana
tercantum 	dalam 	Nomor 	10956 	Lampiran 	Peraturan
Menteri 	Keuangan 	Nomor 	47 /PMK.010/2022 	tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam 	rangka 	Persetujuan
Mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam 	Persetujuan
Kerangka 	Kerja 	Mengenai 	Kerja 	Sama 	Ekonomi
Menyeluruh 	antara 	Perhimpunan 	Bangsa-Bangsa 	Asia
Tenggara 	dan 	Republik 	India 	(ASEAN-India 	Free 	Trade
Area) 	(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2022
jdih.kemenkeu.go.id

-- 4 of 7 --

Nomor 347), terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai
dengan 	pada 	saat 	berlakunya 	Peraturan 	Menteri 	ini
menggunakan 	uraian 	barang 	sebagaimana 	tercantum
dalam 	Lampiran 	yang 	merupakan 	bagian 	tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. 	Peraturan 	Menteri 	ini 	mulai 	berlaku 	pada 	tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 5 of 7 --

Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 539
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Aq:r:ninistrasi Kementerian
~--:--.;;....___ t
MASSOENAE:TO 	CM
NIP 1969092'.l .~99001 ( 001 l''
.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 6 of 7 --

No .
(1)
10956
10956a
10956b

LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 	92/PMK.010/2022
TENTANG
PERUBAHAN 	ATAS 	PERATURAN 	MENTER! 	KEUANGAN
NOMOR 	47 /PMK.010/2022 	TENTANG 	PENETAPAN 	TARIF
BEA 	MASUK 	DALAM 	RANGKA 	PERSETUJUAN 	MENGENAI
PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA
KERJA MENGENAI KERJA 	SAMA EKONOMI 	MENYELURUH
ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK INDIA (ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA)
Bea
Masuk
Pos Tariff Uraian Barang 	Description of Goods AIFTA/
HS Code
(2)
9031.20.00
ex9031.20 . 00
ex9031.20.00
AIFTA
Import
Duty
(3) 	(4) 	(5)
- Test benches 	- Test benches
a. Dioperasikan secara 	a. 	Electrically operated 	4.00%
elektrik
b. Tidak dioperasikan secara 	b. 	Not electrically 	0.00%
elektrik 	operated
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian
I
OIIC""
MAS SOEHART Cr ·
NIP 196909221990011001 ~
jdih.kemenkeu.go.id

-- 7 of 7 --

§ 03

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 92/PMK.010/2022/2022?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 92/PMK.010/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2022). Other 92/PMK.010/2022/2022 — No. 92 of 2022. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-92-pmk-010-2022-2022

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 92/PMK.010/2022/2022 — No. 92 of 2022." KBLI.CO.ID, 2022, https://kbli.co.id/regulations/other-92-pmk-010-2022-2022.

Bluebook (legal)

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 92/PMK.010/2022/2022 — No. 92 of 2022," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-92-pmk-010-2022-2022.

MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 /PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 47 /PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA (ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA) Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perdagangan barang antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 7 -- Mengingat Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area); b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik India dalam rangka fasilitasi importasi barang dari Republik India serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area); 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 7 -- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India (Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 347); jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 7 -- Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 47 /PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA (ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA). Pasall Pos tarif 9031.20.00 sebagaimana tercantum dalam Nomor 10956 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 347), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, uraian barang dalam pos tarif 9031.20.00 sebagaimana tercantum dalam Nomor 10956 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 7 -- Nomor 347), terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini menggunakan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 7 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 539 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Aq:r:ninistrasi Kementerian ~--:--.;;....___ t MASSOENAE:TO CM NIP 1969092'.l .~99001 ( 001 l'' . jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 7 -- No . (1) 10956 10956a 10956b LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 47 /PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA (ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA) Bea Masuk Pos Tariff Uraian Barang Description of Goods AIFTA/ HS Code (2) 9031.20.00 ex9031.20 . 00 ex9031.20.00 AIFTA Import Duty (3) (4) (5) - Test benches - Test benches a. Dioperasikan secara a. Electrically operated 4.00% elektrik b. Tidak dioperasikan secara b. Not electrically 0.00% elektrik operated MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian I OIIC"" MAS SOEHART Cr · NIP 196909221990011001 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 7 --

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Updated Tariff Rates

Compliance Requirements

Effective Date

Transitional Provisions

Interaction with Other Laws

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 92/PMK.010/2022/2022?

Cite this page

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Updated Tariff Rates

Compliance Requirements

Effective Date

Transitional Provisions

Interaction with Other Laws

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 92/PMK.010/2022/2022?

Cite this page