Minister of Health Regulation No. 9 of 2024 on the Second Amendment to Minister of Health Regulation No. 26 of 2022 on the Organization and Work Procedures of Hospitals within the Ministry of Health

Issued

Jun 20, 2024

Effective

Jun 27, 2024

Issuer

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Health Regulation No. 9 of 2024 introduces changes to the organizational structure and operational procedures of hospitals under the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation affects all hospitals that operate within the jurisdiction of the Ministry, including public and private facilities. Key obligations outlined in this regulation include compliance with updated organizational frameworks, staffing requirements, and operational protocols that align with the Ministry's standards. The regulation aims to enhance the efficiency and effectiveness of hospital management, ensuring that healthcare services are delivered in a structured and regulated environment. It also interacts with previous regulations, particularly Minister of Health Regulation No. 26 of 2022, by amending specific provisions to better reflect current healthcare needs and administrative practices. Hospitals must ensure that their internal policies and procedures are updated in accordance with these changes to maintain compliance and improve service delivery.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (7K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan telah dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;
b. bahwa untuk implementasi transformasi kesehatan secara
merata di seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan
pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat baru yang
berlokasi di Jayapura, Ibu Kota Nusantara, Makassar, dan
Surabaya yang telah mendapatkan persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

-- 1 of 6 --

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019
tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1336) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi
Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
156);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

-- 2 of 6 --

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 504) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 115 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 115
(1) Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit Vertikal
merupakan jabatan nonmanajerial yang diberikan
tugas tambahan memimpin rumah sakit.
(2) Penetapan Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit
Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Kualifikasi atau kompetensi pada jabatan Direktur
Utama dan Direktur Rumah Sakit Vertikal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.
2. Ketentuan mengenai nama dan tipe Rumah Sakit Umum
Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam
Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

-- 3 of 6 --

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

-- 4 of 6 --

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
NAMA DAN TIPE RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NO RUMAH SAKIT UMUM PUSAT TIPE
1 RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta I
2 RSUP Dr. Kariadi Semarang I
3 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta I
4 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung II
5 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado II
6 RSUP Dr. M. Djamil Padang II
7 RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar II
8 RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang II
9 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar II
10 RSUP Persahabatan Jakarta II
11 RSUP Fatmawati Jakarta II
12 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten III
13 RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar III
14 RSUP H. Adam Malik Medan III
15 RSUP Dr. Sitanala Tangerang III
16 RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin III
17 RSUP Surakarta III
18 RSUP Ratatotok Buyat III
19 RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon III
20 RSUP dr. Ben Mboi Kupang III
21 RSUP Jayapura III
22 RSUP Ibu Kota Nusantara III

-- 5 of 6 --

NO RUMAH SAKIT UMUM PUSAT TIPE
23 RSUP Surabaya III
24 RSUP Makassar III
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI G. SADIKIN

-- 6 of 6 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 9/2024?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 9/2024. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2024). Other 9/2024 — Minister of Health Regulation No. 9 of 2024 on the Second Amendment to Minister of Health Regulation No. 26 of 2022 on the Organization and Work Procedures of Hospitals within the Ministry of Health. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-9-2024

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 9/2024 — Minister of Health Regulation No. 9 of 2024 on the Second Amendment to Minister of Health Regulation No. 26 of 2022 on the Organization and Work Procedures of Hospitals within the Ministry of Health." KBLI.CO.ID, 2024, https://kbli.co.id/regulations/other-9-2024.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Indon.), summarized in Other 9/2024, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-9-2024 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 9/2024 — Minister of Health Regulation No. 9 of 2024 on the Second Amendment to Minister of Health Regulation No. 26 of 2022 on the Organization and Work Procedures of Hospitals within the Ministry of Health," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-9-2024.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; b. bahwa untuk implementasi transformasi kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat baru yang berlokasi di Jayapura, Ibu Kota Nusantara, Makassar, dan Surabaya yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor -- 1 of 6 -- 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 963); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. -- 2 of 6 -- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 115 (1) Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit Vertikal merupakan jabatan nonmanajerial yang diberikan tugas tambahan memimpin rumah sakit. (2) Penetapan Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kualifikasi atau kompetensi pada jabatan Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 2. Ketentuan mengenai nama dan tipe Rumah Sakit Umum Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 3 of 6 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж -- 4 of 6 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN NAMA DAN TIPE RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO RUMAH SAKIT UMUM PUSAT TIPE 1 RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta I 2 RSUP Dr. Kariadi Semarang I 3 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta I 4 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung II 5 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado II 6 RSUP Dr. M. Djamil Padang II 7 RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar II 8 RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang II 9 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar II 10 RSUP Persahabatan Jakarta II 11 RSUP Fatmawati Jakarta II 12 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten III 13 RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar III 14 RSUP H. Adam Malik Medan III 15 RSUP Dr. Sitanala Tangerang III 16 RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin III 17 RSUP Surakarta III 18 RSUP Ratatotok Buyat III 19 RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon III 20 RSUP dr. Ben Mboi Kupang III 21 RSUP Jayapura III 22 RSUP Ibu Kota Nusantara III -- 5 of 6 -- NO RUMAH SAKIT UMUM PUSAT TIPE 23 RSUP Surabaya III 24 RSUP Makassar III MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI G. SADIKIN -- 6 of 6 --