Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the procedures for applying customs tariffs on imported goods under the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). It aims to facilitate international trade and provide legal certainty in customs services related to imports.
The regulation affects importers, customs brokers, and businesses operating in Free Trade Zones (Kawasan Bebas), Bonded Zones (Tempat Penimbunan Berikat - TPB), and Special Economic Zones (Kawasan Ekonomi Khusus - KEK). It applies to all sectors involved in importing goods from Australia under the IA-CEPA.
- Importers must submit the original SKA Form IA-CEPA or DAB IA-CEPA to benefit from preferential tariffs (Pasal 12). - Importers must ensure that the goods meet the Rules of Origin criteria as specified in Pasal 5. - The regulation establishes the Tariff Rate Quota (TRQ) system, which allows for different tariff rates based on the quantity of goods imported (Pasal 3). - Importers must provide necessary documentation to customs officials within specified timeframes, depending on their risk category (Pasal 12). - The regulation allows for verification visits and retroactive checks to ensure compliance with the rules (Pasal 19 and Pasal 20).
- SKA Form IA-CEPA: Certificate of Origin for goods exported from Australia to Indonesia under IA-CEPA. - DAB IA-CEPA: Declaration of Origin for goods exported from Indonesia to Australia under IA-CEPA. - Tariff Preferensi: Preferential tariff rates established under the IA-CEPA. - Kuota Tahunan Skema TRQ: Annual quota for specific products under the TRQ scheme.
This regulation came into effect upon its issuance and does not explicitly replace any previous regulations but establishes new procedures under the IA-CEPA.
The regulation references the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and other relevant laws regarding customs and trade, ensuring that it operates within the broader legal framework governing customs in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Importers must submit the original SKA Form IA-CEPA and/or DAB IA-CEPA to customs to benefit from preferential tariffs (Pasal 12).
Goods must meet the Rules of Origin criteria as specified in Pasal 5 to qualify for preferential tariffs.
The TRQ system allows for different tariff rates based on the quantity of goods imported, as outlined in Pasal 3.
Importers must provide necessary documentation to customs officials within specified timeframes based on their risk category (Pasal 12).
The regulation allows for verification visits and retroactive checks to ensure compliance with the rules (Pasal 19 and Pasal 20).
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTE R! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/PMK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
INDONESIA-AUSTRALIA
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk memajukan perekonomian nasional m e lalui
kerja sama perdagangan intemasional , Pemerintah
Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia dengan
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 t e ntang
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Kompreh e nsif Indonesia- Australia (Indonesia- Australi a
Comprehe nsive Economic Partne rship Agreement);
b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdag angan
inte masional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
untuk memberikan kepastian hukum dalam me mberikan
pe layarian kegiatan kepabeanan atas impor barang, pe rlu
mengatur tata cara pe ngenaan tarif bea masuk atas barang
impor berdasarkan Pers e tujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif Indonesia- Australia;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 93 --
Mengingat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif Indonesia-Australia {Indonesia-Australia
Comprehensive Economic Partnership Agreement)
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6476);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 93 --
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat
lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 93 --
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat
TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan
mendapatkan penangguhan bea masuk.
6. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB
adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah
Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain
dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau
lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu
untuk dikeluarkan kembali.
7. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya
disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan
Bebas dan TPB.
8. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam
Daerah Pabean.
9. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a. penyelenggara kawasan berikat;
b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha
kawasan berikat;
c. pengusaha di kawasan berikat merangkap
penyelenggara di kawasan berikat;
d. penyelenggara gudang berikat;
e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha
gudang berikat; atau
f. pengusaha di gudang berikat merangkap
penyelenggara di gudang berikat.
rwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 93 --
10. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a. penyelenggara PLB;
b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha di PLB; atau
c. pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB.
11. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a. Badan U saha KEK;
b. Pelaku Usaha di KEK; atau
c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
12. Indonesia National Single Window yang selanjutnya
disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional
yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data
dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan
informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian
keputusan secara tunggal untuk pemberian 1zm
kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sistem INSW adalah Sistem Elektronik yang
mengintegrasikan sistem dan/ atau informasi berkaitan
dengan proses penanganan dokumen kepabeanan,
dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen
kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan dokumen lain,
yang terkait dengan ekspor dan/ atau impor, yang
menjamin keamanan data dan informasi serta
memadukan alur dan proses informasi antar sistem
internal secara otomatis.
14. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia yang besarnya ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif
bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.
15. Skema Tariff Rate Quota yang selanjutnya disebut Skema
TRQ adalah skema pengenaan tarif bea masuk
berdasarkan jumlah kuota terhadap produk-produk
tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 93 --
Keuangan mengena1 penetapan tarif bea masuk dalam
rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia.
16. Kuota Tahunan Skema TRQ adalah jumlah kuota total
yang ditetapkan terhadap produk-produk tertentu per
tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia.
1 7. Sertifikat TRQ adalah sertifikat yang diterbitkan oleh
lembaga penerbit di Australia yang berisi kuota untuk
produk-produk tertentu per pengiriman dan dikirimkan
secara elektronik melalui Sistem INSW yang akan
digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi In-
Quota dalam Skema TRQ.
18. Tarif Preferensi In-Quota adalah tarif bea masuk dalam
Skema TRQ yang ditetapkan atas barang impor yang
jumlahnya tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam
Sertifikat TRQ dan Kuota Tahunan Skema TRQ.
19. Tarif Preferensi Out-Quota adalah tarif bea masuk dalam
Skema TRQ yang ditetapkan atas barang impor yang
tidak menggunakan Sertifikat TRQ atau jumlahnya
melebihi jumlah yang tercantum dalam Sertifikat TRQ
dan/atau Kuota Tahunan Skema TRQ.
20. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-
01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan
ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari
Kawasan Bebas ke TLDDP.
21. Harmonized Commodity Description and Coding System
yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah
standar internasional atas sistem penamaan dan
penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian
produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh
World Customs Organization (WCO).
i www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 93 --
22. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif
dan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalam
dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian
kembali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jumlah barang
yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan
pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi
dan dokumen lain terkait.
23. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan
keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi
bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan
kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan,
dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
24. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat
SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor
Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan
kepabeanan.
25. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya
disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus
yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.
26. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia.
27. Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.
28. Barang Originating adalah barang yang memenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.
29. Bahan Non-Originating adalah bahan yang tidak
memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 93 --
30. Barang Non-Originating adalah barang yang tidak
memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia.
31. Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang
selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang
merinci mengenai:
a. proses produksi suatu barang yang menggunakan
Bahan Non-Originating, dan Bahan Non-originating
tersebut telah mengalami perubahan klasifikasi;
b. barang yang proses produksinya menggunakan
Bahan Non-Originating yang memenuhi kriteria
kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang
dinyatakan dalam persentase;
c. mengalami suatu proses operasional tertentu; atau
d. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
32. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
yang selanjutnya disebut SKA Form IA-CEPA adalah
dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh
Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor yang
akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif
Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota.
33. Instruction Document adalah dokumen yang berisi
ketentuan mengenai pengisian SKA Form IA-CEPA.
34. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya
disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah
atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara
Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk
menerbitkan SKA Form IA-CEPA atas barang yang akan
diekspor.
35. Deklarasi Asal Barang (Declaration of Origin) Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
yang selanjutnya disebut DAB IA-CEPA adalah
pernyataan yang dibuat oleh Eksportir Terigistrasi yang
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 93 --
akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif
Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/atau Tarif
Preferensi Out-Quota.
36. Eksportir Teregistrasi (Registered Exporte1) yang
selanjutnya disebut Eksportir Teregistrasi adalah
eksportir yang terdaftar dan berstatus aktif di Negara
Anggota pengekspor dan berhak untuk menerbitkan DAB
IA-CEPA.
37. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen
yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan
pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/
airway bill, manifest, dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan.
38. Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang
selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang
disusun sesua1 dengan e-ATIGA Form D Process
Specification and Message Implementation Guideline, dan
dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.
39. Invoice dari Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Third
Party Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh
perusahaan lain di negara selain Negara Anggota atau
perusahaan lain di negara yang sama dengan negara
tempat diterbitkannya SKA Form IA-CEPA atau DAB IA-
CEPA.
40. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah
tanggal Bill of Lading untuk moda pengangkutan laut,
tanggal Airway Bill untuk moda pengangkutan udara,
atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda
pengangkutan darat.
41. Permintaan Retroactive Check adalah permintaan yang
dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Instansi
Penerbit SKA atau Eksportir Teregistrasi untuk
mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan
Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IA-CEPA
atau DAB IA-CEPA.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 93 --
42. Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pejabat Bea dan Cukai di negara penerbit SKA Fonn IA-
CEPA atau DAB IA-CEPA untuk memperoleh data atau
informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang
dan/atau keabsahan SKA Fonn IA-CEPA atau DAB IA-
CEPA.
43. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesua1 dengan Undang-Undang
Kepabeanan.
44. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
45. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawa1 Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
BAB II
TARIF PREFERENSI DAN SKEMA TARIFF RATE QUOTA (TRQ)
Bagian Kesatu
Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota,
dan Tarif Preferensi Out-Quota
Pasal 2
(1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi, Tarif
Preferensi In-Quota, dan/atau Tarif Preferensi Out-Quota
yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).
(2) Besaran Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan
Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia.
tr www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 93 --
(3) Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan terhadap:
a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan
Impor Barang (PIB);
b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) dari TPB, yang pada saat
pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan
persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi,
Tarif Preferensi In-Quota, dan/atau Tarif Preferensi
Out-Quota;
c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) dari PLB, yang pada saat
pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan
persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi,
Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif Preferensi
Out-Quota;
d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan
Bebas ke TLDDP, sepanjang:
1. bahan baku dan/ atau bahan penolong berasal
dari luar Daerah Pabean;
2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan
Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan
Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota,
dan/atau Tarif Preferensi Out-Quota; dan
3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas
yang telah memenuhi persyaratan sebagai
pengusaha yang dapat menggunakan Tarif
Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau
Tarif Preferensi Out-Quota; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 93 --
e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada
saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan
persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi,
Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif Preferensi
Out-Quota.
(4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan
Kawasan;
b. melakukan pemasukan bahan baku dan/ atau
bahan penolong, dan sekaligus melakukan
pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
c. memiliki dan menerapkan sistem informasi
persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang
dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai secara online dengan persetujuan Kepala
Kantor Pabean yang mengawasi;
d. memiliki akses kepabeanan; dan
e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi
barang hasil produksi dan blueprint proses produksi
yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor
Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan
dikeluarkan ke TLDDP.
Bagian Kedua
Skema TRQ
Pasal 3
(1) Skema TRQ terdiri dari mekanisme validasi dan
pemotongan Kuota Tahunan Skema TRQ.
(2) Skema TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Sistem INSW dengan mendasarkan
pada Sertifikat TRQ.
(3) Sertifikat TRQ dikirimkan oleh lembaga penerbit di
Australia melalui Sistem INSW.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 93 --
(4) Dalam ha! peng1nman Sertifikat TRQ melalui Sistem
INSW belum tersedia, terjadi gangguan, atau terjadi
kegagalan sistem, Sertifikat TRQ dapat dikirimkan oleh
lembaga penerbit di Australia kepada Pejabat Bea dan
Cukai dengan menggunakan surat elektronik.
(5) Terhadap Sertifikat TRQ yang dikirimkan dengan
menggunakan surat elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai meneruskan ke
dalam Sistem INSW.
Pasal 4
(1) Sistem INSW melakukan validasi terhadap Sertifikat TRQ
dan Kuota Tahunan Skema TRQ atas pengajuan
pemberitahuan pabean impor yang menggunakan Tarif
Preferensi In-Quota dalam Skema TRQ.
(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap elemen data berupa:
a. nomor referensi Sertifikat TRQ;
b. masa berlaku Sertifikat TRQ;
c. jenis barang yang termasuk dalam Skema TRQ;
d. jenis satuan barang yang diwajibkan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai penetapan jenis satuan barang;
e. NPWP Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan
Usaha/Pelaku Usaha KEK;
f. jumlah barang yang tercantum dalam Sertifikat
TRQ; dan
g. jumlah Kuota Tahunan Skema TRQ.
(3) Dalam ha! hasil validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan sesuai, Sistem INSW meneruskan
pengajuan pemberitahuan pabean impor ke SKP untuk
mendapatkan nomor pendaftaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 93 --
(4) Sistem INSW melakukan pemotongan Kuota Tahunan
Skema TRQ secara elektronik berdasarkan jumlah barang
yang tercantum dalam Sertifikat TRQ untuk
pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan
nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pembatalan Sertifikat TRQ hanya dapat dilakukan
sebelum pemberitahuan pabean impor mendapatkan
nomor pendaftaran.
(6) Dalam ha! hasil validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Sistem INSW menolak
pengajuan pemberitahuan pabean 1mpor untuk
dilakukan perbaikan dan diajukan kembali.
BAB III
KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)
Pasal 5
(1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
a. kriteria asal barang (origin criteria);
b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
c. ketentuan prosedural (procedural provisions).
(2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kesatu
Kriteria Asal Barang (Origin Criteria)
Pasal 6
(1) Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi
di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau
produced);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 93 --
b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan
hanya menggunakan Bahan Originating berasal dari
satu atau lebih Negara Anggota (produced exclusively);
c. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau
diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly
obtained atau produced); atau
d. barang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf c yang dinyatakan sebagai
Barang Originating berdasarkan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-
Australia.
(2) Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. barang yang termasuk dalam daftar Product Specific
Rules (PSR) sebagaimana diatur dalam Annex 4-C
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia; atau
b. barang yang termasuk dalam Lampiran A atau
Lampiran B yang dirakit dari bahan yang termasuk
dalam Lampiran A atau Lampiran B Deklarasi
Tingkat Menteri mengenai Perdagangan Produk
Teknologi Informasi yang disepakati dalam
Konferensi Tingkat Menteri WTO pada tanggal 13
Desember 1996.
Bagian Kedua
Kriteria Pengiriman (Consignment Criteria)
Pasal7
(1) Kriteria pengiriman (consignment criteria) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota
yang menerbitkan SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB
IA-CEPA ke dalam Daerah Pabean; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 93 --
b. barang impor dikirim melalui satu atau lebih negara
selain Negara Anggota untuk tujuan transit
dan/atau
sementara.
transhipment, atau penimbunan
(2) Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang
menerbitkan SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA
melalui satu atau lebih negara selain Negara Anggota
untuk tujuan transit dan/ atau transhipment, atau
penimbunan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
a. tidak mengalami proses produksi selain bongkar,
muat, pembukaan kemasan dan pengemasan ulang,
pelabelan, dan tindakan lain yang diperlukan untuk
menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik;
b. tidak diperdagangkan di negara tujuan transit dan/
atau transhipment, atau penimbunan sementara;
dan
c. transit dan/ atau transhipment dapat dijelaskan
karena alasan geografis atau pertimbangan khusus
terkait persyaratan pengangkutan.
Pasal 8
Dalam ha! pengiriman barang impor dilakukan melalui satu
atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Importir, Penyelenggara/
Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK harus
menyerahkan dokumen berupa:
a. copy through bill of lading atau dokumen pengangkutan
lainnya, seperti bill of lading dan packing lists, yang
diterbitkan di Negara Anggota pengekspor;
b. sertifikat atau informasi lainnya yang diberikan oleh
otoritas pabean di negara selain Negara Anggota atau
entitas relevan lainnya; atau
c. bukti lain yang berkaitan dengan barang impor,
kepada Pejabat Bea dan Cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 93 --
Bagian Ketiga
Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions)
Pasal 9
(1) Ketentuan prosedural (procedural provisions)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
terkait dengan penerbitan SKA Form IA-CEPA, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan bentuk clan
format SKA Form IA-CEPA sesuai dengan format
yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
b. memuat nomor referensi SKA Form IA-CEPA;
c. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang clan
stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA di Negara
Anggota pengekspor secara manual atau secara
elektronik;
d. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau
produsen);
e. diterbitkan sedekat mungkin dengan Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, atau tidak
lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
f. mencantumkan kriteria asal barang (origin criteria)
untuk setiap uraian barang dalam hal SKA Form IA-
CEPA yang mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian
barang;
g. memuat informasi paling sedikit mengenai informasi
yang tercantum dalam List of Data Requirements
dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
h. kolom-kolom pada SKA Form IA-CEPA diisi sesuai
dengan ketentuan pengisian pada Instruction
Document sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini; clan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 93 --
1. SKA Form IA-CEPA berlaku selama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal penerbitan.
(2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA Form IA-
CEPA lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak
melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan memberikan
tanda ( ✓ ) atau ( X ) pada kolom 12 kotak "ISSUED
RETROACTIVELY'.
(3) Dalam hal SKA Form IA-CEPA hilang atau rusak, dapat
digunakan SKA Form IA-CEPA pengganti dengan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2);
b. diberikan tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE
COPY' pada lembar SKA Form IA-CEPA;
c. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKA
Form IA-CEPA yang hilang atau rusak; dan
d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form IA-CEPA
yang hilang atau rusak.
(4) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA
Form IA-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan dengan
cara:
a. mencoret (striking out) data yang salah;
b. menambahkan data yang benar; dan
c. menandasahkan dengan membubuhkan tanda
tangan/paraf pejabat yang berwenang dari Instansi
Penerbit SKA.
(5) Dalam hal pada bill of lading, airway bill, atau dokumen
pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan
tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut,
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan
pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana
pengangkut.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 93 --
Pasal 10
(1) Ketentuan prosedural (procedural provisions)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
terkait dengan pembuatan DAB IA-CEPA, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dibuat oleh Eksportir Teregistrasi;
b. dibuat dalam bahasa Inggris;
c. dibuat dalam invoice, dokumen pengangkutan, atau
dokumen komersial lainnya;
d. memuat pernyataan Eksportir Teregistrasi dengan
tanda/tulisan/cap dengan kalimat:
"The exporter of the products covered by this
document declares that, where clearly indicated,
these products are of Australian preferential origin
and meet the requirements of Chapter 4 (Rules of
Origin) of the IA-CEPA."
e. memuat uraian barang secara jelas dan detail agar
dapat diidentifikasi, termasuk 6-digit HS barang;
f. memuat kriteria asal barang (origin criteria) untuk
setiap uraian barang dalam ha! DAB IA-CEPA
mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
g. memuat tanda tangan atau stempel/ cap Eksportir
Teregistrasi;
h. memuat nama dan detil kontak Eksportir
Teregistrasi;
1. memuat nomor unik Eksportir Teregistrasi yang
berhak membuat DAB IA-CEPA;
J. memuat tanggal pembuatan DAB IA-CEPA;
k. berlaku hanya untuk satu kali importasi; dan
I. DAB IA-CEPA berlaku selama 12 (dua belas) bulan
terhitung setelah tanggal pembuatan.
(2) DAB IA-CEPA dapat dibuat setelah Tanggal Pengapalan
atau Tanggal Eksportasi.
(3) Dalam ha! terdapat kesalahan pada saat pengisian DAB
IA-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara:
a. mencoret (striking out) data yang salah;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 93 --
b. menambahkan data yang benar; dan
c. menandasahkan dengan membubuhkan tanda
tangan / paraf Eksportir Teregistrasi.
Pasal 11
(1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara selain Negara
Anggota atau perusahaan lain yang berlokasi di negara
yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA
Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA, dapat
menerbitkan Third Party Invoice.
(2) SKA Form IA-CEPA yang menggunakan Third Party
Invoice yang diterbitkan di negara selain Negara Anggota,
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan
Third Party Invoice pada kolom 9 SKA Form IA-CEPA;
dan
b. pemberian tanda ( ✓ ) atau ( X ) pada kolom 12 SKA
Form IA-CEPA kotak "THIRD PARTY INVOICING'.
Pasal 12
(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi dan/atau
Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Importir wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form IA-CEPA, dan/
atau lembar asli DAB IA-CEPA atau basil cetak DAB
IA-CEPA;
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar;
dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IA-CEPA, dan/ atau nomor unik Eksportir
Teregistrasi dan tanggal DAB IA-CEPA pada
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 93 --
(2) Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur
kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA
Form IA-CEPA, dan/atau lembar asli DAB IA-CEPA atau
hasil cetak DAB IA-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
IA-CEPA, dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau
hasil cetak DAB IA-CEPA wajib diserahkan kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling
lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
IA-CEPA, dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau
hasil cetak DAB IA-CEPA wajib diserahkan kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling
lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja
berikutnya,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK)
atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(3) Untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau,
penyerahan lembar asli SKA Form IA-CEPA, dan/ atau
lembar asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak DAB IA-CEPA
ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
IA-CEPA, dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 93 --
hasil cetak DAB IA-CEPA wajib diserahkan kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling
lambat 3 (tiga) hari; atau
b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
IA-CEPA, dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau
hasil cetak DAB IA-CEPA wajib diserahkan kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling
lambat 3 (tiga) hari kerja,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB).
(4) Untuk Importir yang telah ditetapkan sebagai Mitra
Utama Kepabeanan atau Authorized Economic Operator
(AEO), lembar asli SKA Form IA-CEPA, dan/atau lembar
asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak DAB IA-CEPA
diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi dan/ atau
Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form IA-CEPA,
dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak
DAB IA-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan
pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
b. menyerahkan lembar asli SKA Form IA-CEPA,
dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak
DAB IA-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat
5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 93 --
pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah
ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau
Authorized Economic Operator (AEO);
c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada
pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
TPB secara benar; dan
d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IA-CEPA, dan/ atau nomor unik Eksportir
Teregistrasi dan tanggal DAB IA-CEPA pada
pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
TPB secara benar.
(6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi dan/ atau
Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form IA-CEPA,
dan/atau lembar asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak
DAB IA-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan
pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
b. menyerahkan lembar asli SKA Form IA-CEPA,
dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak
DAB IA-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat
5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan
pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah
ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau
Authorized Economic Operator (AEO);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 93 --
c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada
pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
PLB secara benar; dan
d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IA-CEPA, dan/ atau nomor unik Eksportir
Teregistrasi dan tanggal DAB IA-CEPA pada
pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
PLB secara benar.
(7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi dan/ atau
Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form IA-CEPA,
dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak
DAB IA-CEPA, hasil cetak PPFTZ-01 pemasukan
barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean,
kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean
yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01
pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar
Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB);
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada
PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas
dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IA-CEPA, dan/atau nomor unik Eksportir
Teregistrasi dan tanggal DAB IA-CEPA pada
PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas
dari luar Daerah Pabean secara benar.
(8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi dan/ atau
Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman
pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 93 --
(9) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan
pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan
Tarif Preferensi dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/
Pelaku Usaha KEK, wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form IA-CEPA,
dan/ atau lembar asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak
DAB IA-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar
Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
b. menyerahkan lembar asli SKA Form IA-CEPA,
dan/atau lembar asli DAB IA-CEPA atau hasil cetak
DAB IA-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar
Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal
Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan
sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO);
c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada
pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar
Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IA-CEPA, dan/atau nomor unik Eksportir
Teregistrasi dan tanggal DAB IA-CEPA pada
pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar
Daerah Pabean ke KEK secara benar.
(10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 93 --
menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
(11) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah
tersedia dalam SKP, DAB IA-CEPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan
Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
(12) Lembar asli SKA Form IA-CEPA pada ayat (2) sampai
dengan ayat (9) meliputi:
a. lembar asli SKA Form IA-CEPA atas barang yang
diimpor;
b. lembar asli SKA Form IA-CEPA Issued Retroactively,
dalam hal SKA Form IA-CEPA diterbitkan lebih dari 3
(tiga) hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atau
Tanggal Eksportasi;
c. lembar asli SKA Form IA-CEPA pengganti (Certified
True Copy), dalam hal SKA Form IA-CEPA asli hilang
atau rusak; atau
d. lembar asli SKA Form IA-CEPA sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c,
yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4).
(13) Lembar asli DAB IA-CEPA pada ayat (2) sampai dengan
ayat (9) meliputi:
a. lembar asli DAB IA-CEPA atas barang yang diimpor;
atau
b. lembar asli DAB IA-CEPA sebagaimana dimaksud
dalam huruf a yang telah dikoreksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(14) SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus
masih berlaku pada saat:
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
TPB;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 93 --
c. pemberitahuan pabean 1mpor untuk ditimbun di
PLB;
d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas
dari luar Daerah Pabean; atau
e. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK
dari luar Daerah Pabean,
mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.
Pasal 13
Preferensi In-Quota
Pasal 2, Importir,
Untuk dapat menggunakan Tarif
sebagaimana dimaksud dalam
Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha
PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/
Pelaku Usaha KEK wajib:
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12;
b. mencantumkan nomor referensi Sertifikat TRQ dan kode
fasilitas Skema TRQ pada pemberitahuan pabean impor
secara benar; dan
c. memiliki Sertifikat TRQ yang masih berlaku pada saat
pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut
(BC 1. 1) mendapat nomor pendaftaran dari Kantor
Pabean.
Pasal 14
(1) SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dapat disampaikan secara
elektronik oleh Instansi Penerbit SKA atau Eksportir
Teregistrasi kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
a. mekanisme e-Form D; atau
b. hasil kesepakatan Negara Anggota.
(2) Dalam hal SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA
disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar
asli SKA FormIA-CEPA, dan/atau lembar asli DAB IA-CEPA
atau hasil cetak DAB IA-CEPA sebagaimana dimaksud
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 93 --
dalam Pasal 12, dikecualikan untuk Importir,
Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha
PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/
Pelaku Usaha KEK.
(3) Tata cara importasi clan penelitian atas penggunaan SKA
Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA yang disampaikan
secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan:
a. tata cara importasi clan penelitian atas penggunaan
e-Form D; atau
b. tata cara importasi clan penelitian yang diatur
berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.
BAB IV
PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI
Bagian Kesatu
Penelitian SKA Form IA-CEPA clan DAB IA-CEPA
Pasal 15
Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-
Quota, clan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus
memenuhi Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.
Pasal 16
(1) Pejabat Bea clan Cukai di Kantor Pabean melakukan
penelitian terhadap SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-
CEPA dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi, Tarif
Preferensi In-Quota, dan/atau Tarif Preferensi Out-Quota
atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 93 --
(2) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan permintaan
informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha
TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku
Usaha KEK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-
Quota, dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota atas barang
yang diimpor dengan menggunakan SKA Form IA-CEPA
dan/atau DAB IA-CEPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit
Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Pasal 17
(1) Penelitian terhadap SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-
CEPA untuk pengenaan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi
In-Quota, dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
a. pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. pemenuhan kriteria peng1nman (consignment
criteria) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal 8;
c. pemenuhan ketentuan prosedural (procedural
provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
sampai dengan Pasal 14;
d. Jen1s, jumlah, dan klasifikasi barang yang
mendapatkan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-
Quota, dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota;
e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan
berdasarkan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-
Quota, dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 93 --
mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia;
f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean
impor dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan
data pada SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-
CEPA; dan
g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan pada pemberitahuan
pabean impor, SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-
CEPA, dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam
ha! barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
(2) Dalam ha! hasil penelitian memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c, hasil validasi Sistem INSW sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf e sesuai, serta hasil validasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g
menunjukkan:
a. jumlah barang dalam pemberitahuan pabean tidak
melebihi jumlah barang yang tercantum dalam
Sertifikat TRQ dan masih dalam jumlah Kuota
Tahunan Skema TRQ, barang diberikan Tarif
Preferensi In-Quota;
b. jumlah barang dalam pemberitahuan pabean lebih
besar dari jumlah barang yang tercantum dalam
Sertifikat TRQ dan masih dalam jumlah Kuota
Tahunan Skema TRQ, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
1. atas jumlah barang yang sesuai dikenakan Tarif
Preferensi In-Quota; dan
2. atas kelebihan jumlah barang dikenakan Tarif
Preferensi Out-Quota;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 93 --
c. jumlah barang dalam pemberitahuan pabean tidak
melebihi jumlah barang yang tercantum dalam
Sertifikat TRQ, tetapi melebihi jumlah Kuota
Tahunan Skema TRQ, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
1. atas jumlah barang yang masih dalam jumlah
Kuota Tahunan Skema TRQ dikenakan Tarif
Preferensi In-Quota; dan
2. atas jumlah barang yang melebihi Kuota
Tahunan Skema TRQ dikenakan Tarif Preferensi
Out-Quota; atau
d. jumlah barang dalam pemberitahuan pabean
melebihi jumlah barang yang tercantum dalam
Sertifikat TRQ dan melebihi jumlah Kuota Tahunan
Skema TRQ, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. atas jumlah barang yang masih dalam jumlah
Kuota Tahunan Skema TRQ dikenakan Tarif
Preferensi In-Quota; dan
2. atas jumlah barang yang melebihi Kuota
Tahunan Skema TRQ dikenakan Tarif Preferensi
Out-Quota.
(3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa barang
impor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, namun tidak
dicantumkan nomor referensi Sertifikat TRQ pada
pemberitahuan pabean impor, atas barang tersebut
dikenakan Tarif Preferensi dan/atau Tarif Preferensi Out-
Quota.
(4) Dalam ha! hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan
bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih
ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), SKA Form IA-CEPA
dan/atau DAB IA-CEPA ditolak dan atas barang impor
dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku
umum (Most Favoured Nation/MFN).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 93 --
(5) Dalam hal basil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sampai huruf g menunjukkan:
a. total jumlah barang yang tercantum dalam
pemberitahuan pabean impor lebih besar dari
jumlah barang yang terdapat dalam DAB IA-CEPA
dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean terkait SKA
Form IA-CEPA, atas kelebihan jumlah barang
tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku
umum (Most Favoured Nation/MFN);
b. Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau
Tarif Preferensi Out-Quota yang diberitahukan
berbeda dengan yang seharusnya dikenakan,
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk
atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia;
c. spesifikasi barang yang tercantum dalam
pemberitahuan pabean 1mpor berbeda dengan
spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA Form
IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA, atas barang impor
yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk
yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean impor, SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-
CEPA, dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean, atas
barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk
yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
atau
e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA Form
IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA berbeda dengan
klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea
dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 93 --
1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai
dasar pengenaan Tarif Preferensi, Tarif
Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif Preferensi
Out-Quota merupakan hasil penetapan Pejabat
Bea dan Cukai;
2. penelitian kriteria asal barang (origin criteria)
yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan
klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea
dan Cukai; dan
3. Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota,
dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota tetap dapat
diberikan terhadap barang impor yang telah
memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang
klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat
Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif
bea masuk dalam rangka Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-
Australia.
(6) SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA diragukan
keabsahan dan kebenaran isinya, jika berdasarkan hasil
penelitian terdapat:
a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal
barang (origin criteria);
b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria
pengiriman (consignment criteria);
c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang
menandatangani SKA Form IA-CEPA dan/ atau
stempel pada SKA Form IA-CEPA dengan spes1men
yang menimbulkan keraguan;
d. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA Form
IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA dengan Dokumen
Pelengkap Pabean;
e. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan
prosedural (procedural provision) lainnya; dan/ atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 93 --
f. ketidaksesuaian lainnya antara SKA Form IA-CEPA
.dan/atau DAB IA-CEPA dengan informasi relevan
lainnya.
(7) Dalam ha! SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA
terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap
salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan
Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota atas jenis barang lain yang
memenuhi Ketentuan Asal Barang.
Pasal 18
(1) SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA tetap sah
dalam ha! terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor
discrepancies).
(2) Perbedaan yang bersifat mmor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. kesalahan pengetikan dan/ a tau eJaan pada SKA
Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA, sepanjang
dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen
Pelengkap Pabean;
b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik
manual atau pun tercetak) pada kotak dalam SKA
Form IA-CEPA, serta perbedaan ukuran centang atau
silang tersebut;
c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA Form
IA-CEPA dengan spesimen;
d. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan
berat, satuan panjang) pada SKA Form IA-CEPA
dan/atau DAB IA-CEPA dengan Dokumen Pelengkap
Pabean;
e. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan
dalam pengisian SKA Form IA-CEPA; dan/ atau
f. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang
antara SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA
dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang
dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan
barang yang sama.
i r www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 93 --
Bagian Kedua
Retroactive Check dan Verification Visit
Pasal 19
(1) Terhadap SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA
yang diragukan keabsahan dan kebenaran 1smya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6),
dilakukan Permintaan Retroactive Check kepada:
a. Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor
dalam hal SKA Form IA-CEPA; atau
b. Eksportir Teregistrasi di Negara Anggota pengekspor
dalam hal DAB IA-CEPA,
dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea
masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/
MFN).
(2) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (random).
(3) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri dengan copy atau
pindaian SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA,
dengan menyebutkan alasan keraguan, disertai dengan:
a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi
SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA;
dan/atau
b. permintaan informasi, catatan, bukti, dan/ atau
data-data pendukung terkait.
(4) Terhadap Permintaan Retroactive Check sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditembuskan
kepada Department of Foreign Affairs and Trade Australia
sebagai pemberitahuan.
(5) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dan pemberitahuan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh:
a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 93 --
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; atau
e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(6) Permintaan Retroactive Check dapat dilakukan lebih dari
1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti-
bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan
keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai.
(7) SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA ditolak dan
Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota tidak diberikan jika jawaban atas
Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal Permintaan Retroactive Check
dan/ atau tidak mencukupi untuk membuktikan
pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan
SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA.
(8) Penetapan diterima atau ditolaknya SKA Form IA-CEPA
dan/atau DAB IA-CEPA, harus disampaikan secara
tertulis kepada Instansi Penerbit SKA atau Eksportir
Teregistrasi di Negara Anggota pengekspor dan tembusan
kepada Department of Foreign Affairs and Trade Australia
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal diterimanya jawaban atas Permintaan
Retroactive Check.
Pasal 20
(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk dapat melakukan Verification Visit jika jawaban
atas Permintaan Retroactive Check sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 diragukan kebenarannya,
dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan
pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan
SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 93 --
(2) Verification Visit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan selama periode dilakukannya
Permintaan Retroactive Check atau tanpa didahului
Permintaan Retroactive Check.
(3) Dalam rangka pelaksanaan Verification Visit, Direktur
Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
menyampaikan permintaan secara tertulis dengan
mencantumkan informasi yang diminta kepada:
a. Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor
dalam hal SKA Form IA-CEPA; atau
b. Eksportir Teregistrasi di Negara Anggota pengekspor
dalam ha! DAB IA-CEPA,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pelaksanaan Verification Visit yang direncanakan.
(4) Atas permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Department of Foreign Affairs and
Trade Australia.
(5) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mencantumkan informasi antara lain:
a. identitas kantor pabean yang menerbitkan
permintaan Verification Visit;
b. nama eksportir atau produsen yang akan
dikunjungi;
c. tanggal permintaan tertulis;
d. rencana tanggal dan tempat pelaksanaan Verification
Visit;
e. tujuan dan ruang lingkup Verification Visit, termasuk
referensi atas barang yang akan diverifikasi;
f. copy atau pindaian SKA Form IA-CEPA dan/ atau
DAB IA-CEPA; dan
g. nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai dan/ atau
pejabat pemerintah relevan lainnya yang akan
melaksanakan Verification Visit.
i rwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 93 --
(6) Verification Visit dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari:
a. Instansi Penerbit SKA dalam hal SKA Form IA-CEPA;
atau
b. Eksportir Teregistrasi dalam hal DAB IA-CEPA.
(7) SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA ditolak dan
Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota tidak diberikan jika:
a. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tidak disampaikan dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal permintaan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3); atau
b. hasil Verification Visit menunjukkan bahwa barang
yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal
Barang, data atau informasi yang diperoleh tidak
mencukupi untuk membuktikan pemenuhan
Ketentuan Asal Barang, dan/ atau tidak memenuhi
keabsahan SKA IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA.
(8) Keseluruhan proses pelaksanaan Verification Visit,
termasuk pelaksanaan kunjungan dan penetapan
diterima atau ditolaknya SKA Form IA-CEPA dan/ atau
DAB IA-CEPA, harus dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal
permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(9) Penetapan diterima atau ditolaknya SKA Form IA-CEPA
dan/atau DAB IA-CEPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), disampaikan secara tertulis kepada:
a. Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor
dalam hal SKA IA-CEPA atau Eksportir Teregistrasi
di Negara Anggota pengekspor dalam hal DAB IA-
CEPA; dan
b. Department of Foreign Affairs and Trade Australia,
dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari
sejak tanggal penetapan.
(10) Pelaksanaan Verification Visit dapat melibatkan
kementerian dan/ atau lembaga terkait.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 38 of 93 --
Pasal 21
(1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Retroactive
Check dan pelaksanaan Verification Visit harus menjaga
kerahasiaan informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang
melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan
Asal Barang.
BABV
KETENTUAN SANKSI
Pasal22
(1) SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA dinyatakan
palsu atau dipalsukan jika:
a. SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA tidak
pernah diterbitkan; atau
b. terdapat perubahan data pada SKA Form IA-CEPA
yang tidak disahkan oleh Instansi Penerbit SKA,
atau DAB IA-CEPA yang tidak disahkan oleh
Eksportir Teregistrasi.
(2) Dalam ha! SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA
dinyatakan palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha
TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha
KEK, dilakukan evaluasi tingkat penjaluran pengeluaran
barang impor.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sampai dengan:
a. ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan
pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan
yang dilakukan oleh Importir, Penyelenggara/
Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB,
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 39 of 93 --
pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3,
atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; atau
b. tidak ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan
pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan
yang dilakukan oleh Importir, Penyelenggara/
Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB,
pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3,
atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
(4) Dalam hal Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan
Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK
ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran
tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, atas pelanggaran tindak
pidana di bidang kepabeanan tersebut diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.
Pasal 23
(1) Dalam hal SKA Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA
dinyatakan palsu atau dipalsukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai
berkoordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA Form
IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA yang dinyatakan palsu
atau dipalsukan terkait dengan penyelesaian
permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif Indonesia-Australia.
(2) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan bahwa eksportir terlibat atau
melakukan tindak pemalsuan atas SKA Form IA-CEPA
dan/ atau DAB IA-CEPA, terhadap importasi yang berasal
dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif
Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 40 of 93 --
Preferensi Out-Quota selama 2 (dua) tahun, terhitung
sejak eksportir dinyatakan terlibat atau melakukan
tindak pemalsuan oleh Negara Anggota penerbit SKA
Form IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA.
(3) Dalam ha! eksportir dapat membuktikan bahwa Importir,
Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha
PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau
Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK juga terlibat atau
melakukan tindak pemalsuan, terhadap Importir,
Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha
PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau
Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang bersangkutan
dilakukan penindakan dan penyidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
(4) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah selesai, SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA
dari eksportir yang bersangkutan dilakukan penelitian
mendalam untuk digunakan sebagai evaluasi tingkat
penjaluran pengeluaran barang impor.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
(1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan
nilai CIF tidak melebihi US$200.00 (dua ratus United
States Dollar), dapat dikenakan Tarif Preferensi, Tarif
Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota
tanpa harus melampirkan SKA Form IA-CEPA dan/ atau
DAB IA-CEPA.
(2) Pengenaan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota,
dan/atau Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang
importasi tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu)
trwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 41 of 93 --
atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk
menghindari kewajiban penyerahan SKA Form IA-CEPA
dan/ atau DAB IA-CEPA.
(3) Pengenaan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota,
dan/atau Tarif Preferensi Out-Quota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap
barang 1mpor yang menggunakan dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Pasal 25
(1) Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/atau Tarif
Preferensi Out-Quota dapat diberikan atas barang yang
dikirimkan oleh Negara Anggota pengekspor untuk
tujuan pameran di Negara Anggota atau negara selain
Negara Anggota dan terjual pada saat atau setelah
pameran.
(2) Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan
pabean impor untuk dipakai, dengan ketentuan barang
impor tujuan pameran:
a. telah dikirimkan ke Negara Anggota pengimpor atau
negara selain Negara Anggota tempat pameran
dilaksanakan;
b. telah dipamerkan di negara sebagaimana dimaksud
pada huruf a;
c. telah terjual atau dipindahtangankan kepada
importir di Negara Anggota pengimpor;
d. dikirim pada saat atau segera setelah pameran
diselenggarakan;
e. dipamerkan dalam pameran dagang, pertanian atau
kerajinan, atau pameran lainnya yang bukan
diselenggarakan di toko atau tempat usaha/pabrik;
dan
f. masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan di
negara penyelenggara pameran.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 42 of 93 --
(3) SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA yang
digunakan atas barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. mencantumkan nama pameran dan alamat tempat
dilaksanakannya pameran pada kolom 6 SKA Form
IA-CEPA dan/atau DAB IA-CEPA; dan
b. memberikan tanda ( ✓ ) atau ( X ) pada kolom 12
SKA Form IA-CEPA kotak "EXHIBITION'.
(4) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen
pembuktian pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Pasal 26
(1) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif
Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota:
a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB;
dan
b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke
TLDDP,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif
Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota atas pengeluaran barang dari KEK
ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Lampiran huruf B Angka I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(3) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan
pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal
Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi
In-Quota, dan/atau Tarif Preferensi Out-Quota atas
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 43 of 93 --
pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 27
Untuk SKA Fann IA-CEPA yang dibatalkan oleh Instansi
Penerbit SKA atau DAB IA-CEPA yang dibatalkan oleh
Eksportir Teregistrasi, Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-
Quota, dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota tidak diberikan.
Pasal 28
Tata cara penyerahan SKA Fann IA-CEPA dan/ atau DAB IA-
CEPA beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara
penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen
Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam
rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional
selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pasal29
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), Direktur
Jenderal menetapkan prosedur pemberian Tarif
Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota, dan/ atau Tarif
Preferensi Out-Quota.
(2) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang
dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-
undangan;
b. bertanggung jawab secara substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan
kepada yang bersangkutan; dan
c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan
kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 44 of 93 --
Pasal 30
Petunjuk teknis pengenaan tarif bea masuk atas barang impor
berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap
barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah
mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean
tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.
Pasal 32
(1) Terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya
telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dikeluarkan
dari TPB, PLB, Kawasan Bebas, atau KEK ke TLDDP,
dapat diberikan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi In-Quota,
dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota.
(2) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi, Tarif Preferensi
In-Quota, dan/ atau Tarif Preferensi Out-Quota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara/
Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB,
pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan
Usaha/Pelaku Usaha KEK harus menyerahkan lembar
asli SKA Form IA-CEPA, dan/ atau lembar asli DAB IA-
CEPA atau hasil cetak DAB IA-CEPA paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan
Menteri ini, dengan ketentuan:
a. SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA
diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 10; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 45 of 93 --
b. SKA Form IA-CEPA dan/ atau DAB IA-CEPA
diterbitkan terhitung sejak tanggal berlakunya
Peraturan Menteri ini.
Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2020.
i r www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 46 of 93 --
3 Juli 2020
709
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR
-~-- _.. Salinan sesuai dengan aslinya
iro Umum
ministrasi Kementerian
YAlI J13 199703 1 001
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 47 of 93 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/PMK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA
A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA
I. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria asal barang skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif Indonesia-Australia meliputi:
1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (wholly obtained atau produced).
Barang-barang yang dikategorikan sebagai wholly obtained atau
produced adalah sebagai berikut:
a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan,
bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman
hidup lain, yang tumbuh, dipanen,
dikumpulkan di satu Negara Anggota;
dipetik, atau
b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;
c. barang yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota;
d. barang yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan
perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air,
pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu
Negara Anggota;
e. mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau
diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya
di satu Negara Anggota;
f. barang dari hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut
lainnya yang diambil dari laut lepas, sesuai hukum
internasional, menggunakan kapal yang terdaftar atau
tercatat di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota
terse but;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 48 of 93 --
g. barang yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut
(factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota dan
berbendera Negara Anggota tersebut, dari barang
sebagaimana dimaksud pada huruf f;
h. barang yang diambil oleh satu Negara Anggota, atau
seseorang dari satu Negara Anggota, dari dasar laut atau di
bawahnya di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan berbatasan
dengan landas kontinen Negara Anggota tersebut, di luar
wilayah dari pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk
mengeksploitasi berdasarkan hukum internasional;
1. barang yang merupakan:
1) limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di satu
Negara Anggota yang hanya cocok untuk dijadikan
bahan baku; atau
2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara
Anggota yang hanya cocok untuk dijadikan bahan
baku;dan
J. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota, hanya dari barang sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf i atau turunannya.
2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota seluruh bahan
bakunya menggunakan Bahan Originating yang berasal dari
1 (satu) atau lebih Negara Anggota (produced exclusively).
3. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
1 (satu) Negara Anggota (not wholly obtained atau produced).
Kriteria asal barang (origin criteria) not wholly obtained atau
produced, meliputi:
a. Product Specific Rules (PSR)
Barang yang memenuhi Product Specific Rules (PSR)
sebagaimana diatur dalam Annex 4-C Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia,
terdiri dari:
1) Qualifying Value Content (QVC)
Qualifying Value Content (QVC) yang memenuhi kriteria
asal barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia adalah
kandungan nilai bilateral paling sedikit sejumlah nilai
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 49 of 93 --
tertentu dari Free-on-Board (FOB) barang yang
dihasilkan, yang dinyatakan dalam persentase, yang
dihitung dengan menggunakan metode:
a) Metode Langsung (direct method)
QVC
Biaya Biaya
Ballan + T + Biaya + Keuntungan + Biaya
Baku enaga Overhead Lainnya
---'!.IA,:,·C,EcEP,:eA~__K_e_rja______________ x 100
Adjusted Value
atau
b) Metode Tidak Langsung (indirect/build-down
method)
QVC
, Nilai Bahan
Ad]Usted Value Non-Originating
------~--,-~-:-==~""'-''°"""--- X )00
Adjusted Value
Keterangan:
a) Adjusted Value adalah nilai Free-on-Board (FOB)
barang yang ditetapkan sesuai dengan Customs
Valuation Agreement, termasuk biaya transportasi
dan asurans1 ke pelabuhan atau tempat
pengiriman, atau jika tidak ada nilai FOB barang
atau tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan,
nilai ditentukan sesuai dengan Customs Valuation
Agreement;
b) Biaya Bahan Baku IA-CEPA adalah nilai Bahan
Originating, bagian atau barang yang diperoleh
atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam
proses produksi barang;
c) Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remuneras1,
dan tunjangan karyawan lainnya yang terkait
dengan proses produksi barang;
d) Biaya Overhead adalah total tambahan
pengeluaran untuk proses produksi, meliputi:
(1) biaya inspeksi dan pengujian bahan baku
dan barang;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 50 of 93 --
(2) asuransi pabrik, peralatan dan bahan baku;
(3) perkakas, dies dan moulds;
(4) penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan
pabrik dan peralatan;
(5) pembayaran bunga untuk pabrik dan
peralatan;
(6) penelitian, pengembangan, desain dan mesin;
(7) asurans1, pembayaran sewa, pembayaran
sewa beli, bunga hipotek, penyusutan,
pemeliharaan dan perbaikan, tarif dan pajak
atas properti;
(8) pembayaran sewa beli atas pabrik dan
peralatan;
(9) energi, listrik, air dan utilitas lainnya;
(10) penyimpanan barang di tempat produksi
barang;
(11) royalti atau lisensi untuk mesin atau proses
yang dipatenkan yang digunakan dalam
produksi barang a tau hak untuk
memproduksi barang;
(12) pembuangan limbah yang tidak dapat didaur
ulang; dan
(13) keamanan di tempat produksi barang.
e) Biaya Lainnya adalah biaya yang timbul pada saat
pemuatan barang di kapal atau alat transportasi
lainnya untuk tujuan ekspor namun tidak
terbatas pada, biaya transportasi domestik,
peny1mpanan dan pergudangan, penanganan
pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan; dan
f) Nilai Bahan Non-Originating adalah nilai Bahan
non-originating yang diperoleh dan digunakan
dalam proses produksi barang, namun tidak
termasuk:
(1) nilai bahan baku yang diproduksi sendiri;
(2) biaya pengiriman, asuransi, pengepakan dan
semua biaya lainnya yang dikeluarkan untuk
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 51 of 93 --
mengangkut bahan baku ke lokasi produsen
barang;
(3) bea masuk, pajak, dan biaya pengurus jasa
kepabeanan atas bahan tersebut, dibayarkanFor compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 82/PMK.04/2020/2020. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
If the SKA Form IA-CEPA or DAB IA-CEPA is found to be invalid, the goods will be subject to the general customs tariff (Pasal 17).
SKA Form IA-CEPA and/or DAB IA-CEPA can be submitted electronically, exempting the need for original documents in certain cases (Pasal 14).
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.