Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the procedures for applying import tariffs on goods imported under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile. It aims to provide legal certainty and streamline customs processes for imports from Chile.
The regulation affects importers, customs brokers, and businesses operating in Free Trade Zones (Kawasan Bebas), Bonded Zones (TPB), and Special Economic Zones (KEK). It applies to all entities involved in the importation of goods from Chile.
- **Tariff Preferences**: According to Pasal 2, imported goods may be subject to preferential tariffs, which differ from the general Most Favoured Nation (MFN) rates. This applies to imports using Import Notification (PIB) and goods entering TPB or PLB that have received approval for preferential tariffs. - **Origin Criteria**: As per Pasal 3, the origin criteria for goods must be met, which includes being wholly obtained or produced in a member country or produced using originating materials from member countries. - **Documentation**: Importers must submit the original SKA Form IC-CEPA to customs officials as outlined in Pasal 9. This form must be submitted within specified timeframes depending on the customs lane (green, yellow, or red). - **Verification**: Customs officials may conduct audits and verification visits as stated in Pasal 11 and Pasal 15 to ensure compliance with the origin criteria and the validity of the SKA Form IC-CEPA. - **Penalties**: If the SKA Form IC-CEPA is found to be invalid or fraudulent, as per Pasal 17, the importer may face penalties, including the imposition of standard MFN tariffs instead of preferential rates.
- **SKA Form IC-CEPA**: Certificate of Origin used to claim preferential tariffs under the CEPA. - **TPB**: Bonded Zone, a designated area for storing imported goods under customs supervision. - **KEK**: Special Economic Zone, an area designated for economic activities with specific incentives. - **Kawasan Bebas**: Free Trade Zone, an area free from import duties and taxes.
This regulation takes effect 30 days after its promulgation, as stated in Pasal 28. It replaces the previous regulation, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017, which is revoked as of the effective date.
The regulation interacts with various laws and regulations, including the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and the Comprehensive Economic Partnership Agreement between Indonesia and Chile. It also refers to the procedures established in the regulations concerning the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 outlines that imported goods may be subject to preferential tariffs, which differ from the general MFN rates, applicable to imports using PIB and goods entering TPB or PLB with prior approval.
Pasal 3 specifies that goods must meet origin criteria, including being wholly obtained or produced in a member country or produced using originating materials from member countries.
Pasal 9 mandates that importers must submit the original SKA Form IC-CEPA to customs officials within specified timeframes based on the customs lane classification.
Pasal 11 and Pasal 15 allow customs officials to conduct audits and verification visits to ensure compliance with origin criteria and the validity of the SKA Form IC-CEPA.
Pasal 17 states that if the SKA Form IC-CEPA is found invalid or fraudulent, the importer may face penalties, including the application of standard MFN tariffs.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER!KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMIZ.04/2021
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE .
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea
masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif an.tara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik
Chile, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan
Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan
Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Pe1janjian atau Kesepakatan Internasional;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 72 --
Mengingat
b. bahwa untuk lebih n1emberikan kepastian huku1n dalan1
1nernberikan pelayanan kegiatan
atas in1por barang dari Republik
kepabeanan
Chile gun.a
mengakon1odasi dinmnika Persetujuan Ken1itraan
Ekonomi Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, perlu
melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
sebagain1ana dimaksud dalarn huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertin1bangan sebagainiana
din1aksud dalam hun1f a clan huruf b, serta untuk
111elaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nmnor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu n1enetapkan Peraturan Mente1i
Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
atas Barang In1por Berdasarkan Persetujuan Ke1nitraan
Ekonon1i Kmnprehensif antara Pen1erintah Republik
Indonesia clan Pe1nerintah Republik Chile;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nmnor
Kepabeanan (Le1nbaran
10 Tahun 1995
Negara Republik
tentang
Indonesia
Tahun 1995 Non1or 75, Tmnbahan Le111baran Negara
Republik Indonesia N0111or 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Non1or 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nmnor 93, Tainbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nmnor 166, Tan1bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nmnor 4916);
4. Peraturan Presiden Nmnor 11 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i
Komprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia clan
t J- www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 72 --
Menetapkan
Pen1erintah Republik Chile (Comprehensive Economic
Parinership Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Republic
of Chile) (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Non1or 30);
5. Peraturan Presiden Non1or 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Non1or 98};
6. Peraturan Menteri Keuangan Non1or 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Ken1enterian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Mente1i Keuangan Non1or
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nom01· 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Ke1ja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Non1or 17 45);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
REPUBLIK
Dalan1 Peraturan Menteri ini yang din1aksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
n1eliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta ten1pat-te111pat tertentu di Zona Ekonon1i
Eksklusif dan landas kontinen yang di dala111nya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 72 --
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalan1 wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga .
bebas dari pengenaan bea rnasuk, Pajak Pertan1bahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekon01ni Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dala1n
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
perekonon1ian dan 1ne1nperoleh fasilitas tertentu.
4. Te1npat Penimbunan Be1ikat yang selanjutnya disingkat
TPB adalah bangunan, te1npat, atau kawasan, yang
n1e1nenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan
n1endapatkan penangguhan bea 1nasuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB
adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah
Pabean clan/ atau barang yang berasal dari te1npat lain
dalan1 Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu)
atau lebih kegiatan sederhana dalan1 jangka waktu
tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya
disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan
Bebas dan TPB.
7. In1portir adalah orang perseorangan atau badan huk1.n11
yang n1elakukan kegiatan me1nasukkan barang ke dalarn.
Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a. penyelenggara kawasan berikat;
b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha
kawasan berikat;
c. pengusaha di kawasan berikat
penyelenggara di kawasan berikat;
d. penyelenggara gudang berikat;
1nerangkap
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 72 --
e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha
gudang berikat; atau
f. pengusaha di gudang berikat rnerangkap
penyelenggara di gudang berikat.
9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a. penyelenggara PLB;
b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c. pengusaha di PLB 111erangkap sebagai penyelenggara
di PLB.
10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a. Badan U saha KEK;
b. Pelaku Usaha di KEK; atau
c. Badan U saha KEK sekaligus Pelaku U saha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea rnasuk berdasarkan
Persetujuan Ke1nitraan Ekonon1i Kornprehensif antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Chile yang besarannya ditetapkan dalan1 Peraturan
Menteri mengenai penetapan tarif bea 111asuk dalmn
rangka Persetujuan Kernitraan Ekonon1i Kon1prehensif
antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pen1erintah
Republik Chile.
12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-
01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan
ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari
Kawasan Bebas ke TLDDP.
13. Harmonized Commodity Description and Coding System
yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah
standar internasional atas sistem penainaan dan
penon1oran yang digunakan untuk pengklasifikasian
produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh
World Customs Organization (WCO).
14. Penelitian Ulang adalah penelitian ken1bali atas tarif
clan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalain
doku1nen pen1beritahuan pabean i.n1por dan penelitian
ke1nbali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jumlah barang
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 72 --
yang diberitahukan dalan1 dokun1en pen1beritahuan
pabean ekspor n1elalui pengujian dengan data, informasi
dan doku1nen lain terkait.
15. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pen1eriksaan laporan
keuangan, buku, catatan, clan dokun1en yang 1nenjadi
bukti dasar pe1nbukuan, surat yang berkaitan dengan
kegiatan usaha terrnasuk data elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan,
dan/atau sediaan barang dalan1 rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
16. Kantor Pabean adalah kantor dalan1 lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ten1pat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan.
1 7. Sistem K01nputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat
SKP adalah sisten1 k01nputer yang digunakan oleh Kantor
Pabean dalmn rangka pengawasan dan pelayanan
kepabeanan.
18. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya
disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus
yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pen1erintah Republik
Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile untuk
n1enentukan negara asal barang.
19. Negara Anggota adalah negara yang n1enandatangani
Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i Ko1nprehensif antara
Pen1erintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik
Chile.
20. Bahan Originating adalah bah.an yang n1en1enuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Kenlitraan Ekon01ni Kon1prehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
21. Barang Originating adalah barang yang 1nemen uhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Kemitraan Ekononli Kon1prehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 72 --
22. Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari
luar Negara J\nggota atau bahan yang tidak 1nemenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile.
23. Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang
selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang 1nerinci
1nengenai:
a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi
di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau
produced);
b. proses produksi suatu barang yang 1nenggunakan
Bah.an Non-Originating, dan Bahan Non-originating
tersebut harus n1engalaini pen..1bahan klasifikasi
atau Change in Tariff Classification (CTC);
c. barang yang proses produksinya 1nenggunakan
Bahan Non-Originating yang n1emenuhi kriteria
kandungan bilateral sejuntlah nilai tertentu yang
dinyatakan dalam persentase;
cl. barang yang n1engalan1i suatu proses pabrikasi atau
proses operasional tertentu; atau
e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
24. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya
disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pen1erintah
atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara
Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk
1nenerbitkan SKA Form IC-CEPA atas barang yang akan
diekspor.
25. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan
Kemitraan Ekonon1i Kon1prehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang
selanjutnya disebut SKA Form IC-CEPA adalah dokumen
pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit
SKA yang akan digunakan sebagai dasar pe1nberian Tarif
Preferensi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 72 --
26. Overleaf Notes adalah halan1an sebalik SKA Forrn IC-
CEPA yang berisi ketentuan n1engenai pengisian SKA
Form IC-CEPA.
27. Dokumen Pelengkap Pabean adalah sen1ua dokurnen
yang digunakan sebagai pelengkap pen1beritahuan
pabean, rnisalnya invoice, packing list, bill of lading/
airway bill, manifest, clan dokun1en lainnya yang
dipersyaratkan.
28. Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang
selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang
disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process
Specification and Message Implementation Guidel.ine, clan
dikirim secara elektronik an.tar Negara Anggota.
29. Invoice dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut Third
Country Invoice adalah invoice yang · diterbitkan oleh
perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain
Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sania
dengan negara ten1pat diterbitkannya SKA Form IC-CEPA.
30. Surat Keterangan Asal Bade-to-Back yang selanjutnya
disebut SKA Back-to-Bade adalah SKA yang diterbitkan
oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA
yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor
pertama.
31. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah
tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut,
tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara,
atau tanggal dokun1en pengangkutan darat untuk n1oda
pengangkutan darat.
32. Pern1intaan Retroactive Check adalah pern1intaan yang
dilakukan oleh pejabat bea clan cukai kepada Instansi
Penerbit SKA untuk mendapatkan inforn1asi mengenai
pen1enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan
SKA Jiorm IC-CEPA.
Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 72 --
33. Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat bea dan cukai di Negara An.ggota penerbit SKA
Form IC-CEPA untuk memperoleh data atau infonnasi
n1engenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau
keabsahan SKA Form IC-CEPA.
34. Mente1i adalah 1nenteri yang 1nenyelenggarakan urusan
pe1nerintahan di bidang keuangan.
35. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
36. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
J enderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalain jabatan
tertentu untuk n1elaksanakan tu gas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
BAB II
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG
(RULES OF ORIGIN)
Bagian Kesatu
Tarif Preferensi
Pasal 2
( 1) Barang imp or dapat dikenakan Tarif Preferensi yang
besarnya dapat berbeda dai·i tarif bea 1nasuk yang
berlaku un1um (Most Favoured Nation/MFN).
(2) Besaran tarif bea 1nasuk sebagain1ana dim.aksud pada
ayat (1), ditetapkan dalain Peraturan Menteri 1nengenai
penetapan tarif bea n1asuk dalan1 rangka Persetujuan
Kemitraan Ekonon1i Komprehensif antara Pe1nerintah
Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
(3) Tarif Preferensi sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1)
dikenakan terhadap:
a. impor barang untuk dipakai yang n1enggunakan
pen1beritahuan pabean impor berupa Pemberitahuan
Impor Barang (PIB);
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 72 --
b. in1por barang untuk dipakai yang menggunakan
pen:1beritahuan pabean impor berupa pen1beritahuan
in1por barang dari TPB, yang pada saat pen1asukan
barang ke TPB telah 1nendapatkan persetufuan
untuk menggunakan Tarif Preferensi;
c. in1por barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean ilnpor berupa pe1nberitahuan
impor barang dari PLB, yang pada saat pen1asukan
barang ke PLB telah n1endapatkan persetujuan
untuk n1enggunakan Tarif Preferensi;
d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan
Bebas ke TLDDP, sepanjang:
1. bahan baku dan/ atau bah.an penolong berasal
dari luar Daerah Pabean;
2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan
Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan
Tmif Preferensi; dan
3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas
yang telah n1en1enuhi persyaratan sebagai
pengusaha yang dapat menggunakan Tarif
Preferensi; atau
e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada
saat pen1asukan barang ke KEK telah n1endapatkan
persetujuan untuk n1enggunakan Tarif Preferensi.
(4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagain:1ana dilnaksud
pada ayat (3) huruf d angka 3, harus men1enuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. men1iliki izin usaha dari Badan Pengusahaan
Kawasan;
b. n1elakukan pen1asukan bahan baku dan/ atau
bahan penolong, dan sekaligus n1elakukan
pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
c. memiliki dan rnenerapkan sistem inforn1asi
persediaan berbasis kon:1puter (IT Inventory) yang
dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai secara online dan realtime, dengan
persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 72 --
d. 1nemiliki akses kepabeanan; dan
e. menyan1paikan konversi bahan baku rnenjadi
barang hasil produksi dan blueprint proses produksi
yang telah 1nendapat persetujuan dari Kepala Kantor
Pabean yang n1engawasi, pada saat barang akan
dikeluarkan ke TLDDP.
Pasal 3
(1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
a. kriteria asal barang (origin criteria);
b. kriteria pengirirnan (consignment criteria); dan
c. ketentuan prosedural (procedural provisions).
(2) Rincian lebih lanjut n1engenai Ketentuan Asal Barang
sebagain1ana din1aksud pada ayat (1), tercantum dalan1
Larnpiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Kriteria Asal Barang
(Origin Criteria)
Pasal 4
Kriteria asal barang (origin criteria) sebagain1ana dhnaksud
dalan1 Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, n1eliputi:
a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1
(satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya
rnenggunakan Bahan Originating berasal dari 1 (satu)
atau lebih Negara Anggota (produced exclusively); atau
c. barang yang tennasuk dalmn daftar PSR sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalarn Annex 4-A Persetujuan
Ke111itraan Ekon01ni K01nprehensif antara Pemertntah
Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 72 --
Bagian Ketiga
Kriteria Pengirirnan
(Consignment Criteria)
Pasal 5
(1) Kriteria pengirirnan (consignment criteria) sebagairnana
din1aksud dalan1 Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, 1neliputi:
a. barang in1por dikirin1 langsung dari Negara Anggota
yang 1nenerbitkan SKA F01m IC-CEPA ke dalan1
Daerah Pabean; atau
b. barang ilnpor dikirim n:1elalui 1 (satu) atau lebih
negara selain Negara Anggota.
(2) Barang in1por dapat dikirin1 daii Negara Anggota yang
111enerbitkan SKA Form IC-CEPA 111elalui 1 (satu) atau
lebih negara selain Negara Anggota sebagain1ana
din1aksud pada ayat (1) huruf b, untuk tujuan transit
dan/ atau transhipment, atau penin1bunan sen1entara,
dengan ketentuan barang ilnpor tidak 1nengalarni proses
selain bongkar, n1uat, pen:1isahan, atau kegiatan lain
yang diperlukan untuk n1enjaga agar barang tetap dalarn
kondisi baik.
Pasal 6
Dalam hal pengiriman barang in1por dilakukan melalui l
(satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaiinana
dimaksud dalan1 Pasal 5 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai
dapat meminta In1portir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagain1ana din1aksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk
menyerahkan dokumen berupa:
a. copy through bill of lading yang diterbitkan di Negara
Anggota pengekspor, dokun1en pengangkutan, dokurnen
pergudangan, atau dokumen k0111ersial lain yang
berkaitan; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 72 --
b. doku1nen atau informasi lainnya, apabila ada, yang
diberikan oleh otoritas pabean di negara selain Negara
An.ggota atau entitas relevan lainnya yang 1nernbuktikan
pen1enuhan ketentuan sebagainiana dhnaksud dalan1
Pasal 5 ayat (2).
Bagian Keempat
Ketentuan Prosedural
(Procedural Provisions)
Pasal 7
(1) Ketentuan prosedural (procedural provisions)
sebagailnana din1aksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
terkait dengan penerbitan SKA Form IC-CEPA, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan dalain bahasa Inggris pada kertas
ukuran ISO Letter dengan bentuk dan fon:nat SKA
Form IC-CEPA sesuai dengan forn1at yang tercantum
pada Lampiran huruf A angka VI yang men1pakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. 1nemuat n01nor referensi SKA Form IC-CEPA;
c. n1ernuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan
ste1npel resn1i dari Instansi Penerbit SKA secara
1nanual atau digital;
d. ditandatangani oleh pemohon (eksportir);
e. diterbitkan pada Tanggal Eksportasi atau san1pai
dengan paling lmnbat 3 (tiga) hari sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
f. n1encantun1kan kriteria asal barang (origin criteria)
untuk setiap uraian barang, dalan1 hal SKA Form IC-
CEPA 1nencantun1kan lebih dari 1 (satu) uraian
barang;
g. kolom pada SKA Form IC-CEPA diisi sesuai dengan
ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;
h. SKA Form IC-CEPA berlaku selan1a 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal penerbitan; clan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 72 --
i. dalan1 hal Overleaf Notes tidak dicetak dan/ atau
tidak disampaikan, maka SKA Form IC-CEPA tetap
berlaku.
(2) Instansi Penerbit SKA dapat n1enerbitkan SKA Form IC-
CEPA lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan
atau Tanggal Eksportasi, nainun tidak 111elebihi jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau
Tanggal Eksportasi dengan n1en1berikan tanda/tulisan/
cap "Issued Retroactively" pada SKA Form IC-CEPA.
(3) Dalam hal SKA Fonn IC-CEPA hilang atau rusak, dapat
digunakan SKA Form IC-CEPA pengganti, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagailnana
din1aksud pada ayat (1) dan ayat (2);
b. diberikan tanda/tulisan/cap "CERTIFIED COPY'
pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA pengganti;
c. dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form IC-CEPA
yang hilang atau rusak; dan
d. n1asa berlaku SKA Form IC-CEPA pengganti smna
dengan 111asa berlaku SKA Form IC-CEPA yang
hilang atau rusak.
(4) Dalan1 hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA
Form IC-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan dengan
cara:
a. 1nenerbitkan SKA Form IC-CEPA baru, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. diterbitkan sesuai ketentuan sebagailnana
dilnaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
2. dicantumkan nomor referensi dan tanggal
penerbitan SKA Form IC-CEPA yang dikoreksi
pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA baru; dan
3. masa berlaku SKA Form IC-CEPA baru saina
dengan n1asa berlaku SKA Form IC-CEPA yang
dikoreksi; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 72 --
b. n1elakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. 1nencoret data yang salah;
2. menainbahkan data yang benar; dan
3. 1nenandasahkan perbaikan tersebut oleh
pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit
SKA.
(5) Dalam hal pada bill of lading atau dok1n11en
pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan
tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut,
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan
pada saat tanggal din1uatnya barang ke sarana
pengangkut.
Pasal 8
(1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain
Negara Anggota) atau perusahaan lain yang berlokasi di
negara yang san1a dengan negara tempat diterbitkannya
SKA Form IC-CEPA, dapat menerbitkan Third Country
Invoice.
(2) SKA Form IC-CEPA yang n1enggunakan Third Country
Invoice yang diterbitkan di negara ketiga (selain Negara
Anggota), harus n1e111enuhi ketentuan sebagai berikut:
a. 1nencantumkan non1or Third Country Invoice atau
nomor invoice asal barang pada kolon1 10 SKA Form
IC-CEPA; dan
b. mencantun1kan tanda/tulisan/ cap "THIRD
COUNTRY INVOICING", serta narna perusahaan dan
negara yang n1enerbitkan Third Country Invoice ijika
diketahui). pada kolmn 11 SKA Form IC-CEPA.
Pasal 9
(1) Untuk dapat n1enggunakan Tarif Preferensi sebagailr1ana
dilnaksud dalan1 Pasal 2, In1portir wajib:
a. menyerahkan len1bar asli SKA Form IC-CEPA;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 72 --
b. n1encantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan
Ekonorni Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada
Pen1beritahuan linpor Barang (PIB) secara benar;
dan
c. mencantmnkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IC-CEPA pada Pe1nberitahuan hnpor Barang
(PIB) secara benar.
(2) Untuk hnportir sebagain1ana dimaksud pada ayat (1)
yang termasuk dalan1 kategmi jalur kuning atau jalur
merah, penyerahan lembar asli SKA Form IC-CEPA ke
Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang men1berikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh en1pat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul
12.00 pada hari berikutnya; atau
b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang n1en1berikan pelayanan
kepabeanan selan1a 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari senunggu, le1nbar asli SKA Form
IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean paling lainbat pada pukul
12.00 pada hari ke1ja berikutnya,
terhitung sejak Pen1beritahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Pen1beritahuan Jalur Kuning (SPJK)
atau Surat Pe1nberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(3) Untuk Importir sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1)
yang tennasuk dalan1 kategori jalur hijau, penyerahan
lembar asli SKA Fonn IC-CEPA ke Kantor Pabean
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
kantor Pabean yang n1e1nbeiikan pelayanan
kepabeanan selan1a 24 (dua puluh en1pat) ja111 sehari
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 72 --
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hart;
atau
b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehart
dan 7 (tujuh) hart seminggu, lembar asli SKA Form
IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hart
kerja,
terhitung sejak Pemberttahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB).
(4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan
atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli
SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean paling lam.bat 5 (lima) hart
kerja terhitung sejak Pemberttahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB).
(5) Untuk dapat 1nenggunakan Tartf Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB
wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hart kerja
terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB);
b. menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hart kerja
terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal
tl www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 72 --
Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan
sebagai rnitra utarna kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO);
c. mencanturnkan kode fasilitas Persetujuan Kernitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemertntah Republik
Indonesia dan Pernertntah Republik Chile pada
pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di
TPB secara benar; dan
d. mencanturnkan nornor referensi dan tanggal SKA
Form IC-CEPA pada pemberttahuan pabean impor
untuk ditirnbun di TPB secara benar.
(6) Untuk dapat rnenggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB
wajib:
a. rnenyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hart ke1ja
terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk
ditirnbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB);
b. rnenyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
rnengawasi PLB, paling lambat 5 (lirna) hart kerja
terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk
ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal
Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan
sebagai rnitra utarna kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO);
c. mencanturnkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pernertntah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada
pemberttahuan pabean irnpor untuk ditirnbun di
PLB secara benar; dan
d. mencanturnkan nornor referensi dan tanggal SKA
Form IC-CEPA pada pernberttahuan pabean in1por
untuk ditimbun di PLB secara benar.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 72 --
(7) Untuk dapat rnenggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagailnana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, wajib:
a. n1enyerahkan le111bar asli SKA Form IC-CEPA dan
hasil cetak doku1nen PPFTZ-0 l pen1asukan barang
ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
n1elakukan penelitian dokun1en, paling lan1bat 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01
pernasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar
Daerah Pabean n1endapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB);
b. n1encantumkan kode fasilitas Persetujuan Ken1itraan
Ekonon1i Komprehensif antara Pen1erintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada
PPFTZ-01 pe1nasukan barang ke Kawasan Bebas
dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IC-CEPA pada PPFTZ-01 pe111asukan barang ke
Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara
benar.
(8) Untuk dapat n1enggunakan Tarif Preferensi sebagain1ana
dirnaksud dalan1 Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha
KEK berpedmnan pada ketentuan sebagainiana din1aksud
pada ayat (5).
(9) Dalain hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan
pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan
Tarif Preferensi sebagaimana din1aksud dalain Pasal 2,
Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
a. n1enyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian, paling lainbat 3 (tiga) hari
ke1ja terhitung sejak pen1beritahuan pabean
pe1nasukan barang dari luar Daera.h Pabean ke KEK
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB);
t www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 72 --
b. menyerahkan le1nbar asli SKA Form IC-CEPA kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
n1elakukan penelitian, paling la111bat 5 (li1na) hari
ke1ja terhitung sejak pen1beritahuan pabean
pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK
n1endapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku
U saha KEK telah ditetapkan sebagai n1itra utmna
kepabeanan atau Authorized Economic Operator
(AEO);
c. mencantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan
Ekonmni Komprehensif m1tara Pen1erintah Republik
Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile pada
pen1beritahuan pabean pemasukan barang dari luar
Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
d. n1encm1tumka11. 1101nor referensi clan ta.11.ggal SKA Form
IC-CEPA pada pen1beritahum1. pabean pen1asukan
barm1g dari luar Daerah Pabean ke KEK secai·a benar.
( 10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,
menyerahkan Dokun1en Pelengkap Pabean dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang--
undangan di bidang kepabeanan.
(11) Dalan1 hal penyerahan dokun1en secara elektronik telah
tersedia dalan1 SKP, Dokumen Pelengkap Pabean
sebagain1ana din1aksud pada ayat (10) dapat diserahkan
secara elektronik.
(12) Len1bar asli SKA Form IC-CEPA sebagailnana dilnaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
a. len1bar asli dari SKA Form IC-CEPA atas barang yang
diimpor;
b. lembar asli SKA Form IC-CEPA Issued Retroactively,
dalan1 hal SKA Form IC-CEPA diterbitkan lebih dari
3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi;
rwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 72 --
c. lembar asli SKA Fonn IC-CEPA pengganti (Certified
Copy), dalam hal SKA Form IC-CEPA asli hilang atau
rusak; atau
d. lembar asli SKA Fonn IC-CEPA sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c,
yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4).
(13) SKA Fonn IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (9) hams masih berlaku pada saat:
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
TPB;
c. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
PLB;
d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas
dari luar Daerah Pabean; atau
e. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK
dari luar Daerah Pabean,
mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.
Pasal 10
(1) SKA Fonn IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi
Penerbit SKA kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
a. mekanisme e-Fonn D, sebagaimana diatur dalan1
Peraturan Menteri mengenai tata, cara pengenaan
tarif bea masuk atas barang in1por berdasarkan
Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
b. hasil kesepakatan Negara Anggota.
(2) Dalam hal SKA Form IC-CEPA disampaikan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli SKA Fom1
IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha
TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
tl- www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 72 --
(3) Tata cara ilnportasi clan penelitian atas penggunaan SKA
Form IC-CEPA yang disan1paikan secara elektronik
sebagairnana diniaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan:
a. tata cara ilnportasi clan penelitian atas penggunaan
e-Form D, sebagaiinana diatur dalam Peraturan
Menteri n1engenai tata cara pengenaan tarif bea
masuk atas barang irn.por berdasarkan Persetujuan
Perdagangan Ba.rang ASEAN; a tau
b. tata cara importasi dan penelitian yang diatur
berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.
BAB III
PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI
Bagian Kesatu
Penelitian SKA Form IC-CEPA
Pasal 11
(1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean n1elakukan
penelitian terhadap SKA Form IC-CEPA untuk pengenaan
Tarif Preferensi.
(2) Pejabat Bea dan Cukai dapat 1ne1ninta inforn1asi kepada
Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana din1aksud dalan1 Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepabeanan.
(3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang
diilnpor dengan menggunakan SKA Fonn IC-CEPA
sebagain1ana din1aksud pada ayat (1), dapat dilakukan
Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 72 --
Pasal 12
(1) Penelitian terhadap SKA Form IC-CEPA untuk pengenaan
Taiif Preferensi sebagain1ana dilnaksud dalmn Pasal 11,
1neliputi:
a. pernenuhan kriteria asal barang (origin criteria)
sebagailnana din1aksud dalam Pasal 4;
b. pemenuhan kriteria pengirin1an (consignment
criteria) sebagailnana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6;
c. pen1enuhan ketentuan prosedural (procedural
provisions) sebagai1nana din1aksud dalam Pasal 7
sampai dengan Pasal 10;
d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang
mendapatkan Tarif Preferensi;
e. besaran tarif bea n1asuk yang diberitahukan
berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalan1
Peraturan Menteri rnengenai penetapan tarif bea
masuk dalan1 rangka Persetujuan Ke111itraan
Ekonmni Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Chile;
f. kesesuaian antara data pada pen1beritahuan pabean
in1por dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan
data pada SKA Fonn IC-CEPA; dan
g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan pada pen1beritahuan
pabean in1por, SKA Form IC-CEPA, dan/atau
Dokun1en Pelengkap Pabean, dala1n hal barang
ilnpor dilakukan pemeriksaan fisik.
(2) Dalan1 hal hasil penelitian sebagain1ana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 1nenunjukkan
bahwa barang ilnpor tidak 1ne1nenuhi 1 (satu) atau lebih
ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagain1ana
dimaksud dalan1 Pasal 3 ayat (1), SKA Form IC-CEPA
ditolak dan atas barang irnpor din1aksud dikenakan tarif
bea niasuk yang berlaku un1un1 (Most Favoured
Nation/MFN).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 72 --
(3) Dala111 hal hasil penelitian sebagain1ana dimaksud pada
ayat (1) h.uruf d sainpai dengan huruf g menunjukkan:
a. total jurnlah barang yang tercantun1 dalan1
pemberitahuan pabean hnpor lebih besar dali
jtnnlah barang yang tercantun1 dalan1 SKA Form IC-
CEPA, atas kelebihan ju1nlah barang tersebut
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku un1un1
(Most Favoured Nation/MFN);
b. Talif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan
yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai
n1enetapkan taiif bea masuk atas barang iinpor
sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantu111
dalain Peraturan Menteri n1engenai penetapan taiif
bea n1asuk dalan1 rangka Persetujuan Kern.itraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile;
c. spesifikasi barang yang tercantum dalan1
pemberitahuan pabean in1por berbeda dengan
spesifikasi barang yang tercantum dalan1 SKA Form
IC-CEPA, atas barang in1por yang berbeda tersebut
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku u1num
(Most Favoured Nation/MFN);
d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan dalmn pen1beritahuan
pabean in1por, SKA Form IC-CEPA, dan/atau
Dokmnen Pelengkap Pabean, atas barang in1por
tersebut dikenakan tarif bea n1asuk yang berlaku
u1num (Most Favoured Nation/MFN); atau
e. klasifikasi barang yang tercantum dalan1 SKA Form
IC-CEPA berbeda dengan klasifikasi barang yang
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai
dasar pengenaan Tarif Preferensi yakni hasil
penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 72 --
2. penelitian kriteria asal barang (origin criteria)
yang terdapat dalan1 daftar PSR n1enggunakan
klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea
dan Cukai; dan
3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap
barang in1por yang telah 1nemenuhi Ketentuan
Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai
tercantun1 dalain Peraturan Menteri rn.engenai
penetapan tarif bea masuk dala1n rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pen1e1intah Republik Indonesia dan
Pe1nerintah Republik Chile.
(4) SKA Form IC-CEPA diragukan keabsahan dan kebenaran
isinya, jika berdasarkan h.asil penelitian terdapat:
a. keraguan berkaitan dengan pen1enuhan kriteria asal
barang (origin criteria);
b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria
pengiriman (consignment criteria);
c. ketidaksesuaian antara sten1pel pada SKA Form IC-
CEPA dengan spesin1en yang 1nenilnbulkan
keraguan;
d. ketidaksesuaian inforn1asi lainnya antara SKA Form
IC-CEPA dengan Dokun1en Pelengkap Pabean;
e. keraguan berkaitan dengan pen1enuhan ketentuan
prosedural (procedural provision) lainnya; dan/ atau
f. ketidaksesuaian lainnya antara SKA Form IC-CEPA
dengan informasi relevan lainnya.
(5) Dalam hal SI{A Form IC-CEPA terdiri dari beberapa jenis
barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak
men1batalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis
barang lain yang n1en1enuhi Ketentuan Asal Barang.
tlwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 72 --
Pasal 13
(1) SKA Form IC-CEPA tetap sah dalan1 hal terdapat
perbedaan yang bersifat n1inor (minor discrepancies).
(2) Perbedaan yang bersifat n1inor sebagain1ana din1aksud
pada ayat (1) 1neliputi:
a. kesalahan pengetikan dan/ atau ejaan pada SKA
Form IC-CEPA, sepanjang dapat diketahui
kebenarannya rnelalui Dokun1en Pelengkap Pabean;
b. perbedaan kecil antara sten1pel pada SKA Form IC-
CEPA dengan spesilnen;
c. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan
berat, satuan panjang) pada SKA Form IC-CEPA
dengan Dokmnen Pelengkap Pabean;
d. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang
digunakan;
e. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan
dalan1 pengisian SKA Form IC-CEPA; dan/atau
f. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang
antara SKA Form IC-CEPA dengan Dokumen
Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan
bahwa barang tersebut merupakan barang yang
sarna.
Bagian Kedua
Retroactive Check dan Verification Visit
Pasal 14
(1) Terhadap SKA Form IC-CEPA yang diragukan keabsahan
dan kebenaran isinya sebagairnana dilnaksud dalan1
Pasal 12 ayat (4), dilakukan Permintaan Retroactive
Check kepada Instansi Penerbit SKA, dan atas barang
impor tersebut dikenakan tarif bea 1nasuk yang berlaku
urnum (Most Favoured Nation/MFN).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 72 --
(2) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilampiri dengan copy atau pindaian SKA
Fonn IC-CEPA, dengan menyebutkan alasan keraguan,
dan disertai dengan:
a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi
SKA Form IC-CEPA; dan/atau
b. permintaan informasi, catatan, bukti, dan/ atau data
pendukung terkait.
(3) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh:
a. direktur di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; atau
e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(4) Permintaan Retroactive Check dapat dilakukan lebih dart
1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti
pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan
yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan
memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati
sesuai dengan Persetujuan Kemttraan Ekonomi
Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Chile.
(5) Dalam hal masih dibutuhkan infonnasi tainbahan atas
jawaban Pennintaan Retroactive Check, Pejabat Bea dan
Cukai sebagaimana din1aksud pada ayat (3) dapat meminta
informasi tambahan kepada Instansi Penerbit SKA.
(6) SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak
diberikan jika:
a. jawaban atas Permintaan Retroactive Check
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
disampaikan dalam jangka waktu paling lan1bat
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 72 --
3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permintaan
Retroactive Check;
b. informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak disan1paikan dalam jangka waktu
paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal
diterimanya pern1intaan informasi tambahan; atau
c. jawaban atas Permintaan Retroactive Check
dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi
untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal
Barang dan/atau keabsahan SKA FormIC-CEPA.
(7) Keputusan mengenai ditolaknya SKA Form IC-CEPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disampaikan
secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
(8) Pemberian keputusan mengenai diterima atau ditolaknya
SKA Form IC-CEPA harus dilakukan secara tertulis
disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan
tersebut dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat
puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya:
a. jawaban atas Permintaan Retroactive Check; atau
b. informasi tambahan dalam hal dilakukan
permintaan informasi tambahan sebagai1nana
dimaksud pada ayat (5).
Pasal 15
(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk dapat melakukan Verification Visit jika jawaban
atas Permintaan Retroactive Check sebagain1ana
dimaksud dalain Pasal 14 diragukan kebenarannya,
dan/ atau tidak mencukupi untuk membuktikan
pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan
SKA Form IC-CEPA.
(2) Verification Visit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan selama periode dilakukannya
Permintaan Retroactive Check atau tanpa didahului
Permintaan Retroactive Check.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 72 --
(3) Dalam rangka pelaksanaan Verification Visit, Direktur
Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
menyampaikan permintaan tertulis kepada Instansi
Penerbit SKA paling lambat 40 (enipat puluh) hari
sebelum tanggal pelaksanaan Verification Visit.
(4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus mencantumkan informasi antara lain:
a. nama dan alamat Kantor Pabean yang menerbitkan
permintaan Verification Visit;
b. nama eksportir atau produsen yang akan
dikunjungi;
c. rencana tanggal dan tempat pelaksanaan Verification
Visit;
d. tujuan dan ruang lingkup Verification Visit, termasuk
referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
e. nama dan jabatan pejabat yang ak~n melaksanakan
Verification Visit.
(5) Verification Visit dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Instansi Penerbit SKA.
(6) SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak
diberikan apabila:
a. jawaban atas permintaan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan dalain
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan
tertulis atau memuat penolakan pelaksanaan
Verification Visit;
b. informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal
Barang yang diminta selama pelaksanaan
Verification Visit tidak disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari a tau
dalam jangka waktu lain yang disepakati bersama
sejak hari terakhir pelaksanaan Verification Visit;
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 72 --
c. hasil Verification Visit 1nenunjukkan bahwa:
1. barang yang diin1por tidak rn.en1enuhi
Ketentuan Asal Barang; dan/ atau
2. data atau inforn1asi yang diperoleh tidak
rnencukupi untuk 111en1buktikan pen1enuhan
Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan
SKA Form IC-CEPA.
(7) Keputusan 111engenai ditolaknya SKA Form IC-CEPA
sebagain1ana dimaksud pada ayat (6), harus disan1paikan
secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
(8) Pemberian keputusan n1engenai diterinia atau ditolaknya
SKA Fonn IC-CEPA harus dilakukan secara tertulis
disertai dengan fakta dan dasar hukun1 keputusan
tersebut dalan1 jangka waktu paling lan1bat 45 (en1pat
puluh lin1a) hari setelah tanggal dite1i1nanya hasil
Verification Visit.
(9) Keseluruhan proses verifikasi, termasuk proses
Perrnintaan Retroactive Check, pelaksanaan Verification
Visit. dan pen1be1ian keputusan n1engenai diterilna atau
ditolaknya SKA Form IC-CEPA, harus dilakukan dalan1
jangka waktu paling lama 365 (ttga ratus enam puluh
li1na) hari setelah tanggal:
a. Pern1intaan Retroactive Check yang pe1iama; atau
b. permintaan tertulis Verification Visit dalan1 hal
pelaksanaan Verification Visit tanpa didahului
Pern1intaan Retroactive Check.
Pasal 16
( 1) Pihak yang terlibat dalam proses Pennintaan Retroactive
Check dan pelaksanaan Verification Visit harus 1nenjaga
kerahasiaan inforn1asi.
(2) Informasi sebagahnana diniaksud pada ayat ( 1) hanya
dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang
111elakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan
Asal Barang.
.. ~t f\&
.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 72 --
Pasal 17
(1) Dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check,
SKA Form IC-CEPA diduga palsu atau dipalsukan,
Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kepabeanan.
(2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di KawaE>an
Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK
yang menggunakan SKA Form IC-CEPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil
dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA
Form IC-CEPA terkait dengan penyelesaian hal tersebut
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan
pelanggaran tindak pidana di bidq.ng kepabeanan,
Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 18
Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 7 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam
SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat ( 1), terhadap ilnportasi yang berasal dari eksportir yang
bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua)
tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh
Negara Anggota penerbit SKA Form IC-CEPA.
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 72 --
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utan1a Bea dan
Cukai melakukan 1nonitoring dan/ atau evaluasi terhadap
pen1anfaatan SKA Form IC-CEPA di wilayah kerja n1asing-
n--iasing secara periodik.
(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat J enderal Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai n1enyan1paikan hasil 1nonitoring dan/ atau evaluasi
sebagailnana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur
yang 1nelaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja
sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi
kebijakan pen--ianfaatan SKA Form IC-CEPA.
BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
( 1) Barang i1npor yang berasal dari Negara Anggota
pengekspor dengan nilai Free-on-Board (FOB) tidak
n1elebihi US$200.00 (dua ratus United States Dollar),
dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus
melmnpirkan SKA Form IC-CEPA.
(2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagailnana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut
bukan n1erupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih
importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari
kewajiban penyerahan SKA Form IC-CEPA.
(3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagain--iana di111aksud pada
ayat (1), hanya diberikan terhadap barang ilnpor yang
menggunakan doku1nen Pen1be1itahuan In--ipor Barang
(PIB).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 72 --
Pasal 21
(1) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif
Preferensi:
a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB;
dan
b. atas pengeluaran barang dart Kawasan Bebas ke
TLDDP,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Mentert ini.
(2) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif
Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Mentert ini.
(3) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberttahuan
pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal
Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas
pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Lampiran huruf B angka N yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini.
Pasal 22
Dalam hal SKA Form IC-CEPA dibatalkan oleh Instansi
Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.
Pasal 23
Tata cara penyerahan SKA Form IC-CEPA beserta Dokumen
Pelengkap Pabean selama Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta
Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan. Asal
dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan intemasional
selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 72 --
Pasal 24
(1) Dalam hal te1jadi keadaan kahar (force mqjeure). Menteri
dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
(2) Penetapan prosedur pemberian Tarif Preferensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan
kewenangannya kepada Direktur J enderal untuk dan
atas nama Menteri.
(3) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang
dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bertanggung jawab secara substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan
kepada yang bersangkutan; dan
c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan
kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.
Pasal 25
Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea
masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Chile, dapat ditetapkan oleh
Direktur J enderal.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap
barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah
mendapat nomor· dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean
tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 72 --
Pasal 27
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata
Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1980)
sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.04/201 7 tentang Tata Car~ Pengenaan Tarif
Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau
Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 985), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 72 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021
KEPALA BADAN
PEMBINMN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 737
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
b -- u.. --~
Kepala Ba~ian,., .UII mih istrasi Kementerian
AB'M_
13. :t,9 w:1·6 1 001-._;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 72 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.04/2021
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESV\ DAN PEMERINTAH
REPUBLIK CHILE
A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAtl\J
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE
I. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria asal barang ske1na Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Chile meliputi:
1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu)
Negara Anggota (wholly obtained atau produced).
Barang-barang yang dikategorikan sebagai wholly obtained atau
produced yakni sebagai berikut:
a. tanan1an, produk tanan1an, dan produk sayuran yang
dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di 1 (satu) Negara
Anggota;
b. binatang hidup yang dilahirkan dan dibesarkan di 1 (satu)
Negara Anggota;
c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagainiana
din1aksud pada huruf b;
d. produk hasil perburuan, perangkap, pen1ancingan, budi
daya air, pengun1pulan atau penangkapan, dan peternakan
yang dilakukan di 1 (satu) Negara Anggota;
e. mineral dan produk alan1 lainnya, tidak termasuk dalan1
huruf a sampai dengan huruf d, yang diekstraksi atau
diambil dari dasar laut di 1 (satu) Negara Al--iggota;
f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau bawah
laut di luar vvilayah perairan Negara Anggota, sepanjang
Negara Anggota 111e111iliki hak untuk 1nengeksploitasi
perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai
dengan hukun1 internasional;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 72 --
g. produk basil penangkapan ikan di laut, seperti ikan,
kerang, dan n1ahluk hidup atau produk laut lainnya yang
diainbil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara
Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
h. produk yang diperoleh, diproses atau dibuat di kapal
pengolahan hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara
Anggota dan berbendera Negara An.ggota tersebut, hanya
dart produk sebagain1ana din1aksud pada huruf g;
i. produk yang merupakan:
1) li1nbah atau sisa-sisa produksi dan konsurnsi di 1
(satu) Negara Anggota yang tidak dapat lagi berfungsi
sesuai fungsinya sernula, tidak dapat diken1balikan
kepada fungsi senrula atau tidak dapat diperbaiki dan
hanya cocok untuk digunakan sebagai bahan baku;
atau
2) barang bekas pakai yang dikun1pulkan di 1 (satu)
Negara Anggota yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya se1nula, tidak dapat diken1balikan kepada
fungsi sen1ula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya
cocok untuk digunakan sebagai bahan baku; dan
j. barang yang diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara
Anggota hanya dari barang sebagain1ana din1aksud dalain
huruf a sampai dengan huruf i.
2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya
n1enggunakan Bah.an Originating berasal dari 1 (satu) atau lebih
Negara Anggota (produced exclusively).
3. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di l
(satu) Negara Anggota (not wholly obtained or produced), yaitu
barang yang termasuk dalan1 daftar PSR sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Annex 4-A Persetujuan Kemitraan
Ekonmni Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Chile, nreliputi:
a. Qualifying Value Content (QVC)
Barang yang proses produksinya n1enggunakan Bahan Non-
Originating dengan basil akhir men1iliki kandungan nilai
bilateral atau Qualifying Value Content (QVC) paling sedikit
t www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 38 of 72 --
sejumlah nilai tertentu dari Free-on-Board (FOB) barang
yang dihasilkan yang dinyatakan dalam persentase, dan
dihitung dengan menggunakan rumus:
QVC=
FOB-VNM
------------- X 100
FOB
Keterangan:
1) QVC merupakan besaran qualifying value content suatu
barang yang dinyatakan dalam perseritase;
2) FOB merupakan nilai free-on-board suatu barang jadi;
dan
3) VNM merupakan nilai CIF dari Bahan Non-Originating
pada saat importasi, atau harga pasti yang pertama
dibayarkan (the earliest ascertained price paid) di
wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau
proses berlangsung untuk seluruh Bahan Non-
Originating, bagian, atau barang yang diperoleh oleh
produsen untuk produksi barang. Nilai bahan-bahan
tersebut tidak termasuk biaya pengangkutan,
asuransi, biaya pengemasan, dan biaya lainnya yang
timbul dalam pengangkutan bahan dari gudang
pemasok ke lokasi produsen.
b. Change in Tariff Classification (CTC)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-
Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut
mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff
Classification (CTC) yang meliputi:
1) Change in Chapter (CC), yaitu perubahan bab atau
perubahan pada 2 (dua) digit pertama Harmonized
System (HS);
2) Change in Tariff Heading (CTH). yaitu perubahan pos
atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama
Harmonized System (HS); atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 39 of 72 --
3) Change in Sub Taryf Heading (CTSH), yaitu perubahan
subpos atau perubahan pada 6 (enan1) digit pertama
Harmonized System (HS).
c. Specific Manufacturing or Processing Operation
Barang yang proses produksinya n1enggunakan Bahan Non-
Originating dan seluruh Bah.an Non-Originating tersebut
harus 1nengalan1i suatu proses pabrikasi atau operasional
tertentu.
J enis krite1ia asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
a. tunggal, yaitu subpos tarif hanya merniliki 1 (satu) kriteria
asal barang.
Contoh 1501. 10-1507. 10
1501.10 through
chapter);
(A change to
1507.10 from
subheading
any other
b. alternatif, yaitu subpos tarif 1nerniliki lebih dari 1 (satu)
kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh 1507.90 (A change to subheading 1507.90 from
any other subheading or no required change in
tariff dassifkation provided that there is a
qualifying value content of not less than 40
percent).
II. KETENTUAN PROSEDURAL
SKA Back-to-Back tidak berlaku untuk sken1a Persetujuan Kernitraan
Ekonorni Kornprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan
Pen1erintah Republik Chile.
III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
1. Pengisian Pe1nberitahuan Irnpor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pen1beritahuan
Irnpor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nornor referensi dan
tanggal SKA Form IC-CEPA sebagai berikut:
a. dalain hal Pe1nbe1itahuan In1por Barang (PIB) hanya
n1enggunakan · skema Persetujuan Ken1itraan Ekonmni
Ko1nprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan
Pernerintah Republik Chile, kode fasilitas 63, no1nor
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 40 of 72 --
referensi, dan tanggal SKA Form IC-CEPA, wajib
dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/ atau kolon1
33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan
skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Chile dan fasilitas lainnya:
1) kode fasilitas 63 wajib dicantumkan secara benar
pada kolom 19 Pen1beritahuan Impor Barang (PIB),
serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-
CEPA, lihat lembar lanjutan"; dan
2) kode fasilitas 63 wajib dicantumkan secara benar pada
kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-
CEPA wajib dicantumkan secara benar pada Lembar
Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/
Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di
TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri
dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang
Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFfZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran
huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisallkan dari
Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke
KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean
pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran
huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 41 of 72 --
N. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1. Akun1ulasi
a. Barang Originating dari Negara Anggota yang cligunakan
sebagai bah.an baku untuk 1ne111produksi barang jadi di
Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan Originating
Negara Anggota ten1pat dilakukan proses produksi.
b. Dalan1 hal aku1nulasi atau accumulation digunakan,
tanda/tulisan/ cap '"ACU (Accumulation)"' harus
dicantun1kan pada kolon1 8 SKA Form IC-CEPA.
2. Proses dan Pengerjaan Minin1al
Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik 1 (satu) proses atau
dik0111binasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses
rninin1al dan tidak diperhitungkan dalam penentuan originating
barang, yaitu:
a. proses untuk 111en1astikan barang dalam kondisi baik
selan1a pengangkutan dan penyimpanan misalnya
pengeringan, pen1bekuan, penyin1panan dalan1 air asin, dan
proses sejenis lainnya;
b. penyaringan, pen1ilahan, pencucian,
peinbelahan, pembengkokan, pengaitan
pencopotan (uncoiling), peruncingan,
pengirisan;
pemotongan,
(coiling) atau
penggilingan,
c. pen1bersihan, tennasuk penghilangan oksida, 111inyak, cat,
atau pelapis lainnya;
d. proses pengecatan dan pen1olesan;
e. pengujian atau kalibrasi;
f. penge111asan dalan1 botol, kaleng, tern1os, tas, koper, kotak,
pemasangan pada kartu atau papan dan proses
pengemasan sederhana lainnya;
g. pencan1puran produk secara sederhana, baik dari jenis
yang berbeda maupun tidak;
h. perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi a tau
penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
i. perubahan pengen1as, pen1bongkaran atau pengen1asan
ulang, serta pengilirn.an sebagian dan konsolidasi
pengirilnan;
t www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 42 of 72 --
j. pe1nbubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda
pen1beda lainnya pada barang atau kemasannya;
k. pengupasan, pemucatan total niaupun parsial, pen1olesan,
dan pengglasiran serealia dan beras; dan
1. pelarutan sederhana dengan air atau .senyawa lainnya
tan.pa 1ner1gubah karakteristik barang.
3. De Minimis
a. Suatu barang yang tidak mengalan1i perubahan klasifi.kasi
harus dianggap originating dalain hal:
1) untuk barang selain yang diatur dalan1 Harmonized
System (HS) Bab 50 san1pai dengan Bab 63, nilai
se1nua Bahan Non-Originating yang digunakan dalam
produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi
yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari total Free-on-Board (FOB) barang;
2) untuk barang yang diatur dalan1 Harmonized System
(HS) Bab 50 sampai dengan Bab 63, berat semua
Bahan Non-Originating yang digunakan dalan1 produksi
yang tidak 111engalaini perubahan klasifikasi yang
dipersyaratkan tidak 1nelebihi 10% (sepuluh persen)
da1i total berat barang.
b. Dalam hal De Minimis cligunakan, tanda/tulisan/cap "DMI
(De Minimis)" harus dicantumkan pada kolom 8 SKA Form
IC-CEPA.
4. Perlakuan Terhadap Ke1nasan clan Bahan Pengenias
a. Dalmn hal suatu barang 1nenggunakan kriteria asal barang
Qualifying Value Content (QVC), nilai pengen1as untuk
penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai Bahan
Originating n1aupun Bahan Non-Originating apabila
pengemas tersebut dianggap n1embentuk keseluruhan
barang.
b. Dalan1 hal suatu barang 1nenggunakan kriteria asal barang
Change in Tarfff Classification (CTC), pengen1as untuk
penjualan eceran yang diklasifikasikan bersama dengan
barangnya, tidak diperhitungkan dalmn n1enentukan
keasalan barang.
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 43 of 72 --
c. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk
tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang.
5. Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan
a. Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan, dan
petunjuk/lnanual atau informasi lainnya yang dikirimkan
bersan1a dengan barang jadi yang 1nerupakan aksesoris,
spare parts, peralatan, dan petunjuk/n1anual atau
infon11asi standar dari barang tersebut harus diabaikan,
sepanjang:
1) aksesoris, spare parts, peralatan, dan petunjuk/
n1anual atau informasi lainnya diklasifikasikan
bersamaan dengan barang dan tidak dalain invoice
yang terpisah; dan
2) jmnlah dan nilai aksesoris, spare parts, peralatan, dan
petunjuk/n1anual atau inforn1asi lainnya tersebut
wajar.
b. Dalarn hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
Qualifying Value Content (QVC). nilai aksesoris, spare parts,
peralatan, dan petunjuk/nianual atau informasi lainnya
harus diperhitungkan sebagai Bahan Originating n1aupun
Bahan Non-Originating dalan1 perhitungan Qualifying Value
Content (QVC).
6. Bahan Baku Tidak Langsung (Indirect Materials)
Untuk menentukan keasalan suatu barang, bahan baku tidak
langsung di bawah ini, yang digunakan dalan1 proses produksi
barang harus dianggap sebagai Bahan Originating, yaitu:
a. bahan bakar, energi, katalisator, dan pelarut;
b. perlengkapan, perangkat, dan peralatan yang digunakan
untuk 1nenguji atau 1nemeriksa barang;
c. sarung tangan, kaca rnata, alas kakL pakaian, serta
perlengkapan dan peralatan keainanan;
d. tools, dies, clan moulds;
e. spare part dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan
peralatan dan gedung;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 44 of 72 --
f. pelu1nas, gemuk, bahan kon1pon, dan bahan lain yang
digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk
mengoperasikan peralatan dan gedung; dan
g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang
diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan
secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.
7. Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
a. Dalain rangka penentuan apakah barang dan bahan baku
identik dan dapat dipertukarkan 1nerupakan Bahan
01iginating harus dilakukan dengan cara pen1isahan fisik
atau n1elalui metode rnanajen1en persediaan berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
b. Metode 1nanaje1nen persediaan yang dipilih oleh eksportir
wajib digunakan setidaknya selama 1 (satu) tahun.
c. Dalan1 hal Barang dan Bah.an Baku Identik dan Dapat
Dipertukarkan digunakan, tanda/tulisan/ cap "FGM' harus
dicantumkan pada kolom 8 SKA Form IC-CEPA.
V. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Pe111berian keputusan atas hasil penelitian SKA Form IC-CEPA
sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 12 Peraturan Menteri ini,
yang dilakukan tan pa Pennintaan Retroactive Check dan/ a tau
Verification Visit, tidak disampaikan kepada Instansi Penerbit
SKA.
2. Dalan1 hal Instansi Penerbit SKA menetapkan website untuk
melakukan pengecekan validitas SKA Form IC-CEPA, informasi
atas website tersebut diberitahukan dengan n.1enggunakan
n1ekanisn1e sebagaimana din1aksud dalarn Pasal 25 Peraturan
Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 45 of 72 --
VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM IC-CEPA
1. Exporter's Name, Address and Country
2. Consignee's Name, Address and Country
3. Means of transport and route (as far as known)
Departure date:
Vessel/Flight No.:
Port of loading:
Port of discharge:
5. ltem
number
11. Remarks
6. Marks and
numbers on
packages
12. Declaration by the exporter
7. Number and
kind of packages;
description of
goods; HS code at
six digit level
The undersigned hereby declares that the above details
and statements are correct; that all the goods were
produced in
(Country) of origin
and that they comply with the origin requirements
specified for these goods in the Rules of Origin under
Indonesia-Chile CEPA for the goods exported to
(Importing Country)
Place and date, company, name and signature
of authorised signatory
CERTIFICATE NO.
INDONESIA - CHILE
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)
FORM IC-CEPA
Issued in ....................................
(Country)
4. For Official Use Only
Preferential Treatment Given Under IC-CEPA
Preferential Treatment Not Given Under IC-·CEPA
(Please state reason/s)
Signature of Authorised Signatory of the Importing Party
8. Origin 9. Quantity 10. Invoice
Criterion (Gross or Net Number(s), date
Weight or other of invoice(s) and
measurement) FOB value
13. Certification
It is hereby certified, on the basis of control carried out,
that the declaration by the exporter is correct.
Place and date, signature and stamp of Competent
Authority
rwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 46 of 72 --
OVERLEAF NOTES
For the purpose of claiming preferential tariff treatment, this form shall be
completed legibly and filled by the exporter. All items of the form shall be
completed in the English language.
If the space of this form is insufficient to specify the necessary particulars for
identifying the goods and other related information, the exporter may provide
the information using additional pages of the same format of Certificate of
Origin. In that case, every additional page shall be completed legibly and in full
by the exporter and certificated by the Competent Authority.
If the Overleaf Notes are not printed with the Certificate of Origin, the Certificate
of Origin shall remain valid.
Field 1: State the full name, address and country of the exporter.
Field 2: State the full name, address and country of the consignee.
Field 3: Provide the name of loading port, transit port and discharging port and,
the name of vessel/ flight number, as far as known.
Field 4: For official use only.
Field 5: Provide item number (as necessary).
Field 6: Provide marks and numbers of packages.
Field 7: Provide number and kind of packages, description of goods. For each
good, the HS tariff classification number shall be indicated at the six-digit level.
The description of the good on the Certificate of Origin shall be sufficiently
detailed to enable the goods to be identified by the Customs Authority.
Field 8: For the goods that meet the origin criterion, the exporter must indicate
the origin criterion met, in the manner shown in the following table:
Origin Criterion Description of Criterion
(Insert in Field 8)
WO the good is wholly obtained or produced entirely in a Party
as defined in Article 4.3
PE the good is produced entirely in the territory of a Party
exclusively from originating materials
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 47 of 72 --
PSR the good is produced entirely in the Party using non-
originating materials, provided that the good satisfies the
product specific rules set out in Annex 4~A
DMI (De Minimis) a good that does not undergo a change in tariff
classification requirement shaH be considered as
originating as established in Article 4.9
FGM for fungible goods or materials as established in Article
4.10
ACU A good which satisfies the origin criteria as established in
(Accumulation) Article 4.8
Field 9: For each good, indicate the quantity in gross or net weight, or other
unit of measurement.
Field 10: Indicate the invoice number(s), date(s) and FOB value. The invoice
shall be the one issued for the exportation of the good into the importing Party.
Field 11: This Field is for additional information (if any)
- If the Certificate of Origin is issued in accordance with Section B Rule 2,
the Competent Authority shall indicate "replaced C/O No ... issued date ... ".
If the Certificate of Origin is issued in accordance with Section B Rule 5,
the Competent Authority shall indicate "Certified Copy".
In the case where a good is invoiced by a third country in accordance with
Section B Rule 17, shall indicate "THIRD COUNTRY INVOICING". The
name and country of the company issuing the invoice shall be indicated (if
known).
Any other additional information considered appropriate.
Field 12: This field shall be completed, signed and dated by the exporter. The
date shall be the date when the Certificate of Origin is applied for.
Field 13: This field shall be completed, dated, signed and stamped by the
Competent Authority of the exporting Party. The date shall be the date when the
Certificate of Origin is issued. The signature and seal of the Competent
Authority may be autographed or digital.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 48 of 72 --
B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARJF
PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAV/ASAN BEBAS, DAN KEK
L KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN
TARJF PREFERENSI UNTUK TPB
1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG
MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA
a. Ketentuan pengisian Pe1nberitahuan Impor Barang Untuk
Ditin1bun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA Form IC--
CEPA, doku1nen BC 2.3, dan Dokun1en Pelengkap Pabean:
1) untuk n1endapatkan Taiif Preferensi, Penyelenggara/
Pengusaha TPB:
a) dalan1 hal BC 2.3 hanya menggunakan sken1a
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pen1e1intah Republik Chile, wajib 1nencantumkan
secara benar kode fasilitas 63, nmnor referensi,
dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolorn. 17
dan/ atau kolom 34 BC 2.3;
b) dalam hal BC 2. 3 1nenggunakan sken1a
Persetujuan Ke1nitraan Ekon01ni Kmnprehensif
antara Perr1erintah Republik Indonesia dan
Pen1erintah Republik Chile dan fasilitas lainnya,
wajib rn.encantu1nkan secara benar:
(1) kode fasilitas 99 pada kolon1 17 BC 2.3, serta
diisi "lib.at Larnpiran"; dan
(2) kode fasilitas 63 pada kolmn 34 BC 2.3, serta
non1or referensi clan tanggal SKA Form IC-
CEPA pada kolmn 34 BC 2.3 dan pacla
Lembar Lan1piran BC 2.3 untuk Doku1nen
dan Skep/Persetujuan,
2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana din1aksud
pada angka 1):
a) wajib rnenyerahkan len1bar asli SKA Form IC-
CEPA dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokun1en BC 2.3 paling
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 49 of 72 --
lainbat 3 (tiga) hari ke1ja terhitung sejak tangg::~J
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC
2.3;
b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah
ditetapkan sebagai n1itra utan1a kepabeanan atau
Authorized Economic Operator (AEO), wajib
n1enyerahkan lembar asli SKA Form IC--CEPA
kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean
yang melakukan penelitian dokmnen BC 2.3
paling lan1bat 5 (lin1a) hari ke1ja sejak tanggal
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC
2.3,
3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagailnana din1aksud
pada angka 1) n1enyerahkan Dokumen Pelengkap
Pabean dengan berpedmnan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan;
4) dalain hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana
din1aksud pada angka 1) tidak 1nenyerahkan len1bar
asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai
di Kantor Pabean yang 1nelakukan penelitian dokun1en
BC 2.3 dalain jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sebagain1ana dimaksud pada angka 2) huruf a),
SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak
diberikan; dan
5) dalan1 hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaiinana
din1aksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai
n1itra utan1a kepabeanan atau Authorized Economic
Operator (AEO) tidak 1nenyerahkan SKA Form IC-CEPA
kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
1nelakukan penelitian dokurnen BC 2.3 dalan1 jangka
waktu paling lan1bat 5 (lhFor compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 80/PMK.04/2021/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 28 indicates that this regulation becomes effective 30 days after its promulgation and replaces the previous regulation, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017.
The regulation interacts with various laws, including the Customs Law and the CEPA between Indonesia and Chile, and refers to procedures established in ATIGA regulations.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.