Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the procedures for the provision, disbursement, and accountability of health insurance contributions for beneficiaries. It aims to enhance legal certainty and flexibility in appointing officials responsible for budget management related to health insurance contributions. The regulation updates previous provisions to ensure effective implementation of health insurance programs for the underprivileged.
1. **Who is affected**: The regulation primarily affects government officials involved in health insurance management, specifically those in the Ministry of Health and related agencies. It also impacts beneficiaries of the health insurance program, defined as the poor and underprivileged individuals who receive government-funded health insurance contributions.
2. **Key obligations and rights**: - **Article 1** defines key terms such as Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI Jaminan Kesehatan), which refers to the poor and underprivileged individuals eligible for health insurance. - **Article 1** also clarifies the roles of various officials, including Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), and Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), outlining their responsibilities in managing health insurance funds. - The regulation emphasizes the need for proper accountability in the disbursement of funds, ensuring that all financial transactions are documented and reported as per the established guidelines.
3. **Definitions worth knowing**: - **Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan**: Beneficiaries of health insurance contributions, specifically the poor and underprivileged. - **Iuran PBI**: Health insurance contributions paid by the government on behalf of the beneficiaries. - **BPJS Kesehatan**: The legal entity responsible for administering health insurance programs in Indonesia. - **Pengguna Anggaran (PA)**: The minister responsible for health-related budget management. - **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**: Officials authorized by the PA to manage budget responsibilities. - **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**: Officials who make decisions that result in budget expenditures. - **Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)**: Officials authorized to approve payment requests.
4. **Effective date and transitional provisions**: The regulation came into effect on February 15, 2022, the date it was officially promulgated. It replaces and amends previous regulations, specifically the earlier version of the regulation from 2018 and its subsequent amendments.
5. **Interactions with other regulations**: This regulation interacts with several laws and regulations, including the 1945 Constitution, Law No. 39 of 2008 regarding State Ministries, and previous Ministerial Regulations related to health insurance management. It serves to clarify and streamline the processes established in these earlier documents, ensuring consistency and adherence to current legal frameworks.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 1 defines Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI Jaminan Kesehatan) as the poor and underprivileged individuals eligible for health insurance contributions funded by the government.
Article 1 outlines the roles of various officials, including Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), and Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), detailing their responsibilities in managing health insurance funds.
The regulation emphasizes the need for proper accountability in the disbursement of funds, ensuring that all financial transactions are documented and reported as per established guidelines.
The regulation became effective on February 15, 2022, the date it was officially promulgated.
This regulation amends and replaces previous regulations, specifically the 2018 regulation and its subsequent amendments, ensuring consistency in health insurance management.
Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 /PMK.02/2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk kepastian hukum dan fleksibilitas penunjukan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran dalam penyediaan, pencairan, dan p~rtanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 5 -- 3. Peraturan Presiden Nomor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 355); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN. Pasal I Ketentuan Pasal 1 angka 5 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 5 -- a. Nomor 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 355); b. Nomor 160/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 ten tang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1421); diubah sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. 2. Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut Iuran PBI adalah iuran jaminan kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah bagi PBI Jaminan Kesehatan. 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 5 -- 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban A~ggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 5 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 177 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian ministrasi Kementerian YAH~ 13 -199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 5 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
tentang KESEHATAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 8/PMK.02/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation interacts with several laws, including the 1945 Constitution and Law No. 39 of 2008, clarifying and streamlining processes established in earlier documents.