No. 78 of 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, No. 78/PMK.010/2021, amends the previous regulation No. 55/PMK.010/2020 regarding the imposition of safeguard duties on textile imports. The changes are aimed at enhancing the effectiveness of the safeguard measures in response to increased textile imports from Vietnam and Malaysia, which have been identified as problematic for the domestic industry.
This regulation primarily affects importers of textile products, particularly those importing from countries previously exempt from safeguard duties, specifically Vietnam and Malaysia. It also impacts domestic textile manufacturers who may benefit from the protective measures against foreign competition.
- Article 1 outlines the imposition of safeguard duties on various textile products, specifying the duty rates for different tariff codes effective from November 9, 2021, to November 8, 2022. For example, tariff code 5208.12.00 has a safeguard duty of Rp1,781.00/m for Period II and Rp718.00/m for Period III. - Article 3 states that the safeguard duty can be an additional general import duty (Most Favoured Nation) or a preferential duty based on applicable international trade agreements. - Article 4 mandates that importers must submit a Certificate of Origin for textiles imported from countries exempt from safeguard duties, with specific procedures for verifying these certificates. - Article 5 clarifies that the safeguard duties apply to textile imports that have received registration numbers from the relevant Customs Office, and outlines the treatment of goods entering free trade zones.
- Bea Masuk Tindakan Pengamanan (safeguard duties): Additional import duties imposed to protect domestic industries from sudden surges in imports. - Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin): A document certifying the country of origin of the imported goods, which is necessary for determining eligibility for preferential tariffs.
The regulation takes effect 14 days after its promulgation, which occurred on June 29, 2021. It amends the previous regulation No. 55/PMK.010/2020, making significant changes to the duty rates and compliance requirements for textile imports.
This regulation references several laws and regulations, including the World Trade Organization Agreement on Safeguards and various Indonesian laws regarding customs and trade. It specifically amends provisions in the earlier regulation No. 55/PMK.010/2020, which dealt with the same subject matter but did not adequately address the surge in imports from Vietnam and Malaysia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 1 specifies the safeguard duties on textile imports, detailing the rates for various tariff codes effective from November 9, 2021, to November 8, 2022.
Article 4 requires importers to submit a Certificate of Origin for textiles from countries exempt from safeguard duties, with specific verification procedures outlined.
Article 3 clarifies that the safeguard duty can be a general import duty or a preferential duty based on international trade agreements.
Article 5 states that the safeguard duties apply to textile imports that have received registration numbers from the Customs Office, outlining the treatment of goods entering free trade zones.
Full text extracted from the official PDF (18K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/PMK.010/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 55/PMK.010/2020 TENTANG PENGENAAN ·
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengenai pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
55/PMK.010/2020 tentang Pe:igenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain;
b. · bahwa berdasarkan hasil evaluasi Komite Pengamanan
Perdagangan Indonesia terhadap Industri Dalam Negeri
pada November 2019 sampai dengan September 2020,
pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas
impor kain belum efektif karena impor kain dari Negara
Vietnam dan Malaysia melonjak cukup besar;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 15 --
Mengingat
c. bahwa sesum dengan hasil evaluasi Komite
Pengamanan Perdagangan Indonesia serta Article 9. 1
World Trade Organization Agreement on Safeguards dan
Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan,
dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Menteri
Perdagangan memutuskan untuk mengeluarkan
Negara Vietnam dan Malaysia dari daftar negara- negara
yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan se bagaimana tercan tum dalam
Lampiran pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain;
d. bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan
perubahan satuan barang yang digunakan dalam
pemberitahuan pabean impor dan ekspor untuk sektor
tekstil dan produk tekstil guna mendukung
kemudahan pelaksanaan pemungutan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan dan administrasi kepabeanan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
55/ PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 15 --
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nonior 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan
Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/
2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan terhadap Impor Produk Kain (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 526);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 15 --
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/
PMK.010/2020 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
KAIN.
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 526) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pasal 1
Terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan
Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan ketentuan
sebagai berikut:
Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan
Pengamanan
Periode II Periode III
Pos Tarif (sejak berlakunya (9 November 2021
Peraturan Menteri ini sampai dengan
sampai dengan 8 November 2022)
8 November 2021)
5208.12.00 Rpl.781,00/m Rpl. 718,00 /m
5208.32.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00 / m
5208.49.00 Rp5.512,00 / m Rp5.318,00/m
5208.51.90 Rp3.445,00/m Rp3.324,00/m
5208.52.90 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
5209.12.00 Rp3.561,00/m Rp3.436,00/m
5209.22.00 Rp3.561,00 /m Rp3.436,00 /m
5209.29.00 Rp3.561,00 /m Rp3.436,00 / m
5209.32.00 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00/m
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 15 --
Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan
Pengamanan
Periode II Periode III
No Pos Tarif (sejak berlakunya (9 November 2021
Peraturan Menteri ini sampai dengan
sampai dengan 8 November 2022)
8 November 2021)
10. 5209.39.00 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00 /m
11. 5209.42.00 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00/m
12. 5209.51.90 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00/m
13. 5209.59.90 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00/m
14. 5210.29.00 Rpl.978,00/m Rpl.909,00/m
15. 5210.39.00 Rp6.124,00/m Rp5.909,00/m
16. 5210.41.90 Rp6.124,00 /m Rp5.909,00/m
17. 5210.51.90 Rp6.124,00 /m Rp5.909,00/m
18. 5211.11.00 Rp3.561,00/m Rp3.436,00/m
19. 5211.19.00 Rp3.561,00/m Rp3.436,00/m
20. 5211.20.00 Rp 3.561,00/m Rp3.436,00/m
21. 5211.42.00 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00 /m
22. 5211.43.00 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00/m
23. 5211.49.00 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00/m
24. 5212.11.00 Rpl.781,00/m Rpl.718,00/m
25. 5212.24.00 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00 /m
26. 5212.25.90 Rpl 1.023,00/m Rpl0.635,00/m
27. 5407.10.29 Rpl.619,00/m Rpl.562,00/m
28. 5407.10.91 Rpl.619,00/m Rpl .562,00 /m
29. 5407.20.00 Rpl.619,00/m Rpl.562,00/m
30. 5407.30.00 Rpl.619,00/m Rpl.562,00/m
31. 5407.44.00 Rp5.01 l,00/m Rp4.834,00/m
32. 5407.51.00 Rpl .484,00 /m Rpl.432,00/m
33. 5407.52.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
34. 5407.53.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
35. 5407.54.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
36. 5407.61.90 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
37. 5407.74.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
38. 5407.81.00 Rpl.619,00/m Rpl.562,00/m
39. 5407.82.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 15 --
Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan
Pengamanan
Periode II Periode III
No Pos Tarif (sejak berlakunya (9 November 2021
Peraturan Menteri ini sampai dengan
sampai dengan 8 November 2022)
8 November 2021)
40. 5407.83.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
41. 5407.84.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
42. 5407.91.00 Rpl.619,00/m Rpl.562,00/m
43. 5407.92.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
44. 5407.93.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
45. 5407.94.00 Rp5.512,00/m RpS.318,00/m
46. 5408.22.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
47. 5408.24.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
48. 5408.32.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
49. 5408.34.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
50. 5512.29.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
51. 5513.11.00 Rpl.484,00/m Rpl.432,00/m
52. 5513.12.00 Rpl .484,00 /m Rpl.432,00/m
53. 5513.21.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
54. 5513.23.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
55. 5513.39.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
56. 5513.49.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
57. 5514.12.00 Rpl.781,00/m Rpl.718,00/m
58. 5514.21.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
59. 5514.22.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
60. 5514.29.00 Rp6.890,00/m Rp6.647,00/m
61. 5514.42.00 Rp6.890,00/m Rp6.647,00/m
62. 5514.43.00 Rp6.124,00 /m Rp5.909,00/m
63. 5514.49.00 Rp6.124,00 /m Rp5.909,00/m
64. 5515.11.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
65. 5515.12.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
66. 5515.91.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
67. 5515.99.90 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
68. 5516.11.00 Rpl.781,00/m Rpl.718,00/m
69. 5516.13.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 15 --
Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan
Pengamanan
Periode II Periode III
No Pos Tarif (sejak berlakunya (9 November 2021
Peraturan Menteri ini sampai dengan
sampai dengan 8 November 2022)
8 November 2021)
70. 5516.14.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00 /m
71. 5516.22.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
72. 5516.24.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00 /m
73. 5516.92.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
74. 5804.10.11 Rp27 .558,00 /kg Rp26.586,00 /kg
75. 5804.10.19 Rp27.558,00/kg Rp26.586,00 /kg
76. 5804.10.29 Rp27.563,00/kg Rp26.59 l ,00 /kg
77. 5804.10.99 Rp27.563,00/kg Rp26.591,00/kg
78. 5804.21.90 Rp27.563,00/kg Rp26.591,00 /kg
79. 5804.29.10 Rp27.560,00/kg Rp26.590,00 /kg
80. 5804.29.90 Rp27.560,00/kg Rp26.590,00 /kg
81. 5804.30.00 Rp27 .560,00 /kg Rp26.590,00 /kg
82. 5810.92.00 Rp6.891,00/m Rp 6.648,00/m
83. 6001.21.00 Rp5.512,00 /m Rp5.318,00/m
84. 6001.92.20 Rp5.512,00/m Rp5.318,00 / m
85. 6001.92.90 Rp5.512,00/m Rp5.318,00 /m
86. 6004.10.90 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
87. 6004.90.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
88. 6005.21.00 Rp5.512,00/tn Rp5.318,00/m
89. 6005.36.90 Rpl.781,00/rn Rpl.718,00/m
90. 6005.37.90 Rp5.512,00/rn RpS.318,00 /rn
91. 6005.90.90 Rp5.512,00/m Rp5.318,00 / m
92. 6006.10.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
93. 6006.21.00 Rpl.781,00/m Rpl.718,00/m
94. 6006.22.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
95. 6006.23.00 Rp5.512,00/m RpS.318,00/m
96. 6006.24.00 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
97. 6006.31.90 Rpl.781,00/m Rpl.718,00/m
98. 6006.32.10 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
99. 6006.32.20 Rp5.512,00/m Rp5.318,00/m
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 15 --
Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan
Pengamanan
Periode II Periode III
No Pos Tarif (sejak berlakunya (9 November 2021
Peraturan Menteri ini sampai dengan
sampai dengan 8 November 2022)
8 November 2021)
100. 6006.32.90 RpS.512,00/m RpS.318,00/m
101. 6006.33.10 RpS.512,00/m RpS.318,00/m
102. 6006.34.10 RpS.512,00/m RpS.318,00/m
103. 6006.42.10 RpS.512,00/m RpS.318,00/m
104. 6006.42.90 RpS.512,00/m RpS.318,00/m
105. 6006.43.90 RpS.512,00/m RpS.318,00/m
106. 6006.44.10 RpS.512,00/m RpS.318,00/m
107. 6006.44.90 RpS.512,00/m RpS.318,00/m
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3
( 1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
se bagaimana
merupakan:
dimaksud dalam Pasal 1
a. tambahan bea masuk umum (Most Favoured
Nation); atau
b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan
skema perJanJ1an perdagangan barang
internasional yang berlaku, dalam hal impor
dilakukan dari negara yang termasuk dalam
skema perJanJ1an perdagangan barang
internasional dimaksud dan memenuhi
ketentuan dalam skema perJanJian
perdagangan barang in ternasional.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 15 --
(2) Dalam hal ketentuan dalam skema perJanJian
perdagangan barang internasional tidak dipenuhi
atau sedang dilakukan permintaan Retroactive
Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan atas importasi dari negara yang
termasuk dalam skema perjanjian perdagangan
barang in ternasional se bagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk
umum (Most Favoured Nation).
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Terhadap impor produk kain yang diproduksi dari
negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, importir wajib
menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal
(Certificate of Origin).
(2) Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin) se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate
of Origin) preferensi, penelitian Surat Keterangan
Asal (Certificate of Origin) dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam
rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang
Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
In ternasional.
(3) Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate
of Origin) non preferensi, penelitian Surat
Keterangan Asal (Certificate of Origin) dilakukan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 15 --
Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang
perdagangan.
4. Ketentuan angka 2 Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku
sepenuhnya terhadap barang impor kain yang:
a. dokumen pemberitahuan pabean impornya
telah mendapat nomor pendaftaran dari
Kantor Pabean tern pat penyelesaian
kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian
kewajiban pabean dilakukan dengan
pengajuan pemberitahuan pabean; atau
b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh
Kantor Pabean tern pat penyelesaian
kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian
kewajiban pabean dilakukan tan pa
pengajuan pemberitahuan pabean.
2. Dihapus.
3. Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran
barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan
Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemasukan
dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau
Kawasan Ekonomi Khusus.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 15 --
5. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
526) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 15 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021
KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 736
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b .
Kepala Bagian mjnistrasi Kementerian
--RIA SYAH (M
0213. 199 7i ,O ~ J: 001
-- -
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 15 --
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/PMK.010/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 55/PMK.010/2020 TENTANG PENGENAAN BEA
MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK KAIN
DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK KAIN
NAMANEGARA NO. NAMANEGARA
Afghanistan 24. Colombia
Albania 25. Congo
Angola 26. Costa Rica
Antigua and Barbuda 27. Cote d'Ivoire
Argentina 28. Cuba
Armenia 29. Democratic Republic of the Congo
Bahrain, Kingdom of 30. Djibouti
Bangladesh 31. Dominica
Barbados 32. Dominican Republic
Belize 33. Ecuador
Benin 34. Egypt
Bolivia, Plurinational State of 35. El Salvador
Botswana 36. Eswatini
Brazil 37. Fiji
Brunei Darussalam 38. Gabon
Burkina Faso 39. Gambia
Burundi 40. Georgia
Cabo Verde 41. Ghana
Cambodia 42. Grenada
Cameroon 43. Guatemala
Central African Republic 44. Guinea
Chad 45. Guinea-Bissau
Chile 46. Guyana
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 15 --
NO. NAMANEGARA NO. NAMANEGARA
47. Haiti 78. Niger
48. Honduras 79. Nigeria
49. India 80. Oman·
50. Israel 81. Pakistan
51. Jamaica 82. Panama
52. Jordan 83. Papua New Guinea
53. Kazakstan 84. Paraguay
54. Kenya 85. Peru
55. Kuwait, the State of 86. Philippines
56. Kyrgyz Republic 87. Qatar
57. Lao People's Democratic 88. Russian Federation
Republic
58. Lesotho 89. Rwanda
59. Liberia 90. Saint Kitts and Nevis
60. Liechtenstein 91. Saint Lucia
61. Macao, China 92. Saint Vincent & the Grenadines
62. Madagascar 93. Samoa
63. Malawi 94. Saudi Arabia, Kingdom of
64. Maldives 95. Senegal
65. Mali 96. Seychelles
66. Mauritania 97. Sierra Leone
67. Mauritius 98. Singapore
68. Mexico 99. Solomon Islands
69. Moldova, Republic of 100. South Africa
70. Mongolia 101. Sri Lanka
71. Montenegro 102. Suriname
72. Morocco 103. Tajikistan
73. Mozambique 104. Tanzania
74. Myanmar 105. Thailand
75. Namibia 106. The Former Yugoslav Republic of
Macedonia
76. Nepal 107. Togo
77. Nicaragua 108. Tonga
f;
I www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 15 --
NO. NAMANEGARA NO. NAMANEGARA
109. Trinidad and Tobago 115. Uruguay
110. Tunisia 116. Vanuatu
111. Turkey 117. Venezuela, Bolivarian Republic of
112. Uganda 118. Yemen
113. Ukraine 119. Zambia
114. United Arab Emirates 120. Zimbabwe
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
SRI MULYANI INDRAWATI
u.b. •t.1/\' .,,V,
Kepala Ba~{~ ' m i~i~t i; asi Kementerian
<;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 15 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 78/PMK.010/2021/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.