Minister of Finance Regulation No. 74 of 2023 on Second Amendment to Minister of Finance Regulation No. 10/PMK.010/2021 on Imposition of Import Duties for Safeguard Measures on Carpet and Other Floor Textile Imports

Issued

Aug 14, 2023

Effective

Aug 22, 2023

Issuer

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Finance Regulation No. 74 of 2023 introduces amendments to the existing regulations concerning the imposition of import duties on carpets and other floor textiles. This regulation is particularly relevant for foreign investors involved in the importation of these products into Indonesia. The regulation outlines the specific duties that will be applied as safeguard measures to protect local industries from potential harm caused by increased imports. It affects importers and businesses engaged in the textile sector, particularly those dealing with carpets and similar products. Key obligations for importers include compliance with the new duty rates and ensuring that all imports are declared accurately to the customs authorities. This regulation interacts with previous regulations, including Minister of Finance Regulation No. 10/PMK.010/2021, which initially set the framework for these duties. Investors should be aware of the implications of these changes on their import strategies and pricing structures, as the adjustments in duties may affect competitiveness in the Indonesian market. It is advisable for businesses to stay informed about any further amendments or related regulations that may impact their operations in the textile import sector.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (13K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

SALINAN
74 TAHUN 2023
I
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET
DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. 	bahwa 	berdasarkan 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan
Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Peng enaa n Bea Masuk
Tindakan 	Pengamanan 	terhadap 	Impor 	Produk 	Karpet
dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagaimana telah
diubah 	dengan 	Peraturan 	Menteri 	Keuanga n 	Nomor
33/PMK.010/2022 	tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan
Menteri 	Keuangan 	Nomor 	10/PMK.010 /202 1 	tentang
Pengenaan Bea Masu k Tindakan Pengamanan terhadap
Impor 	Produk 	Karpet 	dan 	Tekstil 	Penutup 	Lant ai
Lainnya, 	telah 	ditetapkan 	b esaran 	tarif 	bea 	masuk
tindakan 	pengamanan 	terhadap 	baran g 	impor 	b erupa
produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya;
b. 	bahwa hasil evaluasi Komite 	Pengamanan Perdagangan
Indonesia terhadap perkembangan volume impor produk
karpet dan tekstil penutup lantai lainnya pada Oktober
2021 	sampai dengan September 2022, terj ad i kenaikan
pangsa 	impor 	dari 	Vietnam, 	Malays ia, 	dan 	Thailand
secara 	signifikan, 	sedangkan 	pangsa 	impo r 	dari 	Korea
Selatan mengalami penurunan;
c. 	bahwa untuk menjamin efektivitas pengenaan bea ma suk
tindakan 	pengamanan 	dalam 	rangka 	keberlangsungan
usaha industri dalam negeri produsen karpet dan tekstil
p e nutup 	lantai 	lainnya, 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan
Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk
Tindakan 	Pengamanan 	terhad ap 	Impor 	Produk 	Karpet
dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagaimana telah
diubah 	dengan 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
33/PMK.010/2022 	tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan
Menteri 	Keu a n gan 	Nomor 	10 / PMK.010 /2021 	te ntan g
Pengenaan 	Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap
Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya
perlu diubah;
jdih.kemenkeu.go.id

-- 1 of 9 --

Mengingat

d. 	bahwa 	berdasarkan 	pertimbangan 	sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, 	huruf b, 	dan 	huruf c, 	perlu
menetapkan 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	tentang
Perubahan 	Kedua 	atas 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan
Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk
Tindakan 	Pengamanan 	terhadap 	Impor 	Produk 	Karpet
dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya;
1. 	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. 	Undang-Undang 	Nomor 	10 	Tahun 	1995 	tentang
Kepabeanan 	(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia
Tahun 	1995 	Nomor 	75, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara
Republik 	Indonesia 	Nomor 	3612) 	sebagaimana 	telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 	17 Tahun 2006
tentang 	Perubahan 	atas 	Undang-Undang 	Nomor 	10
Tahun 	1995 	tentang 	Kepabeanan 	(Lembaran 	Negara
Republik Indonesia Tahun 	2006 	Nomor 	93, 	Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. 	Undang-Undang 	Nomor 	39 	Tahun 	2008 	tentang
Kementerian 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomoi 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 	Peraturan 	Pemerintah 	Nomor 	34 	Tahun 	2011 	tentang
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan
Pengamanan 	Perdagangan 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2011 	Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	57 	Tahun 	2020 	tentang
Kementerian 	Keuangan 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. 	Peraturan 	Menteri Keuangan 	Nomor 	10/PMK.010/2021
tentang 	Pengenaan 	Bea 	Masuk Tindakan 	Pengamanan
terhadap 	Impor 	Produk 	Karpet 	dan 	Tekstil 	Penutup
Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 	Nomor 	88) 	sebagaimana 	telah 	diubah 	dengan
Peraturan Menteri Keuangan 	Nomor 33/PMK.010/2022
tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan
Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk
Tindakan 	Pengamanan 	terhadap 	Impor 	Produk 	Karpet
dan 	Tekstil 	Penutup 	Lantai 	Lainnya 	(Berita 	Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 333);
7. 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 	118/PMK.01/2021
tentang 	Organisasi 	dan 	Tata 	Kerja 	Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 	1031) 	sebagaimana 	telah 	diubah 	dengan
Peraturan 	Menteri Keuangan 	Nomor 	141/PMK.01/2022
tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan
Nomor 	118/PMK.01/2021 	tentang Organisasi dan Tata
Kerja 	Kementerian 	Keuangan 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
jdih.kemenkeu.go.id

-- 2 of 9 --

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN 	MENTER! 	KEUANGAN 	TENTANG 	PERUBAHAN
KEDUA 	ATAS 	PERATURAN 	MENTER! 	KEUANGAN 	NOMOR
10/PMK.010/2021 	TENTANG 	PENGENAAN 	BEA 	MASUK
TINDAKAN 	PENGAMANAN 	TERHADAP 	IMPOR 	PRODUK
KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA.
Pasa!I
Beberapa 	ketentuan 	dalam 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan
Nomor 	10/PMK.010/2021 	tentang 	Pengenaan 	Bea 	Masuk
Tindakan 	Pengamanan 	terhadap 	Impor 	Produk 	Karpet 	dan
Tekstil 	Penutup 	Lantai 	Lainnya 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah
dengan 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet
dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 333), diubah sebagai berikut:
1. 	Ketentuan 	Pasal 	3 	diubah 	sehingga 	berbunyi 	sebagai
berikut:
Pasal 3
Pengenaan 	Bea 	Masuk 	Tindakan
sebagaimana 	dimaksud 	dalam 	Pasal
tambahan dari:
Pengamanan
1 	merupakan
a. 	bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
b. 	bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional,
yang telah dikenakan.
2. 	Ketentuan 	Pasal 	4 	diubah 	sehingga 	berbunyi 	sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) 	Bea 	Masuk 	Tindakan 	Pengamanan 	sebagaimana
dimaksud 	dalam 	Pasal 	1 	dikenakan 	terhadap
importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai
lainnya dari semua negara.
(2) 	Pengenaan 	Bea 	Masuk 	Tindakan 	Pengamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan
terhadap 	importasi 	produk 	karpet 	dan 	tekstil
penutup 	lantai 	lainnya 	yang 	berasal 	dari 	negara
sebagaimana 	tercantum 	dalam 	Lampiran 	yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
3. 	Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah,
dan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan
ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) 	Terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup
lantai 	lainnya 	yang 	berasal 	dari 	negara 	yang
dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan
jdih.kemenkeu.go.id

-- 3 of 9 --

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), importir wajib menyerahkan dokumen surat
keterangan asal (certificate of origin).
(2) 	Dalam hal importasi 	sebagaimana dimaksud 	pada
ayat 	(1) 	menggunakan 	surat 	keterangan 	asal
(certificate of origin) 	preferensi, 	barang impor wajib
memenuhi 	ketentuan 	asal 	barang 	berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan internasional.
(3) 	Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi:
a. 	kriteria asal barang (origin criteria);
b. 	kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
c. 	ketentuan prosedural (procedural provisions).
(4) 	Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate
of origin) 	preferensi 	sebagaimana 	dimaksud 	pada
ayat 	(2), 	dilaksanakan 	sesuai 	dengan 	ketentuan
peraturan 	perundang-undangan 	yang 	mengatur
mengenai 	pengenaan 	tarif bea masuk atas 	barang
impor 	berdasarkan 	perjanjian 	atau 	kesepakatan
internasional.
(5) 	Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
surat 	keterangan 	asal 	(certificate 	of 	origin) 	non
preferensi, 	penelitian 	surat 	keterangan 	asal
(certificate 	of 	origin) 	dilakukan 	berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perdagangan.
4. 	Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
(1) 	Dalam 	hal 	importasi 	produk 	karpet 	dan 	tekstil
penutup 	lantai 	lainnya 	berasal 	dari 	negara 	yang
dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan sebagaimana dimaksud 	pada Pasal 4
ayat 	(2) 	tidak 	memenuhi 	ketentuan 	sebagaimana
dimaksud 	dalam 	Pasal 	5, 	atas 	importasi 	tersebut
dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
(2) 	Dalam 	hal 	surat 	keterangan 	asal 	sebagaimana
dimaksud 	pada Pasal 5 	ayat 	(2) 	sedang dilakukan
permintaan retroactive check, atas importasi produk
karpet 	dan 	tekstil 	penutup 	lantai 	lainnya 	yang
berasal 	dari 	negara 	yang 	dikecualikan 	dari
pengenaan 	Bea 	Masuk 	Tindakan 	Pengamanan
sebagaimana 	dimaksud 	pada 	Pasal 	4 	ayat 	(2),
dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
5. 	Lampiran 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
10/PMK.010/2021 	tentang 	Pengenaan 	Bea 	Masuk
Tindakan 	Pengamanan 	terhadap 	Impor 	Produk 	Karpet
dan 	Tekstil 	Penutup 	Lantai 	Lainnya 	(Berita 	Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.010/2022 	tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan
Menteri 	Keuangan 	Nomor 	10/PMK.010/2021 	tentang
jdih.kemenkeu.go.id

-- 4 of 9 --

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap
Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya
(Berita Negara 	Republik Indonesia Tahun 	2022 	Nomor
333), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam 	Lampiran 	yang 	merupakan 	bagian 	tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 5 of 9 --

DISTRIBUSI II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 645
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id

-- 6 of 9 --

LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA
MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA
DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN
DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA
NO. NAMANEGARA NO. NAMA NEGARA --
1. Afghanistan 25. Congo
2. Albania 26. Costa Rica
3. Angola 27. Cote d'Ivoire
4. Antigua and Barbuda 28. Cuba
5. Argentina 29. Democratic Republic of the
Congo
6. Armenia 30. Djibouti
7. Bahrain, Kingdom of 31. Dominica
8. Bangladesh 32. Dominican Republic
9. Barbados 33. Ecuador
10. Belize 34. Egypt
11. Benin 35. El Salvador
12. Bolivia, Plurinational State of 36. Eswatini
13. Botswana 37. Fiji
14. Brazil 38. Gabon
15. Brunei Darussalam 	39. Gambia
16. Burkina Faso 40. Georgia
17. Burundi 41. Ghana
18. Caba Verde 42. Grenada
19. Cambodia 43. Guatemala
20. Cameroon 44. Guinea
21. Central African Republic 45. Guinea-Bissau
22. Chad 46. Guyana
23. Chile 47. Haiti
24. Colombia 48. Honduras
jdih.kemenkeu.go.id

-- 7 of 9 --

NO. 	NAMANEGARA 	NO. 	NAMANEGARA
49. 	Hong Kong, China 	84. 	Panama
50. 	India 	85. 	Papua New Guinea
51. 	Israel 	86. 	Paraguay
52. 	Jamaica 	87. 	Peru
53. 	Jordan 	88. 	Philippines
54. 	Kazakstan 	89. 	Qatar
55. 	Kenya 	90. 	Russian Federation
56. 	Korea, Republic of 	91. 	Rwanda
57. 	Kuwait, the State of 	92. 	Saint Kitts and Nevis
58. 	Kyrgyz Republic 	93. 	Saint Lucia
59. 	Lao People's Democratic 	94. 	Saint Vincent & the
Reoublic 	Grenadines
60. 	Lesotho 	95. 	Samoa
61. 	Liberia 	96. 	Saudi Arabia, Kingdom of
62. 	Liechtenstein 	97. 	Senegal
63. 	Macao, China 	98. 	Seychelles
64. 	Madagascar 	99. 	Sierra Leone
65. 	Malawi 	100. 	Singapore
66. 	Maldives 	101. 	Solomon Islands
67. 	Mali 	102. 	South Africa
68. 	Mauritania 	103. 	Sri Lanka
69. 	Mauritius 	104. 	Suriname
70. 	Mexico 	105. 	Chinese Taipei
71. 	Moldova, Republic of 	106. 	Tajikistan
72. 	Mongolia 	107. 	Tanzania
73. 	Montenegro 	108. 	The former Yugoslav Republic
of Macedonia (FYROM)
74. 	Morocco 	109. 	Togo
75. 	Mozambique 	110. 	Tonga
76. 	Myanmar 	111. 	Trinidad and Tobago
77. 	Namibia 	112. 	Tunisia
78. 	Nepal 	113. 	Uganda
79. 	Nicaragua 	114. 	Ukraine
80. 	Niger 	115. 	United Arab Emirates
81. 	Nigeria 	116. 	Uruguay
82. 	Oman 	117. 	Vanuatu
83. 	Pakistan 	118 	Venezuela, Bolivarian
Reoublic of
jdih.kemenkeu.go.id

-- 8 of 9 --

NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
119. Yemen 121. Zimbabwe
120. Zambia
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id

-- 9 of 9 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 74/2023?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 74/2023. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2023). Other 74/2023 — Minister of Finance Regulation No. 74 of 2023 on Second Amendment to Minister of Finance Regulation No. 10/PMK.010/2021 on Imposition of Import Duties for Safeguard Measures on Carpet and Other Floor Textile Imports. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-74-2023

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 74/2023 — Minister of Finance Regulation No. 74 of 2023 on Second Amendment to Minister of Finance Regulation No. 10/PMK.010/2021 on Imposition of Import Duties for Safeguard Measures on Carpet and Other Floor Textile Imports." KBLI.CO.ID, 2023, https://kbli.co.id/regulations/other-74-2023.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Indon.), summarized in Other 74/2023, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-74-2023 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 74/2023 — Minister of Finance Regulation No. 74 of 2023 on Second Amendment to Minister of Finance Regulation No. 10/PMK.010/2021 on Imposition of Import Duties for Safeguard Measures on Carpet and Other Floor Textile Imports," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-74-2023.

SALINAN 74 TAHUN 2023 I MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Peng enaa n Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuanga n Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010 /202 1 tentang Pengenaan Bea Masu k Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lant ai Lainnya, telah ditetapkan b esaran tarif bea masuk tindakan pengamanan terhadap baran g impor b erupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya; b. bahwa hasil evaluasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terhadap perkembangan volume impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya pada Oktober 2021 sampai dengan September 2022, terj ad i kenaikan pangsa impor dari Vietnam, Malays ia, dan Thailand secara signifikan, sedangkan pangsa impo r dari Korea Selatan mengalami penurunan; c. bahwa untuk menjamin efektivitas pengenaan bea ma suk tindakan pengamanan dalam rangka keberlangsungan usaha industri dalam negeri produsen karpet dan tekstil p e nutup lantai lainnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhad ap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keu a n gan Nomor 10 / PMK.010 /2021 te ntan g Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya perlu diubah; jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 9 -- Mengingat d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomoi 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 333); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 9 -- Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA. Pasa!I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 333), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Pengenaan Bea Masuk Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tambahan dari: Pengamanan 1 merupakan a. bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya dari semua negara. (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 9 -- Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin). (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi: a. kriteria asal barang (origin criteria); b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan c. ketentuan prosedural (procedural provisions). (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. (5) Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (certificate of origin) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. 4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A (1) Dalam hal importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan. (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) sedang dilakukan permintaan retroactive check, atas importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan. 5. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 9 -- Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 333), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 9 -- DISTRIBUSI II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 645 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 9 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA NO. NAMANEGARA NO. NAMA NEGARA -- 1. Afghanistan 25. Congo 2. Albania 26. Costa Rica 3. Angola 27. Cote d'Ivoire 4. Antigua and Barbuda 28. Cuba 5. Argentina 29. Democratic Republic of the Congo 6. Armenia 30. Djibouti 7. Bahrain, Kingdom of 31. Dominica 8. Bangladesh 32. Dominican Republic 9. Barbados 33. Ecuador 10. Belize 34. Egypt 11. Benin 35. El Salvador 12. Bolivia, Plurinational State of 36. Eswatini 13. Botswana 37. Fiji 14. Brazil 38. Gabon 15. Brunei Darussalam 39. Gambia 16. Burkina Faso 40. Georgia 17. Burundi 41. Ghana 18. Caba Verde 42. Grenada 19. Cambodia 43. Guatemala 20. Cameroon 44. Guinea 21. Central African Republic 45. Guinea-Bissau 22. Chad 46. Guyana 23. Chile 47. Haiti 24. Colombia 48. Honduras jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 9 -- NO. NAMANEGARA NO. NAMANEGARA 49. Hong Kong, China 84. Panama 50. India 85. Papua New Guinea 51. Israel 86. Paraguay 52. Jamaica 87. Peru 53. Jordan 88. Philippines 54. Kazakstan 89. Qatar 55. Kenya 90. Russian Federation 56. Korea, Republic of 91. Rwanda 57. Kuwait, the State of 92. Saint Kitts and Nevis 58. Kyrgyz Republic 93. Saint Lucia 59. Lao People's Democratic 94. Saint Vincent & the Reoublic Grenadines 60. Lesotho 95. Samoa 61. Liberia 96. Saudi Arabia, Kingdom of 62. Liechtenstein 97. Senegal 63. Macao, China 98. Seychelles 64. Madagascar 99. Sierra Leone 65. Malawi 100. Singapore 66. Maldives 101. Solomon Islands 67. Mali 102. South Africa 68. Mauritania 103. Sri Lanka 69. Mauritius 104. Suriname 70. Mexico 105. Chinese Taipei 71. Moldova, Republic of 106. Tajikistan 72. Mongolia 107. Tanzania 73. Montenegro 108. The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) 74. Morocco 109. Togo 75. Mozambique 110. Tonga 76. Myanmar 111. Trinidad and Tobago 77. Namibia 112. Tunisia 78. Nepal 113. Uganda 79. Nicaragua 114. Ukraine 80. Niger 115. United Arab Emirates 81. Nigeria 116. Uruguay 82. Oman 117. Vanuatu 83. Pakistan 118 Venezuela, Bolivarian Reoublic of jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 9 -- NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA 119. Yemen 121. Zimbabwe 120. Zambia MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 9 --