Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Trade Regulation No. 71 of 2020 establishes the rules of origin for goods produced in Indonesia and outlines the procedures for issuing Certificates of Origin for these goods under the ASEAN Trade in Goods Agreement. This regulation is crucial for businesses engaged in export and import activities, as it clarifies how the origin of goods is determined, which can affect tariff rates and trade preferences within ASEAN member countries. The regulation applies to all businesses that manufacture or trade goods that will be exported to ASEAN countries. Key obligations include ensuring that products meet the specified criteria to qualify as originating from Indonesia, which may involve maintaining proper documentation and records. Additionally, businesses must apply for a Certificate of Origin through designated authorities, which will verify compliance with the rules. This regulation interacts with other related regulations, such as customs laws and trade agreements, ensuring that Indonesian goods can benefit from preferential tariffs under ASEAN agreements. Companies must be aware of the Indonesian Business Identification Number (NIB) and other relevant regulations like OSS (Online Single Submission) when engaging in these processes. Overall, this regulation aims to facilitate trade and enhance the competitiveness of Indonesian products in the ASEAN market.
Full text extracted from the official PDF (30K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1539, 2020 KEMENKES. Politeknik Kesehatan. ORTA. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan www.peraturan.go.id -- 1 of 29 -- 2020, No. 1539 -2- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor www.peraturan.go.id -- 2 of 29 -- 2020, No. 1539 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang www.peraturan.go.id -- 3 of 29 -- 2020, No. 1539 -4- melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah UPT dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan. 3. Klasifikasi Poltekkes Kemenkes adalah pengelompokan organisasi Poltekkes Kemenkes yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan kesehatan berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. 4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, yang apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan. 5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Badan adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. www.peraturan.go.id -- 4 of 29 -- 2020, No. 1539 BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI Pasal 2 (1) Poltekkes Kemenkes berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Poltekkes Kemenkes secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Badan dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pasal 3 (1) Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan klasifikasi. (2) Klasifikasi Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Poltekkes Kemenkes kelas I; b. Poltekkes Kemenkes kelas II; dan c. Poltekkes Kemenkes kelas III. (4) Poltekkes Kemenkes kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 10 (sepuluh) Poltekkes Kemenkes. (5) Poltekkes Kemenkes kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 16 (enam belas) Poltekkes Kemenkes. (6) Poltekkes Kemenkes kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berjumlah 12 (dua belas) Poltekkes Kemenkes. www.peraturan.go.id -- 5 of 29 -- 2020, No. 1539 -6- BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Poltekkes Kemenkes mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan. (2) Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; f. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; h. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni; i. pengelolaan sistem, data, dan informasi; j. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poltekkes Kemenkes dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi setelah www.peraturan.go.id -- 6 of 29 -- 2020, No. 1539 memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Poltekkes Kemenkes dipimpin oleh direktur. Pasal 7 Susunan organisasi Poltekkes Kemenkes terdiri atas: a. dewan pertimbangan atau nama lain; b. senat; c. direktur; dan d. satuan pengawas internal. Bagian Kedua Dewan Pertimbangan Pasal 8 Dewan pertimbangan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik Poltekkes Kemenkes. Bagian Ketiga Senat Pasal 9 Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. www.peraturan.go.id -- 7 of 29 -- 2020, No. 1539 -8- Bagian Keempat Direktur Pasal 10 Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes. Pasal 11 Susunan organisasi direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. direktur dan wakil direktur; b. bagian dan/atau subbagian; c. jurusan; d. pusat; dan e. unit. Paragraf 1 Direktur dan Wakil Direktur Pasal 12 Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; www.peraturan.go.id -- 8 of 29 -- 2020, No. 1539 e. pelaksanaan kerja sama; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes. Pasal 14 (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. wakil direktur bidang akademik; b. wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan c. wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama. Pasal 15 (1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi. (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum. (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. www.peraturan.go.id -- 9 of 29 -- 2020, No. 1539 -10- Paragraf 2 Bagian dan/atau Subbagian Pasal 16 (1) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes Kemenkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes. (2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh kepala. Pasal 17 (1) Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh bagian administrasi akademik dan umum. (2) Bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi akademik dan umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan Poltekkes Kemenkes; b. penyiapan bahan administrasi akademik; c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerja sama; d. pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; e. pengelolaan data dan informasi; www.peraturan.go.id -- 10 of 29 -- 2020, No. 1539 f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pelaksanaan urusan keuangan; h. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang dan jasa; i. penataan organisasi dan tata laksana; j. pelaksanaan urusan kepegawaian; k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes. Pasal 18 Susunan organisasi bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas: a. subbagian administrasi akademik; dan b. kelompok jabatan fungsional. Pasal 19 Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama Poltekkes Kemenkes kelas I. Pasal 20 Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. subbagian administrasi akademik; b. subbagian administrasi umum; dan c. kelompok jabatan fungsional. Pasal 21 (1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan www.peraturan.go.id -- 11 of 29 -- 2020, No. 1539 -12- data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas II. Pasal 22 Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. subbagian administrasi akademik; b. subbagian administrasi umum; dan c. kelompok jabatan fungsional. Pasal 23 (1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, oganisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas III. www.peraturan.go.id -- 12 of 29 -- 2020, No. 1539 Paragraf 3 Jurusan Pasal 24 (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. (3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 25 (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas: a. ketua jurusan; b. sekretaris jurusan; c. program studi; d. laboratorium/bengkel praktek/workshop; dan e. kelompok jabatan fungsional dosen. (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pimpinan jurusan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretaris jurusan. Pasal 26 (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi. (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua program studi. www.peraturan.go.id -- 13 of 29 -- 2020, No. 1539 -14- (3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang ditetapkan oleh direktur. (4) Pembukaan dan penutupan program studi dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berdasarkan usulan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala Badan yang disertai dengan kajian kebutuhan. Pasal 27 (1) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan. (2) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan memiliki keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan. Paragraf 4 Pusat Pasal 28 (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur. www.peraturan.go.id -- 14 of 29 -- 2020, No. 1539 Pasal 29 (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada Poltekkes Kemenkes kelas I dan Poltekkes Kemenkes kelas II terdiri atas: a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. pusat pengembangan pendidikan; dan c. pusat penjaminan mutu. (2) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada Poltekkes Kemenkes kelas III terdiri atas: a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan. Paragraf 5 Unit Pasal 30 (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur sesuai bidang tugasnya. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh direktur. Pasal 31 (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. unit teknologi informasi; b. unit laboratorium terpadu; www.peraturan.go.id -- 15 of 29 -- 2020, No. 1539 -16- c. unit perpustakaan terpadu; dan d. unit pengembangan bahasa. (2) Selain unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit penunjang lainnya sesuai dengan karakteristik dan keilmuan yang dikembangkan pada Poltekkes Kemenkes. (3) Pembentukan unit penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. Bagian Kelima Satuan Pengawas Internal Pasal 32 (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama direktur. (2) Satuan pengawas internal dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan, senat, direktur, jurusan, pusat, unit, dan satuan pengawas internal diatur dalam statuta Poltekkes Kemenkes. Pasal 34 Bagan struktur organisasi Poltekkes Kemenkes tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V INSTALASI Pasal 35 (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes, direktur dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan. www.peraturan.go.id -- 16 of 29 -- 2020, No. 1539 (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan instalasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 36 (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural. (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur sesuai bidang tugasnya. (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional. (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh direktur. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 37 Di lingkungan Poltekkes Kemenkes dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 38 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi direktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi direktur Poltekkes Kemenkes. (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas www.peraturan.go.id -- 17 of 29 -- 2020, No. 1539 -18- mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri. Pasal 39 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII TATA KERJA Pasal 40 Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pasal 41 (1) Poltekkes Kemenkes harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes. www.peraturan.go.id -- 18 of 29 -- 2020, No. 1539 (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 42 Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 43 Poltekkes Kemenkes harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya. Pasal 44 Setiap unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait. Pasal 45 Semua unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala www.peraturan.go.id -- 19 of 29 -- 2020, No. 1539 -20- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 47 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. BAB VIII KLASIFIKASI, NAMA, DAN LOKASI Pasal 48 Klasifikasi, nama, dan lokasi Poltekkes Kemenkes tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IX JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Pasal 49 Direktur dan wakil direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes merupakan pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan. Pasal 50 (1) Kepala bagian adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b. (2) Kepala subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Pasal 51 (1) Direktur dan wakil direktur diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pejabat administrasi atau jabatan eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id -- 20 of 29 -- 2020, No. 1539 (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 52 (1) Untuk melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan Poltekkes Kemenkes dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan Poltekkes Kemenkes dalam rangka menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum, dapat dibentuk unit pengelola usaha atau nomenklatur lain berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur Poltekkes Kemenkes setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Pasal 53 (1) Setiap Poltekkes Kemenkes harus memiliki statuta yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan. Pasal 54 Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 55 Perubahan atas organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. www.peraturan.go.id -- 21 of 29 -- 2020, No. 1539 -22- BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat dan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur dan pembantu direktur yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/625/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id -- 22 of 29 -- 2020, No. 1539 Tahun 2018 Nomor 1125), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pasal 58 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 59 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 23 of 29 -- 2020, No. 1539 -24- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd TERAWAN AGUS PUTRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id -- 24 of 29 -- 2020, No. 1539 www.peraturan.go.id -- 25 of 29 -- 2020, No. 1539 -26- www.peraturan.go.id -- 26 of 29 -- 2020, No. 1539 www.peraturan.go.id -- 27 of 29 -- 2020, No. 1539 -28- www.peraturan.go.id -- 28 of 29 -- 2020, No. 1539 www.peraturan.go.id -- 29 of 29 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
tentang KESEHATAN - PENDIDIKAN - STRUKTUR ORGANISASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 71/2020. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.