Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes a mechanism for the payment of non-tax state revenue (PNBP) related to immigration services at the Ministry of Law and Human Rights. It allows for payments to be made using international payment instruments issued by foreign banks or non-bank entities, facilitating easier transactions for foreign investors and tourists.
This regulation primarily affects foreign investors, tourists, and entities involved in providing immigration services. It also impacts banks and non-bank payment service providers that wish to facilitate these transactions.
- Pasal 1 outlines that the types and tariffs for non-tax state revenue related to immigration services are governed by existing regulations. Payments can be made from both domestic and international sources using approved international payment instruments (Pasal 1 ayat (2)). - Pasal 2 specifies that the Minister of Law and Human Rights can appoint partners (Mitra Instansi Pengelola) to manage these payments, provided they meet certain criteria, including certification by Bank Indonesia as a Payment Gateway and having a server in Indonesia (Pasal 2 ayat (2)). - Pasal 3 allows partners to charge transaction fees for international payments, which must be documented in cooperation agreements (Pasal 3 ayat (1) and (4)). - Pasal 4 states that when payments are made in foreign currency, the exchange rate used must be the rate applicable on the day of the transaction (Pasal 4 ayat (1)). - Pasal 5 mandates that all payments must be deposited into the state treasury according to existing regulations.
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Non-Tax State Revenue. - Mitra Instansi Pengelola: Partner institutions appointed to manage non-tax revenue payments. - Payment Gateway: A service that authorizes credit card or direct payments for e-businesses.
This regulation came into effect on January 31, 2023. It replaces the previous regulation, No. 157 of 2022, regarding the payment mechanism for non-tax state revenue from abroad for immigration services (Pasal 7).
This regulation refers to several laws and regulations, including Law No. 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue and Government Regulation No. 28 of 2019 on types and tariffs of non-tax state revenue applicable to the Ministry of Law and Human Rights. It also interacts with previous regulations concerning payment mechanisms and the management of non-tax revenue.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Payments for non-tax state revenue related to immigration services can be made using international payment instruments from foreign banks or non-bank entities, as stated in Pasal 1 ayat (2).
The Minister of Law and Human Rights can appoint partners to manage payment processes, provided they meet specific criteria outlined in Pasal 2 ayat (2).
Partners may charge transaction fees for international payments, which must be detailed in cooperation agreements as per Pasal 3 ayat (1) and (4).
For payments made in foreign currency, the applicable exchange rate on the transaction day must be used, as specified in Pasal 4 ayat (1).
All payments must be deposited into the state treasury following existing regulations, as mandated in Pasal 5.
Full text extracted from the official PDF (12K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 /PMK.02/2023 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMBAYARAN INTERNASIONAL YANG DITERBITKAN OLEH BANK ASING ATAU NONBANK YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memberikan dukungan atas iklim inventasi nasional, dan peningkatan inventasi asing serta devisa dari sektor pariwisata, penyelenggaran layanan keimigrasian yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilakukai:i secara digital berupa kemudahan bagi pengguna layanan dalam pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian dengan menggunakan berbagai instrlimen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing a.tau nonbank yang berasal dari luar negeri; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang menyusun kebijakan umum pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; c. bahwa untuk menindaklanjuti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian sebagaima~a dimaksud dalam huruf a dan urituk memberikan pedoman kebijakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, perlu disusun ketentuan mengenai pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penggunaan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau nonbank yang berasal dari luar negen; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 6 -- atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6365); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563); 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01 / 2021 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235); 10.. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 178); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 6 -- Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGGUNAKAN INSTRUMEN·PEMBAYARAN INTERNASIONAL YANG DITERBITKAN OLEH BANK ASING ATAU NONBANK YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI. Pasal 1 (1) Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pembayaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dari luar negeri a tau dalam negeri menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau nonbank yang berasal dari luar negeri. Pasal 2 (1) Untuk penyelenggaraan pelayanan keimigrasian yang pembayaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dilakukan dari luar negeri atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pimpinan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menunjuk dan menugaskan Mitra lnstansi Pengelola. (2) Mitra lnstansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut: a. telah tersertifikasi oleh Bank Indonesia se bagai Payment Gateway; b. memiliki server di Indonesia; · c. memiliki dokumentasi pengembangan sistem teknologi informasi; d. bersedia berkolaborasi dengan sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. melaksanakan tugas sebagai Mitra Instansi Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan f. memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara. bukan pajak. (3) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pimpinan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan- Pajak melakukan penunjukan dan penugasan terhadap Mitra Instansi Pengelola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 6 -- -- 4 - (4) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pimpinan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat melimpahkan kewenangannya dalam bentuk mandat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penunjukan dan penugasan Mitra Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Penunjukan dan penugasan Mitra Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Mitra Instansi Pengelola sesuai dengan · ketentuan peraturan perundang- undangan, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (6) Penunjukan dan penugasan Mitra Instansi Pengelola dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.. Pasal 3 (1) Terhadap pelayanan keimigrasian yahg pembayaran tatif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dilakukan dari luar negeri atau dalam negeri menggunakan instrumen pembayaran internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Mitra lnstansi Pengelola dapat mengenakan biaya transaksi perbankan/pembayaran internasional kepada wajib bayar sesuai dengan praktik internasional yang berlaku. (2) Biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggarajasa sistem pembayaran termasuk penyedia . kartu kredit/ debit, dan/ atau bank acquirer. (3) Penentuan besaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan di antaranya: a. besaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak; b. perkiraan volume transaksi; dan c. biaya tambahan yang ditanggung oleh pemohon. (4) Besaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5). Pasal 4 (1) Dalam hal pembayaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pelayanan keimigrasian yang pembayaran dilakukan menggunakan instrumen pembayaran internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menggunakan mata uang asing, nilai tukar yang digunakan mengacu pada nilai tukar· yang berlaku pada sistem pembayaran/perbankan pada hari bersangkutan saat transaksi dilakukan. jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 6 -- (2) Pengenaan nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengurangi be saran tarif penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan "ke Kas Negara sebesar nominal tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 5 Penyetoran jenis penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal6 Pada saat Peraturan Menteri 1.ni mulai berlaku: a. Mitra Instansi Pengelola yang telah ditunjuk dan mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk penyelenggaraan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian menggunakan instrumen pembayaran internasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.02/2022 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Luar Negeri atas Pelayanan Keimigrasian Berupa Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111 7) dinyatakan tetap berlaku sebagai penunjukan dan persetujuan Mitra Instansi Pengelola sesuai Peraturan Menteri ini; b. perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Mitra Instansi Pengelola ntuk penyelenggaraan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan masih berlaku dan dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri ini; dan c. Mitra Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penyelenggaraan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri ini sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Luar Negeri atas Pelayanan Keimigrasian Berupa Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 6 -- Agar setiap orang · mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara _Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2023 _ MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 124 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. ian Administrasi Kementerian jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 6 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri
tentang PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 7/PMK.02/2023/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
This regulation replaces the previous regulation No. 157 of 2022 and remains effective as of January 31, 2023, as stated in Pasal 7.