Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the procedures for managing the Government Guarantee Reserve Fund, which is allocated for fulfilling government guarantee obligations. It aims to ensure the continuity of the state budget in the event of guarantee claims and outlines the investment of accumulated funds in government investment instruments.
The regulation affects various entities involved in government guarantees, including state-owned enterprises (BUMN), regional-owned enterprises (BUMD), creditors providing loans, and infrastructure providers engaged in public-private partnerships (PPP) and national strategic projects.
- Pasal 2 outlines that the Guarantee Reserve Fund is used for paying claims related to government guarantees, which include guarantees for infrastructure projects, energy development, and economic recovery programs. - Pasal 3 states that the Minister of Finance appoints officials to manage the budget and guarantee obligations, including the preparation of the budget allocation (DIPA) and payment orders (SPM). - Pasal 4 mandates that the budget for government guarantee obligations must be allocated in the state budget and transferred to the Guarantee Reserve Fund account. - Pasal 5 specifies that the management of the Guarantee Reserve Fund includes planning, implementation, and reporting activities. - Pasal 12 states that payments for government guarantee claims are made through the Guarantee Reserve Fund account. - Pasal 36 indicates that this regulation repeals the previous regulation on the same subject, ensuring a streamlined approach to fund management.
- Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah (Government Guarantee Obligation Budget): The allocated funds for fulfilling government guarantees. - Jaminan Pemerintah (Government Guarantee): Guarantees provided by the government for obligations of state or regional enterprises to creditors. - Dana Cadangan Penjaminan (Guarantee Reserve Fund): Funds accumulated from the Government Guarantee Obligation Budget, managed for guarantee claims. - Penerima Jaminan (Guarantee Recipient): Creditors or infrastructure providers receiving government guarantees.
This regulation came into effect on July 13, 2023, and replaces the previous regulation, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018.
The regulation interacts with various laws and regulations, including the Law on State Finance (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) and the Law on the State Budget (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022), ensuring compliance with broader financial management frameworks.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 states that the Guarantee Reserve Fund is utilized for paying claims related to government guarantees, including infrastructure projects and economic recovery programs.
Pasal 3 mandates the Minister of Finance to appoint officials responsible for managing the budget and guarantee obligations, including the preparation of the budget allocation (DIPA).
Pasal 4 requires that the budget for government guarantee obligations be allocated in the state budget and transferred to the Guarantee Reserve Fund account.
Pasal 5 outlines that the management of the Guarantee Reserve Fund includes planning, implementation, and reporting activities.
Pasal 12 specifies that payments for government guarantee claims are made through the Guarantee Reserve Fund account.
Full text extracted from the official PDF (41K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN UNTUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b. bahwa anggaran kewajiban penjaminan pemerintah telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dikelola untuk menjaga keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam hal terjadinya klaim penjaminan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain digunakan untuk pembayaran kewajiban penjaminan pemerintah, dana anggaran kewajiban penjamman yang telah diakumulasikan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah dapat ditempatkan ke dalam instrumen investasi pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik -- 1 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 503); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN UNTUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. 2. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban penanggung jawab proyek kerja sama kepada badan usaha dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur atau pembayaran kewajiban penanggung jawab proyek strategis nasional kepada badan usaha dalam proyek strategis nasional. 3. Penerima Jaminan adalah kreditur yang menjadipihak yang memberikan pinjaman dalam perjanjian pinjaman atau badan usaha penyedia infrastruktur dalam perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, yang mendapatkan jaminan dari Pemerintah atas haknya sesuai yang diperjanjikan. -- 2 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id 4. Badan U saha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur atau proyek strategis nasional. 5. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. 6. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan U saha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. 7. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ a tau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 8. Pihak Terjamin adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/pemerintah daerah/penanggung jawab proyek kerja sama/penanggung jawab Proyek Strategis Nasional yang bekerja sama dengan Penerima Jaminan berdasarkan perjanjian pinjaman/kerja sama. 9. Dana Cadangan Penjaminan adalah dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dalam tahun anggaran berjalan yang dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah atau sumber lain berupa imbal jasa penjaminan, penerimaan piutang akibat timbulnya regres, dan dikelola dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 11. Rekening Lain Bank Indonesia Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang selanjutnya disebut Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah -- 3 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id adalah rekening milik Menteri selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk mengelola Dana Cadangan Penjaminan. 12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 13. Rekening Investasi BUN yang selanjutnya disingkat RIBUN adalah rekening tempat penampungan dana dan/ a tau imbal hasil investasi pemerintah. 14. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah. 15. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN. 17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN. 18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah. 19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 20. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 21. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi instansi yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran BUN. 22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/kepala lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri selaku BUN. 23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. -- 4 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id 24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas be ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. 26. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 27. Administrasi Piutang adalah penyusunan dan pelaksanaan perjanjian, pencatatan, penagihan, dan pelaporan piutang dan/ a tau regres yang timbul akibat pembayaran Jaminan Pemerintah. 28. Regres adalah hak penjamin untuk menagih Pihak Terjamin atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban finansial Pihak Terjamin. 29. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. 30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. 31. Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri. 32. Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah. 33. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Pasal 2 (1) Dana Cadangan Penjaminan digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan atas program penjaminan Pemerintah. (2) Program penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Batubara; b. Jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah untuk percepatan penyediaan air minum; c. Penjaminan Infrastruktur dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI; d. Jaminan Pemerintah atas infrastruktur melalui pinjaman lembaga keuangan internasional usaha milik negara; pembiayaan langsung dari kepada badan -- 5 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id e. Jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera; f. Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; g. Jaminan Pemerintah untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; h. Jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; i. Jaminan Pemerintah untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk pelaku usaha usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi, pelaku usaha korporasi, dan badan usaha milik negara; j. Jaminan Pemerintah untuk penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah; dan k. Jaminan Pemerintah lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penggunaan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf g, tidak berlaku dalam hal penanggung jawab proyek merupakan kementerian/lem baga. (4) Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibatasi hanya pada jaminan pinjaman. Pasal 3 (1) Menteri selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah menunjuk pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku KPA. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menyusun DIPA; b. menetapkan PPK dan PPSPM; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; d. memerintahkan pembayaran atas beban Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah; e. mengelola Dana Cadangan Penjaminan; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Dana Cadangan Penjaminan. Pasal 4 ( 1) Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan dalam DIPA. (2) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), -- 6 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang bersifat kumulatif. (3) Dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah antar program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (4) Dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah. (5) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula bersumber dari: a. penerimaan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah; b. penerimaan imbal hasil Investasi Pemerintah; dan/atau; c. penerimaan piutang akibat timbulnya Regres. (6) Penggunaan penerimaan negara bukan pajak berupa Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah dan imbal hasil Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, serta penggunaan penerimaan piutang akibat timbulnya regres sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan mencakup kegiatan sebagai berikut: a. perencanaan Dana Cadangan Penjaminan; b. pelaksanaan Dana Cadangan Penjaminan; dan c. pelaporan Dana Cadangan Penjaminan. Pasal 6 Dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dikelola sampai dengan berakhirnya seluruh program penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau berdasarkan kebijakan Menteri. BAB II PERENCANAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Pasal 7 ( 1) Dalam rangka pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan, KPA mengajukan usul pembukaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Kuasa BUN Pusat. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kuasa BUN Pusat membuka Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah pada Bank Indonesia sebagai bank penyimpan Dana Cadangan Penjaminan. l:P. -- 7 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id (3) Kuasa BUN Pusat menerbitkan surat pemberitahuan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA. (4) Tata cara pembukaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik BUN. Pasal 8 (1) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dikelola oleh Kuasa BUN Pusat secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Bunga dan/ atau jasa giro atas pengelolaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Bagian Kedua Penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah Pasal 9 (1) KPA mengajukan permintaan penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah kepada PPA BUN. (2) Berdasarkan permintaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN mengajukan permintaan penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan kepada Direktur J enderal Anggaran. (3) Direktur Jenderal Anggaran mengalokasikan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) Mekanisme pengalokasian Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. Bagian Ketiga Pemindahbukuan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Pasal 10 ( 1) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dipindahbukukan ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. (2) Untuk pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat SPP untuk disampaikan kepada PPSPM. (3) Berdasarkan SPP yang sebagaimana dimaksud melakukan pengujian SPP. disampaikan oleh PPK pada ayat (2), PPSPM -- 8 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id (4) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM kepada KPPN. Pasal 11 (1) KPPN melakukan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk SPM yang telah memenuhi kesesuaian pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. (3) Untuk SPM yang tidak memenuhi kesesuaian pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), KPPN mengembalikan SPM kepada PPSPM. BAB III PELAKSANAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN Bagian Kesatu Pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pasal 12 Pembayaran atas tagihan kewajiban penjaminan Pemerintah dari Penerima Jaminan atau BUPI pada tahun anggaran berjalan, dilakukan melalui Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pasal 13 (1) Terhadap tagihan Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang diterima dari Penerima Jaminan atau BUPI pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPK melakukan perhitungan besaran pembebanan atas Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. (2) Hasil perhitungan besaran pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dituangkan dalam berita acara besaran pembebanan. (3) Berita acara besaran pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14 ( 1) Verifikasi atas jumlah tagihan kewajiban penjaminan Pemerintah yang diterima dari Penerima Jaminan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan oleh PPK. (2) Verifikasi atas jumlah tagihan kewajiban penjaminan Pemerintah untuk penjaminan bersama Pemerintah dengan BUPI atau dukungan Pemerintah kepada BUPI pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan oleh PPK dan BUPI. -- 9 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id (3) PPK menerbitkan SPP berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) atau ayat (2) dan menyampaikan kepada PPSPM. (4) Berdasarkan SPP dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPSPM menerbitkan SPM. (5) KPA menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kuasa BUN Pusat. Pasal 15 (1) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Kuasa BUN Pusat: a. melakukan pencairan Dana Cadangan Penjaminan atas beban Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah untuk untung rekening Penerima Jaminan atau BUPI; dan b. menyampaikan surat pemberitahuan tentang pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPA. (2) Salinan dokumen pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh KPA kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diterbitkan melampaui tahun anggaran berkenaan, KPA menyusun berita acara yang menyatakan bahwa pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah masih dalam proses, sebagai dasar timbulnya utang penjaminan pada tahun berkenaan. Pasal 17 Ketentuan mengenai pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16, tidak berlaku dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah mengatur ketentuan mengenai pencairan Dana Cadangan Penjaminan. Bagian Kedua Retur ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Pasal 18 ( 1) Dalam hal terjadi retur atas pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia mengembalikan dan/ a tau membukukan dana terse but ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. (2) Tata cara retur atas pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -- 10 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal 19 (1) Berdasarkan retur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kuasa BUN Pusat menerbitkan surat pemberitahuan retur pencairan Dana Cadangan Penjaminan kepada KPA. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan retur pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening untuk keperluan pembayaran kembali Dana Cadangan Penjaminan yang diretur kepada Kuasa BUN Pusat. (3) Berdasarkan surat ralat/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUN Pusat melakukan pencairan untuk keperluan Penjaminan yang diretur. Bagian Ketiga Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Pasal20 Penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan untuk optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan. Pasal 21 (1) Jumlah Dana Cadangan Penjaminan yang ditempatkan dalam instrumen Investasi Pemerintah untuk optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal. (2) Jumlah Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan berdasarkan perhitungan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (3) Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan reviu atas jumlah penempatan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan risiko klaim penjaminan dan perkembangan hasil investasi. Pasal22 (1) Penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan oleh OIP. (2) Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Intemasional (BLU LDKPI) ditetapkan sebagai OIP yang melaksanakan optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (3) Pelaksanaan optimalisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri. -- 11 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat: a. sumber dana investasi; b. tujuan investasi; c. pilihan dan proporsi instrumen investasi; d. imbal basil investasi; e. jasa pengelolaan investasi; f. pelaksanaan divestasi; g. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; dan h. jangka waktu pelaksanaan optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan. (5) Dalam menyusun Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 23 (1) Direktur Jenderal menyampaikan surat pelaksanaan penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah oleh OIP kepada Ketua KIP yang ditembuskan kepada KPA. (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan dengan melampirkan: a. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1); dan b. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). Pasal24 (1) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Dana Cadangan Penjaminan dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah ke dalam RIBUN. (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan tembusan surat Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), KPA menyampaikan permohonan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat J enderal Perbendaharaan (Direktur Pengelolaan Kas Negara) mengenai pemindahan dana dari Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah ke dalam RIBUN; b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahan dana dari Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah ke dalam RIBUN; c. pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lam bat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan d. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pemberitahuan atas pemindahan dana dari Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah -- 12 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id ke dalam RIBUN kepada KPA dengan tembusan kepada kuasa pengguna anggaran Investasi Pemerintah dan Pimpinan/Direktur Utama OIP. (3) Dana Cadangan Penjaminan yang telah dipindahbukukan ke dalam RIBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipindahbukukan ke rekening OIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi Pemerintah. (4) Terhadap Dana Cadangan Penjaminan yang telah dipindahbukukan ke dalam rekening OIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah, OIP dapat melakukan optimalisasi dengan mekanisme optimalisasi kas. Pasal 25 OIP melakukan penempatan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ke dalam instrumen Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). Pasal 26 (1) Direktur Jenderal dapat mengusulkan penarikan atas sebagian atau seluruh Dana Cadangan Penjaminan yang telah ditempatkan dalam instrumen Investasi Pemerintah sebelum masa jatuh tempo kepada KIP. (2) Penarikan atas sebagian atau seluruh Dana Cadangan Penjaminan yang telah ditempatkan dalam instrumen Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam hal: a. terdapat kebutuhan dana untuk pembayaran klaim penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/atau b. seluruh program penjaminan Pemerintah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Berdasarkan persetujuan KIP terhadap usulan penarikan dana se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), penarikan dana dilakukan melalui tahapan se bagai berikut: a. divestasi; b. penyetoran dari rekening OIP ke RIBUN; dan c. pemindahbukuan dari RIBUN ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan maksimal 15 (lima belas) hari kalender sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disam paikan. -- 13 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal 27 Setelah melakukan divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, OIP melakukan pemindahan dana dari rekening OIP ke dalam RIBUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi Pemerintah. Pasal 28 Pemindahbukuan dari RIBUN ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa pengguna anggaran Investasi Pemerintah menyampaikan permohonan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara mengenai pemindahan dana dari RIBUN ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah; b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahan dana dari RIBUN ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah; c. pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufa;dan d. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pemberitahuan atas pemindahan dana dari RIBUN ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada kuasa pengguna anggaran Investasi Pemerintah dengan tembusan KPA. Pasal 29 Dalam hal terjadi penurunan nilai investasi atas penarikan sebagian atau seluruh Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Direktur Jenderal, KIP, dan OIP dibebaskan dari tanggung jawab sepanjang penarikan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 (1) Dalam hal berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) jumlah Dana Cadangan Penjaminan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) lebih kecil dari jumlah Dana Cadangan Penjaminan yang ditetapkan sebelumnya, OIP harus memindahbukukan kelebihan Dana Cadangan Penjaminan ke RIBUN sesuai ketentuan di bidang Investasi Pemerintah untuk selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. (2) Pada saat berakhirnya jangka waktu pelaksanaan optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sesuai Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam -- 14 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal 22, OIP harus memindahbukukan seluruh Dana Cadangan Penjaminan ke RIBUN sesuai ketentuan di bidang Investasi Pemerintah untuk selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. (3) Jumlah Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (4) Pemindahbukuan dari RIBUN ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28. Pasal 31 Pengelolaan Investasi Pemerintah atas penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah untuk optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. BAB IV PELAPORAN DANA CADANGAN PENJAMINAN Bagian Kesatu Administrasi Piutang Pasal 32 (1) Pelaksanaan pembayaran Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berasal dari Dana Cadangan Penjaminan mengakibatkan piutang Pemerintah dan/ a tau Regres Pemerintah. (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaksanakan Administrasi Piutang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Jaminan Pemerintah. (3) Mekanisme pelaksanaan Administrasi Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Jaminan Pemerintah. (4) Pengenaan Regres Pemerintah tidak berlaku dalam hal penanggung jawab proyek merupakan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah mengatur ketentuan mengenai penggunaan Dana Cadangan Penjaminan, pelaksanaan pembayaran Jaminan Pemerintah yang berasal dari Dana Cadangan Penjaminan tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/ a tau Regres Pemerintah. -- 15 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Pelaporan dan Akuntansi Pasal 33 (1) Dana Cadangan Penjaminan disajikan sebagai dana cadangan pada neraca laporan keuangan BUN dan laporan keuangan Pemerintah Pusat. (2) Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan dan Pengembalian Dana Cadangan ke rekening kas umum negara disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada pos Pembiayaan. (3) Pencairan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dana Cadangan Penjaminan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. (5) Nilai nominal Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhitungkan nilai Dana Cadangan Penjaminan yang ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (6) Dalam rangka pelaporan penempatan Dana Cadangan Penjaminan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah, OIP menyampaikan laporan kepada KIP dengan tembusan kepada Direktur Jenderal secara triwulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan ketentuan di bidang Investasi Pemerintah. Pasal 34 (1) Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bertindak selaku UAKPA BUN. (2) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan Dana Cadangan Penjaminan menjadi laporan keuangan. (3) Tata cara pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan penyampaian laporan keuangan Dana Cadangan Penjaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi Pemerintah. Bagian Ketiga Penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Pasal 35 (1) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah ditutup setelah seluruh kewajiban penjaminan Pemerintah berakhir. (2) Dalam hal masih terdapat Dana Cadangan Penjaminan yang ditempatkan dalam Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah -- 16 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah seluruh dana terse but telah dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. (3) KPA menyampaikan permintaan persetujuan penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah. (4) Berdasarkan persetujuan Menteri selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA menyampaikan surat permintaan penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Kuasa BUN Pusat. (5) Kuasa BUN Pusat melakukan penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah setelah menerima surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat dengan menyampaikan surat penutupan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah kepada Bank Indonesia. (7) Dalam hal terdapat sisa dana dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebelum penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa BUN Pusat memindahbukukan sisa dana dimaksud ke kas negara. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1828), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. <ij2I -- 17 of 20 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 538 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM NIP 19850116 201012 2 002 DISTRIBUSI II jdih.kemenkeu.go.id II .. · __ .l!l • '-!,, : ; - . r=i . .- . L:J, -- 18 of 20 -- jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69TAHUN 2023 TENT ANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PENJAMINAN UNTUK PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH FORMAT BERITA ACARA BESARAN PEMBEBANAN ATAS TAGIHAN/KLAIM PENJAMINAN Nomor: (1) Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (2) ... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah, dalam rangka pencairan Dana Cadangan Penjaminan dari Rekening Dana Cadangan Penjaminan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan besaran pembebanan atas Rekening Dana Cadangan Penjaminan. Pada tanggal ... (3) ... telah diterima tagihan penjaminan No .... (4) ... tanazal ... (5) ... dengan rincian: Nama Kreditur/Badan Usaha ........................... (6) Nama bank ........................... (7) Nomor rekening ........................... (8) N ama yang tertera di rekening ........................... (9) Jumlah Tazihan ........................... (10) Uraian ........................... ( 11) Tanggal jatuh tempo pembayaran ··························· (12) tagihan/ klaim Atas tagihan/klaim penjaminan di atas telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi nomor ... (13) ... tanggal ... (14) ... dimana ditetapkan besaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang harus dibayar adalah sebesar ... (15) ... Mengingat jumlah Dana Cadangan Penjaminan pada tahun anggaran ... (16) ... adalah se besar . .. ( 1 7) ... Berdasarkan hal-hal di atas, kami menentukan pembebanan untuk pembayaran Tagihan/Klaim Penjaminan sejumlah ... (18) ... akan dibebankan atas Rekening Dana Cadangan Penjaminan sebesar ... ( 19) ... Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal ... (20) ... di ... (21) ... Pejabat Pembuat Komitmen (22) Nama Lengkap NIP �- CAD AN GAN KEWAJIBAN -- 19 of 20 -- Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA ACARA BESARAN PEMBEBANAN ATAS TAGIHAN/KLAIM PENJAMINAN NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nomor penerbitan Berita Acara (2) Diisi dengan Nomor Peraturan Menteri Keuangan ini (3) Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterimanya Tagihan/Klaim Penjaminan (4) Diisi dengan Nomor Tagihan/Klaim Penjaminan (5) Diisi dengan tanggal-bulan-tahun Tagihan/Klaim Penjaminan (6) Diisi dengan Nama Kreditur/Badan Usaha Peneriman Jaminan (7) Diisi dengan nama bank penerima pembayaran atas tagihan / klaim penjaminan (8) Diisi dengan nomor rekening bank penerima pembayaran atas tagihan I klaim penjaminan (9) Diisi dengan nama pemilik rekening bank penenma pembayaran atas tagihan/klaim penjaminan ( 10) Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Tagihan/Klaim Penjaminan ( 11) Diisi dengan uraian secara singkat ( 12) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan/klaim dimana tanggal dimaksud sebagai tanggal di terimanya dana klaim di rekening penerima pembayaran tagihan/klaim ( 13) Diisi dengan nomor Berita Acara Verifikasi Tagihan/ Kl aim Penjaminan (14) Diisi dengan tanggal-bulan-tahun Berita Acara Verifikasi Tagihan / Klaim Penjaminan ( 15) Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi Tagihan/ Klaim Penjaminan (16) Diisi dengan tahun anggaran berjalan (17) Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai dengan jumlah saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan tahun berjalan ( 18) Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi Tagihan/Klaim Penjaminan ( 19) Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi Tagihan/Klaim Penjaminan (20) Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterbitkannya Berita Acara Pembebanan ini (21) Diisi dengan lokasi pembuatan Berita Acara Pembebanan ini (22) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI II .. · ... l!I • '-l-· : ; - . r:i . ./j . 1.:.1· -- 20 of 20 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah
tentang PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 69/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 36 indicates that this regulation repeals the previous regulation on the same subject, ensuring a streamlined approach to fund management.