Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the treatment of income tax on compensation or benefits received in the form of natura (in-kind) and/or kenikmatan (enjoyment) related to work or services. It aims to provide legal certainty and fairness in tax treatment while preventing tax base erosion.
The regulation affects employers (Pemberi Kerja), employees (Pegawai), and any parties providing services or benefits in natura and/or kenikmatan. It applies across various sectors where such compensation is provided.
- Under Pasal 2, costs for compensation or benefits in natura and/or kenikmatan can be deducted from gross income if they are necessary for generating income (Pasal 2 ayat (1)). - Employers must report these costs in their annual income tax return (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan) (Pasal 2 ayat (6)). - Natura and/or kenikmatan are considered taxable income under Pasal 3, with specific exemptions outlined in Pasal 4. - Exemptions include food and beverages provided to all employees, benefits provided in certain regions, and those required by law for health and safety (Pasal 4). - Employers must withhold income tax on these benefits as per Pasal 23, with specific timing for withholding outlined in Pasal 23 ayat (2).
- Natura: Non-monetary benefits provided to employees. - Kenikmatan: Enjoyment or benefits derived from the use of facilities or services. - Wajib Pajak: Taxpayer, which can be an individual or entity with tax obligations. - Surat Pemberitahuan: Tax return forms used for reporting income and tax obligations.
The regulation came into effect on July 1, 2023, and it replaces the previous regulation No. 167/PMK.03/2018. Transitional provisions allow existing approvals to remain valid until their expiration (Pasal 25).
This regulation interacts with the Income Tax Law (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) and the Government Regulation No. 55 of 2022, which discusses adjustments in income tax regulations. It also references previous regulations regarding food and beverage provisions for employees.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Costs for compensation or benefits in natura and/or kenikmatan can be deducted from gross income if they are necessary for generating income (Pasal 2 ayat (1)).
Employers must report these costs in their annual income tax return (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan) (Pasal 2 ayat (6)).
Natura and/or kenikmatan are considered taxable income under Pasal 3, with specific exemptions outlined in Pasal 4.
Exemptions include food and beverages provided to all employees, benefits provided in certain regions, and those required by law for health and safety (Pasal 4).
Employers must withhold income tax on these benefits as per Pasal 23, with specific timing for withholding outlined in Pasal 23 ayat (2).
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN
REPUBUK lNDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ ATAU KENIKMATAN
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan
keadilan perlakuan pajak penghasilan atas penggantian
atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
dalam bentuk uang maupun natura dan/atau
kenikmatan, serta untuk menghindari upaya penggerusan
basis pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai
perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau
imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam
bentuk natura dan/ atau kenikmatan;
b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
167 /PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan
Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau
Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah
Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan
Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan
Bruto Pemberi Kerja belum menampung kebutuhan
penyesuaian perlakuan pajak penghasilan atas
penggantian atau imbalan sehubungan derigan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang
Pajak Penghasilan , perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas
Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan
atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk
Natura dan/ atau Kenikmatan;
I
66 TAHUN 2023
jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 52 --
Mengingat
Menetapkan
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
3 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6836);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 · Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
l 18/PMK. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang- Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan .
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan
J Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 52 --
4 .
5.
6.
7 .
8.
9.
10.
11.
12 .
13 .
14.
15.
perpajakan .
Pegawai a dalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja berdasarkan perjanjian , kontrak, atau kesepakatan
kerja , baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk
melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau
kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang
dibayarkan berdasarkan periode tertentu , penyelesaian
pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi
kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan
dalam sektor pemerintahan.
Masa Pajak adalahjangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung , menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-
undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan
tata cara perpajakan.
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek
pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan
untuk suatu Masa Pajak.
Surat Pe mberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian
Tahun Pajak.
Pemberi Kerja Berstatus Pusat adalah pemberi kerja yang
dalam administrasi perpajakan memiliki kewajiban
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan .
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang
se lanjutnya disebut Kantor Wilayah DJP adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Jenderal Pajak.
Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan
Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat adalah Kantor Wilayah DJP yang wilayah
kerjanya meliputi wilayah Kantor Pelayanan Pajak tempat
Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar .
Kantor Wilayah DJP di lokasi usaha selanjutnya disebut
Kantor Wilayah DJP Lokasi adalah Kantor Wilayah DJP
yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat lokasi
usaha pemberi kerja berada selain wilayah kerja Kantor
Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single
Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah
lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
. ! Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 52 --
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
p e laku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara .
BAB II
PERLAKUAN PEMBEBANAN BIAYA PENGGANTIAN ATAU
IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ ATAU
KENIKMATAN
Pasal 2
(1) Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam
bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan de ngan
pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh
pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian
dalam bentuk natura dan/ atau k e nikmatan sepanjang
merupakan biaya untuk mendapatkan , menagih , dan
memelihara penghasilan.
(2) Biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan biaya penggantian atau imbalan yang
berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja
dan Pegawai.
(3) Biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan biaya
penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa
antar-Wajib Pajak.
(4) Pengeluaran untuk biaya penggantian atau imbalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
kenikmatan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun dibebankan melalui penyusutan atau
amortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan .
(5) Pengeluaran untuk biaya penggantian atau imbalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
natura dan/ atau kenikmatan yang mempunyai masa
manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dibebankan pada
tahun terjadinya pengeluaran.
(6) Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian
melaporkan biaya penggantian atau imbalan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) yang diberikan dalam bentuk
natura dan/ a tau kenikmatan beserta Pegawai dan/ a tau
penerima imbalan atau penggantian dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
(7) Ketentuan mengenai biaya penggantian atau imbalan yang
diberikan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana
dimaksud pa da ayat (1) sebagai pengurang penghasilan
bruto berlaku sejak:
a. tanggal 1 Januari 2022, bagi pemberi kerja atau
pemberi penggantian a tau imbalan yang
menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022
dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022; atau
t Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 52 --
b. tahun buku 2022 dimulai, bagi pemberi kerja atau
pemberi penggantian a tau imbalan yang
menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022
dimulai tanggal 1 Januart 2022 atau setelahnya.
BAB III
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN SEBAGAI OBJEK PAJAK
PENGHASILAN DAN PENGECUALIANNYA DARI OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Natura dan/ atau Kenikmatan Sebagai Objek Pajak
Penghasilan
Pasal 3
(1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan
yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Pajak Penghasilan .
(2) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan
hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai.
(3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa
antar-Wajib Pajak.
(4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa dalam bentuk natura sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) merupakan penggantian atau imbalan dalam
bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya
dart pemberi kepada penerima.
(5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa dalam bentuk kenikmatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau
imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu
fasilitas dan/ a tau pelayanan yang bersumber dart aktiva:
a. pemberi penggantian a tau imbalan ; dan/ a tau
b. pihak ketiga yang disewa dan/ atau dibiayai pemberi ,
untuk dimanfaatkan oleh penerima.
(6) Ketentuan mengenai penggantian atau imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
objek Pajak Penghasilan berlaku s~jak:
a. tanggal 1 Januart 2022, bagi Pegawai atau penerima
penggantian atau imbalan yang menerima atau
memperoleh penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura dan/ atau kenikmatan dart pemberi kerja atau
pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a ; atau
b. tahun buku 2022 dart pemberi kerja atau pemberi
penggantian atau imbalan dimulai, bagi Pegawai atau
penerima penggantian atau imbalan yang menerima
' /4 /jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 52 --
atau memperoleh penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan/ atau kenikmatan dart pemberi
kerja atau pemberi penggantian atau imbalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) hurufb.
Bagian Kedua
Pengecualian Natura dan/ atau Kenikmatan dart Objek Pajak
Penghasilan
Pasal 4
Dikecualikan dart objek Pajak Penghasilan atas penggantian
atau imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) meliputi:
a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/ atau
minuman bagi seluruh Pegawai;
b. natura dan/ atau kenikmatan yang disediakan di daerah
tertentu;
c. natura dan/ atau kenikmatan yang harus disediakan oleh
pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
d. natura dan/ atau kenikmatan yang bersumber atau
dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau
anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
e. natura dan/ atau kenikmatan dengan jenis dan/ atau
batasan tertentu.
Pasal 5
(1) Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau
minuman bagi seluruh Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. makanan dan/ atau minuman yang disediakan oleh
pemberi kerja di tempat kerja;
b. kupon makanan dan/ atau minuman bagi Pegawai
yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat
memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud-
pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran,
bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/ atau
c. bahan makanan dan/ atau bahan minuman bagi
seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.
(2) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan alat transaksi bukan uang yang dapat
ditukarkan dengan makanan dan/ a tau minuman.
(3) Termasuk dalam pengertian kupon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan penggantian oleh
pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau
perolehan makanan dan/ a tau minuman di luar tempat
kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh Pegawai bagian
pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4) Nilai kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dikecualikan dart objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak
melebihi:
a. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; atau
b. nilai pengeluaran penyediaan makanan dan/ atau
minuman untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu
/ /jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 52 --
1 (satu) bulan yang disediakan oleh pemberi kerja di
tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a , dalam hal nilai pengeluaran oleh pemberi
kerja dimaksud lebih dart Rp2 . 000.000,00 (dua juta
rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1
(satu) bulan.
(5) Selisih lebih dart nilai kupon yang sebenarnya setelah
dikurangi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a atau huruf b merupakan objek Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(6) Penghitungan selisih lebih dart nilai kupon sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan contoh
penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan
Menteri ini.
Pasal 6
(1) Natura dan/ atau ke nikmatan yang hams disediakan oleh
pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi natura dan/ atau
kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai
keamanan, kesehatan, dan/ a tau keselamatan Pegawai
yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Natura dan/ atau kenikmatan yang hams disediakan
pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan
dengan persyaratan mengenai keamanan , kesehatan ,
dan/ atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh
kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) meliputi:
a . pakaian seragam;
b. peralatan untuk keselamatan kerja;
c. sarana antar jemput Pegawai;
d. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya;
dan/atau
e. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam
rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana
nasional .
Pasal 7
(1) Penentuan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis
dan/ atau batasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e didasarkan pada:
a . jenis natura dan batasan tertentu dart natura berupa
kriteria penerima dan/ a tau nilai dart natura; dan
b . jenis kenikmatan dan batasan tertentu dart
kenikmatan berupa kriteria penerima, nilai, dan/atau
fungsi dart kenikmatan.
(2) Penentuan natura dengan jenis dan batasan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a termasuk
diperuntukkan bagi bahan makanan dan/ atau bahan
minuman dengan batasan nilai tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
(3) Penentuan natura dan/ atau kenikmatan dengan jenis dan
batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
IIjdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 52 --
tennasuk diperuntukkan bagi natura dan/ atau
kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima selama
tahun 2022.
(4) Selisih lebih dart nilai natura atau kenikmatan yang
diterima atau diperoleh penerima setelah dikurangi
dengan batasan tertentu berupa nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b merupakan
objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1).
(5) Natura dan/ atau kenikmatan dengan jenis dan/ atau
batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) , dan ayat (3) serta contoh penghitungan selisih
lebih nilai natura atau kenikmatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan
Menteri ini.
Pasal 8
(1) Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi
kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:
a. tempat tinggal , tennasuk perumahan;
b . pelayanan kesehatan;
c. pendidikan ;
d. peribadatan;
e. pengangkutan; dan/atau
f. olahraga tidak tennasuk golf, balap perahu bennotor ,
pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif,
sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan
penetapan daerah tertentu dart Direktur Jenderal Pajak.
(2) Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas untuk Pegawai dan
keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas yang
diselenggarakan oleh:
a. pemberi kerja secara mandiri ; dan/atau
b . pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja
dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan
sarana, prasarana , dan/ atau fasilitas dimaksud.
(3) Sarana , prasarana, dan/atau fasilitas berupa pelayanan
kesehatan dan/ atau pendidikan untuk Pegawai dan
keluarganya yang diselenggarakan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tennasuk
sarana, prasarana , dan/ atau fasilitas berupa pelayanan
kesehatan dan/ atau pendidikan yang terletak di wilayah
kabupaten atau kota lokasi usaha pemberi kerja dan/ atau
wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung
dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha pemberi
kerja.
(4) Sarana , prasarana , dan fasilitas di lokasi kerja untuk
Pegawai dan keluarganya berupa pengangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e meliputi
pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga dalam
melaksanakan pe nugasan.
//jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 52 --
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Objek Pajak
Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan
dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh
dalam Bentuk Natura dan/ atau Kenikmatan yang Disediakan
di Daerah Tertentu
Pasal 9
(1) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat ( 1) meliputi daerah yang secara ekonomis mempunyai
potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan
prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan
sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui
darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah
potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi
yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang
cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatifpanjang,
termasuk daerah perairan laut yang mempunyai
kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar
lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah
terpencil.
(2) Prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi 8 (delapan) jenis sebagai berikut:
a. listrik;
b. air bersih;
c. perumahan yang dapat disewa Pegawai;
d. rumah sakit dan/ atau poliklinik;
e. sekolah ;
f. tempat olahraga dan/ a tau hiburan yang bersifat
permanen;
g. tempat peribadatan; dan
h. pasar.
(3) Prasarana transportasi umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
a . jalan dan/ atau jembatan;
b . pelabuhan atau dermaga laut, pelabuhan atau
dermaga sungai , atau pelabuhan udara ; dan
c. transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.
(4) Lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai
daerah tertentu ditentukan oleh ketidaktersediaan atau
ketidaklayakan minimal 6 (enam) dari 11 (sebelas) jenis
prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan prasarana transportasi umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketidaktersediaan atau ketidaklayakan minimal 6 (enam)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terdapat
minimal 1 (satu) jenis prasarana yang tidak tersedia atau
tidak layak dari jenis prasarana transportasi umum .
(6) Dalam hal prasarana ekonomi dan transportasi umum
telah dibangun secara mandiri oleh pemberi kerja maka
prasarana ekonomi dan transportasi umum dimaksud
diperhitungkan sebagai prasarana yang tidak tersedia
dalam penentuan ketidaktersediaan atau ketidaklayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 52 --
Pasal 10
(1) Penetapan lokasi usaha pemberi kerja sehagai daerah
tertentu sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
dapat diherikan:
a. sampai dengan jangka waktu herlakunya izm
pertamhangan tertentu herakhir, hagi pemheri kerja
pemegang izin pertamhangan tertentu; atau
h. untukjangka waktu 5 (lima) tahun, hagi pemheri kerja
selain pemheri kerja pemegang izin pertamhangan
tertentu.
(2) Izin pertamhangan tertentu sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. kontrak karya;
h . perjanjian karya pengusahaan pertamhangan batu
hara ; atau
c. izin di hidang pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di hidang
pertamhangan mineral dan hatu hara .
(3) Penetapan lokasi usaha pemheri kerja pemegang izin
pertamhangan tertentu sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebagai daerah tertentu diherikan :
a . secara langsung sampai dengan jangka waktu
herlakunya izin pertamhangan tertentu herakhir, hagi
pemheri kerja pemegang izin pertamhangan tertentu
dengan sisa jangka waktu herlakunya izm
pertamhangan tertentu sampai dengan 5 {lima) tahun ;
atau
h. secara hertahap setiap jangka waktu 5 (lima) tahun
sampai dengan jangka waktu izin pertambangan
tertentu herakhir , hagi pemberi kerja pemegang izin
pertamhangan tertentu dengan sisa jangka waktu
herlakunya izin pertamhangan tertentu lehih dart 5
(lima) tahun.
{4) Dalam hal pada saat herakhirnya jangka waktu
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (3)
huruf h, lokasi usaha pemheri kerja masih memenuhi
kriteria herlokasi usaha di daerah tertentu sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), penetapan herlokasi
usaha di daerah tertentu sehagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dapat diperpanjang:
a . untuk tahap jangka waktu herikutnya sesuai
ketentuan sehagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a atau huruf h, untuk pemheri kerja pemegang
izin pertamhangan tertentu; atau
h . untuk jangka waktu 5 (lima) tahun , untuk pemheri
kerja selain pemheri kerja pemegang izin
pertamhangan tertentu.
Pasal 11
(1) Direktur Jenderal Pajak herwenang menetapkan pemheri
kerja herlokasi usaha di daerah tertentu.
(2) Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangan
untuk menetapkan pemheri kerja herlokasi usaha di
daerah tertentu sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
IIjdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 52 --
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat .
Pasal 12
Pemberi Kerja Berstatus Pusat yang memiliki lokasi usaha
di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat ( 1) dapat mengajukan permohonan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu kepada Kepala Kantor
Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
Permohonan penetapan berlokasi usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) diajukan untuk setiap lokasi
usaha yang memenuhi kriteria daerah tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat :
a. nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus
Pusat;
c. alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
d. identitas perpajakan dart lokasi usaha yang diajukan
penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu;
e. alamat lokasi usaha yang diajukan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu; dan
f. titik koordinat lokasi usaha yang diajukan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu.
Pemberi Kerja Berstatus Pusat yang dapat mengajukan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a . telah menyampaikan:
1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,
yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;
b. tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang
pajak tetapi atas keseluruhan utang pajak tersebut
telah mendapatkan izm untuk menunda atau
mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan; dan
c. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana
di bidang perpajakan dan/ a tau tindak pidana
pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak
pidana di bidang perpajakan yang berupa pemeriksaan
bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau
penuntutan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan
berupa salinan:
a . NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau dokumen
setara lainnya yang diterbitkan instansi lain yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
b. peta lokasi; dan
jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 52 --
c. pernyataan ke adaan prasarana ekonomi dan
transportasi umum di lokasi usaha .
(6) Pernyataan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi
umum di lokasi usaha sehagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf c minimal memuat:
a . alamat lokasi usaha yang diajukan penetapan
herlokasi usaha di daerah tertentu;
h. titik koordinat lokasi usaha yang diajukan penetapan
herlokasi usaha di daerah tertentu;
c. ketersediaan prasarana ekonomi dan transportasi
umum sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dan ayat (3) di lokasi usaha;
d. kondisi prasarana ekonomi dan transportasi umum
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan
ayat (3) di lokasi usaha; dan
e. tanggal penentuan ketersediaan dan kondisi prasarana
ekonomi dan transportasi umum sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
(7) Bagi Pemheri Kerja Berstatus Pusat yang termasuk dalam
pemheri kerja pemegang izin pertamhangan tertentu
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), selain
melampirkan dokumen persyaratan sehagaimana
dimaksud pada ayat (5) hams melampirkan dokumen
persyaratan herupa salinan:
a. kontrak karya, hagi pemegang kontrak karya
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf
a;
h. perjanjian karya pengusahaan pertamhangan hatu
hara, hagi pemegang perjanjian karya pertamhangan
hatu hara sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf h ; atau
c. izin di hidang pertamhangan sesuai peraturan
perundang-undangan di hidang pertamhangan min e ral
dan hatu hara , hagi pemegang izin di hidang
pertamhangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf c .
Pasal 13
(1) Permohonan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) heserta dokumen persyaratan sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7) diajukan oleh Pemh e ri
Kerja Berstatus Pusat secara tertulis kepada Kepala
Kantor Wilayah DJP Pemheri Kerja Berstatus Pusat
melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemheri
Kerja Berstatus Pusat terdaftar .
(2) Pengajuan permohonan sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
h . melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir
dengan hukti pengiriman surat; atau
c. secara elektronik .
(3) Pengajuan permohonan secara elektronik sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal
sistem sudah tersedia .
J /jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 52 --
(4) Tata cara pengajuan permohonan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan
sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur
mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan serta penerbitan ,
penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau
ketetapan pajak secara elektronik.
·Pasal 14
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dan pemyataan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c
dibuat sesuai dengan contoh format permohonan dan
pemyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri
ini.
Pasal 15
(1) Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat
melakukan penelitian kelengkapan atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(2) Dalam hal permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat
dinyatakan belum lengkap berdasarkan penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor
Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat
menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen
kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hart kerja
terhitung sejak diterimanya permohonan .
(3) Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus melengkapi dokumen
dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling lama 10 (sepuluh) hart kerja sejak surat
permintaan kelengkapan dokumen diterima.
(4) Surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
a. perincian dokumen yang diminta untuk dilengkapi;
dan
b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terlampaui dan Pemberi Kerja Berstatus Pusat tidak
dapat melengkapi dokumen yang diminta , Kepala Kantor
Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat
memberitahukan kepada Pemberi Kerja Berstatus Pusat
bahwa permohonan tidak dapat dipertimbangkan.
(6) Surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh
format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
meru pakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan
Menteri ini.
Pasal 16
(1) Atas permohonan yang telah lengkap berdasarkan
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus
Pusat :
a. melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha; atau
jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 52 --
b. dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor
Wilayah DJP Lokasi untuk melakukan pemeriksaan
dalam hal lokasi usaha berada di luar wilayah kerja
Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus
Pusat.
(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) , Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat wajib menerbitkan:
a. keputusan persetujuan; atau
b. keputusan penolakan.
(3) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a minimal memuat:
a. nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus
Pusat;
c. alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
d . identitas perpajakan dart lokasi usaha yang disetujui
untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu;
e. alamat lokasi usaha yang disetujui untuk ditetapkan
sebagai daerah tertentu;
f. titik koordinat lokasi usaha yang disetujui untuk
ditetapkan sebagai daerah tertentu;
g. jangka waktu berlakunya keputusan persetujuan;
h. bulan dan tahun dimulainya pemberlakuan keputusan
persetujuan; dan
i. bulan dan tahun diakhirinya pemberlakuan
keputusan persetujuan.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
diterbitkan paling lama 4 (empat) bulan setelah
permohonan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(5) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan keputusan penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan
contoh format keputusan sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 17
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (4) terlampaui dan Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi
Kerja Berstatus Pusat tidak memberikan keputusan maka:
a. permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat dianggap
disetujui terhitung sejak Masa Pajak jangka · waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berakhir;
dan
b . Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat
menerbitkan keputusan persetujuan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berakhir.
Pasal 18
(1) Pemberi Kerja Berstatus Pusat selain pemberi kerja
pemegang izm pertambangan tertentu yang telah
mendapatkan keputusan persetujuan penetapan berlokasi
usaha di daerah tertentu dapat mengajukan permohonan
I /jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 52 --
perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat.
(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diajukan paling lambat 4 (empat) bulan
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b berakhir.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terlampaui , Pemberi Kerja Berstatus Pusat dapat
mengajukan kembali penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
sepanjang lokasi usaha masih memenuhi kriteria
berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1).
(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) diajukan dengan melampirkan dokumen
persyaratan berupa salinan:
a. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau dokumen
setara lainnya yang diterbitkan instansi lain yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
b. peta lokasi;
c. pemyataan keadaan prasarana ekonomi dan
transportasi umum di lokasi usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c; dan
d. keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di
daerah tertentu yang dimiliki Pemberi Kerja Berstatus
Pusat.
Pasal 19
Ketentuan mengenai penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16 , dan Pasal 17 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap permohonan perpanjangan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1).
Pasal 20
(1) Penetapan lokasi usaha pemberi kerja pemegang izin
pertambangan tertentu sebagai daerah tertentu untuk
perpanjangan ke tahap berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dilakukan
secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi
Kerja Berstatus Pusat.
(2) Untuk menguji lokasi usaha masih memenuhi kriteria
berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1). Kepala Kantor Wilayah DJP
Pemberi Kerja Berstatus Pusat:
a. melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha; atau
b. dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor
Wilayah DJP Lokasi untuk melakukan pemeriksaan
dalam hal lokasi usaha berada di luar wilayah kerja
Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus
Pusat .
I /jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 52 --
(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat menerbitkan:
a. keputusan persetujuan perpanjangan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu; atau
b. pemberitahuan penghentian perpanjangan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu .
(4) Keputusan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib diterbitkan paling lambat pada tanggal
berakhirnya jangka waktu pada keputusan persetujuan
penetapan sebelumnya.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terlampaui , Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat tidak menerbitkan keputusan atau
pemberitahuan maka Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi
Kerja Berstatus Pusat menerbitkan keputusan
persetujuan perpanjangan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hart kerja setelah jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berakhir .
Pasal 21
Keputusan persetujuan perpanjangan penetapan berlokasi
usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (3) huruf a dan pemberitahuan penghentian
perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dibuat
sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart
Peraturan Menteri ini.
BAB IV
TATA CARA PENIIAIAN DAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN
BERUPA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
Pasal 22
(1) Penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan/ atau kenikmatan yang diterima atau
diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dinilai
berdasarkan ketentuan:
a. nilai pasar untuk penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura; dan/ atau
b. jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya
dikeluarkan pemberi untuk penggantian atau imbalan
dalam bentuk kenikmatan.
(2) Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
merupakan barang yang dart semula ditujukan untuk
diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk:
a. tanah dan/ atau bangunan , dinilai berdasarkan nilai
pasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a;
atau
b. selain tanah dan/atau bangunan, nilai pasar yang
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan harga
pokok penjualan.
I /jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 52 --
(3) Penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk
kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu)
bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan
dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan
kenikmatan.
(4) Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk
kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima
atas suatu fasilitas dan/ atau pelayanan maka dasar
penilaian berupa jumlah biaya yang dikeluarkan atau
seharusnya dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf b dialokasikan secara proporsional kepada
masing-masing penerima penggantian atau imbalan dalam
bentuk kenikmatan berdasarkan pencatatan pemanfaatan
kenikmatan.
(5) Penghitungan dari:
a . penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura dan/ atau kenikmatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);
b. penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk
kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1
(satu) bulan yang diberikan sehubungan dengan
pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa
pemanfaatan kenikmatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3); dan
c. penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk
kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu)
penerima atas suatu fasilitas dan/ atau pelayanan
berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan sesuai dengan contoh penghitungan
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
(1) Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan
dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan wajib
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
(2) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja atau
pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan/ atau kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada akhir bulan terjadinya:
a . pengalihan atau terutangnya penghasilan yang
bersangkutan, sesuai peristiwa yang terjadi lebih
dahulu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura; atau
b. penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan
suatu fasilitas dan/ atau pelayanan oleh pemberi
untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk
kenikmatan.
(3) Saat pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan contoh
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
I fjdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 52 --
(4) Atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/ atau
kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada Masa Pajak
Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023
dikecualikan dari pemotongan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 24
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima
atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan Pajak
Penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau
imbalan, atas Pajak Penghasilan yang terutang wajib dihitung
dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan.
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. terhadap surat keputusan persetujuan penetapan atau
perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK.03/2018 tentang
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai
serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan
Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan
dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan
dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1683) tetap
berlaku sampai dengan berakhimya jangka waktu
penetapan atau perpanjangan penetapan dimaksud;
b. perlakuan natura dan/atau kenikmatan yang disediakan
di daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat
keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
c. terhadap permohonan penetapan atau perpanjangan
penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang
diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
namun belum diterbitkan keputusan, Kantor Wilayah DJP
Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus melakukan
penyelesaian permohonan mengikuti ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini;
d. terhadap permohonan penetapan atau perpanjangan
penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang
diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
namun berdasarkan hasil penelitian permohonan tidak
lengkap dan belum disampaikan surat permintaan
kelengkapan dokumen, Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat harus mengirimkan surat permintaan
ke lengkapan dokumen paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini; /
jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 52 --
e. terhadap permohonan penetapan atau perpanjangan
penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam
huruf c yang dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah
DJP Lokasi dan belum diterbitkan keputusan setelah 4
(empat) bulan dari permohonan diterima lengkap,
dikecua1ikan dari ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan harus
diterbitkan keputusan paling lambat :
1. 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima lengkap;
atau
2 . 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku,
sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu; dan
f. terhadap pemberi kerja pemegang izin pertambangan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a yang memiliki surat keputusan persetujuan
penetapan atau perpanjangan penetapan berlokasi usaha
di daerah tertentu yang berakhir masa berlakunya setelah
diterbitkannya Peraturan Menteri ini, diharuskan untuk
mengajukan permohonan kembali dalam rangka
perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu paling lambat 4 (empat) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu pada persetujuan penetapan
atau perpanjangan penetapan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK.03/2018 tentang
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta
Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan
Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan
Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1683), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 27
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.
/jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 52 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 495
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002
DISTRIBUSI II
jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 52 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGGANTIAN ATAU
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJMN ATAU JASA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DALAM BENTUK NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN
DAFTAR NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DENGAN JENIS DAN/ATAU
BATASAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
PENGHASILAN, CONTOH PENGHITUNGAN SELISIH LEBIH PEMBERIAN
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU
KENIKMATAN, CONTOH FORMAT PERMOHONAN, PERMOHONAN
PERPANJANGAN, SURAT PERNYATMN, SURAT PERMINTMN
KELENGKAPAN DOKUMEN DAN KEPUTUSAN DALAM RANGKA
PENETAPAN PEMBER! KERJA BERLOKASI USAHA DI DAERAH
TERTENTU, SERTA CONTOH PENILAIAN DAN SMT PEMOTONGAN
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU
KENIKMATAN
A . DAFTAR NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DENGAN JENIS DAN/ATAU
BATASAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
NO.
1.
2.
3.
JENIS NATURA DAN/ATAU
KENIKMATAN BATASAN
Bingkisan dart pemberi kerja
antara lain berbentuk bahan
makanan, bahan minuman,
makanan dan/ atau minuman
dalam rangka hart besar
keagamaan meliputi Hart Raya
Idulfitri, Hart Raya Natal, Hart
Suci Nyepi, Hart Raya Waisak,
atau Tahun Baru Imlek
diterima atau diperoleh seluruh
Pegawai.
Bingkisan dart pemberi kerja a.
yang diberikan selain dalam
rangka hart raya keagamaan b.
sebagaimana dimaksud pada
angka 1
diterima atau diperoleh
Pegawai ; dan
secara keseluruhan bernilai
tidak lebih dart
Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) untuk tiap Pegawai
dalam jangka waktu 1 (satu)
Tahun Paiak.
Peralatan dan fasilitas kerja dart
pemberi kerja antara lain
komputer, laptop, atau telepon
seluler beserta sarana
penunjangnya seperti pulsa atau
sambun~an internet
a. diterima atau diperoleh
Pegawai; dan
b. menunjang
Pegawai.
pekerjaan
66 TAHUN 2023
jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 52 --
JENIS NATURADAN/ATAU
NO. KENIK.MATAN
4. Fasilitas pelayanan kesehatan
dan pengobatan dari pemberi
kerja
5 . Fasilitas olahraga dari pemberi
kerja sel ain fasilitas olahraga
golf, pacuan kuda, balap perahu
bermotor, terbang layang,
dan/ atau olahraga otomotif
6. Fasilitas tempat tinggal dari
pemberi kerja yang bersifat
komunal (dimanfaatkan
bersama-sama) antara lain mes,
asrama, pondokan, atau barak
7. Fasilitas tempat tinggal dari
pemberi kerja yang hak
pemanfaatannya dipegang oleh
perseorangan (individual) antara
lain apartemen atau rumah
tapak
8. Fasilitas kendaraan dari pemberi
kerja
9. Fasilitas iuran kepada dana
pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan yang ditanggung
pemberi keria ,
BATASAN
a. diterima atau diperoleh
Pegawai; dan
b. diberikan dalam rangka
penanganan:
1) kecelakaan kerja;
2) penyakit akibat kerja;
3) kedaruratan
penyelamatan jiwa; atau
4) perawatan dan
pengobatan lanjutan
sebagai akibat dari
kecelakaan kerja
dan/ a tau penyakit akibat
kerja.
a. diterima atau diperoleh
Pegawai; dan
b. secara keseluruhan bernilai
· tidak lebih dari
Rpl.500 . 000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) untuk
tiap Pegawai dalam jangka
waktu 1 (satu) Tahun Paiak.
diterima atau diperoleh Pegawai.
a. diterima a tau diperoleh
Pegawai; dan
b. secara keseluruhan bernilai
tidak lebih dari
Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) untuk tiap Pegawai
dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan .
diterima atau diperoleh Pegawai
yang:
a. tidak memiliki penyertaah
modal pada pemberi kerja;
dan - -
b . memiliki rata-rata
penghasilan bruto dalam 12
(dua belas) bulan terakhir
sampai dengan
Rpl00.000 . 000,00 (seratus
juta rupiah) tiap bulan dari
pemberi keria.
diterima atau diperoleh Pegawai .
jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 52 --
JENIS NATURA DAN/ ATAU
NO. BATASAN
KENIKMATAN
10. Fasilitas peribadatan antara lain diperuntukkan semata-mata
berbentuk musala, masjid , kapel untuk kegiatan peribadatan.
atau pura
11. Seluruh natura dan/atau diterima atau diperoleh Pegawai
kenikmatan yang diterima atau atau pemberi jasa.
diperoleh selama tahun 2022
B. CONTOH PENGHITUNGAN SELISIH LEBIH PEMBERIAN PENGGANTIAN
ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
1. Contoh Selisih Lebih Nilai Kupon Pengganti Makanan dan/atau
Minuman bagi Pegawai yang Disediakan di Tempat Kerja
Contoh 1
PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya
di kantor dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
per Pegawai per bulan. Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian
besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk
memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dart
makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat
ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon
tersebut bemilai Rp2. 700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per
Pegawai divisi pemasaran per bulan.
Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dart
objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan
minuman yang diberikan di kantor PT BAyaitu Rp2.500.000,00 (duajuta
lima ratus ribu rupiah).
Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bemilai
Rp2. 700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka selisih lebih
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan
berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak
dikecualikan dart objek Pajak Penghasilan.
Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan
adalah sebagai berikut:
Rp2. 700.000,00 - Rp2.500.000,00 = Rp200 . 000,00.
Contoh 2
PT BB memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya
di kantor dengan nilai Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
per Pegawai per bulan. Oleh karena Pegawai di diVisi transportasi
sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BB memberikan kupon
makanan dan minuman sebagai pengganti dart makanan dan minuman
yang disediakan di kantor. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.300.000,00
(duajuta tiga ratus ribu rupiah) per Pegawai divisi transportasi per bulan.
Dalam hal ini, nilai kupon bagi Pegawai divisi transportasi yang
dikecualikan dart objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai
Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf a sehingga selisih lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan
dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dart objek Pajak
Penghasilan.
Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan
adalah sebagai berikut:
jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 52 --
Rp2 . 300 . 000 - Rp2.000.000 = Rp300.000,00.
2. Contoh Selisih Lebih Nilai Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima
dengan Batasan Berupa Nilai Natura dan/atau Kenikmatan yang
Dikecualikan dart Objek Pajak Penghasilan
Selama tahun 2024, PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ
selaku Pegawainya dengan perincian pemberian sebagai berikut:
a. tanggal 20 Februart 2024, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan
makanan dan bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek
senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b . tanggal 19 Maret 2024, diberikan bingkisan berupa seperangkat
peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan
senilai Rpl.000 . 000,00 (satujuta rupiah);
c. tanggal 18 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi
dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah); dan
d . tanggal 19 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven
gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja senilai
Rp2 . 000.000,00 (duajuta rupiah).
Bul an
Pemberian
Bingkisan
Nilai Bingkisan Akumul asi Nilai
Bingkisan
Batasan Nilai
Bingkisan
dikecualikan
dari Objek PPh
Nilai Bingkisan
sebagai Objek
PPh
(al (bl (c) (d) (el = (cl - (d)
Februari -
(Tahun Rp500.000,00 Rp500 .000,00 Rp500.000,00
Baro Imlek)
Maret Rpl.000.000,00 Rpl.000 . 000 , 00 -
Juni Rp4.000 . 000,00 Rp5.000 . 000,00 Rp3.000.000,00 Rp2.000.000 , 00
Agustus Rp2.000.000,00 Rp7 .000.000,00 Rp2.000.000 , 00
Berdasarkan perhitungan tabel tersebut di atas, perlakuan pengenaan
Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
berupa bingkisan yang diterima Tuan BZ adalah sebagai berikut:
a . untuk bulan Februart 2024, bingkisan yang diberikan dalam bentuk
bahan makanan dan/ a tau bahan minuman dalam rangka Tahun
Baru Imlek dikecualikan seluruhnya dart objek Pajak Penghasilan
karena tidak terdapat batasan nilai untuk natura yang diberikan
dalam bentuk bingkisan berupa makanan , minuman, bahan
makanan, dan/ atau bahan minuman yang diberikan dalam rangka
Tahun Baru Imlek.
b . untuk bulan Maret 2024, bingkisan yang diberikan bukan dalam
rangka hart raya keagamaan sehingga terdapat pembatasan nilai
yang diberikan yaitu bingkisan secara keseluruhan hams memiliki
nilai tidak lebih dart Rp3.000 . 000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap
Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak untuk dapat
dikecualikan dart objek Pajak Penghasilan . Oleh karena bingkisan
bemilai Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pada bulan Maret,
seluruh nilai bingkisan dikecualikan dart objek Pajak Penghasilan.
c. untuk bulan Juni 2024 , bingkisan yang diberikan bukan dalam
rangka hart raya keagamaan sehingga nilai bingkisan yang menjadi
objek Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp2.000 . 000,00 (dua juta
rupiah) yang merupakan selisih lebih antara akumulasi nilai
bingkisan diterima Tuan BZ sampai dengan bulan Juni setelah
)(jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 52 --
dikurangi dengan batasan nilai bingkisan yang dikecualikan dari
objek Pajak Penghasilan dengan perhitungan sebagai berikut:
Rp5 . 000.000 , 00- Rp3.000.000,00 = Rp2.000.000 , 00
d . untuk bulan Agustus 2024, bingkisan yang diterima Tuan BZ senilai
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan objek Pajak
Penghasilan karena akumulasi nilai bingkisan diterima Tuan BZ
sampai dengan bulan Juni 2024 telah melebihi batasan nilai
bingkisan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 52 --
C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN DAN PERPANJANGAN
PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TEITTENTU
(1) Nomor
Lampiran . ............ ....................... ..... 12)
Hal : Permohonan Penetapan / Perpanjangan Penetapanl3l
Berlokasi U saha di Daerah Tertentu
Yth . Kepala Kantor Wilayah DJP . ............ l4l
di ·························· ········· · ····15J
Sehubungan dengan investasi perusahaan kami:
nama pemberi kerja . .... ........... ...... ...... ............. 16l
nomor pokok wajib pajak . ...... ...... .... ...................... . .(7l
alamat kantor pusat . . ..... ... ................ ............... 18l
identitas perpajakan lokasi usaha . . .... . ..... ..... . ...... . ............. .(9l
alamat lokasi usaha . ......................... . ..... ......... (loJ
titik koordinat lokasi usaha . . ... ...... . ........ . ......... . ........ (1 ll
surel aktif .. ...... ..... ............. ............... (12)
bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan/perpanjangan
penetapanl3l berlokasi usaha di daerah tertentu berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor . . . Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan
atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau
Kenikmatan , untuk lokasi sebagaimana tersebut di atas .
Sebagai kelengkapan permohonan , bersama ini kami lampirkan salinan dari:
1. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau dokumen setara lainnya
yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
2. peta lokasi;
3 . pemyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan transportasi
umum;
4. kontrak karya ; (13J
5. perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara114l
6 . izin pertambangan (15l; dan/atau
7 . Keputusan Persetujuan Penetapan Berlokc\si Usaha di Daerah Tertentu
116)
De mikian permohonan kami unt uk dipertimbangkan.
117) .. .. .., ... .... .. .. .(1 8)
(19)
(Nama/Jabatan/Tandatangan)
Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .... .............. 120J
jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 52 --
PETUNJUK PENGISIAN
FORMATSURATPERMOHONANPENETAPANDANPERPANJANGAN
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
PENETAPAN BERLOKASI USAI-IA DI DAERAH TERrENTU
: Diisi dengan nomor surat permohonan .
: Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
: Coret yang tidak sesuai.
: Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat.
: Diisi dengan alamat lengkap Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat .
: Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus
Pusat.
: Diisi dengan alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat .
: Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan Direktorat
Jenderal Pajak kepada lokasi usaha yang diajukan permohonan
penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor
identitas tempat kegiatan usaha) . Surat permohonan dibuat
untuk masing - masing lokasi usaha.
: Diisi dengan alamat lokasi usaha yang diajukan permohonan
penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu.
: Diisi dengan titik koordinat dart alamat sebagaimana dimaksud
pada nomor ( 10).
: Diisi dengan surat elektronik (surel/emaiO aktif Pemberi Kerja
Berstatus Pusat.
: Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang
kontrak karya .
: Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.
: Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang
izin di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
: Dilampirkan dalam hal permohonan perpanjangan penetapan
berlokasi usaha di Daerah Tertentu.
: Diisi dengan tempat dan tanggal dibuat surat permohonan.
: Diisi dengan jabatan penanda tangan (pemberi
kerja/wakil/kuasa).
: Diisi dengan nama terang pemberi kerja/wakil/~uasa.
: Diisi dengan nama KPP tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat
terdaftar.
I;jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 52 --
D. CONTOH FORMAT PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN
TRANSPORTASI UMUM DI LOKASI USAHA
PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN TRANSPOITTASI UMUM DI
LOKASI USAHA DAI.AM RANGKA PERMOHONAN PENETAPAN/PERPANJANGAN
PENETAPAN !11 BERLOKASI USAHA DI DAERAH TEITTENTU
Id entita slok a siusaha •• • •• • • ••• • • • • ••••• .(2)
Alamat lokasi usaha : •••••• • • •• • •• ••• • • .(3)
Titik koordinat lokasi usaha : •••••• • •••••••• • •• .(4)
Ke adaan per (tanggal/bulan/tahun) ••• • • •• ••••••• • • • • • • (5)
KETERANGANIBl
JENIS PRASARANA KETERSEDIAAN KONDISI
NO. EKONOMIDAN TIDAK TERSE- TIDAK
TRANSPORTASI UMUM LAYAKl7 l
TERSEDIAl6l DIAl6 l LAYAK l7 l
A Prasarana Ekonomi
1 Listrik
2 Air b e rsih
3 Perumahan yang dapat
disewa Pe J;l:awai
4 Rumah sakit dan/atau
Polikli nik
5 Sekol ah
6 Tempat ol ahraga dan / atau
hiburan yang bersifat
oermanen
7 Te mp a t pe ribadatan
8 Pasar
B. Prasarana Transportasi
Umum
1 Jalan/jembatan
2 a. Pelabuhan/ dermaga laut ;
b. Pelabuhan/ dermaga
sungai; atau
c. Pelabuhan udara
3 Transportasi umum
a . ang kutan darat;
b. angkutan air; atau
c. angkutan udara.
(9)
(IO)
(11)
jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 52 --
PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
TRANSPOITTASI UMUM DI LOKASI USAHA
: Coret yang tidak sesuai.
: Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dart lokasi usaha yang dinyatakan
keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum yang
dimaksud (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau
nomor identitas tempat kegiatan usaha)
: Diisi dengan alamat lokasi usaha yang dinyatakan keadaan
prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud.
: Diisi dengan titik koordinat lokasi usaha sebagaimana
dimaksud pada nomor (3).
: Diisi dengan tanggal penentuan keadaan dan kondisi dart
prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud .
: Berikan tanda chec klist (✓) pada setia p harts sesuai
ket e rs e diaan pra sarana ekonomi dan transportasi umum
dimaksud .
Dalam hal pemberi kerja telah membangun secara mandiri
prasarana e konomi dan transportasi umum y ang dimaksud
dalam formulir maka prasarana tersebut termasuk yang
diperhitungkan sebagai prasarana yang tidak t ersedia di
lokasi usaha.
Contoh:
PT DA telah membangun sendiri stadion futsal di dekat loka si
usaha untuk sarana olahraga Pegawai. Selain dart s tadion
futsal tersebut, tidak terdapat lagi sarana dalam radius
sampai dengan 5 (lima) kilometer dart lokasi usaha.
Pada kondisi tersebut, PT DA memberikan tanda checklist (✓)
· pada kolom ''TIDAK TERSEDIA" pada harts ' 'Tempat olahraga
dan/ a tau hiburan" karena tidak ada te mpat olahraga lain
selain yang telah di bangun PT DA.
Selain hal tersebut di atas , suatu prasarana ekonomi atau
transportasi umum dikategorikan sebagai "TERSEDIA" dalam
hik on d isi se aJ.;!:ai brikut: hal m e menu b e
No Jenis Kondisi Tersedia
A Prasarana Ekonomi
1 Listrik terdapat pasokan listrik oleh PT
PLN di lokasi usaha.
2 Air bersih t e rdapat pasokan air bersih
oleh perusahaan daerah air
minum set e mpat di lokasi
usaha.
3 Perumahan yang t e rletak sampai dengan radius
dapat disewa 5 (lima) kilometer dart lokasi
Pe12:awai usaha .
4 Rumah sakit terletak sampai dengan ra dius
dan/ a tau poliklinik 5 (lima) kilometer dart lokasi
usaha.
5 Sekolah terdapat sekolah tingkat dasar ,
menenJ.;!:ah pertama, dan
jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 52 --
Nomor (7)
No Jellis Kondisi Tersedia
menengah atas yang terletak
sampai dengan radius 5 (lima)
kilometer dart lokasi usaha.
6 Tempat olahraga terletak sampai dengan radius
dan/atau hiburan 5 (lima) kilometer dart lokasi
yang bersifat usaha.
permanen
7 Tempat peribadatan terletak sampai dengan radius
5 (lima) kilometer dart lokasi
usaha.
8 Pasar terletak sampai dengan radius
5 (lima) kilometer dart lokasi
usaha.
B Prasarana Transportasi Umum
1 Jalan dan/atau terletak sampai dengan radius
jembatan 5 (lima) kilometer dart lokasi
usaha.
2 Pelabuhan/ dermaga terletak sampai dengan radius
laut, 50 (lima puluh) kilometer dart
Pelabuhan/ dermaga lokasi usaha.
sungai, atau
pelabuhan udara
3 Transportasi umum terdapat transportasi umum
angkutan darat, yang memiliki trayek me lalui
laut , atau udara . lokasi usaha , dapat diakses
oleh Pegawai beserta
keluarganya, dan bersifat rutin.
: Untuk setiap barts prasarana ekonomi dan transportasi
umum dengan tanda checklist pada kolom "TERSEDIA",
berikan tanda checklist tambahan (✓) untuk menilai kondisi
kelayakan prasarana ekonomi dan transportasi umum
dimaksud.
Suatu prasarana ekonomi atau transportasi umum
dikategorikan sebagai "TIDAK LAYAK" dalam hal memenuhi
kondisi sebagai b e rik ut:
No J enis Prasarana Kondisi Tidak Layak
A Prasarana Ekonomi
1 Listrik tingkat pemadaman listrik PLN
terjadi rata-rata lebih dart 40
(empat puluh) jam dalam 1
(satu) min~u .
2 Air bersih tingkat penghentian pasokan
air bersih oleh perusahaan
daerah air minum rata - rata
lebih dart 40 (empat puluh) jam
dalam 1 (satu) minggu .
3 Perumahan yang jumlah rumah yang dapat
dapat disewa disewa tidak sebanding dengan
Pegawai jumlah Pegawai yang bekerja di
lokasi usaha ditambah jumlah
keluarga yang menyertainya.
4 Rumah sakit rumah sakit dan/atau
dan/ a tau poliklinik poliklinik yang tersedia tidak
jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 52 --
No J enis Prasarana Kondisi Tidak La.yak
dapat melayani pasien peserta
program jaminan kesehatan
nasional.
5 Sekolah sekolah tingkat dasar,
menengah pertama, dan
menengah atas yang tersedia
tidak dikelola oleh pemerintah
(bukan sekolah nee:eri).
6 Tempat olahraga hanya terdapat kurang dart 3
dan/atau hiburan (tiga) lokasi tempat olahraga
yang bersifat dan/ atau hiburan yang bersifat
permanen permanen.
7 Tempat peribadatan tidak terdapat tempat
peribadatan yang dapat
die:unakan untuk umum.
8 Pasar hanya terdapat kurang dart 3
(tiga) lokasi pasar dan pasar
dimaksud dikelola oleh
swadava masvarakat.
B Prasarana Transportasi Umum
1 Jalan umum Jalan umum tidak beraspal
dan/ atau jembatan atau beraspal tetapi dalam
kondisi berlubang yang
mempengaruhi keselamatan
berkendara.
Jembatan bersifat sementara
atau tidak permanen .
2 Pelabuhan/ dermaga tidak terdaftar sebagai
laut, pelabuhan atau dermaga resmi
Pelabuhan/ dermaga pada kementerian atau
sungai, atau lembaga yang berwenang.
pelabuhan udara
3 Transportasi umum trayek transportasi dimaksud
angkutan darat, hanya melalui lokasi usaha
laut, atau udara. atau dapat diakses oleh
Pegawai kurang dart 4 (empat)
kali dalam 1 (satu) bulan .
Nomor (8) : Diisi dengan keterangan mengenai kondisi prasarana ekonomi
dan transportasi umum terkait.
Contoh:
a. jalan umum tersedia tetapi tidak layak karena hanya
terbuat dart makadam dan pasir; atau
b. tempat olahraga permanen tidak tersedia karena
prasarana olahraga yang ada di lokasi usaha dibangun
mandiri oleh pemberi kerja.
Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuat surat pemyataan.
Nomor (10) : Diisi dengan jabatan penanda tangan .
Nomor (11) : Diisi dengan nama terang pemberi kerja/wakil/kuasa.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 52 --
E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ..... ... .rn
Nomor : ........................................... .. /20 ...... (2)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
Penetapan/Perpanjangan Penetapanl3 l Berlokasi
U saha di Daerah Tertentu
Kepada Yth . Sdr. .............. .(4l
di .............. .(5l
Sehubungan dengan surat Saudara nomor .. ................. C6l
tanggal ................... C7l hal permohonan penetapan/perpanjangan
penetapan(3l berlokasi usaha di daerah tertentu, menurut penelitian kami
masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. Agar permohonan
Saudara dapat segera diproses, diminta kepada Saudara untuk melengkapi
dokumen sebagai berikut:
a ...............................................(8)
b. ·············································.(8l
C • •••••.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•...•.. •• .••.••.• .(8)
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hart kerja sejak diterimanya
surat ini.
Apabila kelengkapan di atas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.
Demikian untuk dimaklumi.
Kepala Kantor,
•••••••••••••••••••• • • (9)
Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......... ..... ....(lOJ
jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 52 --
PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
: Diisi dengan kepala surat Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja
Berstatus Pusat.
: Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan dart Kantor
Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Coret yang tidak sesuai.
: Diisi dengan nama pemberi kerja/kuasa/wakil yang
mengajukan permohonan.
: Diisi dengan alamat lengkap Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan nomor surat permohonan
penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi di daerah
tertentu dart Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan tanggal surat permohonan
penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi di daerah
tertentu dart Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan jenis dokumen yang harus dilengkapi Pemberi
Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor
Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi
Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 52 --
F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI
USAHA DI DAERAH TERTENTU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .... .... ... .. .... .. .. 111
NOMOR KEP- ... ... .. ................... ..121
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP ... . .... . ..... ..m,
Menimbang a. bahwa berdasarkan permohonan penetapan
b erlo kasi usaha di daerah tertentu p emberi kerja
yang telah diterima lengkap pada tanggal ... 131;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian dan
pemeriksaan , lokasi usaha pemb e ri kerja
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang . Harmonisasi Pe raturan Pe rpajakan
(Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .. . Tahun 2023
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas
Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan
Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh
dalam Bentuk Natura dan/ atau Kenikmatan
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun . .. Nomor ... );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
......... .Ill TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN
BERLO KASI USAHA DI DAERAH TERTENTU.
KESATU Menyetujui permohonan penetapan berlokasi usaha di
daerah tertentu dari:
pemberi kerja (4)
nomor pokok wajib pajak (5)
alamat kantor pusat (6)
untuk lokasi usaha :
identitas alamat titik
perpajakan lokasi koordinat
usaha (7) (8) (9)
......................... ........... ..... .. . .............. ..
berdasarkan
jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 52 --
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
a. surat permohonan pemberi kerja nomor C10l
tanggal .... o ll ; dan
b. laporan hasil pemeriksaan berlokasi usaha di
daerah tertentu nomor ....c121 tanggal .... 03l;
Terhadap pegawai dari pemberi kerja yang bekerja
pada lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU beserta keluarga yang mengikutinya,
diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan/ a tau kenikmatan yang diberikan sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlokasi usaha
di daerah tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf
d angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya , untuk
sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas yang diterima
atau diperoleh dari pemberi kerja berupa:
a. tempat tinggal , termasuk perumahan;
b. pelayanan kesehatan;
c. pendidikan ;
d. peribadatan;
e. pengangkutan; dan/ atau
f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu
bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan
olahraga otomotif.
Pengeluaran untuk biaya penyediaan sarana,
prasarana, dan/ atau fasilitas sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan atau diamortisasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Pajak Penghasilan.
Penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu berlaku
dalamjangka waktu ...0 4l tahun terhitung sejak bulan
.. .C15l sampai dengan bulan ...0 6l tahun ... .C17l
Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ..... Ol ini dapat
ditinjau kembali apabila di kemudian hari diketahui
terdapat kekeliruan .
Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ..... rn
ini disampaikan kepada:
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .. ......... ..0 8l
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ............ .(19l
D ·t ta k ct·1 .... . . 2 o1 1e pan c
pada tanggal ..... .(2 ll
KEPALA KANTOR,
(22)
jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 52 --
PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA
DI DAERAH TEITTENTU
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
: Diisi nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP
Pemberi Kerja Berstatus Pusat tentang Persetujuan Penetapan
Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu.
: Diisi dengan tanggal saat permohonan Pemberi Kerja Berstatus
Pusat telah diterima lengkap .
: Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus
Pusat.
: Diisi dengan alamat Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
: Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha pemberi kerja
yang ditetapkan sebagai daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok
Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan
usaha).
: Diisi dengan alamat lokasi usaha pemberi kerja yang
ditetapkan sebagai daerah tertentu.
: Diisi dengan titik koordinat dart lokasi usaha sebagaimana
dimaksud pada nomor (8).
: Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan berlokasi
usaha di daerah tertentu.
: Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan berlokasi
usaha di daerah tertentu .
: Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan atas
permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
: Diisi dengan tanggal Laporan . Hasil Pemeriksaan atas
permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu .
: Diisi jangka waktu berlakunya surat keputusan persetujuan
penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
: Diisi dengan :
a. frasa "ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor ini'', apabila
keputusan persetujuan penetapan diterbitkan sebelum
jangka waktu penerbitan keputusan paling lama 4 (empat)
bulan setelah permohonan telah lengkap terlampaui, atau
b. bulan dan tahun saat jangka waktu penerbitan keputusan
selama 4 (empat) bulan terlampaui , apabila keputusan
persetujuan penetapan diterbitkan setelah jangka waktu
penerbitan keputusan selama 4 (empat) bulan terlampaui.
Contoh: apabila jangka waktu penerbitan keputusan paling
lama 4 (empat) bulan setelah permohonan telah lengkap
pada tanggal 31 Mei 2024 terlampaui , dan keputusan
persetujuan penetapan ditetapkan pada tanggal 4 Juni
2024 berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan
Menteri ini maka bagian Nomor (15) ini diisi dengan "Mei
tahun 2024".
: Diisi bulan berakhirnya penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu.
: Diisi tahun berakhirnya penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 52 --
Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi
Kerja Berstatus Pusat terdaftar .
Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi lokasi usaha yang mendapatkan penetapan
lokasi usaha di daerah tertentu.
Nomor (20) : Diisi dengan kota Surat Keputusan persetujuan penetapan
tersebut dibuat .
Nomor (21) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan persetujuan penetapan
tersebut dibuat.
Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor
Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat .
jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 52 --
G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOIAKAN PENETAPAN/
PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TEITTENTU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP ........ ........... .. ell
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
NOMOR KEP- .................... .... .... . r21
TENTANG
PENOIAKAN ... C3l
BERLOKASI USAHA DI DAERAH TEITTENTU
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .... <ll,
a . bahwa berdasarkan permohonan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu pemberi kerja
yang telah diterima lengkap pada tanggal ... C4l;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian dan
pemeriksaan , lokasi usaha pemberi kerja tidak
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas
Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan
Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh
dalam Bentuk Natura dan/ atau Kenikmatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ... );
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .. .. OJ
TENTANG PENOIAKAN .. .(3l BERLO KASI USAHA DI
DAERAH TEITTENTU.
Menolak permohonan <3l berlokasi usaha di daeraFor compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan
tentang PERPAJAKAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 66/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation came into effect on July 1, 2023, and it replaces the previous regulation No. 167/PMK.03/2018.
Transitional provisions allow existing approvals to remain valid until their expiration (Pasal 25).
This regulation interacts with the Income Tax Law (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) and the Government Regulation No. 55 of 2022.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.