BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.315, 2022 KEMENKES. Pelayanan Kesehatan. JKN. FKTP.
Penggunaan. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan efektivitas pemanfaatan dana kapitasi,
sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor
-- 1 of 29 --
2022, No.315 -2-
32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
-- 2 of 29 --
2022, No.315
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 156);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.
-- 3 of 29 --
2022, No.315 -4-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat
JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh pemerintah.
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang
melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan
kesehatan lainnya.
3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan
yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
4. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh
FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
-- 4 of 29 --
2022, No.315
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa
pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada
FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik
pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah.
BAB II
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
Pasal 3
(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan
seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan,
subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
-- 5 of 29 --
2022, No.315 -6-
(3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60%
(enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
(4) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan
biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar
selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar
alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan
kepala daerah atas usulan kepala satuan kerja perangkat
daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada
kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
a. tunjangan yang telah diterima dari pemerintah
daerah;
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam
rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan
kesehatan; dan
c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai.
(6) Format keputusan kepala daerah mengenai penetapan
besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
(1) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 digunakan untuk masa 1 (satu) tahun
anggaran.
(2) Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
-- 6 of 29 --
2022, No.315
BAB III
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga
nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
(2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. calon PNS;
b. PNS;
c. PPPK;
d. peserta program internsip;
e. peserta program penugasan khusus termasuk
nusantara sehat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
f. pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh kepala
dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal
PNS dan PPPK tidak memadai,
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga
kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
mempertimbangkan variabel:
a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
b. kehadiran.
Pasal 6
(1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. jenis ketenagaan;
b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung
jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan;
dan
-- 7 of 29 --
2022, No.315 -8-
c. masa kerja.
(2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai
berikut:
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai
75 (tujuh puluh lima);
c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners),
tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai
80 (delapan puluh);
e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima
puluh);
g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi
nilai 60 (enam puluh);
h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima
puluh);
i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25
(dua puluh lima); dan
j. peserta program penugasan khusus termasuk
nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c,
huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis
ketenagaannya.
(3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis
pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui
oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
(4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada
tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
ketentuan penilaian sebagai berikut:
a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang
merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang
merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi
-- 8 of 29 --
2022, No.315
JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab
penatausahaan keuangan.
(5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau
koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan
penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap
jenis program/upaya/pelayanan.
(6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2
(dua);
b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun,
diberi tambahan nilai 5 (lima);
c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua
puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua
puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua
puluh); dan
f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi
tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
Pasal 7
(1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai
berikut:
a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
dan
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya
yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam
dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
-- 9 of 29 --
2022, No.315 -10-
(2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan
kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3
(tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Pasal 8
(1) Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan
yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan
tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula
penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan
ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7.
(2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 9
Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan
pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.
BAB IV
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan
biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk:
a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai; dan
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. belanja barang operasional, terdiri atas:
1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam
gedung;
-- 10 of 29 --
2022, No.315
2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar
gedung;
3. belanja operasional dan pemeliharaan
kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat
tulis kantor;
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem
informasi;
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan; dan/atau
7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis
pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP, dan
diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan
program rujuk balik di FKTP, dengan memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah.
(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berpedoman pada formularium nasional.
(5) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang
dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat
herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas,
-- 11 of 29 --
2022, No.315 -12-
dengan persetujuan kepala dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota.
Pasal 12
(1) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh FKTP
dilakukan secara elektronik menggunakan sistem
informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara
elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (e-
commerce), serta sistem pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Dalam hal infrastruktur pendukung untuk pengadaan
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum tersedia di lokasi FKTP, pengadaan barang/jasa
oleh FKTP dilakukan secara manual/non-elektronik.
(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh kepala FKTP atau staf FKTP yang
ditunjuk oleh kepala FKTP yang diutamakan telah
memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
(4) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan FKTP:
a. belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko
daring; atau
b. barang/jasa telah tercantum dalam katalog
elektronik atau toko daring tetapi penyedia tidak
mampu melayani pemesanan barang/jasa karena
keterbatasan jangkauan layanan penyedia
barang/jasa,
FKTP dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa
secara manual/non-elektronik atau tidak melalui e-
purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
manual/non-elektronik atau tidak melalui e-purchasing
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), FKTP
terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala unit kerja
pengadaan barang/jasa kabupaten/kota yang dibuktikan
dengan surat resmi dari unit kerja pengadaan
-- 12 of 29 --
2022, No.315
barang/jasa yang bersangkutan.
(6) Dalam hal di kabupaten/kota setempat belum terbentuk
unit kerja pengadaan barang/jasa kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), FKTP
berkonsultasi ke aparat pengawasan internal pemerintah
pemerintah daerah setempat.
(7) Dalam hal FKTP tidak bisa melakukan pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadaan
dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi
untuk pemberian jasa pelayanan dan dukungan operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal
12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri
ini dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang
melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota dan
kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh
aparatur pengawas instansi pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 15
(1) Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN,
dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melaporkan
pemanfaatan Dana Kapitasi setiap 3 (tiga) bulan secara
-- 13 of 29 --
2022, No.315 -14-
berjenjang kepada dinas kesehatan daerah provinsi dan
Kementerian Kesehatan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi
dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Ketentuan pemanfaatan Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan
kesehatan dan dukungan biaya operasional sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri ini, mulai berlaku untuk
tahun anggaran 2022.
Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 761), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
-- 14 of 29 --
2022, No.315
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2022
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
-- 15 of 29 --
2022, No.315 -16-
-- 16 of 29 --
2022, No.315
-- 17 of 29 --
2022, No.315 -18-
-- 18 of 29 --
2022, No.315
-- 19 of 29 --
2022, No.315 -20-
-- 20 of 29 --
2022, No.315
-- 21 of 29 --
2022, No.315 -22-
-- 22 of 29 --
2022, No.315
-- 23 of 29 --
2022, No.315 -24-
-- 24 of 29 --
2022, No.315
-- 25 of 29 --
2022, No.315 -26-
-- 26 of 29 --
2022, No.315
-- 27 of 29 --
2022, No.315 -28-
-- 28 of 29 --
2022, No.315
-- 29 of 29 --