PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI,
WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah
Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil
Menteri dan Pejabat Tertentu perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Dalam
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung
Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat
Tertentu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Pelayanan Kesehatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...
-- 1 of 9 --
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung
Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 151);
MEMUTUSKAN …
-- 2 of 9 --
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL,
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH
AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT
TERTENTU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah menteri yang memimpin kementerian dan pejabat yang
diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
2. Pejabat Tertentu adalah pejabat Kementerian/Lembaga yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pejabat yang
diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pimpinan
tinggi utama dan pimpinan tinggi madya.
3. Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
jaminan sosial kesehatan.
4. Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang mendapatkan
penugasan Pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung
Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu.
5. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan
pada fasilitas kesehatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya,
dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat
1 (satu) hari.
Pasal 2 …
-- 3 of 9 --
Pasal 2
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim
Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung dan Menteri, Wakil
Menteri Dan Pejabat Tertentu selama menduduki jabatan diberikan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.
(2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga diberikan kepada keluarga Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Agung
Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu.
Pasal 3
Dalam keadaan darurat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung dan
Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu yang sedang berada di luar negeri
dalam rangka melaksanakan tugas dapat langsung mendapatkan pelayanan
kesehatan di luar negeri, yang dilakukan melalui mekanisme penggantian
biaya.
BAB II
MANFAAT DAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
(1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah
Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan
Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
b. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
c. pelayanan Rawat Inap;
d. pelayanan gigi dan mulut;
e. pelayanan kehamilan dan persalinan;
f. penggantian alat kesehatan;
g. pelayanan Medical Check Up; dan
h. pelayanan ambulans dan evakuasi medik.
(2) Pelayanan ...
-- 4 of 9 --
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan indikasi medis.
Pasal 5
(1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, meliputi:
a. penyuluhan atau konsultasi kesehatan;
b. pencegahan penyakit, berupa perawatan kesehatan ibu dan anak serta
imunisasi;
c. pemeriksaan dan pengobatan non spesialistik;
d. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
e. tindakan medis non spesialistik;
f. pelayanan keluarga berencana;
g. pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis; dan
h. perujukan ke rawat jalan tingkat lanjutan atau Rawat Inap atas
indikasi medis.
(2) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan spesialistik dan
subspesialistik;
b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
c. tindakan medis spesialistik dan subspesialistik;
d. pelayanan rehabilitasi medis; dan
e. pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
(3) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
meliputi:
a. akomodasi di kelas perawatan VVIP atau kelas perawatan lain yang
setara VVIP di rumah sakit pemerintah atau swasta;
b. pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan oleh dokter spesialis dan
subspesialis;
c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
d. tindakan medis diagnostik dan terapi, baik spesialistik maupun
subspesialistik, termasuk penggunaan alat kesehatan, transplantasi,
implan dan teknologi terkini;
e. perawatan intensif;
f. rehabilitasi medis; dan
g. pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
(4) Penggunaan teknologi terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
d harus telah dilakukan penilaian dan mendapat rekomendasi dari komite
penilaian teknologi kesehatan yang dibentuk oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
(5) Pelayanan ...
-- 5 of 9 --
(5) Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,
terdiri dari penyuluhan, pemeriksaan, penunjang diagnosa, pengobatan
dan tindakan atas indikasi medis, meliputi:
a. konsultasi dan pemeriksaan;
b. perawatan gigi dan mulut;
c. pencabutan gigi;
d. konservasi dan penambalan gigi;
e. pembuatan dan pemasangan protese gigi;
f. kegawatdaruratan orodental; dan
g. bedah mulut.
(6) Pelayanan kehamilan dan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf e sampai dengan anak ketiga hidup, meliputi:
a. pemeriksaan kehamilan;
b. pemeriksaan penunjang;
c. persalinan dan gangguan kehamilan;
d. pelayanan pasca persalinan; dan
e. pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau
persalinan.
(7) Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f
diberikan dalam 1 (satu) tahun.
(8) Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi
jenis alat kesehatan:
a. kacamata;
b. protese gigi/gigi palsu;
c. protese anggota alat gerak;
d. alat bantu dengar (hearing aid);
e. Intra Ocular Lens (IOL);
f. korset tulang belakang;
g. Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace); dan
h. alat bantu gerak.
(9) Pelayanan Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
g diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung,
Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu sebanyak 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun, tidak termasuk Keluarga.
(10) Pelayanan ambulans dan evakuasi medik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf h diberikan penggantian biaya sesuai kebutuhan pelayanan
evakuasi medik yang meliputi transportasi ambulans darat, air, dan
udara dari lokasi ke rumah sakit sesuai indikasi medis.
Pasal 6 ...
-- 6 of 9 --
Pasal 6
Pelayanan rawat jalan pada pelayanan kesehatan dapat langsung diperoleh
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim
Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil
Menteri dan Pejabat Tertentu ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan.
Pasal 7
(1) Dalam hal kelas perawatan VVIP atau kelas perawatan lain yang setara
VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a penuh, maka
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim
Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil
Menteri dan Pejabat Tertentu dapat dirawat sementara pada kelas
perawatan 1 (satu) tingkat di atas kelas perawatan VVIP paling lama 3
(tiga) hari.
(2) Dalam hal kelas perawatan VVIP atau yang setara tidak tersedia, maka
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim
Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil
Menteri dan Pejabat Tertentu dapat dirawat pada kelas perawatan VIP.
Pasal 8
(1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan di luar negeri bagi Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah
Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung dan Menteri, Wakil Menteri
dan Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya
diberikan untuk pelayanan medis, tidak termasuk biaya transportasi dan
biaya lain di luar pelayanan medis.
(2) Penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sesuai nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran
ke fasilitas kesehatan.
Pasal 9 ...
-- 7 of 9 --
Pasal 9
(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,
Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri,
Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu diberhentikan dari jabatannya, yang
bersangkutan beserta Keluarga tetap memperoleh Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
surat keputusan pemberhentian dari jabatan ditetapkan.
(2) Sekretariat Jenderal pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Mahkamah
Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian dan lembaga pemerintah non
kementerian harus memberitahukan pergantian Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi,
Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat
Tertentu kepada Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah pelantikan pejabat yang baru.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
ditetapkan oleh Badan Penyelenggara setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
Pasal 11
Ketentuan mengenai Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah
Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2014.
Pasal 12 …
-- 8 of 9 --
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1239
-- 9 of 9 --