Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahaan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the framework for the Luxury Goods Tax (PPnBM) on certain motor vehicles in Indonesia for the fiscal year 2022, which is subsidized by the government. The aim is to support the national automotive industry and enhance its performance in the context of economic recovery.
The regulation primarily affects manufacturers and sellers of motor vehicles classified as luxury goods, particularly those involved in the production and sale of energy-efficient vehicles and passenger transport vehicles with specific engine capacities.
- According to Pasal 2, the PPnBM for certain motor vehicles is covered by the government, including vehicles that meet specific energy efficiency and emission standards. - Pasal 3 outlines that vehicles must have at least 80% local content and comply with price limits, with specific caps set for different vehicle categories. - Pasal 5 details the percentage of PPnBM that is subsidized by the government, with different rates applicable for various periods in 2022. - Pasal 6 mandates that taxable entrepreneurs must issue tax invoices and report the realization of the government-subsidized PPnBM. - Pasal 8 states that if the tax invoice is not issued or reported correctly, the government subsidy will not apply. - Pasal 9 allows tax authorities to collect PPnBM if vehicles do not meet the specified criteria.
- Pengusaha Kena Pajak (Taxable Entrepreneur): A business entity that sells taxable goods or services. - Barang Kena Pajak (Taxable Goods): Goods subject to tax under the VAT law. - Faktur Pajak (Tax Invoice): A document issued by a taxable entrepreneur that serves as proof of tax collection.
This regulation came into effect on February 2, 2022, and replaces the previous regulation No. 31/PMK.010/2021 regarding the Luxury Goods Tax on motor vehicles for the fiscal year 2021.
This regulation references several laws and regulations, including the VAT Law (Law No. 8 of 1983) and the Government Regulation No. 73 of 2019 concerning luxury goods. It also interacts with the broader framework of tax regulations and economic recovery measures in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 states that the PPnBM for certain motor vehicles is subsidized by the government for the fiscal year 2022, covering vehicles that meet specific energy efficiency and emission standards.
Pasal 3 requires that vehicles must have at least 80% local content and comply with price limits, with specific caps set for different vehicle categories.
Pasal 5 outlines the percentage of PPnBM subsidized by the government, with different rates applicable for various periods in 2022.
Pasal 6 mandates that taxable entrepreneurs must issue tax invoices and report the realization of the government-subsidized PPnBM.
Pasal 8 states that if the tax invoice is not issued or reported correctly, the government subsidy will not apply.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (21K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 /PMK.010/2022
TENTANG
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk mendukung kelangsungan sektor industri
otomotif nasional dan untuk meningkatkan pemanfaatan
dan kinerja sektor industri komponen otomotif dalam
rangka percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi
nasional, perlu dukungan pemerintah berupa kebijakan
pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan
barang kena pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah
tahun anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 15 --
Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 15 --
Menetapkan
Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6404) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6694);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021
tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata
Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan
Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1150);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 15 --
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah beserta perubahannya.
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya
disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
PPN.
3. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa
kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang PPN.
4. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN.
5. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan beserta perubahannya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
Pasal2
(1) PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan
bermotor tertentu ditanggung Pemerintah untuk tahun
anggaran 2022 meliputi:
a. kendaraan bermotor yang termasuk program
kendaraan bermotor roda 4 (empat) hemat energi dan
harga terjangkau dengan:
1. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 15 --
bakar minyak paling rendah 20 (dua puluh)
kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai
dengan 120 (seratus dua puluh) gram per
kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampru
dengan 1.200 (seribu dua ratus) cc; atau
2. motor bakar nyala kompresi berupa diesel a tau
semi diesel dengan konsumsi bahan bakar
minyak paling rendah 21,8 (dua puluh satu koma
delapan) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2
sampai dengan 120 (seratus dua puluh) gram per
kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampai
dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc.
b. kendaraan bermotor angkutan orang untuk
pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi untuk semua kapasitas isi
silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc
dengan:
1. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan
bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma
lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2
kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per
kilometer; atau
2. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau
semi diesel dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima)
kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang
dari 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer.
(2) Kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan
bermotor roda 4 (empat) hemat energi dan harga
terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengacu pada keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 3
Kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 15 --
a. jumlah pembelian lokal (local purchase) yang meliputi
pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal
dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam
kegiatan produksi kendaraan bermotor tertentu paling
sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
b. besar harga penjualan (on the road price):
1. paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) untuk kendaraan bermotor yang termasuk
program kendaraan bermotor roda 4 (empat) hemat
energi dan harga terjangkau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a; atau
2. paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) untuk kendaraan
bermotor angkutan orang dengan pengangkutan
kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi
untuk semua kapasitas isi silinder sampai dengan
1.500 (seribu lima ratus) cc sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b.
Pasal 4
Kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yang memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan besar harga
penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
mengacu pada keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang perindustrian.
Pasal 5
(1) PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan
bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, atas
kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan sebesar:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 15 --
a. 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang
untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa
Pajak Maret 2022;
b.
C.
2
66 3% (enam puluh enam dua per tiga persen) dari
PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2022
sampai dengan Masa Pajak Juni 2022; dan
33~% (tiga puluh tiga satu per tiga persen) dari PPnBM
3
yang terutang untuk Masa Pajak Juli 2022 sampai
dengan Masa Pajak September 2022.
(2) PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan
bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, atas
kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar
50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk
Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak
Maret 2022.
Pasal 6
( 1) Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
berupa kendaraan bermotor tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat:
a. Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
b. laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah.
(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan mencantumkan:
a. kode transaksi O1 (nol satu);
b. keterangan mengenai jenis barang yang memuat
paling sedikit informasi berupa tipe, kapasitas isi
silinder, nomor rangka, dan kode hannonized system;
dan
c. keterangan "PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH
... % EKS PMK NOMOR ... /PMK.010/2022 SENILAI
Rp ... ".
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 15 --
Pasal 7
(1) Laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
berupa:
a. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan
masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah berupa kendaraan bermotor
tertentu; dan
b. daftar rincian kendaraan bermotor tertentu yang
disampaikan untuk setiap Masa Pajak.
(2) Pelaporan dan pembetulan surat pemberitahuan masa
PPN atas penyerahan kendaraan dengan kelompok
besaran PPnBM ditanggung Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk Masa Pajak
Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak September 2022,
dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sepanjang disampaikan
paling lambat tanggal 31 Oktober 2022.
(3) Pelaporan dan pembetulan surat pemberitahuan masa
PPN atas penyerahan kendaraan dengan kelompok
besaran PPnBM ditanggung Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk Masa Pajak
Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022,
dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sepanjang disampaikan
paling lam bat tanggal 30 April 2022.
(4) Penyampaian daftar rincian kendaraan bermotor tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Masa Pajak berakhir.
(5) Penyampaian laporan realisasi PPnBM ditanggung
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan melalui saluran tertentu pada laman
www.pajak.go.id.
(6) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) belum tersedia atau tidak dapat diakses,
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 15 --
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dapat menyampaikan daftar rincian penyerahan
kendaraan bermotor tertentu dalam bentuk dokumen
elektronik secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat
terdaftar.
(7) Ketentuan mengenai format daftar nnc1an kendaraan
bermotor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 8
(1) PPnBM terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditanggung
Pemerintah dalam hal atas penyerahannya:
a. tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan/ atau
b. tidak melaporkan Faktur Pajaknya sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a.
(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
berupa kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai PPnBM sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak
dapat menagih PPnBM yang terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, jika diperoleh data dan/ atau
informasi yang menunjukkan:
a. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diserahkan:
1. tidak termasuk kendaraan bermotor tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3; dan/atau
3. tidak termasuk kendaraan bermotor tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 15 --
b. PPnBM yang ditanggung Pemerintah tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
dan/atau
c. Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaksanakan
kewajiban membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau kewajiban
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a.
Pasal 10
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak
ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 11
(1) Faktur Pajak yang telah dibuat atas penyerahan Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan
bermotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
untuk Masa Pajak Januari 2022 yang tidak memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan
penggantian Faktur Pajak.
(2) PPnBM dan/ atau kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang
telah dipungut atas penyerahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikembalikan oleh Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan pemungutan.
Pasal 12
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor
Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri keuangan Nomor 120/PMK.010/2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 15 --
Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1038), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 15 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INJ?ONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 136
__:_ _ Salinan sesuai deng· an aslinya.,...._;::--.--- ·· t:,,
~~\);,~\.1\tl R,· ~~ Qala Biro Umum
;/;·✓ > . u.b.
1/ ·t.. _ Plt. Kepala Bagian ministrasi Kementerian
i! P. {
11-.:. t •
,_.
RIA SYAJ;I 4l_
NIP 0213-199703 1 001
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 15 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
.?/PMK.010/2022
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022
FORMAT DAFTAR RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022
Format Daftar Rincian Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung
Pemerintah Tahun Anggaran 2022:
DAFTAR RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022
Pengusaha Kena Pajak
NPWP
: ....................................................................... (1)
: ....................................................................... (2)
Masa Pajak/Tahun Pajak : ....................................................................... (3)
lJumlah unit kendaraan bermotor tertentu yang diserahkan .................... unit (4)
lJumlah Dasar Pengenaan Pajak (OPP) atas penyerahan IRp ...................... (5)
lkendaraan bermotor tertentu
lJumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang Rp ...................... (6)
lJumlah PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) Rp ...................... (7)
Jumlah PPnBM yang Dipungut Rp ...................... (8)
Dengan Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu sebagai berikut: (9)
Tipe Varian Isi Nomor Kode OPP PPN PPnBM PPnBMyang
No Silinder Rangka HS DTP Dipungut
11 l [21 [3] [41 f5l f6] f7] [81 [9] 1101
Jumlah
Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.
. ............. , .......................... (10)
(11)
........................................ (12)
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 15 --
Petunjuk Pengisian Oaftar Rincian Kendaraan Bermotor Tertentu Yang
Oitanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022:
( 1) Oiisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
(2) Oiisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
(3) Oiisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak sesuai pelaporan.
(4) Oiisi denganjumlah unit kendaraan bermotor tertentu yang diserahkan
oleh Pengusaha Kena Pajak.
(5) Oiisi dengan jumlah Rupiah OPP atas penyerahan kendaraan bermotor
tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
(6) Oiisi dengan jumlah Rupiah PPN yang terutang atas penyerahan
kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
(7) Oiisi dengan jumlah Rupiah PPnBM terutang yang Oitanggung
Pemerintah Tahun Anggaran 2022 atas penyerahan kendaraan
bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
(8) Oiisi dengan jumlah Rupiah PPnBM terutang yang tidak Oitanggung
Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dan harus dipungut atas penyerahan
kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
(9) Tabel daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor tertentu.
Kolom [1] Oiisi dengan nomor urut.
Kolom [2] Oiisi dengan tipe kendaraan bermotor tertentu.
Kolom [3]
Kolom [4]
Kolom [5]
Kolom [6]
Kolom [7]
Kolom [8]
Kolom [9]
Kolom [10]
Oiisi dengan varian kendaraan bermotor tertentu.
Oiisi dengan besar isi silinder kendaraan bermotor
tertentu.
Oiisi dengan nomor rangka kendaraan bermotor
tertentu.
Oiisi dengan kode HS kendaraan bermotor tertentu.
Oiisi dengan nilai OPP dalam satuan rupiah.
Oiisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan
rupiah.
Oiisi dengan nilai PPnBM terutang yang Oitanggung
Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dalam satuan
rupiah.
Oiisi dengan nilai PPnBM terutang yang tidak
Oitanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dan
harus dipungut dalam satuan rupiah.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 15 --
(10) Diisi dengan tanggal laporan .
( 11) Diisi tanda tangan dan cap Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus.
(12) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus .
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
SRI MULYANI INDRAWATI
~:;::;.:--;;;;.__;:::::::•=:::
' ministrasi Kementerian
, Al:I CM
13 199703 1 001
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 15 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahaan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
tentang PERPAJAKAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 5/PMK.010/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 9 allows tax authorities to collect PPnBM if vehicles do not meet the specified criteria.