This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Health Regulation No. 5 of 2022 outlines the organizational structure and work procedures of the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan) in Indonesia. This regulation is significant for stakeholders in the health sector, including foreign investors looking to engage with health-related projects or businesses in Indonesia. It details the roles and responsibilities of various divisions within the Ministry, ensuring clarity in governance and operational procedures. Key obligations for the Ministry include maintaining effective communication and coordination among its divisions, which is essential for implementing health policies and programs. This regulation interacts with other health-related regulations by providing a framework that supports the implementation of health initiatives and compliance with national health standards. Investors should be aware of how this organizational structure may impact their operations, especially if they are involved in health services, pharmaceuticals, or health technology sectors. Understanding the Ministry's structure can facilitate better engagement and compliance with health regulations in Indonesia.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.156, 2022 KEMENKES. Okt. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/113/M.KT.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Hal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik -- 1 of 107 -- 2022, No.156 -2- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106); 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri. Pasal 2 (1) Dalam memimpin Kementerian Kesehatan, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. -- 2 of 107 -- 2022, No.156 (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan. (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Kesehatan; dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pasal 3 Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian. Pasal 4 Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; c. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; -- 3 of 107 -- 2022, No.156 -4- f. pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; dan g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Kesehatan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Susunan organisasi Kementerian Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; c. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; d. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; e. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; f. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan; g. Inspektorat Jenderal; h. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan; k. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan; l. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan; m. Pusat Data dan Teknologi Informasi; n. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan; o. Pusat Krisis Kesehatan; p. Pusat Kesehatan Haji; dan q. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan. -- 4 of 107 -- 2022, No.156 BAB III SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 7 (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 8 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara; g. penyelenggaraan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. -- 5 of 107 -- 2022, No.156 -6- Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Anggaran; b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Biro Hukum; d. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; e. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik; f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan g. Biro Umum. Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Anggaran Pasal 11 Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis; b. koordinasi dan penyusunan program transfer daerah; c. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kesehatan; d. pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Biro. -- 6 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 13 Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 14 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. Bagian Keempat Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Pasal 15 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara Kementerian Kesehatan. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Non Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum, piutang negara, dan hibah uang/barang/jasa; b. koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi; c. koordinasi dan pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan; -- 7 of 107 -- 2022, No.156 -8- d. koordinasi dan pengelolaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan; e. koordinasi dan pengelolaan serta pelaporan barang milik negara; f. pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal; g. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal; h. koordinasi, verifikasi, dan pelaksanaan pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional untuk Penerima Bantuan Iuran dan Pekerja Bukan Penerima Upah; i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan j. pelaksanaan urusan administrasi Biro. Pasal 17 Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 18 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. Bagian Kelima Biro Hukum Pasal 19 Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum. -- 8 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan; b. pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan; c. evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; d. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama; e. pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan; f. pelaksanaan advokasi hukum; g. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan di bidang kesehatan; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan i. pelaksanaan urusan administrasi Biro. Pasal 21 Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 22 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. -- 9 of 107 -- 2022, No.156 -10- Bagian Keenam Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pasal 23 Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penataan dan evaluasi organisasi; b. koordinasi dan penyusunan ketatalaksanaan; c. koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; d. penyusunan rencana kebutuhan, formasi, dan distribusi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; e. pelaksanaan urusan pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; f. pelaksanaan urusan pengembangan karier aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; g. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemindahan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; h. pelaksanaan urusan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; i. pelaksanaan urusan penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; j. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; k. pelaksanaan urusan layanan informasi pengelolaan data aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; -- 10 of 107 -- 2022, No.156 l. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan; m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan n. pelaksanaan urusan administrasi Biro. Pasal 25 Susunan organisasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 26 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. Bagian Ketujuh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Pasal 27 Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi, dan komunikasi risiko; b. pengelolaan publikasi di media konvensional/ modern/digital; -- 11 of 107 -- 2022, No.156 -12- c. pengelolaan layanan informasi, pengaduan masyarakat, dan peliputan informasi publik; d. pelaksanaan hubungan media; e. pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; f. pengelolaan perpustakaan; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pelaksanaan urusan administrasi Biro. Pasal 29 Susunan organisasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 30 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. Bagian Kedelapan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 31 Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kementerian Kesehatan. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: -- 12 of 107 -- 2022, No.156 a. pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kementerian Kesehatan; b. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa; d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Biro. Pasal 33 Susunan organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 34 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. Bagian Kesembilan Biro Umum Pasal 35 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal, pengelolaan kerumahtanggaan, dan kearsipan Kementerian. Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan rumah tangga kantor pusat; -- 13 of 107 -- 2022, No.156 -14- b. pelaksanaan urusan pengamanan kantor pusat; c. pelaksanaan urusan kearsipan dan tata persuratan Kementerian Kesehatan; d. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; f. pengelolaan gaji aparatur sipil negara kantor pusat, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan tenaga kontrak dengan perjanjian tertentu; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pelaksanaan urusan administrasi Biro. Pasal 37 Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Rumah Tangga; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 38 Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pengamanan kantor pusat, dan pelaksanaan urusan administrasi Biro. Pasal 39 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan kantor pusat; b. pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan kantor pusat; c. pengamanan sarana dan prasarana dan pencegahan bencana di lingkungan kantor pusat; dan d. pelaksanaan urusan administrasi Biro. Pasal 40 Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Pengamanan; dan b. Subbagian Administrasi Umum. -- 14 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 41 (1) Subbagian Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan pengamanan sarana dan prasarana dan pencegahan bencana di lingkungan kantor pusat. (2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. BAB IV DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 42 (1) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 43 Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Pasal 44 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: -- 15 of 107 -- 2022, No.156 -16- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan masyarakat; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan masyarakat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 45 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; d. Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia; e. Direktorat Kesehatan Jiwa; dan f. Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat. Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 46 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. -- 16 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 47 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal; b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; e. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal; f. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal; g. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal; h. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat; i. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal; j. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; k. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal; l. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal; m. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal; n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan o. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal. Pasal 48 Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. -- 17 of 107 -- 2022, No.156 -18- Pasal 49 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal. Bagian Keempat Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 50 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 51 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan upaya promotif dan preventif termasuk strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya promosi kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan upaya promotif dan preventif termasuk strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya promosi kesehatan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan dan pengembangan upaya -- 18 of 107 -- 2022, No.156 promotif dan preventif termasuk strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya promosi kesehatan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan dan pengembangan upaya promotif dan preventif termasuk strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya promosi kesehatan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 52 Susunan organisasi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 53 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Kelima Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pasal 54 Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan -- 19 of 107 -- 2022, No.156 -20- pelaporan di bidang peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Pasal 55 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan standardisasi pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan standardisasi pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan standardisasi pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan standardisasi pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 56 Susunan organisasi Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 57 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya -- 20 of 107 -- 2022, No.156 manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Keenam Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Pasal 58 Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan pada kelompok usia produktif, pekerja, lanjut usia, dan kesehatan olahraga. Pasal 59 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan standardisasi pelayanan kesehatan pada kelompok usia produktif, pekerja, lanjut usia, dan kesehatan olahraga; b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan standardisasi pelayanan kesehatan pada kelompok usia produktif, pekerja, lanjut usia, dan kesehatan olahraga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan standardisasi pelayanan kesehatan pada kelompok usia produktif, pekerja, lanjut usia, dan kesehatan olahraga; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan standardisasi pelayanan kesehatan pada -- 21 of 107 -- 2022, No.156 -22- kelompok usia produktif, pekerja, lanjut usia, dan kesehatan olahraga; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 60 Susunan organisasi Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 61 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Ketujuh Direktorat Kesehatan Jiwa Pasal 62 Direktorat Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pasal 63 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko masalah -- 22 of 107 -- 2022, No.156 kesehatan jiwa, gangguan kesehatan jiwa, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko masalah kesehatan jiwa, gangguan kesehatan jiwa, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko masalah kesehatan jiwa, gangguan kesehatan jiwa, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko masalah kesehatan jiwa, gangguan kesehatan jiwa, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 64 Susunan organisasi Direktorat Kesehatan Jiwa terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 65 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. -- 23 of 107 -- 2022, No.156 -24- Bagian Kedelapan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Pasal 66 Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola kesehatan masyarakat. Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan peningkatan upaya kesehatan masyarakat termasuk pada pusat kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan peningkatan upaya kesehatan masyarakat termasuk pada pusat kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan peningkatan upaya kesehatan masyarakat termasuk pada pusat kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan peningkatan upaya kesehatan masyarakat termasuk pada pusat kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 68 Susunan organisasi Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan -- 24 of 107 -- 2022, No.156 b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 69 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. BAB V DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 70 (1) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 71 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Pasal 72 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi: -- 25 of 107 -- 2022, No.156 -26- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 73 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; c. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; -- 26 of 107 -- 2022, No.156 d. Direktorat Pengelolaan Imunisasi; e. Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; dan f. Direktorat Penyehatan Lingkungan. Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 74 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Pasal 75 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal; b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; e. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal; f. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal; g. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal; h. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; i. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal; j. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; k. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal; -- 27 of 107 -- 2022, No.156 -28- l. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal; m. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal; n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan o. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal. Pasal 76 Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 77 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal. Bagian Keempat Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pasal 78 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. -- 28 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 79 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 80 Susunan organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 81 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. -- 29 of 107 -- 2022, No.156 -30- Bagian Kelima Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pasal 82 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Pasal 83 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 84 Susunan organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan -- 30 of 107 -- 2022, No.156 b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 85 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Keenam Direktorat Pengelolaan Imunisasi Pasal 86 Direktorat Pengelolaan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan imunisasi. Pasal 87 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Pengelolaan Imunisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi, dan fasilitasi pengelolaan imunisasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi, dan fasilitasi pengelolaan imunisasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan surveilans dan respon -- 31 of 107 -- 2022, No.156 -32- kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi, dan fasilitasi pengelolaan imunisasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi, dan fasilitasi pengelolaan imunisasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 88 Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Imunisasi terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 89 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Ketujuh Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Pasal 90 Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan kekarantinaan kesehatan. -- 32 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 91 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans terintegrasi, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor, serta kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans terintegrasi, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor, serta kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans terintegrasi, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor, serta kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans terintegrasi, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor, serta kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah; e. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 92 Susunan organisasi Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. -- 33 of 107 -- 2022, No.156 -34- Pasal 93 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Kedelapan Direktorat Penyehatan Lingkungan Pasal 94 Direktorat Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan lingkungan. Pasal 95 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan -- 34 of 107 -- 2022, No.156 udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 96 Susunan organisasi Direktorat Penyehatan Lingkungan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 97 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. BAB VI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 98 (1) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal. -- 35 of 107 -- 2022, No.156 -36- Pasal 99 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Pasal 100 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 101 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; c. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; d. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan; e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan f. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan. -- 36 of 107 -- 2022, No.156 Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 102 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Pasal 103 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal; b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum; e. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; f. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal; g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal; h. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal; i. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan; j. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal; k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; l. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal; m. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal; n. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal; -- 37 of 107 -- 2022, No.156 -38- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan p. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal. Pasal 104 Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 105 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal. Bagian Keempat Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasal 106 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan. Pasal 107 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan kesehatan -- 38 of 107 -- 2022, No.156 rujukan, serta pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 108 Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 109 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya -- 39 of 107 -- 2022, No.156 -40- manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Kelima Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Pasal 110 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer. Pasal 111 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, fasilitasi perizinan, transformasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, fasilitasi perizinan, pengembangan dan inovasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, fasilitasi perizinan, transformasi pelayanan kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, fasilitasi perizinan, transformasi pelayanan -- 40 of 107 -- 2022, No.156 kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta pengelolaan pelayanan kesehatan primer khusus lainnya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 112 Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 113 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Keenam Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Pasal 114 Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan. Pasal 115 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: -- 41 of 107 -- 2022, No.156 -42- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 116 Susunan organisasi Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 117 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Ketujuh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 118 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, -- 42 of 107 -- 2022, No.156 pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 119 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standardisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan lainnya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standardisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan lainnya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standardisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan lainnya; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standardisasi, dan pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan lainnya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 120 Susunan organisasi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 121 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya -- 43 of 107 -- 2022, No.156 -44- manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Kedelapan Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Pasal 122 Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan. Pasal 123 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. -- 44 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 124 Susunan organisasi Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 125 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. BAB VII DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 126 (1) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 127 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. -- 45 of 107 -- 2022, No.156 -46- Pasal 128 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. -- 46 of 107 -- 2022, No.156 Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 129 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan; c. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian; d. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian; e. Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; dan f. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan. Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 130 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Pasal 131 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal; b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; e. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal; f. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal; g. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal; -- 47 of 107 -- 2022, No.156 -48- h. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang alat kesehatan; i. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal; j. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; k. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal; l. pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal; m. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal; n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan o. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal. Pasal 132 Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 133 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal. Bagian Keempat Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pasal 134 Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan -- 48 of 107 -- 2022, No.156 supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Pasal 135 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi, dan peningkatan penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi, dan peningkatan penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi, dan peningkatan penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi, dan peningkatan penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 136 Susunan organisasi Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 137 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan -- 49 of 107 -- 2022, No.156 -50- inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Kelima Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Pasal 138 Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Pasal 139 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengelolaan kebutuhan, penggolongan, dan fasilitasi izin ekspor impor narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, fasilitasi pemasukan obat melalui jalur khusus (special access scheme), fasilitasi pembakuan kefarmasian, kodeks makanan, seleksi fitofarmaka, penilaian farmakoekonomi, informasi dan harga obat, dan pemantauan pasar obat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengelolaan kebutuhan, penggolongan, dan fasilitasi izin ekspor impor narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, fasilitasi pemasukan obat melalui jalur khusus (special access scheme), fasilitasi pembakuan kefarmasian, kodeks makanan, seleksi fitofarmaka, penilaian farmakoekonomi, informasi dan harga obat, dan pemantauan pasar obat; -- 50 of 107 -- 2022, No.156 c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengelolaan kebutuhan, penggolongan, dan fasilitasi izin ekspor impor narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, fasilitasi pemasukan obat melalui jalur khusus (special access scheme), fasilitasi pembakuan kefarmasian, kodeks makanan, seleksi fitofarmaka, penilaian farmakoekonomi, informasi dan harga obat, dan pemantauan pasar obat; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengelolaan kebutuhan, penggolongan, dan fasilitasi izin ekspor impor narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, fasilitasi pemasukan obat melalui jalur khusus (special access scheme), fasilitasi pembakuan kefarmasian, kodeks makanan, seleksi fitofarmaka, penilaian farmakoekonomi, informasi dan harga obat, dan pemantauan pasar obat; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 140 Susunan organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 141 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. -- 51 of 107 -- 2022, No.156 -52- Bagian Keenam Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Pasal 142 Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Pasal 143 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat; -- 52 of 107 -- 2022, No.156 d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 144 Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 145 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Ketujuh Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Pasal 146 Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. -- 53 of 107 -- 2022, No.156 -54- Pasal 147 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sarana produksi dan produk, fasilitasi ekspor dan impor, persetujuan iklan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sertifikasi sarana distribusi dan pemasukan jalur khusus (special access scheme) alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik invitro; b. pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sarana produksi dan produk, fasilitasi ekspor dan impor, persetujuan iklan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sertifikasi sarana distribusi dan pemasukan jalur khusus (special access scheme) alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik invitro; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi sarana produksi dan produk, fasilitasi ekspor dan impor, persetujuan iklan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sertifikasi sarana distribusi dan pemasukan jalur khusus (special access scheme) alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik invitro; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sarana produksi dan produk, fasilitasi ekspor dan impor, persetujuan iklan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sertifikasi sarana distribusi dan pemasukan jalur khusus (special access scheme) alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik invitro; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. -- 54 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 148 Susunan organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 149 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Bagian Kedelapan Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan Pasal 150 Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Pasal 151 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi, produk, iklan, post border, pembakuan, sertifikasi cara pembuatan yang baik, cara distribusi yang baik alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; -- 55 of 107 -- 2022, No.156 -56- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi, produk, iklan, post border, pembakuan, sertifikasi cara pembuatan yang baik, cara distribusi yang baik alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi, produk, iklan, post border, pembakuan, sertifikasi cara pembuatan yang baik, cara distribusi yang baik alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi, produk, iklan, post border, pembakuan, sertifikasi cara pembuatan yang baik, cara distribusi yang baik alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; e. pelaksanaan penyidikan di bidang pengelolaan alat kesehatan; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Pasal 152 Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 153 Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat. -- 56 of 107 -- 2022, No.156 BAB VIII DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 154 (1) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 155 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan. Pasal 156 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; -- 57 of 107 -- 2022, No.156 -58- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 157 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan; c. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan; d. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; e. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan; dan f. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 158 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. -- 58 of 107 -- 2022, No.156 Pasal 159 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal; b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; c. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum; d. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal; e. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; f. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal; g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal; h. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal; i. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan; j. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal; k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; l. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal; m. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Direktorat Jenderal; n. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal; o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan p. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat D
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
tentang STRUKTUR ORGANISASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 5/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.