Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permendag No. 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Trade Regulation No. 47 of 2021 introduces amendments to the previous regulation, Minister of Trade Regulation No. 101 of 2020, which outlines the structure of positions, position classes, and job maps within the Ministry of Trade (Kementerian Perdagangan). This regulation primarily affects employees within the Ministry, including civil servants and other personnel involved in trade-related functions. The key obligations under this regulation include adherence to the defined job classifications and the mapping of positions, which are essential for maintaining a structured and efficient workforce. The regulation aims to enhance the clarity of roles and responsibilities within the Ministry, ensuring that employees are appropriately classified according to their skills and responsibilities. This is particularly important for foreign investors who may interact with the Ministry for various trade-related approvals and licenses. By establishing clear job classifications, the regulation seeks to improve the efficiency of services provided by the Ministry, thereby facilitating a smoother process for foreign investors engaging in trade activities in Indonesia. Additionally, this regulation interacts with other related regulations concerning civil service management and trade operations, ensuring that there is consistency in how positions are defined and managed across different governmental bodies. Overall, this regulation is a step towards improving the governance and operational efficiency of the Ministry of Trade, which is crucial for fostering a favorable investment climate in Indonesia.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.903, 2021 KEMENDAG. Jabatan. Kelas Jabatan. Peta Jabatan. Perubahan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 www.peraturan.go.id -- 1 of 24 -- 2021, No.903 -2- tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di www.peraturan.go.id -- 2 of 24 -- 2021, No.903 Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1617); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1617) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 3 of 24 -- 2021, No.903 -4- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2021 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id -- 4 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 5 of 24 -- 2021, No.903 -6- www.peraturan.go.id -- 6 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 7 of 24 -- 2021, No.903 -8- www.peraturan.go.id -- 8 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 9 of 24 -- 2021, No.903 -10- www.peraturan.go.id -- 10 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 11 of 24 -- 2021, No.903 -12- www.peraturan.go.id -- 12 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 13 of 24 -- 2021, No.903 -14- www.peraturan.go.id -- 14 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 15 of 24 -- 2021, No.903 -16- www.peraturan.go.id -- 16 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 17 of 24 -- 2021, No.903 -18- www.peraturan.go.id -- 18 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 19 of 24 -- 2021, No.903 -20- www.peraturan.go.id -- 20 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 21 of 24 -- 2021, No.903 -22- www.peraturan.go.id -- 22 of 24 -- 2021, No.903 www.peraturan.go.id -- 23 of 24 -- 2021, No.903 -24- www.peraturan.go.id -- 24 of 24 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permendag No. 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
tentang KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 47/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.