Other

In force

Other 45/2025

No. 45 of 2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Startegis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara

Issued

Jul 16, 2025

Effective

Jul 16, 2025

Issuer

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Opening

This regulation, No. 45 of 2025, amends the previous regulation No. 157 of 2023 regarding the procedures for tax exemption on the import and/or delivery of certain strategic goods that are essential for national defense and security. It specifically addresses the need for tax relief on specialized military equipment used by the Indonesian National Armed Forces during military operations.

Who is affected

This regulation primarily affects entities involved in the defense sector, particularly those importing or delivering strategic goods such as weapons, ammunition, and security equipment. It is relevant for manufacturers, suppliers, and contractors engaged in defense-related activities.

Key obligations and rights

- Pasal I states that the annex of the previous regulation (No. 157 of 2023) is amended to include specific criteria for tax exemption on strategic goods, including weapons and military equipment. - The regulation outlines that tax exemptions apply to imports and deliveries of specified goods that are crucial for defense operations, ensuring that entities involved in these activities can benefit from reduced tax burdens. - Pasal II indicates that this regulation is effective from the date of its promulgation, which is essential for compliance and operational planning.

Definitions worth knowing

- Barang Kena Pajak Tertentu (Certain Taxable Goods): Refers to specific goods that are subject to tax exemptions under this regulation, particularly those related to defense. - Daerah Pabean (Customs Area): The area within which customs regulations apply, relevant for understanding the scope of tax exemptions.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

The regulation comes into effect on the date it is promulgated, which is July 16, 2025. It amends the previous regulation No. 157 of 2023, ensuring that the new provisions are integrated into the existing framework for tax exemptions.

Interactions with other regulations

This regulation interacts with several laws and regulations, including the 1945 Constitution (Pasal 17 ayat (3)), Law No. 8 of 1983 on Value Added Tax, and Government Regulation No. 49 of 2022 regarding tax exemptions. It builds upon the framework established in these documents to enhance the support for defense operations through tax relief measures.

§ 02

Key provisions

The articles and operational points most commonly referenced in practice.

01
Amendment of Tax Exemption Criteria
Pasal I amends the annex of Regulation No. 157 of 2023 to include specific criteria for tax exemptions on strategic goods, such as weapons and military equipment, ensuring clarity on what qualifies for tax relief.
02
Effective Date
According to Pasal II, this regulation is effective from the date of its promulgation, which is July 16, 2025, marking the start of the new tax exemption procedures.
03
Scope of Tax Exemption
The regulation specifies that tax exemptions apply to imports and deliveries of certain strategic goods necessary for defense operations, which includes a detailed list of eligible items.
04
Compliance with Previous Regulations
This regulation serves to amend and enhance the existing framework established by Regulation No. 157 of 2023, ensuring that all provisions align with current defense needs and tax policies.

§ 03

KBLIs affected

Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.

1 KBLIs referenced by Other 45/2025

Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.

§ 04

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (9K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN
2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI
DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU
KEAMANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas operasi
pertahanan negara perlu diberikan fasilitas pembebasan
pajak pertambahan nilai terhadap bekal khusus operasi
Tentara Nasional Indonesia yang bersifat strategis berupa
sistem peralatan pengamanan persenjataan untuk
prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sedang
melaksanakan tugas operasi militer;
b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean
dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau
Keamanan Negara belum mengatur fasilitas pembebasan
pajak pertambahan nilai terhadap sistem peralatan
pengamanan persenjataan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam
Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah

-- 1 of 8 --

Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu
yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan
dan/atau Keamanan Negara;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas
Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari
Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan
Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau
Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1062);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1063);

-- 2 of 8 --

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM
DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA.
Pasal I
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan
di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan
dan/atau Keamanan Negara diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

-- 3 of 8 --

Ditandatangani secara elektronik
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

-- 4 of 8 --

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN
DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN
NEGARA
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS BERUPA SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU DAN
JAKET ATAU ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR,
DAN SUKU CADANGNYA
NO KELOMPOK NAMA BARANG KETERANGAN REFERENSI
HS Code
1. Senjata a. senjata perorangan ex93.01
ex9302.00.00
ex9303.10.00
ex9303.90.10
ex9303.90.90
ex9306.90.10
ex9306.90.90
ex8303.00.00
1) senjata
ringan
perorangan
2) senjata api
laras
panjang
3) senjata api
laras
pendek
4) senjata
pelontar
5) senjata
sniper
6) shotgun
b. senjata
kelompok
contoh:
- senjata mesin
berat
- senjata mesin
sedang
- senjata mesin
ringan
- mortir
c. senjata
artileri dan
sistem senjata
artileri
termasuk meriam

-- 5 of 8 --

d. senjata
kavaleri dan
sistem senjata
kavaleri
termasuk cannon
e. senjata dan
sistem senjata
roket dan
peluru
kendali
f. sistem senjata
pesawat
udara (yang
tidak melekat
di pesawat
udara)
g. sistem senjata
pertahanan
udara
h. sistem
peralatan
pengamanan
persenjataan
i. flash bang
bermesiu
j. kelengkapan
utama yang
melekat di
senjata
- kelengkapan
utama yang
terkait dengan
fungsi senjata,
tetapi bukan
aksesoris
ex9013.10.10
ex9013.20.00
- termasuk alat
optik yang
digunakan oleh
spotter
(binoculars,
monoculars)
ex9005.10.00
ex9005.80.90
dan pos tarif
lainnya yang
sesuai
k. suku cadang
senjata di
atas
ex9305.10.00
ex9305.20.00
ex9305.91.10
ex9305.91.90
ex9305.99.91
ex9305.99.99
ex9306.90.90
dan pos tarif
lainnya yang
sesuai

-- 6 of 8 --

2. Tetap
3. Tetap
4. Tetap
5. Tetap
6. Tetap
7. Tetap
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

-- 7 of 8 --

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN
DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN
NEGARA
A. TETAP
B. TETAP
C. TETAP
D. TETAP
E. TETAP
F. TETAP
G. TETAP
H. TETAP
I. TETAP
J. TETAP
K. TETAP
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

-- 8 of 8 --

§ 04

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang PERPAJAKAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 45/2025?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 45/2025. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2025). Other 45/2025 — No. 45 of 2025. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-45-2025

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 45/2025 — No. 45 of 2025." KBLI.CO.ID, 2025, https://kbli.co.id/regulations/other-45-2025.

Bluebook (legal)

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 45/2025 — No. 45 of 2025," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-45-2025.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas operasi pertahanan negara perlu diberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bekal khusus operasi Tentara Nasional Indonesia yang bersifat strategis berupa sistem peralatan pengamanan persenjataan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sedang melaksanakan tugas operasi militer; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara belum mengatur fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap sistem peralatan pengamanan persenjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah -- 1 of 8 -- Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833); 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1062); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063); -- 2 of 8 -- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA. Pasal I Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 3 of 8 -- Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж -- 4 of 8 -- LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU DAN JAKET ATAU ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, DAN SUKU CADANGNYA NO KELOMPOK NAMA BARANG KETERANGAN REFERENSI HS Code 1. Senjata a. senjata perorangan ex93.01 ex9302.00.00 ex9303.10.00 ex9303.90.10 ex9303.90.90 ex9306.90.10 ex9306.90.90 ex8303.00.00 1) senjata ringan perorangan 2) senjata api laras panjang 3) senjata api laras pendek 4) senjata pelontar 5) senjata sniper 6) shotgun b. senjata kelompok contoh: - senjata mesin berat - senjata mesin sedang - senjata mesin ringan - mortir c. senjata artileri dan sistem senjata artileri termasuk meriam -- 5 of 8 -- d. senjata kavaleri dan sistem senjata kavaleri termasuk cannon e. senjata dan sistem senjata roket dan peluru kendali f. sistem senjata pesawat udara (yang tidak melekat di pesawat udara) g. sistem senjata pertahanan udara h. sistem peralatan pengamanan persenjataan i. flash bang bermesiu j. kelengkapan utama yang melekat di senjata - kelengkapan utama yang terkait dengan fungsi senjata, tetapi bukan aksesoris ex9013.10.10 ex9013.20.00 - termasuk alat optik yang digunakan oleh spotter (binoculars, monoculars) ex9005.10.00 ex9005.80.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai k. suku cadang senjata di atas ex9305.10.00 ex9305.20.00 ex9305.91.10 ex9305.91.90 ex9305.99.91 ex9305.99.99 ex9306.90.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai -- 6 of 8 -- 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI -- 7 of 8 -- LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA A. TETAP B. TETAP C. TETAP D. TETAP E. TETAP F. TETAP G. TETAP H. TETAP I. TETAP J. TETAP K. TETAP MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI -- 8 of 8 --

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Amendment of Tax Exemption Criteria

Effective Date

Scope of Tax Exemption

Compliance with Previous Regulations

KBLIs affected

1 KBLIs referenced by Other 45/2025

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 45/2025?

Cite this page

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Amendment of Tax Exemption Criteria

Effective Date

Scope of Tax Exemption

Compliance with Previous Regulations

KBLIs affected

1 KBLIs referenced by Other 45/2025

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 45/2025?

Cite this page