Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Health Regulation No. 38 of 2014 establishes the framework for providing awards and imposing sanctions on employees within the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation is aimed at ensuring that employees are recognized for their contributions and performance while also holding them accountable for any misconduct or failure to meet their responsibilities. The regulation affects all employees working under the Ministry of Health, including those involved in various health programs and initiatives. Key obligations under this regulation include the criteria for receiving awards, which may include performance metrics, contributions to public health, and adherence to ethical standards. Conversely, the regulation outlines the grounds for sanctions, which can range from warnings to more severe penalties depending on the nature of the violation. This regulation interacts with other related regulations concerning employee conduct and performance evaluation within the public sector, ensuring a cohesive approach to human resource management in the health sector. It is essential for foreign investors to understand this framework, especially if they are engaging with or investing in health-related projects in Indonesia, as it reflects the standards and expectations set by the government for health sector employees.
Full text extracted from the official PDF (12K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sitem prestasi kerja dan sistem karier; b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan dan sanksi disiplin kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan … -- 1 of 8 -- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan … -- 2 of 8 -- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai di lingkungan kementerian kesehatan dalam bentuk materi maupun non materi. 3. Sanksi adalah pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. 4. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 5. Sasaran … -- 3 of 8 -- 5. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai. 6. Tunjangan kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah. Pasal 2 Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk: a. meningkatkan prestasi kerja pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi; dan b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas. BAB II PENGHARGAAN Pasal 3 (1) Pegawai yang telah mencapai SKP yang ditentukan dapat diberikan Penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kenaikan pangkat dengan prestasi kerja luar biasa baiknya; b. promosi dalam jabatan struktural; c. tugas belajar; d. penambahan Tunjangan Kinerja; atau e. penghargaan sebagai pegawai negeri sipil teladan. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh atasan langsung atau pegawai yang bersangkutan kepada Kepala satuan kerja. (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Kerja dapat mengusulkan pemberian penghargaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan. (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- undangan. Pasal 4 … -- 4 of 8 -- Pasal 4 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kenaikan pangkat dengan prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Pegawai yang mempunyai capaian SKP sangat baik selama 1 (satu) tahun terakhir; b. promosi dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai yang mempunyai capaian SKP sangat baik selama 3 (tiga) tahun terakhir. c. tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Pegawai yang mempunyai capaian SKP sangat baik selama 1 (satu) tahun terakhir. d. penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih Tunjangan Kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelasnya dengan Tunjangan Kinerja yang diterimanya, kepada Pegawai yang mempunyai capaian SKP sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. e. penghargaan sebagai pegawai negeri sipil teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pegawai yang mempunyai capaian SKP sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 5 (1) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya selama 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal Pegawai yang menerima penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, penambahan Tunjangan Kinerja dibatalkan. BAB III … -- 5 of 8 -- BAB III SANKSI Pasal 6 Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenai sanksi berupa pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hukuman disiplin ringan 1. sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan 3. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman disiplin sedang 1. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman disiplin berat 1. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan 3. sebesar … -- 6 of 8 -- 3. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif. Pasal 7 (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan penjatuhan hukuman disiplin mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan. (3) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan gaji pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti. Pasal 8 (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi hukuman disiplin berupa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi hukuman disiplin pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 Menteri Kesehatan melalui Kepala Unit Utama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. BAB V … -- 7 of 8 -- BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin atau yang sedang dalam proses pengajuan upaya administratif sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1024 -- 8 of 8 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KESEHATAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 38/2014. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.