Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, No. 37/PMK.010/2022, amends the previous regulation No. 11/PMK.010/2021 regarding the imposition of anti-dumping duties on imports of Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) from India, the People's Republic of China, and Thailand. The amendment is necessary to align with the updated Harmonized System 2022 and the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022, ensuring that the classification of BOPET products is accurate and up-to-date.
This regulation primarily affects importers of BOPET products from India, China, and Thailand. Businesses engaged in the importation of BOPET in various forms, such as sheets, films, and foils, will need to comply with the new anti-dumping duties as outlined in the regulation.
According to Pasal 1, imports of BOPET products classified under specific tariff codes (ex3920.62.10, ex3920.62.91, and ex3920.62.99) will be subject to anti-dumping duties. Importers must ensure compliance with these classifications to avoid penalties. Furthermore, Pasal II states that this regulation will take effect from April 1, 2022, meaning that importers should be prepared to adhere to the new duties from this date.
Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) refers to a type of plastic film that is stretched in two directions, enhancing its strength and clarity. The classification system mentioned refers to the Harmonized System, which is an internationally standardized system of names and numbers for classifying traded products.
The regulation is effective from April 1, 2022, and it amends the previous regulation No. 11/PMK.010/2021. It is essential for businesses to transition to the new classification and duty structure as outlined.
This regulation references several laws and regulations, including the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and the Government Regulation on Anti-Dumping Measures (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011), ensuring that the new duties are consistent with existing legal frameworks governing trade and customs in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
As stated in Pasal 1, imports of BOPET from India, China, and Thailand will incur anti-dumping duties under specific tariff codes, which must be adhered to by importers.
According to Pasal II, the regulation takes effect on April 1, 2022, requiring immediate compliance from importers.
The regulation aligns the classification of BOPET products with the updated Harmonized System 2022 and ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022, as noted in the considerations.
Importers must ensure that their products are correctly classified under the specified tariff codes (ex3920.62.10, ex3920.62.91, and ex3920.62.99) to avoid penalties.
Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan M enteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terep htalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk antidumping atas barang 1mpor berupa produk Biaxially Oriented Polyethylene Terep htalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand; b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022, perlu melakukan penyesuaian MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 37/PMK.010/2022 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 5 -- Mengingat terhadap klasifikasi barang produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) yang dikenakan bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud dalam huruf c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); a; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 5 -- Menetapkan 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 89); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 /PMK.0 10 /2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikas i Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316 ); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND. Pasall Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/202 1 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 89) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 5 -- Pasal 1 Terhadap impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand dengan uraian barang Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non se lul er dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex3920.62 .10, ex3920.62.91, dan ex3920.62.99, dikenakan Bea Masuk Antidumping. Pasal II Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 5 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 337 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum I; ,, u.b. Kepala Bagian ministrasi Kementerian I RIA SYAH 4l NIP 0213.199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 5 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 37/PMK.010/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.