Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, No. 37 of 2023, amends the previous regulation No. 223/PMK.010/2022 regarding import duty rates under the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) with the Republic of Korea. The changes aim to facilitate imports from Korea and provide legal certainty for service users involved in these transactions.
This regulation primarily affects businesses engaged in import activities from the Republic of Korea, particularly those dealing with goods classified under the specified tariff codes. Importers, exporters, and logistics companies that handle these goods will need to comply with the updated duty rates.
- Article 1: The tariff provisions for HS codes 4011.90.10 and 4011.90.20, as listed in the annex of regulation No. 223/PMK.010/2022, are amended to reflect new duty rates, which are detailed in the annex of this regulation. - Article II: This regulation comes into effect on the date of its promulgation, which is March 29, 2023. - Importers must ensure compliance with the updated tariff rates as specified in the annex to avoid penalties.
- RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement): A trade agreement aimed at reducing tariffs and increasing trade among member countries, including Indonesia and Korea. - HS Code: Harmonized System Code, an internationally standardized system of names and numbers to classify traded products.
The regulation is effective from March 29, 2023, and it amends the previous regulation No. 223/PMK.010/2022. It does not provide specific transitional provisions but implies immediate compliance with the new rates.
This regulation references and amends the earlier regulation No. 223/PMK.010/2022, which established the original import duty rates under the RCEP. It also cites several laws and regulations that provide the legal framework for customs and trade in Indonesia, including Law No. 10 of 1995 on Customs and Law No. 24 of 2022 on the ratification of the RCEP.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
The tariff provisions for HS codes 4011.90.10 and 4011.90.20 are amended as per the annex of this regulation, which specifies the new duty rates effective from April 1, 2023.
This regulation is effective from March 29, 2023, the date of its promulgation.
Importers must comply with the updated tariff rates as specified in the annex to avoid penalties.
This regulation amends the previous regulation No. 223/PMK.010/2022 regarding import duties under the RCEP.
Full text extracted from the official PDF (9K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 223/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT
(PERSETU\.JUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)
UNTUK REPUBLIK KOREA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama
Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
untuk Republik Korea, telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022 tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
untuk Republik Korea;
b. bahwa berdasarkan basil evaluasi terhadap implementasi
penetapan tarif bea masuk dalam rangka Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
untuk Republik Korea dalam rangka fasilitasi importasi
barang dari Republik Korea serta untuk memberikan
kepastian hukum bagi pengguna jasa, sehingga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka
Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
untuk Republik Korea perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka
Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
untuk Republik Korea;
jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 5 --
Mengingat
Menetapkan
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan . (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Norn.or 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Pengesahan Regional Comprehensive Economic
Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif Regional) {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6817);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka
Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
untuk Republik Korea (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1441);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
223/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK DALAM RANGKA REGIONAL COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) UNTUK
REPUBLIK KOREA.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 5 --
Pasall
Ketentuan pos tarif 4011.90.10 dan 4011.90.20 pada Nomor
3885 dan Nomor 3886 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor
223/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk
dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership
Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Regional) untuk Republik Korea (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1441), diubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 5 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 287
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
I HASLAM
6 201012 2 002
jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 5 --
·
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHON 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 223/PMK.010/2022
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA REGIONAL COMPREHENSWE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF REGIONAL) UNTUK REPUBLIK KOREA
Bea M... uk RCEP - Korea / Import Duty RCEP - Korea
No . Pos Tam/
HS Code Uraian Barang Description of Goods s.d. 31
Maret
2023
1 April
2023
s.d. 31
Maret
1 April
2024
s.d. 31
Maret
1 April
2025
s.d. 31
Maret
1 April
2026
s.d . 31
Maret
1 April
2027
s.d . 31
Maret
1 April
2028
s.d. 31
Maret
1 April
2029
s . d. 31
Maret
1 April
2030
s.d. 31
Maret
1 April
2031
s.d. 31
Maret
1 April
2032
s.d. 31
Maret
1 April
2033
s.d. 31
Maret
1 April
2034
s.d. 31
Maret
1 April
2035
s.d. 31
Maret
1 April
2036
s . d. 31
Maret
1 April
2037
s.d. 31
Maret
1 April
2038
s.d . 31
Maret
1 April
2039
s.d. 31
Maret
1 April
2040
s.d. 31
Maret
1 April
2041
s.d. 31
Maret
1 April
2042
s . d. 31
Maret
1 April
2043 dan
seterus
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 nya
(1) (2) (31 (41 (5) (61 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (131 (14) (15) (161 (17) (181 (19) (20) (21) (22) (231 (24) (25) (26)
4011.90 - Lain-lain : - Other:
3885 4011.90.10 - - Dari je nis yang digunakan - - Of a kind used on vehicles of . - . -·-·------- ----- -·-- -- ·--- - - -·
I nada kendaraan dari B ab 87 Chapter 87 -- ------- 3885a ex4011.90. 10 a Memiliki herring-bon e a . H aving herring-bone 13.0"•o 12 .0% 11.0% 10 , 0% 9,0% 8,0% 7 . 0% 6~QO/o 5.O°/o 4.0°-o 3 .ou,u 2.ov..,, 1.0• 1/u 0.0°/c, O,O°/o 0,0% 0 . 0% O, O°/o 0 , 0°/4> o.oufJ o.o~ .. 0.0%
-- ----- -- --- ·-·-··--···· ····-···- 3885b ex40 ll. 90.10 b. Lain-lain b . Other 15. 0'!o 15.0 % 15 .0°/4, 15 .0%, 15.0% 15 , 0% 15.0% 15 . 0~{, 15.0'!·;. 15.0'l.~ 15 .0~·U 15 . Qt1/u 15.0% 15.0% 15.0% 15 .0% 15, 0% 15.0% 15 .0% 15.0~·u 15.0 1
?:., 15.0'!·U
-------···-·- 3886 4011.90.20 - - Dari jenis yang digunakan - - Of a kind used on m achinery
pada mesin dari pas 84.29 a ta u of heading 84.29 or 8 4 .30
84.30
3886a ex40 ll.90. 20 a . Memiliki h e rring-bon e a Having h e rring-bone 13.Q 0 •o 1 2.0'% 11.0% 10.0% 9.0°/c, 8,0%, 7.0% 6.0"JU s . O°,u 4.0° •o 3 ~Q0 ·o 2.0" ·n 1.0°4, 0.0°/c, 0.0°/(, 0.0% 0 . 0% 0.0~0 o.o~,;, 0.0% 0.0°-u O.O°·o
··-·--··-··-----· 3886b ex40 11. 90.20 b. Lain-lain b. Other 0 . 0°/4, 0.0% 0 .0%, 0 . 0°/o 0.0% 0.0% 0 .0°1i'> 0.0% 0.0<?/c) 0.0°/., O.Q<~«) 0.0%, O.O<~-0 0 .0% 0.0'?/4, 0.0% 0 .0~{, O ,QU/o O,O~'o O.O'!lo 0.0% 0.0%
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya,
· o Umum
Bagian Administrasi Kernen terian
jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 5 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan
tentang PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 37/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.