Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, No. 35/PMK.010/2022, amends the previous regulation No. 157/PMK.010/2021 regarding the imposition of customs duties on the import of cigarette paper and non-porous plug wrap paper. The amendment is necessary due to the implementation of the 2022 Harmonized System and ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature, which requires adjustments to the classification of these products. The regulation specifies the tariff rates applicable to certain classifications of imported paper products, ensuring compliance with international standards while protecting domestic industries.
1. **Who is affected**: This regulation primarily affects importers of cigarette paper and non-porous plug wrap paper. Businesses engaged in the importation of these specific products will need to comply with the new tariff classifications and rates.
2. **Key obligations and rights**: Importers must adhere to the new classifications outlined in Pasal 1, which specifies that imports of cigarette paper and non-porous plug wrap paper under tariff codes 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91, and ex4813.90.99 will be subject to customs duties. The regulation also states that these products must meet specific criteria regarding their composition and porosity to qualify for importation under these classifications.
3. **Definitions worth knowing**: Key terms include 'kertas sigaret' (cigarette paper), which is used for wrapping tobacco, and 'kertas plug wrap non-porous' (non-porous plug wrap paper), which is the outer layer of a cigarette filter with a maximum porosity value of 12 cm3.
4. **Effective date and transitional provisions**: The regulation takes effect on April 1, 2022. It replaces and amends the previous regulation No. 157/PMK.010/2021, ensuring that the new tariff classifications are applied from this date.
5. **Interactions with other regulations**: This regulation interacts with several laws and regulations, including the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and the Government Regulation No. 34 Tahun 2011 concerning trade safeguards. These interactions ensure that the imposition of customs duties aligns with existing legal frameworks governing trade and customs in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 outlines the new tariff classifications for imported cigarette paper and non-porous plug wrap paper, specifying the applicable tariff codes that will incur customs duties.
According to Pasal 1, imports of specified products are subject to customs duties as part of the protective measures for domestic industries.
The regulation defines the characteristics of 'kertas sigaret' and 'kertas plug wrap non-porous', including their composition and porosity requirements, which must be met for compliance.
Pasal II states that this regulation is effective from April 1, 2022, marking the date when the new tariff classifications will be enforced.
This regulation amends and replaces the previous regulation No. 157/PMK.010/2021, ensuring that the new classifications and duties are applied going forward.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 3 5/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 157 /PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan atas barang impor berupa produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous; b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengena1 sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022, perlu melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi barang produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang dikenakan bea masuk tindakan Pengamanan se bagaimana dimaksud dalam huruf a; 35/PMK.010/2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 5 -- Mengingat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 / PMK.010 /202 1 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembar an Negara Republik Indon es ia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Ke uangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementer ian Keuangan (S e rita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 5 -- Menetapkan 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non -Porous (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1237); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 /PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316 ); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 157 /PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP NON- POROUS. Pasall Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2021 tentang Penge naan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non -Porous (B e rita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1237) diubah sehingga berbunyi se bagai beriku t: Pasal 1 Terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non- porous yang termasuk dalam pos tarif 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex48 13.20 .32 , 4813.90.11, ex48 13.90.19, 4813.90 .91, dan ex4813 .90 . 99 de ngan uraian barang: 1. k e rtas sigaret/ tobacco wrapping paper yang merupakan suatu j e nis kertas yang digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta campurannya, untuk dibentuk m e njadi batang rokok; d a n www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 5 -- 2. k ertas plug wrap non-porous yang merupakan lapisan t erluar dari filter plug rokok yang membungkus filter dengan nilai porositas maksimal 12 cm3 (min- 1.cm-2) berdasarkan Permeabilitas Udara CORESTA, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan . Pas a l II Peraturan Menteri ini mul ai berlaku pada tanggal 1 April 2022. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 5 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 335 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum .\1/ YAH4l i::��199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 5 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 35/PMK.010/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation is aligned with existing laws, including the Customs Law and Government Regulation No. 34 Tahun 2011, ensuring consistency in trade safeguard measures.