Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation provides customs and tax facilities for the importation of goods necessary for handling the COVID-19 pandemic. It aims to expedite the import process and alleviate financial burdens related to customs duties, taxes, and other levies on essential goods.
The regulation affects various entities, including individuals, government bodies, and legal entities involved in importing goods related to the COVID-19 pandemic. It specifically targets businesses that import medical supplies, equipment, and other essential items needed for pandemic response.
- Article 2 outlines the customs and tax facilities provided, including exemptions from import duties, excise taxes, and value-added taxes (Pasal 2 ayat (1)). - Article 3 details the application process for obtaining these facilities, requiring importers to submit requests to the Minister through the Customs Office (Pasal 3 ayat (1)). - Article 4 specifies that the Customs Office must evaluate applications and issue approvals or rejections within a set timeframe (Pasal 4 ayat (4)). - Article 11 states that failure to comply with the intended use of the imported goods may result in penalties, including fines and administrative sanctions (Pasal 11 ayat (1)).
- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): National Disaster Management Agency responsible for disaster response in Indonesia. - Kawasan Bebas: Free Trade Zone where goods can be imported without customs duties. - Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor: Companies that receive import facilities for export purposes.
The regulation came into effect on April 17, 2020, and applies to imports documented under the customs notification for goods related to the COVID-19 pandemic. It replaces previous regulations concerning customs and tax facilities for pandemic-related imports.
The regulation references several laws and regulations, including the Government Regulation No. 1 of 2020 regarding financial policies for pandemic handling and other related customs and tax laws. It also interacts with existing regulations on customs duties and taxation, ensuring compliance with broader legal frameworks.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 2 provides exemptions from import duties, excise taxes, and value-added taxes for goods imported for COVID-19 handling (Pasal 2 ayat (1)).
Article 3 outlines the process for applying for customs and tax facilities, requiring submission to the Minister through the Customs Office (Pasal 3 ayat (1)).
Article 4 mandates that the Customs Office must approve or reject applications within two working days for electronic submissions (Pasal 4 ayat (4)).
Article 11 states that misuse of imported goods can result in fines of up to 500% of the owed customs duties (Pasal 11 ayat (1)).
Article 9 allows designated customs officials to monitor and evaluate the use of customs facilities for pandemic-related imports (Pasal 9).
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (36K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER! KEUANGAN
REPUBUK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PMK.04/2020
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI
SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Menimbang
DENGAN RAI-fMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
tnerupakan ancaman yang menimbulkan korban jiwa dan
kerugian matertal yang besar yang bertmplikasi pada
aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk percepatan pelayanan dalam pemberian
fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalarn
penanganan panden1i Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), perlu mengatur ketentuan mengenai perlakuan
kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas in1por
barang yang_ diperlukan dalam penanganan panderni
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c. bah-vva · berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dirnaksud dalam huruf ·a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No1nor 1 ·rahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
I twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 23 --
Mengingat
- 2 ~
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancan1an yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan
dan/ a tau Cukai serta Perpajakan atas Imp or Barang
untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No1nor 3262)
sebagaimana telal1. beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintal1. Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah bebcrapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengha.sila:n
(Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Non1or 4893);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 23 --
- 3 ...
4. Undang-Undang Non1or 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Len1baran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Non1or 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertan1bahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tal1un 2009 Nomor 150, Tambahan Le1nbaran Negara
Republik Indonesia Non1or 5069);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
ten tang
Indonesia
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Non1or 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagailnana telah diubah
dengan Undang-Undang No1nor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
I'ahun 2007 Nomor 105, Tan1bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Kementerian Negara (Lembaran Negara
ten tang
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4916);
I www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 23 --
-4 ..
8. Peraturan Petnerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sisten1 Keuangan untuk
Penanganan Panden1i Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Anca1nan yang
Men1bahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kelja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah~
terakhir · dengan Peraturan Menteri Keuangan No1nor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Ken1ente1ian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan
Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);
Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 23 --
lVIenetapkan
MEJ\.HJTlJSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATA.U CUKAI SERTA
PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasa] 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah
non kementerian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang
dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspdr adalah perusahaan yang menerima fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan,
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan
Kemudahan Impor Tujuap Ekspor untuk Industri Kecil
Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
4. Orang adalah orang perseorangan, pemerintah pusat,
pemerintah daerah, badan hukum, atau non badan hukum.
5. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
tlwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 23 --
BAB II
FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA
PERPAJAKAN
Pasal2
(1) Atas in1por barang untuk keperluan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan
fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan
berupa:
a. pembebasan bea masuk dan/ a tau cukai;
b. tidak dipungut Pajak Pertan1bahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah; dan
c. dibebaskan drui pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal22.
(2) J enis barang impor yang diberikan fasilitas kepabeanan
dan/atau cukai serta perpajakan sebagain1ana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan
Menteri ini.
(3) Impor barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan
dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dilnaksud
pacta ayat (1), dapat dilakukan melalui pusat logistik
berikat.
(4) Fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakru1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan
terhadap pengeluaran barang asal ilnpor dan/atau
tempat lain dalam daerah pabean dari:
a. kawasan berikat atau gudru1g berikat;
b. Kawasan Bebas atau kawasan ekonomi khusus;
dan/atau
c. Perusahaan Penerima Fasilitas Ken1udahan Impor
Tujuan Ekspor.
I twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 23 --
(5) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), pengusaha kawasan berikat, pengusaha gudang
berikE~t, pengusaha di Kawasan Bebas, pelaku usaha di
kawasan ekonomi khusus, atau Perusahaan Penerima
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor:
a. dibebaskan dari kewajiban untuk melunasi bea
masuk dan/ atau cukai serta dikecualikan dari
kewajiban melunasi pajak dalam rangka impor;
danjatau
b. dikecualikan dari kewajiban untuk melunasi Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
yang pada saat pemasukannya belum dilunasi.
(6) Pengeluaran barang yang dikecualikan dari kewajiban
untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
merupakan penyerahan barang kena pajak ke tempat
lain dalam daerah pabean yang ditanggung pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
(7) .Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a, termasuk bea
masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk
tindakan pengamanan, danjatau bea masuk
pembalasan.
(8) Tata laksana 1mpor atau pengeluaran barang yang
mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/ a tau cukai serta
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengena1
impor barang untuk dipakai, impor barang melalui pusat
logistik berikat, kawasan berikat, gudang berikat,
Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor, barang kiriman, dan barang
bawaah penumpang.
r; www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 23 --
BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 3
(1) Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan danjatau
cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a,
Orang niengajukan permohonan kepada Menteri melalui
Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau
pengeluaran barang.
(2) Dikecpalikan dari ketentuan mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk impor:
a. barang kiriman dengan nilai pabean tidak mele bihi
FOB USD 500.00 (lima ratus US Dollar) per
penerima barang per kiriman dan diselesaikan
dengan menggunakan Consignment Note (CN); atau
b. barang bawaan penumpang dengan nilai pabean
tidak melebihi FOB USD 500.00 (lima ratus US
Dollar) per orang untuk setiap kedatangan dan
diselesaikan
Df;claration.
dengan menggunakan Customs
(3) Fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan
atas barang kiriman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, diberikan setelah Penyelenggara Pos
atau penerima barang menyampaikan Nomor Pokok
Wajib Pajak dalam Consignment Note (CN).
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit dilampiri dengan:
a. identitas Orang;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan
fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta
perpajakan beserta perkiraan nilai pabeannya; dan
d. uraian mengenai tujuan penggunaan barang yang
dimintakan fasilitas kepabeanan danjatau cukai
serta perpajakan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 23 --
(5) Permohonan sebagain1ana din1aksud pada ayat (1) serta
basil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan
secara elektronik n1elalui Portal Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai atau Sistem Indonesia National Single Windotv.
(6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
Siste1n Indonesia National Single Window 1nengala1ni
gangguan operasional, permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
disertai dengan:
a. lampiran permohonan sebagaimana din1aksud pacta
ayat (4) dalam bentuk hardcopy; dan
b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media
penyimpan data elektronik dalam bentuk sojtcopy.
Pasal4
(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan
penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk
mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta
perpajakan.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas
nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/ a tau
cukai serta perpajakan atas impor barang untuk
keperluan penanggulangan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama
Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan
dengan menyebutkan alasan penolakan.
Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 23 --
(4) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteli
memberikan persetujuan atau penolakan atas
permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dalan1
jangka waktu paling lan1a:
a. 2 (dua) jan1 keija terhitung setelah per1nohonan
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal
permohonan diajukan secara elektronik; atau
b. 2 (dua) hart kerja terhitung setelah permohonan
diterima secara lengkap dan benar, dalan1 hal
permohonan diajukan secara tertulis.
BABIV
PEMBERITAHUAN PABEAN
Pasal5
(1) Pemasukan barang ilnpor sebagaimana dimaksud dalan1
Pasal 2 ayat (1) dan aya.t (3), serta pengeluaran barang
sebagairriana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),
dilaksanakan dengan menggunakan dokumen sesuai
dengan tatalaksana impor atau pengeluaran barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (8).
(2) Impor barang untuk keperluan penanganan panden1i
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat dilakukan
dengan menggunakan Pemberttahuan Impor Barang
Khusus (PIBK) dalan1 hal:
a. impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1);
b. impor barang kiriman sebagaimana dimaksud dalan1
Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan nilai pabean
melebihi FOB USD500.00 (lima ratus US Dollar) per
penerima barang per kiriman; atau
c. impor barang bawaan penumpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan
nilai pabean melebihi FOB USD500.00 (lima ratus
US Dollar) per orang untuk setiap kedatangan.
Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 23 --
Pasa16
(1) Orang wajib 1nela1npirkan rekon1endasi pengecualian tata
niaga ilnpor drui BNPB, jika barang impor yang diberikan
fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3),
dan ayat {4) terkena ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang tata niaga impor.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) harus
dilampirkan pada saat:
a. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (l) atau ayat (3); atau
b. pengeluaran barang sebagaima11a dimaksud dala1n
Pasal2 ayat (4).
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana din1aksud
pacta ayat (1), jika barang impor yang diberikan fasiliias
kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan tidak
n1elebihi jumlah yang ditetapkan tata niaganya oleh
kementerian atau lembaga terkait dan/atau BNPB.
BABV
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN
Pasal 7
(1) Terhadap barang impor untuk dipakai dala1n rangka
keperluan pena11ganan .pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang masih menunggu keputusan atas
pennohonan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), dapat diberikan pengeluaran barang in1por
untuk dipakai dengan jaminan.
(2) Untuk mendapatk:an persetujuan pengeluaran barang
impor untuk dipakai dengan jaminan sebagain1ana
dimaksucl pacta ayat (1), Orang mengajukan permohonan
kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan
barang.
I twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 23 --
(3) Jarninan sebagain1ana dim.aksud ayat (1) dapat berupa
jaininan tertulis.
(4) Bentuk jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pacta
ayat (3)~ menggunakan contoh format sebagain1ana
tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mente1i ini.
BABVI
JANGKA WAKTU
Pasal8
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap
barang impor yang dokun1en pemberitahuan pabean
impomya telah mendapat nomor dan tanggal doktu11en
pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau intvard
nlanifest (BC 1.1), atau tanggal didaftarkannya dokun1en
pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan
Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonorni
khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor dari Kantor Bea dan Cukai ten1pat
dipenuhinya kewajiban pabean sampai dengan berakhirnya
n1asa penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang ditetapkan oleh BNPB.
BAB VII
MONITORING, EVALUASI,
DAN PEMERIKSAAN SEWAKTU-WAKTU
Pasal9
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea dan cukai
yang ditunjuk, dapat melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai
serta perpaj*an atas barang impor yang ditujukan untuk
keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
I twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 23 --
Pasal 10
Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang audit
kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau
pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dapat melakukan
pemeriksaaan sewaktu-waktu terhadap Orang yang mendapat
fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5).
BAB VIII
SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 11
(1) Orang yang menggunakan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas
kepabeanan dan/ atau cukai serta fasilitas perpajakan,
wajib membayar bea masuk, cukai, dan/ atau pajak
dalam rangka impor yang terutang dan dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar paling sedikit 100°/o
(seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar
atau paling banyak 500°/o (lima ratus persen) dari bea
masuk yang seharusnya dibayar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
!
cukai dan/ atau di bidang perpajakan.
(2) Terhadap Orang berdasarkan hasil pemeriksaan sewaktu
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selain
diberikan sanksi administratif sabagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga dilakukan pemblokiran terhadap akses
kepabeanan selama 1 (satu) tahun.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 23 --
BABIX
PELIMPAI-fAN WEWENANG
Pasal 12
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan
wevvenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4:
a. wajib men1perhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan
kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.
(2) Dalam hal Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagain1ana
dilnaksud pada ayat (1) berhalangan se1nentara atau
tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh
pejabat pelaksana harlan (Plh) atau pejabat pelaksana
tugas (Pit) yang ditunjuk.
BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasall3
Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyederhanaan
prosedural irnportasi barru1g untuk keperluan penanganan
panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal14
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
petmohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan
dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang
untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yru1g masih dala1n pemrosesan,
penrrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini.
1 rwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 23 --
(2) Terhadap barang impor untuk keperluan penanganan
partde1ni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
telah dikeluarkan dengan pengeluaran segera (rush
handling)~ clap at diselesaikan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalan1 Peraturan Menteri ini.
Pasal15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
I twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 23 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 17 April2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 378
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 23 --
LAMPI RAN
PERATURAN MENTER! IillUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PMK.04/2020
TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN
DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
A. JENIS BARANG YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS KEPABEANAN
DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN
NO. KELOMPOK POSTARIF URAIAN BARANG/JENIS BARANGPROD UK
I HAND SANITIZER DAN PROD UK MENGANDUNG DESINFEKTAN
1 Hand Sanitizer ex.3004.90.30 Mengandung antiseptik sebagai obat,
dengan dosis tertentu
2 ex.3808.94.10 Mengandung desinfektan n1engandung
berupa campuran drui asam ter batu
bara dan alkali
3 ex.3808.94.20 Mengandung desinfektan dalam
kemasan aerosol
4 ex.3808.94.90 Mengandung desinfektan lainnya
5 Zat desinfektan 3808.59.60 Barang a tau bah an untuk 1nen1buat
produk desinfektan
6 Produk 3401.11.40 Sabun mengandung obat tennasuk
Mengandung sabun desinfektan
7 Desinfektan 3401.11.50 Sabun lainnya termasuk sabun mandi(Siap Pakai)
8 3401.30.00 Preparat pembersih kulit, cair a tau
krim, disiapkan untuk penjualan eceran
II TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM
9 Rapid Test ex.3002.15.00 Produk imunologi disiapkan dalam
do sis /bentuk/kemasan eceran untuk uji
kualitatif covid-19
10 ex.3822.00.10 Pelat, lembaran, film, foil & strip
diresapi/ dilapisi reagen diagnose untuk
uji kualitatlf covid-19
11 ex.3822.00.20 Kertas karton, gumpalan selulosa,
jaringan daii serat selulosa
diresapi/ dilapisi reagen diagnosa untuk
uji kualitatlf covid-19
12 PCRTest ex.3822.00.90 Reagent untuk analisis PCR untuk uji
kualitatif covid -19
13 9027.80.30 instrumen laboratorium untuk analisis
PCR
III VIRUS TRANSFER MEDIA
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 23 --
NO. KELOMPOK
PROD UK
14 Virus Transfer
Media
15
IV OBAT & VITAMIN
16 Obat dan Vitamin
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
POS TARIF
ex.3821.00.10
.___.
ex.3821.00. 90
ex.2924.29.30
ex.2924.29.90
ex.2933.49. 90
ex.2933.99.90
ex.2941.90.00
ex.2941.90.00
ex.3003.20.00
URAIAN BARANG / JENIS BARANG
Media kultur olahan untuk
pengembangan mikroorganisme untuk
swab test
Media kultur olahan lainnya untuk swab
test
Asetaminofen (parasetamol) murni
maupun tidak
Oseltamivir, murni maupun tidak
Senyawa hydrochloroquine murni
maupun tidak
Favipiravir, murni maupun tidak
Senyawa azithromycin
Senyawa levofloxacin
Obat terdiri dari dua atau lebih
konstituen yang telah dicampur
bersama-sama untuk keperluan
terapeu tik a tau profilaktik, mengandung
antibiotik dari jenis azithromycin atau
levofloxacin, tidak disiapkan dalam dosis
tertentu atau tidak dalam bentuk
kemasan untuk penjualan eceran
ex.3003.60.00 Obat mengandung hydrochloroquine
dikombinasikan dengan bahan aktif
farmasi lainnya, tidak disiapkan dalam
dosis tertentu atau tidak dalam bentuk
kemasan untuk penjualan eceran
ex.3004.20.91 Obat terdiri dari produk campuran atau
tidak untuk keperluan terapeutik atau
profilaktik, mengandung antibiotik dari
jenis azithromycin atau levofloxacin,
disiapkan dalam dosis tertentu atau
dalam bentuk atau kemasan untuk
penjualan eceran, dari jenis untuk
pemakaian oral
ex.3004.20.99 Obat terdiri dari produk campuran atau
tidak untuk keperluan terapeutik atau
profilaktik, mengandung antibiotik dari
jenis azithromycin atau levofloxacin,
disiapkan dalam dosis tertentu atau
dalam bentuk atau kemasan untuk
penjualan eceran, dari jenis untuk
pemakaian suntik secara intravena
ex.3004.50.10 Vitamin C, dari jenis yang cocok untuk
anak-anak, dalam bentuk sirup
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 23 --
NO. KELOMPOK POS TARIF URAIAN BARANG / JENIS BARANG
PROD UK
27 3004.50.21 Multivitamin, dari Jenls untuk
pemakaian oral
28 3004.50.29 Multivitamin, dari jenis selain untuk
pemakaian oral
29 3004.50.91 Vitamin A, vitamin B atau vitamin C
30 ex.3004.60.20 Obat mengandung hydrochloroquine
dikombinasikan dengan bah an aktif
farmasi lainnya, disiapkan dalam do sis
tertentu a tau dalam bentuk a tau
kemasan untuk penjualan eceran
31 ex.3004. 90.51 Obat mengandung parasetamol,
disiapkan dalam do sis tertentu a tau
dalam bentuk a tau kemasan untuk
penjualan eceran, dari jenis untuk
pemakaian oral
32 ex.3004.90.69 Obat anti malaria mengandung
hydrochloroquin
33 ex.3004.90.89 Oseltamivir; favipiravir disiapkan dalam
dosis tertentu atau dalam bentuk atau
kemasan untuk penjualan eceran.
v PERALATAN MEDIS
34 Termometer 9025.19.19 Termometer digital, termometer infrared
35 Ventilator ex.9019.20.00 Instrumen untuk membantu pernafasan
pasien
36 Swab ex.3005.90.90 Tisujkapas mengandung alkohol untuk
an tiseptik, dalam kemasan penjualan
eceran (Alcohol Swab)
37 ex.9018.90.90 Swab lainnya
38 Thermal ex.9027.50.10 Alat pemindai panas manusia
Imaging/ Scanning
Equipment
39 In vitro diagnostic ex.9027.80.30 Alat uji laboratorium ln vitro,
equipment, dioperasikan secara elektrik
termasuk alat PCR
40 test ex. 9027.80.40 Alat UJl laboratorium ln vitro, tidak
dioperasikan secara elektrik
41 Alat suntik 9018.31.10 Alat suntik sekali pakai
42 9018.31.90 Alat suntik lainnya.
43 Syringe dan ex.9018.90.30 Alat untuk membantu memasukkan
infusion pump cairan ke dalam tu buh pasien secara
terkontrol.
-
44 High Flow Oxygen ex.9019.20.00 Alat terapi oksigen yang memberikan
oksigen aliran tinggi (high flow oxygen)
untuk membantu pernafasan bagi
penderita
t;Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 23 --
NO.
45
46
47
48
49
KELOMPOK
PROD UK
Bronchoscopy
portable
Power air
purifying
respiratpr
CPAP-Mask
CPAP Machine
Pediatric
ECMO
(Extracorporeal
Membrane
Oxygenation)
POS TARIF
ex. 9018.90.30
ex.9Q20.00.00
ex.9019.20.00
ex.9019.20.00
ex.9019.20.00
URAIAN BARANG / JENIS BARANG
Alat portabel untuk pemeriksaan
bronkoskopi yang dapat menampilkan
secara visual (melalui monitor) kondisi
bagian dalam organ saluran pernafasan.
Alat berbentuk full-face mask dilengkapi
dengan blower bertenaga baterai dan
filter udara, untuk melindungi
pernafasan dari masuknya kontaminan
atau polutan di udara dan sekaligus
berfungsi mensu plai oksigen bagi
pengguna untuk bernafas.
Maskerjtopeng yang merupakan bagian
dari mesin Continuos Positive Airway
Pressure (CPAP)
Alat terapi pernapasah yang
menyalurkan udara dengan tekanan
tertentu ke masker yang dipakai di atas
hidung danjatau mulut, dirancang
khusus untuk terapi pernapasan pada
anak-anak.
Alat untuk membantu menyuplai
oksigen dan menghilangkan karbon
dioksida pada sirkulasi darah pasien
50 Breathing Circuit ex.9019.20.00
for Ventilator and
Alat yang menghubungkan airway atau
saluran pernapasan pasien ke ventilator
atau CPAP untuk mengalirkan oksigen CPAP
51 Baby Incubator
52 Baby Incubator
transport
ex.9018.90.30 Inkubator untuk bayi
ex.9018.90.30 Inkubator bayi yang dapat bergerak/
dipindahkan
VI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
53 Masker 6307.90.40 Masker bedah dari bahan tekstil
54 ex.6307.90.90 Masker lainnya dari bahan tekstil, selain
masker bedah
55 9020.00.00 Masker gas dilengkapi bagian mekanis
maupun filter yang dapat diganti
56 Pakaian Pelindung ex.6210.10.19 Pakaian bedah dari bahan pos 56.02
atau 56.03 (termasuk disposable
surgical gown)
57 6210.10.11 Pakaian pelindung dari bahan pos 56.02
atau 56.03
58 ex.6210.10.19 Pakaian bedah dari bahan pos 56.02
atau 56.03 (termasuk disposable
surgical gown)
tl www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 23 --
NO. KELOMPOK
PROD UK POS TARIF URAIAN BARANG / JENIS BARANG
59 6210.20.30
60 6210.20.40
61 6210.30.30
62 6210.30.40
63 6210.40.20
64 6210.40.90
65 6210.50.20
66 6210.50.90
67 6211.43.10
Pakaian pelindung lainnya untuk
pelindung dari bahan kimia atau radiasi,
dari tipe yang diuraikan dalam subpos
620 1.11 sampai dengan 620 1.19, dari
bahan pos 59.03, 59.06
Pakaian pelindung lainnya, dari tipe
yang diuraikan dalam subpos 6201.11
sampai dengan 620 1.19, dari bah an pos
59.03, 59.06, atau 59.07
Pakaian pelindung lainnya untuk
pelindung dari bahan kimia atau radiasi,
dari tipe yang diuraikan dalam subpos
6202. 11 sampai dengan 6202.19, dari
bahan pos 59.03, 59.06
Pakaian pelindung lainnya, dari tipe
yang diuraikan dalam subpos 6202.11
sampai dengan 6202.19, dari bahan pos
59.03, 59.06, atau 59.07
Pakaian pelindung lainnya untuk
pelindung dari bahan kimia atau radiasi,
untuk pria atau anak laki- laki, dari
bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
Pakaian pelindung lainnya, untuk pria
a tau anak laki- laki, dari bahan pos
59.03, 59.06, atau 59.07
Pakaian pelindung lainnya untuk
pelindung dari bahan kimia atau radiasi,
wanita atau anak perempuan lainnya,
dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
Pakaian pelindung lainnya, wanita atau
anak perempuan lainnya, dari bahan
pos 59.03, 59.06, atau 59.07
Pakaian bedah dari serat buatan
68 Sarung Tangan
69
ex. 40 15 .11. 00 Sarung tangan bedah dari karet
ex. 40 15.19. 00 Sarung tangan medis lainnya dari karet
~--,_--------------~------
70 Alat pelindung 6406.90.91
kaki
71 Face shield 39126.90.49
72 Kacamata 9004.90.90
Pelindung
73 Pelindung Kepala 6505.00.20
Pelindung kaki, pembalut kaki dan
barang semacam itu
Pelindung wajah terbuat dari plastik
transparan
Pelindung mata berbentuk goggle
Hair-nets untuk bedah
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 23 --
B. CONTOH FORMAT JAMINAN TERrULIS
JAMINAN TERTULIS
Nomor: .......... (1) ......... .
Yang bertanda tangan di bawah ini:
N·ama ....................................... (2) ...................................... .
Jabatan : ....................................... (3) ..................................... .
Alamat : ....................................... (4) ..................................... .
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:
Nama
Berkedudukan di
NPWP
Alamat
rrelepon
Faksimili/Email
....................................... (5) ..................................... .
....................................... (6) ...................................... .
....................................... (7) ...................................... .
....................................... (8) ...................................... .
...... : ....•..................•........ (9) ...................................... .
....•.................................. ( 10) .................................... .
dengan ini menyatakan dan menjamin seluruh pungutan negara
dalam rangka kegiatan kepabeanan pengeluaran barang impor
dengan mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas
perpajakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
Dokumen sumber : ...................................... (11) .................................. *)
Apabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang tidak dapat kan1i
pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan, kami sanggup untuk membayar penuh
seluruh kewajiban pembayaran yang timbul kepada .......... (12) ......... .
paling lama 6 (enam) hari kerja terhiltung sejak tanggal diterimanya Surat
Pencairan J aminan.
Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada .......... (12) ......... .
berupa penyelesaian seluruh pungutan negara yang terutang
sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi
administrasi di bidang · kepabeanan dan/ atau cukai serta fasilitas
perpajakan.
J aminan Tertulis ini mulai berlaku tanggal .......... (13).......... sampai
dengan tanggal .......... (14) ......... .
Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya .
. . . . . . . . . . ( 15) .......... ' .......... ( 16) ......... .
Meterai
Rp6.000,00
.................... (2) ...•.................
Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 23 --
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor {6)
.Nomor (7)
Nomor (8)
Nomot (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
-23..,
PETUNJUK PENGISIAN
diisi nomor J aminan Tertulis.
diisi nama pejabat yang menaildatangani.
diisi n~ma Jab atan peja1Jatyan~ menandatangani.
diisi alamat lengkap pejabat yang menandatangani.
diisi nama · importir I perusahaan.
diisi nama kotatemp ·at importir/perusahaan berdomisili.
diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importirlperusahaan .
Dalam hal yang mengajukatl Ja.minan Tert11lis .adalah wisatawan
asing atau penumpang warga negara asing, diisi dengan nomor
paspor. Hanya diisi bila ada-.
diisi alamc.tt l.engkap importir fperusahaan.
diisi nom or telepon importirI perusahaan.
diisi nom or faksimili dan alamat email importir I perusahaan.
diisi j~nis; nomor, · tanggc:tl, bulan; dan tahun dokumen sun1ber
sebagai dasar d.iserahkannya Jaminan Tertulis.
Contoh Nomor pengajtian PIB: 070100-000001-20101226 -
000 -+0S., ·Bill of Ladding atau Air Way Bill, Invoice,
Packing List
diisi nama lengkap Kantor Bea Cukai tempat pemenuhan
kewajiban pabean ..
diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan
Tertulis ~
diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Tertulis.
diisi nama kota tern pat ditandatanganirtya .Jaminan Tertulis.
diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Jaminan
Tertulis.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umu~m _ _
u.b. -
Kepala B'-"'JO<. ....-... u"~
'
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 23 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN - COVID-19 / CORONA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 34/PMK.04/2020/2020. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Article 14 states that ongoing applications for customs facilities will be processed under this regulation (Pasal 14 ayat (1)).
Article 1 defines important terms such as BNPB and Kawasan Bebas, which are crucial for understanding the regulation's context (Pasal 1).