No. 34 of 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, amends the previous regulation regarding the imposition of safeguard import duties on fabric products. The primary purpose is to adjust the tariff rates and classifications of fabric products in accordance with the 2022 Harmonized System and ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature. This regulation is crucial for importers of fabric products as it outlines the specific duties applicable to various fabric categories, ensuring compliance with updated classifications and tariff rates.
1. **Who is affected**: This regulation impacts importers of fabric products, including businesses engaged in textile manufacturing, retail, and distribution. It specifically addresses entities involved in the importation of fabrics categorized under the specified tariff codes.
2. **Key obligations and rights**: Importers must adhere to the new tariff rates established in Pasal 1, which details the specific duties for various fabric products. For example, the tariff for product code 5208.12.00 is set at Rp1,718.00 per meter, while other codes have varying rates up to Rp26,586.00 per kilogram. Importers are required to ensure that their imports comply with these updated rates and classifications to avoid penalties.
3. **Definitions worth knowing**: Key terms include 'Bea Masuk' (import duty), 'Tindakan Pengamanan' (safeguard measures), and 'Pos Tarif' (tariff codes), which are essential for understanding the context of the regulation and the specific duties imposed.
4. **Effective date and transitional provisions**: The regulation came into effect on April 1, 2022, as stated in Pasal II. It replaces and amends the previous regulations regarding import duties on fabric products, specifically the earlier regulations numbered 55/PMK.010/2020 and 78/PMK.010/2021.
5. **Interactions with other regulations**: This regulation interacts with several other laws and regulations, including the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995), which provides the legal framework for customs duties in Indonesia. It also references the Harmonized System and ASEAN tariff nomenclature, indicating a broader alignment with international trade standards.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 outlines the specific tariff rates for various fabric products, detailing the duties applicable to each tariff code. For instance, product code 5208.12.00 incurs a duty of Rp1,718.00 per meter.
Importers must ensure that their imports align with the updated tariff classifications and rates as specified in Pasal 1 to avoid penalties.
According to Pasal II, this regulation is effective from April 1, 2022, and must be adhered to by all relevant parties.
This regulation amends and replaces the previous regulations numbered 55/PMK.010/2020 and 78/PMK.010/2021 regarding import duties on fabric products.
The regulation is based on the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and aligns with international standards set by the Harmonized System and ASEAN tariff nomenclature.
Full text extracted from the official PDF (10K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.010/2020 TENTANG PENGENMN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan atas barang impor berupa produk kain; b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022, perlu melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi barang produk kain yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN 34/PMK.010/2022 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 8 -- Mengingat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana te lah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 526) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK . 010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.010/2020 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 8 -- Menetapkan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 736); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 /PMK.0 10 /2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316 ); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.010/2020 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PROD UK KAIN. Pasall Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 526 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap lmpor Produk Kain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 736) diubah sehingga berbunyi sebaga i berikut: Pasal 1 Terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan besaran sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 8 -- Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Per iode III (sejak No Pos Tarif berlakunya Peraturan Keterangan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) 1. 5208.12.00 Rpl.718,00/m 2. 5208.32 . 00 Rp5.318,00 /m 3. 5208.49.00 Rp5.318,00 /m 4. 5208.51.90 Rp3.324,00 / m 5. 5208.52.90 Rp5.318,00 /m 6 . 5209 .1 2.00 Rp3.436,00 / m 7. 5209.22.00 Rp3.436 , 00 / m 8. 5209.29.00 Rp3.436,00 / m 9. 5209.32 . 00 Rpl0.635,00 / m 10. 5209 . 39 . 00 Rpl0.635 , 00/m 11. 5209.42.00 Rpl0.635,00 / m 12. 5209.51.90 Rpl0.635,00 / m 13. 5209.59 .90 Rpl0 .635,00 / m 14. 5210.29 . 00 Rpl.909 , 00/m 15. 5210.3 9 .00 Rp5.909 , 00 / m 16. 5210.41.90 Rp5 . 909,00 / m 17. 5 210 . 51.90 Rp5 . 909,00 / m 18. 5211.11.00 Rp3.436,00 / m 19. 5211.19.00 Rp3.4 3 6,00 / m 20. 5 2 11.20 . 00 Rp 3 .436,00 / m 21. 5211.42.00 Rpl0.635,00 / m 22. 5211.43 .0 0 Rpl0.63 5 ,00 / m 23. 5211.49 . 00 Rpl0.63 5 ,00 / m 24. 5 21 2. 11.00 Rpl.718,00 / m 25. 5212.24.00 Rpl0. 6 35 , 00 / m 26. 5212.25.90 Rpl0.6 3 5 , 00 / m Ka in te nunan u n tuk b a n , 27. ex5 40 7 .10.20 Rpl.5 6 2,00 / m s ela in tid a k dikel a n ta ng; conv euor du ck, www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 8 -- Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Periode III (sejak No Pos Tarif berlakunya Peraturan Keterangan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) selain tidak dikelan tang 28. 5407.10.91 Rpl.562,00/m 29. 5407.20.00 Rpl.562,00/m 30. 5407.30.00 Rpl.562,00/m 31. 5407.44.00 Rp4.834,00/m 32. 5407 . 51.00 Rpl.432,00/m 33. 5407.52.00 Rp5.318,00/m 34. 5407.53.00 Rp5.318,00 /m 35. 5407.54.00 Rp5.318,00/m 36 . 5407.61.90 Rp5.318,00/m 37 . 5407.74.00 Rp5.318,00/m 38. 5407.81.00 Rpl.562,00/m 39 . 5407.82.00 Rp5.318,00/m 40. 5407 . 83 . 00 Rp5.318,00 /m 41. 5407.84.00 Rp5.318,00/m 42. 5407.91.00 Rpl.562,00/m 43. 540 7 . 92.00 Rp5.318 , 00/m 44. 5407.93.00 Rp5.318,00/m 45. 5407.94 .00 Rp5.318,00/m 46. 5408.22.00 Rp5.318,00/m 47. 5408.24 .00 Rp5.318,00/m 48. 5408.32.00 Rp5 .3 18,00 /m 49. 5408 .34.00 Rp5.318,00/m 50. 55 1 2.29.00 Rp5.318,00/m 51. 5513.11.00 Rpl.432,00/m 52. 5513.12.00 Rpl.432,00/m 53. 5513.21.00 Rp5.318,00/m 54. 55 13. 23 .00 Rp5.318,00 /m 55. 55 1 3.39.00 Rp5.318,00/m www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 8 -- Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Periode III (sejak No Pos Tarif ber lakunya Peraturan Keterangan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) 56. 5513.49.00 Rp5.318 , 00 /m 57. 5514.12.00 Rpl.718,00 / m 58. 5514.21.00 Rp5.318,00 / m 59. 5514.22.00 Rp5.318,00 /m 60. 5514.29.00 Rp6 .647,00 / m 61. 5514.42.00 Rp6 . 647 , 00/m 62 . 5514.43.00 Rp5.909 , 00/m 63. 5514.49.00 Rp5 .909 , 00/m 64. 5515.11.00 Rp5.318,00 / m 65. 5515.12.00 Rp5 . 318,00 / m 66. 5515.91.00 Rp5.318,00 / m 67. 5515.99.90 Rp5 . 318,00 / m 68. 5516 . 11.00 Rpl.718,00 / m 69. 5516.13.00 Rp5.318,00 /m 70. 5516.14.00 Rp5.318 , 00 / m 71. 5516.22.00 Rp5.318,00 / m 72 . 5516.24.00 Rp 5 .3 18,00 / m 73. 5 5 16.92 . 00 Rp5.318 , 00 / m 74. 5804.10.11 Rp26.586,00 / kg 75. 5804.10. 19 Rp26.586,00 / kg 76. 5804.10.29 Rp26.591 , 00 / kg 77. 5804.10 . 99 Rp26.5 9 1,00 / kg 78. 5804 . 21.90 Rp26.591,00 / kg 79. 5804 . 29.10 Rp26.590,00 / kg 80. 5804 . 29.90 Rp26.590,00 / kg 81. 5804 . 30 . 00 Rp26.590,00 /kg 82. 5810 .92.00 Rp 6.648,00 / m 8 3 . 6001.21.00 Rp 5. 318 , 00 / m 84. 6001.92 . 20 Rp5.318 , 00 / m www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 8 -- Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Periode III (sejak No Pos Tarif berlakunya Peraturan Keterangan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) 85. 6001.92.90 Rp5.318,00/m 86. 6004.10.90 Rp5 .318, 00/m 87. 6004.90.00 Rp5.318,00 / m 88. 6005.21.00 Rp5.318,00 / m 89. 6005 . 36.90 Rpl.718,00/m 90. 6005.37.90 Rp5.318,00/m 91. 6005.90.90 Rp5.318,00/m 92. 6006.10.00 Rp5.318,00/m 93. 6006.21.00 Rpl .718,00/m 94. 6006 . 22.00 Rp5.318,00/m 95. 6006.23.00 Rp5.318,00/m 96. 6006.24.00 Rp5.318,00/m 97. 6006 . 31.90 Rpl.718,00/m 98. 6006.32 .1 0 Rp5.318,00 /m 99. 6006.32.20 Rp5 . 318,00/m 100. 6006.32.90 Rp5.318,00 /m 101. 6006.33. 10 Rp5.318,00/m 102. 6006.34.10 Rp5.318,00/m 103. 6006.42.10 Rp5.318,00/m 104. 6006.42 .90 Rp5.318,00 /m 105. 6006.43.90 Rp5.318,00/m 10 6. 6006.44. 10 Rp5.318,00/m 10 7. 6006.44.90 Rp5.318,00/m Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai be rlaku pada tanggal 1 April 2022. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 8 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 334 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum .\1/ YAH4l i::��199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 8 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 34/PMK.010/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.