BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1207, 2022 KEMENKES. Akreditasi. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK, LABORATORIUM
KESEHATAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER,
DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan di pusat
kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan,
unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan
tempat praktik mandiri dokter gigi, diperlukan upaya
peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui
penyelenggaraan akreditasi;
b. bahwa pengaturan penyelenggaraan akreditasi dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik
Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Pusat
Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan,
Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter,
dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
-- 1 of 16 --
2022, No.1207 -2-
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
33);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
317);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 156);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG AKREDITASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK, LABORATORIUM
KESEHATAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER, DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER
GIGI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
-- 2 of 16 --
2022, No.1207
1. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah
pengakuan terhadap mutu pelayanan pusat kesehatan
masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit
transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan
tempat praktik mandiri dokter gigi setelah dilakukan
penilaian bahwa pusat kesehatan masyarakat, klinik,
laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat
praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri
dokter gigi telah memenuhi standar akreditasi.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya.
3. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau
spesialistik secara komprehensif.
4. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan
dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia
atau bahan bukan berasal dari manusia untuk
penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi
kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada
kesehatan perorangan dan masyarakat.
5. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan
pendistribusian darah.
6. Tempat Praktik Mandiri Dokter yang selanjutnya
disingkat TPMD adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
menyediakan pelayanan oleh dokter atau dokter spesialis
secara perorangan.
7. Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya
disingkat TPMDG adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
menyediakan pelayanan oleh dokter gigi atau dokter gigi
spesialis secara perorangan.
8. Standar Akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat
pencapaian yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan
kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien.
9. Perencanaan Perbaikan Strategis yang selanjutnya
disingkat PPS adalah rencana perbaikan tertulis yang
dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan
rekomendasi hasil survei sebagai tindak lanjut hasil
penilaian yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
-- 3 of 16 --
2022, No.1207 -4-
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di
lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan kesehatan.
Pasal 2
Pengaturan Akreditasi bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan
keselamatan bagi pasien dan masyarakat;
b. meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia
kesehatan dan Puskesmas, Klinik, Laboratorium
Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG sebagai institusi;
c. meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola
pelayanan di Puskesmas, Klinik, Laboratorium
Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG; dan
d. mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.
BAB II
PENYELENGGARAAN AKREDITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Setiap Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG wajib dilakukan Akreditasi.
(2) Akreditasi dilakukan paling lambat setelah Puskesmas,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan
TPMDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi
2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha
untuk pertama kali.
Pasal 4
Setiap Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
yang telah terakreditasi wajib dilakukan Akreditasi kembali
secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
Pasal 5
(1) Akreditasi dilakukan sesuai dengan Standar Akreditasi.
(2) Standar Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Menteri dengan melibatkan
kementerian/lembaga dan/atau pihak terkait.
(3) Standar Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
-- 4 of 16 --
2022, No.1207
Bagian Kedua
Penyelenggara Akreditasi
Pasal 6
(1) Menteri menyelenggarakan Akreditasi dengan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
(2) Dalam rangka menyelenggarakan Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan lembaga
penyelenggara Akreditasi yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ini.
(3) Lembaga penyelenggara Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Menteri
dalam melaksanakan survei Akreditasi.
(4) Lembaga penyelenggara Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandiri.
(5) Lembaga penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mampu mengakreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium
Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG.
Pasal 7
(1) Untuk dapat ditetapkan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lembaga penyelenggara
Akreditasi harus mengajukan permohonan penetapan
kepada Direktur Jenderal.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dengan melampirkan persyaratan:
a. salinan/fotokopi dokumen badan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. dokumen struktur organisasi dan tata kelola
lembaga penyelenggara Akreditasi;
c. dokumen program pelatihan surveior; dan
d. surat pernyataan komitmen terakreditasi oleh
lembaga pengakreditasi lembaga penyelenggara
Akreditasi nasional dan/atau internasional secara
berkala, paling lambat 5 (lima) tahun sejak
ditetapkan.
(3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan hasil berupa:
a. memenuhi persyaratan; atau
b. tidak memenuhi persyaratan.
(4) Dalam hal hasil verifikasi berupa memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Direktur
Jenderal memberikan rekomendasi penetapan lembaga
penyelenggara Akreditasi kepada Menteri paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak permohonan penetapan
diterima.
(5) Menteri menetapkan lembaga penyelenggara Akreditasi
berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Masa tugas lembaga penyelenggara Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
-- 5 of 16 --
2022, No.1207 -6-
Menteri.
(7) Dalam hal hasil verifikasi berupa tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan
penetapan kepada lembaga penyelenggara Akreditasi
disertai dengan alasan pengembalian.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan
dan persyaratan lembaga penyelenggara Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(7) diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 8
Lembaga penyelenggara Akreditasi mempunyai kewajiban:
a. melaksanakan survei Akreditasi dengan menggunakan
Standar Akreditasi yang telah ditetapkan oleh Menteri
dan kebijakan lain terkait Akreditasi yang dikeluarkan
Kementerian Kesehatan;
b. melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui sistem
informasi mutu pelayanan kesehatan mengenai:
1. hasil pelaksanaan survei Akreditasi; dan
2. rekomendasi status Akreditasi Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG;
c. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
atas penyelenggaraan Akreditasi secara berkala setiap 1
(satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan; dan
d. terakreditasi oleh lembaga pengakreditasi lembaga
penyelenggara Akreditasi nasional dan/atau
internasional secara berkala, paling lambat 5 (lima) tahun
sejak ditetapkan, yang dibuktikan dengan dokumen telah
terakreditasi.
Pasal 9
Lembaga penyelenggara Akreditasi dalam melaksanakan
kewajiban survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a, harus memiliki tim surveior.
Pasal 10
(1) Tim surveior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
terdiri atas:
a. tim surveior Puskesmas dan Klinik;
b. tim surveior Laboratorium Kesehatan dan UTD; dan
c. tim surveior TPMD dan TPMDG.
(2) Tim surveior Puskesmas dan Klinik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. bidang tata kelola sumber daya dan upaya
kesehatan masyarakat; dan
b. bidang tata kelola pelayanan dan penunjang.
(3) Tim surveior Laboratorium Kesehatan dan UTD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. bidang manajemen pelayanan kesehatan; dan
b. bidang teknis pelayanan Laboratorium Kesehatan
dan UTD.
(4) Tim surveior TPMD dan TPMDG sebagaimana dimaksud
-- 6 of 16 --
2022, No.1207
pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. bidang tata kelola; dan
b. bidang teknis pelayanan klinis.
Pasal 11
(1) Tim surveior harus memenuhi persyaratan umum dan
persyaratan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. warga negara Indonesia;
b. bebas dari tindak pidana;
c. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat
sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau
Puskesmas;
d. bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya, dibuktikan dengan surat bebas narkoba
yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
e. bersedia ditugaskan untuk melaksanakan survei di
daerah manapun yang dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai
cukup.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi tim surveior Puskesmas dan Klinik terdiri atas:
a. bidang tata kelola sumber daya dan upaya
kesehatan masyarakat:
1. tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya
dengan pendidikan paling rendah Strata Satu
(S1) bidang kesehatan; dan
2. mempunyai pengalaman:
a) bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik;
b) mengelola program pelayanan kesehatan
dasar; dan/atau
c) mengelola program mutu pelayanan
kesehatan dasar,
paling singkat 3 (tiga) tahun.
b. bidang tata kelola pelayanan dan penunjang:
1. tenaga medis; dan
2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas
dan/atau Klinik paling singkat 3 (tiga) tahun.
(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi tim surveior Laboratorium Kesehatan dan UTD
terdiri atas:
a. bidang manajemen pelayanan kesehatan:
1. tenaga medis, atau tenaga kesehatan dengan
pendidikan paling rendah Strata Dua (S2)
bidang kesehatan dengan latar belakang Strata
Satu (S1) bidang kesehatan; dan
2. mempunyai pengalaman:
a) pengelolaan Laboratorium Kesehatan atau
UTD; dan/atau
b) mengelola program mutu dan Akreditasi
Laboratorium Kesehatan, UTD, atau
fasilitas pelayanan kesehatan lain,
-- 7 of 16 --
2022, No.1207 -8-
paling singkat 3 (tiga) tahun.
b. bidang teknis pelayanan:
1. tenaga medis dengan pendidikan paling rendah
pendidikan profesi dokter spesialis di bidang
laboratorium, atau tenaga kesehatan dengan
pendidikan Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D
IV) terkait Laboratorium Kesehatan atau UTD;
dan
2. mempunyai pengalaman bekerja di
Laboratorium Kesehatan atau UTD sebagai
pengelola teknis Laboratorium Kesehatan atau
UTD paling singkat 3 (tiga) tahun.
(5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi tim surveior TPMD dan TPMDG terdiri atas:
a. bidang tata kelola
tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dengan
pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) bidang
kesehatan.
b. bidang teknis pelayanan klinis:
1. tenaga medis; dan
2. mempunyai pengalaman praktik mandiri paling
singkat 1 (satu) tahun.
Pasal 12
(1) Tim surveior harus meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan dalam bidang Akreditasi
Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG.
(2) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Kegiatan Akreditasi
Pasal 13
(1) Kegiatan Akreditasi terdiri atas tahapan:
a. persiapan Akreditasi;
b. pelaksanaan Akreditasi; dan
c. pascaakreditasi.
(2) Kegiatan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pasal 14
(1) Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG untuk
pemenuhan Standar Akreditasi dalam rangka survei
Akreditasi atau Akreditasi kembali.
(2) Kegiatan persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengisian penilaian mandiri (self assessment);
b. penyusunan program peningkatan mutu;
c. penetapan dan pengukuran indikator mutu; dan
-- 8 of 16 --
2022, No.1207
d. pelaporan insiden keselamatan pasien.
Pasal 15
Pimpinan Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG mengirimkan permohonan usulan untuk
dilakukan survei Akreditasi kepada lembaga penyelenggara
Akreditasi melalui sistem informasi mutu pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
Pasal 16
Dalam rangka pemerataan pelaksanaan Akreditasi dan beban
kerja lembaga penyelenggara Akreditasi, Menteri melakukan
distribusi terhadap permohonan usulan untuk dilakukan
survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Pasal 17
Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf b meliputi:
a. survei; dan
b. penetapan status Akreditasi.
Pasal 18
(1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
merupakan kegiatan untuk mengamati, menilai, dan
mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar
Akreditasi.
(2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh tim surveior yang berasal dari lembaga
penyelenggara Akreditasi.
(3) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kunjungan lapangan.
(4) Selain melalui kunjungan lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan survei dapat
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
Pasal 19
(1) Tim surveior memberikan laporan hasil survei terhadap
Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan/atau TPMDG yang dinilainya kepada lembaga
penyelenggara Akreditasi paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak survei dinyatakan selesai.
(2) Lembaga penyelenggara Akreditasi melakukan verifikasi
dan menyampaikan rekomendasi penetapan status
Akreditasi kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak laporan hasil survei sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima.
(3) Dalam hal terdapat perbaikan dalam proses survei,
lembaga penyelenggara Akreditasi menyampaikan
catatan perbaikan kepada Direktur Jenderal bersamaan
dengan penyampaian rekomendasi penetapan status
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penyampaian rekomendasi penetapan status Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
-- 9 of 16 --
2022, No.1207 -10-
(5) Rekomendasi penetapan status Akreditasi dapat berupa
terakreditasi atau tidak terakreditasi.
Pasal 20
(1) Penetapan status Akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal
berdasarkan rekomendasi penetapan status Akreditasi
dari lembaga penyelenggara Akreditasi.
(2) Penetapan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penerbitan sertifikat Akreditasi
elektronik yang diberikan kepada Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG.
(3) Sertifikat Akreditasi elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG yang telah mendapatkan status
Akreditasi dapat mencantumkan status Akreditasi di
bawah atau di belakang nama masing-masing
Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG dengan huruf lebih kecil.
Pasal 21
(1) Dalam hal penetapan status Akreditasi Puskesmas,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan
TPMDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dinyatakan tidak terakreditasi, terhadap Puskesmas,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan
TPMDG yang bersangkutan dapat dilakukan survei
remedial dan penetapan status Akreditasi berdasarkan
hasil survei remedial.
(2) Survei remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai
dengan 6 (enam) bulan sejak penetapan status Akreditasi
oleh Direktur Jenderal melalui teknologi informasi dan
komunikasi.
(3) Ketentuan mengenai survei dan penetapan status
Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap survei remedial dan penetapan status
Akreditasi berdasarkan hasil survei remedial.
Pasal 22
(1) Kegiatan pascaakreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Puskesmas,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan
TPMDG setelah mendapatkan penetapan status
Akreditasi.
(2) Penetapan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan Puskesmas, Klinik, Laboratorium
Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG terakreditasi.
(3) Kegiatan pascaakreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan membuat dan menyampaikan
PPS kepada lembaga penyelenggara Akreditasi, dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan
daerah provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan
-- 10 of 16 --
2022, No.1207
hasil survei dari Kementerian Kesehatan, dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(4) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Akreditasi oleh lembaga penyelenggara Akreditasi, dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan
daerah provinsi.
Pasal 23
(1) Dalam rangka menjaga mutu dan menjamin pelaksanaan
Akreditasi secara objektif dan bebas dari konflik
kepentingan, dapat dilakukan validasi terhadap
penyelenggaraan Akreditasi.
(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara:
a. rutin; dan
b. sewaktu-waktu jika diperlukan.
(4) Validasi secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dilakukan terhadap beberapa hasil penetapan
Akreditasi secara acak.
(5) Validasi sewaktu-waktu jika diperlukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal:
a. terjadi tindakan yang membahayakan di Puskesmas,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan
TPMDG; dan/atau
b. adanya hasil penilaian yang memiliki karakteristik
yang berbeda secara signifikan dari hasil penilaian
yang lainnya.
Pasal 24
(1) Penyelenggaraan Akreditasi yang efektif dan efisien
dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.
(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengusulan survei;
b. penjadwalan survei;
c. pelaporan hasil survei;
d. verifikasi laporan hasil survei;
e. pemberian rekomendasi status akreditasi;
f. penetapan status akreditasi;
g. penerbitan elektronik sertifikat akreditasi; dan
h. kegiatan lain dalam penyelenggaraan Akreditasi.
(3) Teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan
dalam penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh Menteri.
(4) Selain teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), lembaga penyelenggara
Akreditasi dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi
dan informasi dalam penyelenggaraan Akreditasi untuk
kebutuhan internal lembaga penyelenggara Akreditasi.
(5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan Akreditasi harus memperhatikan
-- 11 of 16 --
2022, No.1207 -12-
prinsip satu data Indonesia dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG harus melakukan Akreditasi kembali
untuk perpanjangan Akreditasi sebelum masa berlaku
status Akreditasi berakhir.
(2) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pengajuan permohonan
perpanjangan Akreditasi kepada lembaga penyelenggara
Akreditasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa
berlaku status Akreditasi berakhir.
Pasal 26
Ketentuan mengenai kegiatan Akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap kegiatan Akreditasi
kembali untuk perpanjangan Akreditasi.
Pasal 27
(1) Untuk terselenggaranya Akreditasi secara optimal
disusun petunjuk teknis penyelenggaraan Akreditasi
yang memuat uraian teknis mengenai kegiatan akreditasi
dan ketentuan teknis lain dalam penyelenggaraan
Akreditasi.
(2) Petunjuk teknis penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
BAB III
PENDANAAN
Pasal 28
(1) Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan UTD milik
Pemerintah atau Pemerintah Daerah bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi pada Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG milik
swasta/masyarakat bersumber dari pemilik Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG.
(3) Pendanaan pembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan Akreditasi bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 29
(1) Lembaga penyelenggara Akreditasi mengenakan tarif
terhadap penyelenggaraan survei Akreditasi.
-- 12 of 16 --
2022, No.1207
(2) Tarif terhadap penyelenggaraan survei Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Akreditasi
berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan asosiasi/perhimpunan fasilitas pelayanan
kesehatan, organisasi profesi, akademisi dan/atau
masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian di
bidang pelayanan kesehatan.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan agar Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG dapat
mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu
pelayanan secara berkesinambungan.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh Menteri dan gubernur dilakukan
melalui kegiatan:
a. supervisi;
b. pemberian konsultasi dan bimbingan teknis;
c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
d. pemantauan; dan/atau
e. evaluasi.
(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh bupati/wali kota berupa kegiatan:
a. fasilitasi pemahaman Standar Akreditasi;
b. pembinaan penyusunan PPS;
c. pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan
mutu;
d. pembinaan dalam penetapan dan pengukuran
indikator mutu; dan
e. pembinaan dalam pelaporan insiden keselamatan
pasien.
Pasal 31
(1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktur
Jenderal dapat melakukan penyesuaian atau pencabutan
penetapan status Akreditasi atau rekomendasi
pelaksanaan kembali survei Akreditasi kepada lembaga
penyelenggara Akreditasi, apabila ditemukan:
a. ketidaksesuaian status Akreditasi berdasarkan
Standar Akreditasi pada saat validasi;
b. adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai
-- 13 of 16 --
2022, No.1207 -14-
dengan indikator nasional mutu berdasarkan
laporan melalui sistem informasi; dan/atau
c. ditemukan tindakan yang membahayakan
keselamatan pasien.
(2) Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG yang telah mendapatkan penetapan
status Akreditasi dan akan dilakukan penyesuaian
penetapan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dievaluasi kembali kesesuaian pemenuhan
Standar Akreditasi dengan status Akreditasi yang
diperolehnya oleh Direktur Jenderal.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk dijadikan dasar penetapan status Akreditasi baru
oleh Direktur Jenderal.
Pasal 32
(1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga
penyelenggara Akreditasi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diarahkan untuk:
a. monitoring dan evaluasi persyaratan lembaga
penyelenggara Akreditasi;
b. monitoring dan evaluasi kinerja lembaga
penyelenggara Akreditasi, meliputi:
1. pencapaian indikator kinerja lembaga; dan
2. pencapaian target indikator mutu lembaga; dan
c. menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara
Akreditasi dalam pelaksanaan Akreditasi.
(3) Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditemukan:
a. lembaga penyelenggara Akreditasi tidak lagi
memenuhi persyaratan;
b. lembaga penyelenggara Akreditasi tidak mampu
melaksanakan tugas dengan baik, tidak
melaksanakan kewajiban, atau tidak kredibel;
dan/atau
c. terdapat tindakan kecurangan (fraud) oleh lembaga
penyelenggara Akreditasi,
Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan
pencabutan atas penetapan lembaga penyelenggara
Akreditasi.
Pasal 33
Setiap orang termasuk badan hukum yang dengan sengaja
mencantumkan status Akreditasi palsu dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-- 14 of 16 --
2022, No.1207
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Puskesmas
dan Klinik yang telah memiliki status Akreditasi berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter
Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 929), dan Laboratorium Kesehatan yang telah
memiliki status Akreditasi berdasarkan ketentuan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 tentang
Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan, status
akreditasinya dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu
berlaku berakhir.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 36
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1049);
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan
Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422); dan
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri
Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
-- 15 of 16 --
2022, No.1207 -16-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
-- 16 of 16 --