Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulation No. 10/PMK.02/2018 regarding the procedures for the provision, disbursement, and accountability of health insurance contributions for beneficiaries. The aim is to enhance the liquidity of health insurance funds and improve the effectiveness and efficiency of managing these contributions.
The regulation primarily affects BPJS Kesehatan (the Social Health Insurance Administration Agency) and the government entities involved in the management and disbursement of health insurance contributions. It is relevant to sectors involved in health insurance and social security, particularly those providing health services to beneficiaries.
- **Pasal 7**: In cases of liquidity difficulties, BPJS Kesehatan can submit a billing letter for contributions for up to three months in advance. The letter must include detailed calculations and supporting documents (Pasal 7 ayat (1) and (3)). - **Pasal 8**: BPJS Kesehatan must notify the relevant authorities before submitting a billing letter, providing a cash planning document for the next three months (Pasal 8 ayat (1)). - **Pasal 14**: BPJS Kesehatan is fully responsible for the formal and material use of the contributions received, which must be audited by an independent auditor (Pasal 14 ayat (1) and (2)). - The regulation also stipulates specific deadlines for submitting billing letters and notifications, ensuring timely processing of funds (Pasal 7 ayat (4) and (5)).
- **BPJS Kesehatan**: The Social Health Insurance Administration Agency responsible for managing health insurance in Indonesia. - **KPA**: Kuasa Pengguna Anggaran, the Budget User Authority responsible for overseeing budget allocations. - **PBI**: Penerima Bantuan Iuran, referring to beneficiaries receiving assistance for health insurance contributions.
This regulation took effect on March 29, 2019, and amends the previous regulation No. 10/PMK.02/2018. It introduces changes to improve the management of health insurance contributions and does not have transitional provisions mentioned.
The regulation interacts with various financial management regulations, including those related to budget management and health insurance funding. It emphasizes coordination with the Ministry of Finance and other relevant authorities to ensure effective implementation.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 7 allows BPJS Kesehatan to submit a billing letter for contributions for up to three months in advance in case of liquidity difficulties. This includes specific documentation requirements to support the request.
Pasal 8 mandates BPJS Kesehatan to notify KPA before submitting a billing letter, including a cash planning document for the next three months.
Pasal 14 states that BPJS Kesehatan is fully responsible for the use of the contributions received, which must be audited by an independent auditor.
Pasal 7 outlines specific deadlines for submitting billing letters, ensuring that requests are made in a timely manner to facilitate fund disbursement.
Pasal 7 requires that the billing letter be accompanied by detailed calculations and supporting documents, ensuring transparency and accountability.
Full text extracted from the official PDF (12K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/PMK. 02/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a . bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan yang dianggarkan oleh Pemerintah bagi penerima bantuan iuran telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran; b. bahwa untuk menjaga likuiditas dana jaminan sosial kesehatan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jamman kesehatan penenma bantuan 1uran, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 9 -- Mengingat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NO MOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN . Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .2018 Nomor 218) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana Iuran PBI kepada KPA untuk paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan. (2) Kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi di mana dalam perencanaan kas dana j aminan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 9 -- sosial kesehatan untuk 3 (tiga) bulan ke depan diperkirakan akan terjadi saldo negatif paling kurang pada bulan kesatu dan/ atau bulan kedua walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan. (3) Surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a . daftar perhitungan dana Iuran PBI sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. daftar rekapitulasi peserta PBI yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c . kuitansi/tanda terima sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan sesuai format sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dalam · tidak e. perencanaan kas selama 3 (tiga) bulan ke depan yang ditandatangani oleh Direktur yang membidangi keuangan BPJS Kesehatan dan diketahui oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan; dan f. salinan saldo rekening koran dana jaminan sosial kesehatan terakhir pada waktu pengajuan tagihan dana I uran PBI . (4) Surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 4 (empat) pada awal bulan pertama dari periode 3 (tiga) bulan pencairan dana Iuran PBI yang akan dimintakan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 9 -- (5) Surat tagihan dana luran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat diajukan pada bulan J anuari setiap tahunnya. (6) Dalam hal tanggal 4 (empat) merupakan hari libur atau yang diliburkan, surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja sebelum tanggal 4 (empat). (7) Dalam hal BPJS Kesehatan masih mengalami kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan setelah dilakukannya proses pembayaran dana Iuran PBI paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana Iuran PBI untuk paling banyak 2 (dua) bulan berikutnya. 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal8 ( 1) Dalam hal BPJS Kesehatan akan mengajukan surat tagihan dana luran PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7), BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA yang ditembuskan kepada Menteri Kesehatan selaku PA, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, dan Direktur Jenderal Anggaran c.q . Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan melampirkan perencanaan kas 3 (tiga) bulan ke depan. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat J enderal Anggaran dan m e lakukan penilaian terhadap usulan kebutuhan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 9 -- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian: a . untuk pengajuan tagihan paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima; dan b. untuk pengajuan tagihan paling banyak 2 (dua) bulan ke depan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima. (5) Dalam hal BPJS Kesehatan akan menyampaikan surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPJS Kesehatan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana d i maksud pada ayat (1) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum pencairan dana Iuran PBI. (6) Dalam hal BPJS Kesehatan akan menyampaikan surat tagihan dana I uran PBI se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), BPJS Kesehatan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pencairan dana Iuran PBI. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 9 -- 3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan dana Juran PBJ yang diterimanya. (2) Penggunaan dana Juran PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh auditor independen. (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA dan Menteri Kesehatan. 4. Menyisipkan 1 (satu) lampiran di antara Lampiran VI dan Lampiran VII menjadi Lampiran VJAyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 9 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NO MOR 355 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u .b . ; :<-·· - Kepala Bagian TU Kefuen,terian I ....'. - . - - ' ARIF BINTART vuw0r0 ~ } -h~<:.~ NIP 19710912 199703 1' 0:8 ~~; I , .. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 9 -- LAMPIRAN VIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/PMK. 02/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN USULAN KEBUTUHAN DANA Berdasarkan surat pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Nomor ... tanggal ... perihal ... dan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran N omor ... tanggal ... perihal .. ., pada hari ini .. ., tanggal ... bulan ... tahun ... di ... (kota) telah dilakukan penilaian kebutuhan dana untuk pencairan dana Iuran PBI periode bulan sampai ... dengan hasil penilaian sebagai berikut: 1. Terdapat keadaan penting dan mendesak dimana dana jaminan sosial kesehatan masih mengalami kesulitan likuiditas setelah dilakukan pencairan dana iuran PBI untuk paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan, sebagaimana perencanaan kas terlampir. 2. Pencairan dana Iuran PBI yang dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebesar ... dan dibayarkan secara sekaligus/bertahap *). 3. Dalam hal rencana pengajuan SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besar sebagaimana diatur dalan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 / PMK. 05/201 7 tidak memenuhi norma waktu penyampaian rencana penarikan dana harian, maka KPA diperkenankan menyampaikan dispensasi kepada KPPN Jakarta. 4 . Prosedur dan persyaratan untuk pencairan dana luran PBI dilakukan sesuai ketentuan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 9 -- No Institusi 1. Kuasa Pengguna Anggaran/PPK 2 . BPJS Kesehatan 3 . Kementerian Keuangan: a. Direktorat Pengelolaan Ka s Negara b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c . Direktorat Harmonisasi Per a turan Penganggaran d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII *) caret yang tidak perlu Salinan sesu a i dengan aslinya Kepala Biro Umum u . b . ,._::;.::=-- . Kepal a Bagian T.U. Ki'~ e ·-·te r:ian/ ..::::::...........----::::=======;=j;/).'IJ ,· ~, --...<...:.! ~ ~~~~Ml-IM ) • ,:: rtp I /' ARIF BINTARTO YUWO t <;>-)~~\ :· ,'. NIP 197109121997031 GO I T lt.'I' /'.,....' -~ ... (kota), ... (tan ggal) Nama Tanda Tangan ... . .. . .. . . . ... . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. ... MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 9 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
tentang BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 33/PMK.02/2019/2019. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 8 emphasizes the need for BPJS Kesehatan to coordinate with the Ministry of Finance and other relevant authorities when submitting billing requests.