Minister of Health Regulation No. 31 of 2015 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 38 of 2014 Regarding Awards and Sanctions for Employees in the Ministry of Health

Issued

Apr 13, 2015

Effective

May 11, 2015

Issuer

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Health Regulation No. 31 of 2015 outlines changes to the previous regulation (No. 38 of 2014) concerning the provision of awards and sanctions for employees within the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation is significant for all employees working in the health sector under the Ministry, as it establishes the framework for recognizing outstanding performance and addressing misconduct. Key obligations under this regulation include the criteria for receiving awards, the types of awards available, and the procedures for imposing sanctions on employees who violate regulations or fail to meet performance standards. The regulation aims to enhance employee motivation and accountability within the Ministry. It interacts with other related regulations by ensuring that the award and sanction processes align with broader government policies on public service and employee management. This regulation is essential for foreign investors and stakeholders involved in the health sector, as it reflects the commitment of the Indonesian government to maintain a professional and accountable workforce in health services.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (13K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN
SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang 	: 	a. bahwa dengan adanya perubahan besaran persentase
dan jangka waktu pengurangan tunjangan kinerja bagi
pegawai 	di 	lingkungan 	Kementerian 	Kesehatan 	yang
dijatuhi hukuman disiplin, perlu dilakukan perubahan
atas 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	38 	Tahun
2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan
Sanksi 	Bagi 	Pegawai 	di 	Lingkungan 	Kementerian
Kesehatan;
b. bahwa 	berdasarkan 	pertimbangan 	sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	38 	Tahun 	2014 	tentang
Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Mengingat 	: 	1. Undang-Undang 	Nomor 	39 	Tahun 	2008 	tentang
Kementerian 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia 	Tahun 	1994 	Nomor 	166, 	Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang 	Nomor 	5 	Tahun 	2014 	tentang
Aparatur 	Sipil 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan . . .

-- 1 of 9 --

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan 	Pangkat 	Pegawai 	Negeri 	Sipil 	(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan 	Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia
Nomor 	4017) 	sebagaimana 	telah 	diubah 	dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2002
Nomor 	32, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan 	Pegawai 	Negeri 	Sipil 	Dalam 	Jabatan
Struktural 	(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik 	Indonesia 	Nomor 	4018) 	sebagaimana 	telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 	tentang 	(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin 	Pegawai 	Negeri 	Sipil 	(Lembaran 	Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian 	Pretasi 	Kerja 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia 	Tahun 	2011 	Nomor 	121, 	Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 	tentang 	Organisasi 	dan
Tata 	Kerja 	Kementerian 	Kesehatan 	(Berita 	Negara
Republik 	Indonesia 	Tahun 	2010 	Nomor 	585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan 	Nomor 	35 	Tahun 	2013 	(Berita 	Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 	Tahun 	2010 	tentang 	Ketentuan 	Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan . . .

-- 2 of 9 --

9. Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor
2048/Menkes/Per/X/2011 	tentang 	Pemberian
Penghargaan 	Tanda 	Kehormatan 	Bidang 	Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
692);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya
Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013
tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian 	Kesehatan 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah
diubah 	beberapa 	kali 	terakhir 	dengan 	Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014
tentang 	Pemberian 	Penghargaan 	dan 	Pengenaan
Sanksi 	Bagi 	Pegawai 	di 	Lingkungan 	Kementerian
Kesehatan 	(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun
2014 Nomor 1024);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 	: 	PERATURAN 	MENTERI 	KESEHATAN 	TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 	38 	TAHUN 	2014 	TENTANG 	PEMBERIAN
PENGHARGAAN 	DAN 	PENGENAAN 	SANKSI 	BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Pasal I . . .

-- 3 of 9 --

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun
2014 	tentang 	Pemberian 	Penghargaan 	dan 	Pengenaan 	Sanksi 	Bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia 	Tahun 	2014 	Nomor1024) 	diubah 	sehingga 	berbunyi 	sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Pegawai 	yang 	dijatuhi 	hukuman 	disiplin 	berdasarkan 	Peraturan
Pemerintah 	yang 	mengatur 	mengenai 	disiplin 	Pegawai 	Negeri 	Sipil
dikenai 	sanksi 	berupa 	pengurangan 	Tunjangan 	Kinerja 	dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Hukuman disiplin ringan
1. sebesar 	20% 	(dua 	puluh 	persen) 	selama 	1 	(satu) 	bulan, 	jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 	20% 	(dua 	puluh 	persen) 	selama 	2 	(dua) 	bulan, 	jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. sebesar 	20% 	(dua 	puluh 	persen) 	selama 	3 	(tiga) 	bulan, 	jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas
secara tertulis.
b. Hukuman disiplin sedang
1. sebesar 	50% 	(lima 	puluh 	persen) 	selama 	2 	(dua) 	bulan, 	jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan
gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. sebesar 	50% 	(lima 	puluh 	persen) 	selama 	3 	(tiga) 	bulan, 	jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 4 (empat) bulan, jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. 	Hukuman disiplin berat
1. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. sebesar . . .

-- 4 of 9 --

2. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika
pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
3. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika
pegawai 	dijatuhi 	hukuman 	disiplin 	berupa 	pembebasan 	dari
jabatan.
4. sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman
disiplin 	berupa 	pemberhentian 	dengan 	hormat 	tidak 	atas
permintaan 	sendiri 	atau 	pemberhentian 	tidak 	dengan 	hormat
dan mengajukan banding administratif.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) 	Pengurangan 	Tunjangan 	Kinerja 	sebagaimana 	dimaksud 	dalam
Pasal 	6 	diberlakukan 	terhitung 	mulai 	bulan 	berikutnya 	sejak
Keputusan 	penjatuhan 	hukuman 	disiplin 	mempunyai 	kekuatan
hukum tetap.
(2) 	Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan.
(2a) Contoh 	format 	Keputusan 	Pejabat 	Pembina 	Kepegawaian 	pada
masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam formulir terlampir.
(3) 	Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang mempunyai
tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan gaji pada masing-
masing unit utama Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti.
3. Diantara . . .

-- 5 of 9 --

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
10A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pegawai yang dijatuhi
hukuman disiplin sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap
dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang tentang
Pemberian 	Penghargaan 	dan 	Pengenaan 	Sanksi 	Bagi 	Pegawai 	di
Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan 	pengundangan
Peraturan 	Menteri 	ini 	dengan 	penempatannya 	dalam 	Berita 	Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 703

-- 6 of 9 --

FORMULIR
KOP INSTANSI
KEPUTUSAN ...........................
(SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN)
TENTANG
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN),
Menimbang 	: 	a. 	bahwa 	…..… 	(nama) 	.......... 	NIP 	………………..
telah 	dijatuhi 	hukuman 	disiplin 	karena
melakukan 	pelanggaran 	disiplin 	Pegawai 	Negeri
Sipil;
b. 	bahwa 	pegawai 	yang 	dijatuhi 	hukuman 	disiplin
berdasarkan 	Peraturan 	Pemerintah 	yang
mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil
dikenai 	sanksi 	berupa 	pengurangan 	tunjangan
kinerja;
c. 	bahwa persyaratan untuk pengurangan tunjangan
kinerja telah dipenuhi sehingga perlu ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/ Inspektur
Jenderal/ 	Direktur 	Jenderal/ 	Kepala 	Badan
.......... Kementerian Kesehatan;
Mengingat 	1. 	Undang-Undang 	Nomor 	5 	Tahun 	2014 	tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia 	Tahun 	2014 	Nomor 	6, 	Tambahan
Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Nomor
5494);
CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

-- 7 of 9 --

2. 	Peraturan 	Pemerintah 	Nomor 	53 	Tahun 	2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
3. 	Peraturan 	Kepala 	Badan 	Kepegawaian 	Negara
Nomor 	21 	Tahun 	2010 	tentang 	Ketentuan
Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	83 	Tahun
2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di
Lingkungan 	Kementerian 	Kesehatan 	(Berita
Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2013 	Nomor
1518) 	sebagaimana 	telah 	diubah 	beberapa 	kali
terakhir 	dengan 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan
Nomor 54 Tahun 2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
5. 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	38 	Tahun
2014 	tentang 	Pemberian 	Penghargaan 	dan
Pengenaan 	Sanksi 	Bagi 	Pegawai 	di 	Lingkungan
Kementerian 	Kesehatan 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024);
Memperhatikan 	: 	Surat 	Keputusan 	.................. 	nomor 	...............
tanggal 	................... 	tentang 	Penjatuhan 	Hukuman
Disiplin 	Ringan/Sedang/Berat* 	berupa 	................
atas nama .......... NIP ……………… ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan 	: 	KEPUTUSAN................................................................
(SEKRETARIS 	JENDERAL/DIREKTUR 	JENDERAL/
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN) TENTANG
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.
KESATU 	: 	Menjatuhkan sanksi berupa Pengurangan Tunjangan
Kinerja 	Sebesar 	……….% 	(………… 	Persen) 	Selama
……… (…………) Bulan kepada …….. (nama).............
NIP ………………...

-- 8 of 9 --

KEDUA 	: 	Terhitung 	mulai 	tanggal 	………………. 	Tunjangan
kinerja 	........(nama)................ 	NIP 	………………….
dikurangi sebesar …………….% (…………. persen) dan
terhitung 	mulai 	tanggal 	………….. 	tunjangan
kinerjanya dikembalikan pada jumlah semula.
KETIGA 	: 	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI 	keputusan 	ini 	disampaikan 	kepada 	yang
bersangkutan 	untuk 	diketahui 	dan 	dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..................................
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR
JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/
KEPALA BADAN,
NAMA LENGKAP (TANPAGELAR)
(TANPA NIP)
Tembusan :
1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian 	Kesehatan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian 	Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Unit Utama Kementerian 	Kesehatan di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan;
7. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.

-- 9 of 9 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KESEHATAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 31/2015?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 31/2015. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2015). Other 31/2015 — Minister of Health Regulation No. 31 of 2015 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 38 of 2014 Regarding Awards and Sanctions for Employees in the Ministry of Health. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-31-2015

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 31/2015 — Minister of Health Regulation No. 31 of 2015 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 38 of 2014 Regarding Awards and Sanctions for Employees in the Ministry of Health." KBLI.CO.ID, 2015, https://kbli.co.id/regulations/other-31-2015.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Indon.), summarized in Other 31/2015, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-31-2015 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 31/2015 — Minister of Health Regulation No. 31 of 2015 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 38 of 2014 Regarding Awards and Sanctions for Employees in the Ministry of Health," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-31-2015.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran persentase dan jangka waktu pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dijatuhi hukuman disiplin, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan . . . -- 1 of 9 -- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan . . . -- 2 of 9 -- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I . . . -- 3 of 9 -- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1024) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenai sanksi berupa pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hukuman disiplin ringan 1. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan 3. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman disiplin sedang 1. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 4 (empat) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman disiplin berat 1. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. sebesar . . . -- 4 of 9 -- 2. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan 3. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. 4. sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif. 2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan penjatuhan hukuman disiplin mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan. (2a) Contoh format Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam formulir terlampir. (3) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan gaji pada masing- masing unit utama Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti. 3. Diantara . . . -- 5 of 9 -- 3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10A Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 703 -- 6 of 9 -- FORMULIR KOP INSTANSI KEPUTUSAN ........................... (SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN) TENTANG PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN), Menimbang : a. bahwa …..… (nama) .......... NIP ……………….. telah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenai sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja; c. bahwa persyaratan untuk pengurangan tunjangan kinerja telah dipenuhi sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan .......... Kementerian Kesehatan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN -- 7 of 9 -- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024); Memperhatikan : Surat Keputusan .................. nomor ............... tanggal ................... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan/Sedang/Berat* berupa ................ atas nama .......... NIP ……………… ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN................................................................ (SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN) TENTANG PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI. KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Pengurangan Tunjangan Kinerja Sebesar ……….% (………… Persen) Selama ……… (…………) Bulan kepada …….. (nama)............. NIP ………………... -- 8 of 9 -- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ………………. Tunjangan kinerja ........(nama)................ NIP …………………. dikurangi sebesar …………….% (…………. persen) dan terhitung mulai tanggal ………….. tunjangan kinerjanya dikembalikan pada jumlah semula. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .................................. SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN, NAMA LENGKAP (TANPAGELAR) (TANPA NIP) Tembusan : 1. Menteri Kesehatan di Jakarta; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta; 4. Sekretaris Unit Utama Kementerian Kesehatan di Jakarta; 5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan; 6. Pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan; 7. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan. -- 9 of 9 --