Other
In forceOther 29/2023
No. 29 of 2023
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor
Issued
Aug 16, 2023
Effective
Aug 22, 2023
Issuer
Indonesia, Kementerian Kesehatan
Status
In force
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Health of the Republic of Indonesia, outlines changes to the classification of precursors, which are substances or chemicals that can be used in the manufacture of narcotics and psychotropics. The regulation aims to address the potential misuse of certain chemicals that pose risks to public health and were not previously classified as precursors under existing laws.
This regulation affects manufacturers, distributors, and any entities involved in the production or handling of chemicals that may be classified as precursors. It is particularly relevant to sectors dealing with pharmaceuticals, chemical manufacturing, and any business activities that involve the use of controlled substances.
According to Pasal 1, the regulation includes a list of precursors categorized into two tables, which are integral to the regulation. Entities must comply with the new classifications and ensure that their operations align with the updated lists. Pasal 2 states that this regulation comes into effect on the date of its promulgation, which is crucial for compliance timelines.
Prekursor (precursor) refers to substances that can be used in the production of narcotics and psychotropics. The regulation specifies various chemicals in its annex, which are classified under two tables, indicating their status as controlled precursors.
The regulation is effective from August 22, 2023, the date it was promulgated. It does not explicitly state what previous regulations it replaces but is intended to amend the classification of precursors as outlined in existing laws, including Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 and Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010.
This regulation interacts with several existing laws, including Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 concerning Narcotics and Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 concerning Precursors. It aims to enhance the regulatory framework surrounding the control of substances that can be misused and to ensure public health safety.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 establishes the classification of precursors into two tables, detailing specific substances that are now regulated under this new framework.
Pasal 2 states that the regulation is effective from the date of its promulgation, August 22, 2023, requiring immediate compliance from affected entities.
The regulation is designed to address public health risks associated with the misuse of certain chemicals, as noted in the considerations leading to its establishment.
Entities involved in the manufacture or distribution of the listed precursors must ensure their operations comply with the new classifications outlined in the regulation.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PREKURSOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika; b. bahwa terdapat zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang berpotensi penyalahgunaan dan penyimpangan serta membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan prekursor sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Prekursor; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); jdih.kemkes.go.id -- 1 of 4 -- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126); 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PREKURSOR. Pasal 1 Daftar prekursor tabel I dan prekursor tabel II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemkes.go.id -- 2 of 4 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2023 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 642 jdih.kemkes.go.id -- 3 of 4 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PREKURSOR GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR TABEL I 1. Acetic anhydride 2. N-Acetylanthranilic acid 3. Ephedrine 4. Ergometrine 5. Ergotamine 6. Isosafrole 7. Lysergic acid 8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (3,4-MDP-2-P) 9. Norephedrine 10. 1-Phenyl-2-propanone (P-2-P) 11. Piperonal 12. Potassium permanganate 13. Pseudoephedrine 14. Safrole 15. Phenylacetic acid 16. 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP) 17. 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (“PMK glycidate”) 18. 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (“PMK glycidic acid”) 19. N-Phenethyl-4-piperidone (NPP) 20. alpha-Phenylacetoacetamide (APAA) 21. alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) 22. Methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA) 23. tert-Butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate (1-boc-4-AP) 24. N-Phenyl-4-piperidinamine (4-AP) 25. Norfentanyl TABEL II 1. Acetone 2. Anthranilic acid 3. Ethyl ether 4. Hydrochloric acid 5. Methyl ethyl ketone 6. Piperidine 7. Sulphuric acid 8. Toluene MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN jdih.kemkes.go.id -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor
tentang NARKOTIKA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 29/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.