Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Health Regulation No. 29 of 2022 establishes guidelines for conducting mental health examinations for individuals seeking specific jobs or positions in Indonesia. This regulation is particularly relevant for employers and employees in sectors where mental health is critical to job performance and safety. It outlines the procedures and standards that must be followed to ensure that mental health assessments are conducted fairly and effectively. Employers are required to adhere to these guidelines when hiring for positions that necessitate mental fitness, ensuring that candidates are evaluated appropriately. The regulation also emphasizes the importance of confidentiality and the ethical handling of mental health information. This regulation interacts with other employment-related regulations, ensuring that mental health considerations are integrated into the broader framework of occupational health and safety. By following these guidelines, employers can better support their workforce and create a safer work environment. Overall, this regulation aims to promote mental well-being in the workplace while ensuring compliance with Indonesian labor laws.
Full text extracted from the official PDF (36K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1062, 2022 KEMENKES. Kepentingan Pekerjaan. Jabatan Tertentu. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN TERTENTU. B www.peraturan.go.id -- 1 of 21 -- 2022, No.1062 -2- AB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 2. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi kesehatan jiwa seseorang. 3. Tim Pemeriksa adalah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat kompetensi tertentu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 4. Gangguan Kepribadian adalah gangguan dalam stabilitas emosi, kepercayaan diri, dinamika kebutuhan dan keinginan, interaksi sosial, kerja sama, integritas, sikap dan kecenderungan gangguan perilaku lainnya. 5. Potensi Psikopatologi adalah kondisi psikopatologi atau penyakit mental berupa gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. 6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasal 2 (1) Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu bertujuan untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga Kesehatan, pengurus atau pengelola tempat kerja, dan pemberi kerja dalam menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu. (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan Jiwa seseorang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu atau www.peraturan.go.id -- 2 of 21 -- 2022, No.1062 jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan. BAB II PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Setiap orang sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu wajib dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (2) Pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu ditujukan untuk seleksi atau pra penempatan sesuai kebutuhan. Pasal 5 (1) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dapat dilakukan selama atau sesudah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu. (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan. (3) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa secara berkala selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan pengurus atau pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja. (4) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sesuai kebutuhan selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pekerja atau pejabat terdapat potensi psikopatologi. (5) Dalam hal setelah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu terdapat Potensi Psikopatologi, yang bersangkutan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (6) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa setelah selesai melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya kepada pengurus, pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja. Pasal 6 (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa karena terdapat Potensi Psikopatologi baik yang dilakukan selama maupun sesudah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu dapat dilaksanakan untuk www.peraturan.go.id -- 3 of 21 -- 2022, No.1062 -4- penegakan diagnosis penyakit akibat kerja. (2) Penegakan diagnosis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan dengan memprioritaskan layanan yang mempunyai rasio biaya dan hasil pemeriksaan yang terbaik (cost effective). Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 8 (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. klinik utama; b. rumah sakit umum; dan c. rumah sakit khusus jiwa. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tim Pemeriksa; b. tenaga administrasi; c. 1 (satu) ruang pemeriksaan yang memenuhi standar; dan d. instrumen pemeriksaan psikometri yang telah direkomendasikan oleh organisasi profesi. Pasal 9 (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilakukan di unit pelayanan tersendiri atau terintegrasi dengan unit pelayanan lain di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Unit pelayanan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari organisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama. Bagian Kedua Tim Pemeriksa Pasal 10 (1) Dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu, direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama membentuk Tim Pemeriksa. www.peraturan.go.id -- 4 of 21 -- 2022, No.1062 (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang terdiri atas dokter spesialis kedokteran jiwa dan psikolog klinis. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sesuai permintaan/kebutuhan calon terperiksa. (4) Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama dalam membentuk Tim Pemeriksa harus menunjuk dokter spesialis kedokteran jiwa sebagai ketua Tim Pemeriksa. (5) Dalam hal Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilakukan secara terpadu dengan pemeriksaan kesehatan lainnya, Tim Pemeriksa bekerja sebagai satu kesatuan dari tim pemeriksaan kesehatan terpadu. (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim pemeriksaan kesehatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama. Bagian Ketiga Komponen Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pasal 11 (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dapat dilaksanakan secara komprehensif atau berdasarkan permintaan atau kebutuhan. (2) Komponen Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemeriksaan: a. profil kecerdasan; b. profil kepribadian; c. potensi psikopatologi; dan d. potensi khusus lainnya. (3) Komponen Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu berdasarkan permintaan atau kebutuhan, sekurang- kurangnya terdiri atas pemeriksaan Potensi Psikopatologi yang dilengkapi dengan pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau profil kepribadian. (4) Potensi khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pengukuran kompetensi manajerial dan kompetensi kerja. (5) Dalam hal terperiksa telah dilakukan pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau potensi khusus lainnya, tidak diperlukan lagi pemeriksaan yang sama. (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melengkapi pemeriksaan Potensi Psikopatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 12 (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana www.peraturan.go.id -- 5 of 21 -- 2022, No.1062 -6- dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan setelah calon terperiksa menandatangani surat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan tindakan dan persetujuan pengiriman hasil pemeriksaan disampaikan kepada pemohon. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lembaga, institusi, pengurus atau pengelola tempat kerja, pemberi kerja, atau perorangan yang mengajukan permohonan tertulis. (4) Dalam hal calon terperiksa menolak persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terperiksa menandatangani formulir penolakan persetujuan dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa tidak dilakukan. Bagian Keempat Tahapan dan Prosedur Pemeriksaan Pasal 13 (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan dengan tahapan: a. perencanaan dan persiapan; b. pelaksanaan pemeriksaan; dan c. penetapan hasil pemeriksaan. (2) Tahapan perencanaan dan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. melakukan identifikasi permintaan sesuai kepentingan pemeriksaan; b. memastikan surat persetujuan pemeriksaan sudah ditandatangani; c. menentukan metode pemeriksaan; d. menyiapkan alat dan instrumen pemeriksaan; e. menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan; dan f. mengadakan koordinasi persiapan jika diperlukan. (3) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memberikan penjelasan prosedur pemeriksaan kepada calon terperiksa; b. mengisi biodata calon terperiksa; c. melakukan wawancara psikiatri dan wawancara psikologis secara terstruktur; d. melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat- alat tes diagnostik yang diperlukan dan sesuai standar yang berlaku; e. melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan; dan f. melakukan pencatatan dan pelaporan. (4) Tahapan penetapan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. melakukan analisis hasil pemeriksaan; b. memberikan rekomendasi untuk dilakukan intervensi klinis lebih lanjut, apabila ditemukan permasalahan pada hasil pemeriksaan; www.peraturan.go.id -- 6 of 21 -- 2022, No.1062 c. mengadakan rapat koordinasi Tim Pemeriksa untuk mengevaluasi terhadap keseluruhan proses kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa; d. melakukan presentasi hasil pemeriksaan; dan e. menyimpulkan hasil pemeriksaan dan penandatangan surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. Pasal 14 (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan atas permintaan tertulis dari lembaga, institusi, pengurus atau pengelola tempat kerja, pemberi kerja, atau perorangan dengan mencantumkan identitas terperiksa dan tujuan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama. (3) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas permintaan dari perorangan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen untuk rekrutmen dan pemeriksaan, penilaian, dan pengukuran kesehatan jiwa setelah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu. (4) Segala pembiayaan akibat permintaan tertulis sebagaimana pada ayat (1) dibebankan kepada lembaga, institusi, tempat kerja, atau perorangan yang memohon. (5) Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan tarif sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 15 (1) Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (2) Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama harus sudah mengeluarkan dan mengirimkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dalam bentuk surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan tertulis diterima. (3) Dalam hal direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama tidak dapat mengeluarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada pemohon. Pasal 16 (1) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa. www.peraturan.go.id -- 7 of 21 -- 2022, No.1062 -8- (2) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya menggambarkan ada atau tidak adanya Potensi Psikopatologi yang bermakna yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau profil kepribadian. (3) Dalam hal terdapat Potensi Psikopatologi yang bermakna, gangguan kepribadian dan/atau gangguan kecerdasan, maka Tim Pemeriksa dapat memberikan rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut kepada pemohon dalam bentuk surat rujukan dan mencatatkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa disampaikan kepada lembaga, institusi, perusahaan atau perorangan sebagai pemohon disertai surat pengantar dari direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama. (5) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekam medis terperiksa. Pasal 17 (1) Dalam hal klinik utama dan rumah sakit umum tidak mampu melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sesuai permintaan, direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama harus mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Pengembalian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai penjelasan. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kualitas Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan masyarakat. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama lintas program, lintas sektor, dan organisasi profesi terkait. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. bimbingan teknis; b. monitoring dan evaluasi; c. koordinasi, sosialisasi, dan advokasi; dan www.peraturan.go.id -- 8 of 21 -- 2022, No.1062 d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pasal 19 (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu harus melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan pemeriksaan dan hasil kesimpulan akhir dari pemeriksaan. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Pekerjaan dan Jabatan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 9 of 21 -- 2022, No.1062 -10- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id -- 10 of 21 -- A. LotUTBelnkang Untuk molaksnnnkan suatu fungsl pod" pekerjaan tertentu atau jabetan tertentu dlperlukan kendret keaehatan ynng pru1purna. Kondl.1 kesohntan yang partpurna tersebut bukan hanya bebas dart penyaldt nalk dan dru1 penyaldt atau ganggunn Jlwn/mento.l ..,Ja tetapl memungkinkan seseorang hldup produkllI balk seearn so.lal dan ekonoml. seseornng dllmtnkan sehnt Jlwn atau sehat mento.l npablltl berado do.lnm kendnnn seJahtera. menyadru1 potensl yang dlmlllklnya, mampu mennnggulnngl tekanan hldup normal, bekerjn secarn produktlf. serta mnmpu memberlknn kontrlbusl bag! Ungkungnnnya. Untuk menjamln kondlsl Jlwa/mental ynng cakap untuk auatu pekeljnnn tertentu ntllu jabntnn tertenru dlperlukan pornertklnan/ penllnlan/pengukurnn ynng menyelutuh dart aspek-ospek k.. ehntan JIWlI yaltu keeerdasan, keprtbadlan, potenst pslkopotolOjll don/lltnu poten.1 khusus latnnya, Setlop orang .. belum meloksnnnknn pekerjaan tenentu atau mendudukl Jabatan tertentu waJlb dllakukan Pemertksnan Kuehntnn Jlwa. Krttertn pekerjaan tertentu atau Jnbntnn tertenru yan& dlmaksud antarn loin: I Pejabnt pubUk yan" membuat keputusan penling lesua! den""n ketenrunn peroturan perundang-undangc». PeJnbat PubUk odo.loh orong yong dltunJuk don dlbert It'gas untuk menduduld poslsl atau Job"tlIn tertentu pado badnn pubUk (Iemba"" eksekutlf, leglslntlf, y\ldlkaLIi. dan bad"n lain ynng fungSI dan rugas pokoknyn berkohan dengan penyelenggnraan negara, yang sebagtan atau aeluruh dananya bersumber dru1 Anggnran Pendnpnton dnn BelonJn Negnrn dnn/atllu AnggMBn Pendnpotnn don BelnnJn Dnerab, nUlu organls".1 non pernertntah .epanJang aebapn atau .. Iuruh danonyn bersumber dar! Anggnran Pendapatan don BeIonJn N.garo dan/nlau Anggnmn Pendnpatan dnn BelanJn Daerah, sumbangan masyarakat, dnn/alau luar negert' ConLoh: Preslden, Menlert, DPR, MPR, DPD, OPRD, Kepnln Daernh, Kepola Plmplnan Lembo"", Ketua dan Haldm MA, MK dan Pengodllon, dan IBln·laln 2. Pekeljoan yang dopnt membohaynkan dirt sendlrt atau orang lain. Pekerjann yan.g dapnt membahnyaknn din sendlrt "lBU orang Ioln yaltu pekerjaan yang berpolensl memlUkltekanan emoslonnl tlnggl. eontoh: BASI PENDAHULUAN PEOOMAN PEMERIKSMN KESEHATANJIWA UNTUKPEKERJAAN DAN JABATANTERTENTU LAMPlRAN PERATURANMENTER! KESEHATAN REPUBUK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN2022 TENTANO PEDO~lAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK PEKERJMN DANJABATANTERTENTU 2022, No.1062 www.peraturan.go.id -- 11 of 21 -- B.snonmn snsamn !'edoronn Pemerlksann Keseha,an Jlwll Untuk Kepentlnllan Pekeljlllln atau Jllbatan Tertentu meUputl: I Dokter apeslolls kedokteran jlwn, polkolog kUnls, dan lennga kesehntan loin: 2. Plmplnnn atou penanggungj"wnb r".IIII"o pelayanan kesehatan; 3. Pemertntnh Pusnl dan Pemertnulh D"erllh: 4 Oraanlsasl profest; dan :5. Peronngku kepentlngnn terkau, c. RUMa Ungkup !'edoman Pemerlksann Kesehatan Jlwa untuk Pekerjnan dan Jabotnn Tertentu meUpull: a. FnslUtns Pelayon"n Kesehntan Pemertksaan xesehetan Jlwn: b. Instrumen Pemertk,ann: c. Presedur Pemertk.nnn: dan d. PIIncatalnn dan Pelnpornn. a. Anggota kepoUslan. TNI, atau petugas pengamcaan ynng dllengkapt dengan senjata apt, b. PUot ntau nabkoda yang pekeljaannya memerluknn kompetenst tertentu dan memlUkl resrke unggt. 3. Pekeljann yang berllubungnn dengan kelompok rentan. pekerjaan yang berllubungnn dengnn kelompok rentan yaltu pekerjaan }=i memUlid rentnng waktu lntemksl eukup lama dengan kelompok rentan tertentu. Contoll: a, tennga kesehatan atau petuga. yang melakukan perawatan kepnda penynndang dlsabllttas, kelompok lansla, kelompok perempuan dan anak; b. tennga pendldlk bIlgI penyandnng dloablUtas dnn kelompok perempuan dan anak. 4. Pekeljnnn atau jabatan loin yani dltetapkan eleb pemrumn perundang-undnngan. Kese hatnn jlwn yang opumal dltnndnl dengnn terbeb"snya ornng tersebut dart gangguan kecerdasan, ganuunn keprtbadten. dan tldak memlllld kondtsl pslkopetologl yang bermnkna. Dengnn demlidnn dalam rllngka membertknn panduan dan untuk menstnndarknn/menyerngamk..'Ul pemertksaan keaehatan jlwa untuk enlon terpertksa yang akan, sedana. ntau Lelah mendudukl pekeljnrut tertentu atau jabatan tertenru perlu drsusun !'edoman Pemeriksnnn Kesebatnn Jlwll untuk Kepentlngan Pekeljann atau Jnbntnn Tertentu. Dengan dltelapkannya pedomnn tnt dlharapknn dn.p8t memudahkan tennga kesehatan terknit dalam menjalanknn pemertksaan kesehatan jlwn untuk kepentlngan pekeljnan tertenru ntau jabatan tertentu, 2022, No.1062 -12- www.peraturan.go.id -- 12 of 21 -- ""monk.Mn kesehatan jlwn untuk pekeljoan tertenru atuu jnbotan tertentu menggunaknn berbngal metode aseamen, yoltu ob.ervn.I, wnwaneant dan menggunnkan nInt tes/ln.trumen pernertksaan pslkometrt yang telah dlrekemendastkan oleh or&nnlsasl profes I. Mllcom dan jenls metode n.. smen yllng dlgunnknn sesua! dengBn permlntnon ntau kebutuhan, ""merfksaon Kosehlltan .lIWIl secarn kemprehenstf atau seeuat permlntann menllal/mengukur: L. ProW kNrdnsQD Untuk mendnpotknn hasll pemeriksaon podn prom kecerdasen, mBka Instrumen tes pslkologls yang dapn' dlpokoJ ndnIllh lea kecerdasan yang blsa dlsaJlknn dengan mudnh, dnpot dlkorjoknn secnrn Indl1lidual maupun kelompok serta membutuhknn waktu yang t1dBk tertalu lame, nntarn laln Standard Progl'flssivc Matria!s (SPM), Advanced ProgTt!ssiw Matril:t!s (APMI,Test tmellgens! Umum (TIUI, dan CUlture Fair Inrelig<!I1"" Tes. (efT!') skala 3 nUlu dllpot Juga menggun"kan tos kec..rd"snn yang termnsuk golongan kompleks sepertl Il1IeUig<!""Slrukrur Tes. ~ST). Dot! hasll pemonksoon m.nggunBkan aim te./lnstrumon dlatas akan dlperoleh hasU 'es terkalt dnya penn.lnmn. pemnhamnn, B. Instrumen ""merlksnnn raslUtas ""Iayanan Kesehatan temper pemerlksaan kesehntan jlwn unruk pekerjaan tertentu dan jabatan tertenru adalah kllnJk utama, rumah snklt umum dan atau rumah saklt khusus jlwa. Sarona pemertksaan dapat merupakan en.lUlas pelnyanan kesehatan mlUk pemertntah pusat, pemerlntab daerah atnu swasta. raslUlns pelayanan kesehatan tempat pemerlksaan kesehatan jlwn hams memUlid sumber daya manusta yang mempunya! kompetenst pemerlksaan kesehatan jlwll yang dalam bel Inl adalah dckter spesWls kedckteran jlwa dan pslkolog kllnls. ol.amplng ttu fa.Ul'ns pelayanan kesehctan tempat pemertksnnn kesehatan jlwn hams mernJUkl tenaga odrnlnlstrnsl. Te""8n ndrnlnlstrnsl pnllng sedlkll terdlrt atas pranata komputer dan tenaga admtmstras! umum. SeWn hruus mernJlJId lumber daYIl manusla, fnslU,as pelayanan kesehntan tempat pemerlksaan k•• ehatan jlw" hams memUiId ruang pemertksaan yanll s.sua! standar: a. RUM&nn yang representauf, renang, jarnk persenct antar cnIon lerperlksa tercukupl, terbebas dart keblslngM, dan gangguan Inlnnya .. sua! dengan protokol kesehatan yang berlnku. b. MernJlJId meubelnlr dan pernlntnn pemertksann, paling .edOd, meltpuu; II Mejll keljn Individual, untuk keburuhan ruang Indlvldu 21 Kurol kelja. untuk pemerfksn dl ruang Indlvldu, ruang kelas, dan ruang admlnistras]. dan runng mpM 31 Lemarl onlp untuk penylmponnn Lnstrumen dan berkas lalnnya "I Komputer, printer, dan scanner :II ""rMikal nudto vtsual untuk menayangknn Inslmksl test 61 Alat tuUs kantor s.sunl kebutuhan. A. raaiUtn.I ""lnyanan Kesehalan ""merlksaan Kesehatan .llwn BAB II PENYELENOOARAAN 2022, No.1062 www.peraturan.go.id -- 13 of 21 -- C. Prosedur Pemerlksnnn Pemerlkoann Kesehatan Jlwn untuk pekerjnnn tertenru dan jabatan tertenru dilaksnnnkon oleh Tim Pemerlksn. Tim Pemoriksa dtbentuk eleh dlrektur/kepnl.~ rumnh ....klt atau plmplnan kllnlk utama rnelalu] surat keputuaan dlrektur/kepoJa rumeh so.ldt ainu plmplnan kllnlk utama. Pemerlk.aM sedapntnyo dUGkukon dalam urutan .obagnl bertkut: pemerlksaan/pengukurnn funasl kecerdasan. pron! keprtbadtan, potenst pslkopntologl, dan poton.1 khusus lalnnya. Pemorlksnnn Kesehatan Jlwn unruk kepenungan pekerjaan tertenru atau jnbotan tertentu InJ dcpat dilaksnnnkan secare komprehenslf (monyeluruhl atau sesuru dengan permlntGan/kebutuhon pemohon. Oruam hal permlntnan pemorlksnan ko.ehntan Jlwn .eearn komprehenslf (menyeluruh). ma.ko dUakukan pemerlksaan profil kecerda.an. potensl pslkopntologl dnn prom keprlbadlcm. JIIm pemohon tldok meneantumkon kobutuhan jonl. pemorlkanan. maim 11m Pemerlks" akon menUal/mengukur prom kecerdasan nlau prom k.prlbndlnn don polensl pslkopnlologl. Permlntann/kobulUhnn pemohon dltuUsknn dalam 2. Prom Kenrlbndlnn: untuk mendnpatkan haoil pernertksann prom keprtbadtan, maka Tim P\!rnerlk.a dapat rnenggunnkan alat tes/lnstrumen psl.kologl tnvemert seperu Big Five PersonalifY, Edwatds Personal Preference Schedule (EPPS) dan atau tes proyeksl seperu tes Wnrtegg, Baum, Dmw A Person! Draw 1\ Man. House Tree Person. Oarl penggunann alat tes/ln.trumen pslkologl tnt, akan dlperoleh prom keprlbadlan terkalt .Ifal-olfnt dasar, stnbUltn. ernest. kepereayaan dirt. dlnamtka kebutuhan dan kelng!nan. Interaksl soolo.1. kerja sama, tntegrttae, slknp dan keeenderungan perilaku latnnya, Oarl hnsil anallsls terhadap pemerlksann prom keprtbudlan lerperlk.a d1slmpulkan d1temuknn/Udak dltemukan Ulndn/gejrun gangguan keprtbadtan ylUlg bermaknn dan dapat mengganggu nktMt as kehldupan sebart-hart. 3. Pot en,' PBfkOPiJ'olgg1 Untuk mendnpatkan haoil pemerlksann potensl pslkopnlOlogl, maka dapot d11akuknn dengan metode pemertksaan cbservast dan wnwnncnra kllnl. sert" menggunaknn instrumen pstkometrt, mi.ainyn Woodu.orth·s QuA!stioner (WWQ) atau Minnesota Multjphasic Personalilyln""nlOry (MMPII.atau Millon Clinioal Mulliaxial IntJCnlOry IV (MCMHV). Oarl hasll nnnllsi. terhadap pemertksaan prom kepnbadtan terperlksa, d1temuk."In/ttdak d1temukan keeenderungan korakterlsttk pntologls tertentu yMg bermakna dan dapat menaganggu nktlvltas kohldupnn sehart-bart dan Iltau pekorjaan/jnbatnnnyll. 4. Pot'"!" Khusys \alnova Selaln pemerlksnnn tersebut dl BIU, npnblln pemohon pemerlksaan kesehatan jlwn untuk pekerjann tertenru dan jabntrul tertenru membutuhkan adanyn Informnsl yang leblh lengkllP/kompleks lerkalt potensl kbusus 1000nnyo dengan menggunnkan tos/lnstrument Y""II sesuat, Polensl khusus Ialnnyo dnpnt dllakukon denann pengukumn .lkap kerjn sepertt berupn keeepatan korja, ststemauka keljn, ketahanan kerjn, keglglhnn kelja. ketoUtlrul terhodap rugae, ntau pengukumn lain yonll dlperluknn. kemarnpuan pemeeahan masalah daya abstraksl. daya tngat dan konoentrnsl, serta kemampuan nnallsls. 2022, No.1062 -14- www.peraturan.go.id -- 14 of 21 -- E. ""mblnnan dan ""n&l'WIlSIln Keglatan pemblnaan dan penaawaSlln dllakukan pam pemongku k~pentlnllan lerknll dengon pemantauan dan penlngkdtan kualltas pemertksann Keaehallln Jlwn unruk pek~rjnnn tertenru dan Jabal,," terteruu, sural yang dltruldatrulganl pemobon sesuat dengan I'ormulir 1 pada lampirun. pemertksaan kesehatan jtwa dijadwalkan setelah pemohon mengajukan surat permobonan dan calen terpertksa telah menyetujU! ttndakan jpemertksaanl alas dtrtnya dengan menendmangcnr Sural ""rsetujuan pemertkecan. Selaln uu, calon terpertksa juga bams menandatangent persetujuan penglrlman basil Pemertksaan Kesehatan JIwn kepada pemobon (Iembaga. 10.1110.1. peugurue atau pengelola tempat kerja. pembert kerjn. atau perorangan yang mengajukan permobonan tertuhs] sesual dengcn I'ormulir :J pndalampirun. Sural keterangan Pemertksoan Kesehatan Jlwa sekurnng-kumngnya bertsl gambaran proal kecerdasan ainu gambaran prom keprtbadlan dan ada atau tldak ada petenst psikopalologl yang bermakna, Selaln bertst gambru'an prom kecerdasan dan ada atnu IIdak adanyo potenst pslkopalologl yang bermakna, aural keterangan I'\>mertk.aan Kesehatan Jlwn dapat bertsl ada atau IIdak ada gangguan kepribadirul tertentu dan/alau ada atau IIdak ada kondial petenst khusus lalnnya. Sural keterangan ""meriksaan Kesehntan JIWQdlsampalkan dan dlklrlmkan selambatnya 3 (llgal hart kerja untuk permohonan perorangan dan 7 jtujuhl bru1 kerja sejak pemertkaann kesehalan jlwa dilakaanakan untuk permobonan lembaga/lnsUluSI/perusaha"n. Apllbllndalam kondlst tertentu euatu In.lnnsl menglrtmkan permohonnn untuk dUakukan pemertksnan denSlln jumlah peserta yani melampaut bnlno mnkalmum dart Jumlnh pesertn ynng dapal dl selesBlknn dalam wakru 7 jtujuhl kerjo hart se~lnh pemeriksaan dilakukan, milk.. dllakukan kesepakntan tentang penyerahan hasil laporan pemertksaan. HasU pemertksaan dllullskan dalam bentuk sural keterangan ""mertkaaan Kesehatlln Jlwll yang dltandntanllanl oleh ketua Tim ""mertkao sesual dengan Formulir 3 pad" Inmplrnn. O. ""ncolatan dnn ""I"poran Semuo hal yanll berknltan dengan terperika.. harus dlcata; semuanya mulnl dart Iden,lllls. riwllytHpenynklt. riwllyal pemeriksaa nnya dan diagno.ls. dan semua dato tersebut berada dl dalom reknm media. Rekam medts WQjlbdlslmpan oleh r"sllllllS pelaynnan kesehatan s.sunl dengan kerentuan peraruran perundang-undangan, 2022, No.1062 www.peraturan.go.id -- 15 of 21 -- Keglntnn yang dIlakuknn meUputl: 1. SOsJallsasl dnn Advokasl oloh Kementertan xesehatan Dllnkuknn untuk memperoleh komltrnen dan dukungnn dalam upayo pernertksaan keeeholM Jlwn unruk pekorj""" tertenru don Jnb,unn tertenru balk berupa kebljalmn (mengeluarkon SE untuk Ina,nnsl terkalt], penyedJnnn sumber dayn manusta, don sarana don prasarana, 2. Ptmnnu.unn dan EvaluQ,f Otinksnnnknn seeara perlodlk oleh dlnas kesehatan setempa; untuk mengevaluosl has" pemerlksaon keaehatan Jlwn dan rujukonnyo. SeliaI' kosus penyoklt I1ldbnt kerja yang terjndJ dltlndokl4njutJ dengan progrnm upayo kesehatan mosynrok'" pekerjn yang d1loksnnoknn oleh dinas ke$Ohnlon don/atou $Ok,or sWOS,Q., ...001..... g 01011Komonl""'" KocwcinollCM I Kl( •• Lait K_o:ali: Oaorah ~ KlL Kemenlenan Kosehalan J 2022, No.1062 -16- www.peraturan.go.id -- 16 of 21 -- , Plllh aolnh saru Kelerongan: untuk tnstanet menggunnkon kop Instanal t ) Pltrsynrnton yang knmi mohon unruk dlperlksn/dlukur adalah Po«nsl Pslkopatologt don ': I. ProlU Ke«rdason 2. ProlU Keprlbadlon 3. Potensl khuaus loInnyo Uotuk kepentlngan PekerjannlJabRlon . Usln Jenls KeLmlin i\Jrunnl Yang bertandatangan dlbawnh In! : Nama . NIP •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• Jabatan . Instansl . "'hunat . Surel/emall •......................................................................... &rsamn suntt lnl mengaJukan pemertksaan kesehatan Jlwa ntas : NnmB . NIK . Tempat Yang terhormat; Olrektur/keprua rumnh saktt ntau ptrnplnan kllnlk utama .... dl FORMULIR I SURAT PERMOHONANPEMERIKSAAN KESEBATAN JIWA 2022, No.1062 www.peraturan.go.id -- 17 of 21 -- • Coret yang tidal< perlu 1 · · ) ......, . 1. MenyoUlknn bersedlnftJdak benedJa' untuk d1l4kuknn pemertksaan kesehatan Jlwa IlIn. dlr1 soya dengan komponen pemertksaan prom kecerdasan don potensl pslkopatologt. beserta": 0) Prom kecerdasan dan/atau Prom KepribadJan b) Potensl khusus tarn . 2. Menyataknn setuJuftldak setuJu' hasll pemerlksonn k•• ehatan JIWD dtsampatkan kepoda pemohon pernertksaan Kesehotnn Jlwa YnnKbertanda tangan dtbawah InI: Nama . NIK . Usia . Jenls Kelnmln .. Alamot .. SURAT PERSETUJ11Alf PEMERIKSMN KESEHATAN J1WA fORMULIR 2 2022, No.1062 -18- www.peraturan.go.id -- 18 of 21 -- ~ J CAP Ternpat, Tnnggnl.Bulnn, Tnhun Koordlnntor"m Pemertksa, Demlklan SUnil Kelernngnn Pemerlksaan Kesehatan Jlwa Inl d1bunt dengnn sebenarnya untuk keperluan . 3. Pslkopntologl: Oltemukan/ udak dltemukan •• tanclal geJala gnngguan Jlwn yang bermakna dan dopa' mengganggu nktlvilns kehldupnn sehnrt·hart. 4. Potensl khusus Wnnya: ~dllernngknn) . Dengan HasUPemerlksonn Ke.ehn,nn Jlwo pad" """llnl': I. xecerdasan supertor/dlal". nI,,,-ratn/rnln-ro!n/dlbnwnh rata-rata 2. Keprtbadlnn Ollemuknn/tldnk dltemuknn .. !nndo/ geJalogongguan keprtbndlan ynng bennaknn dnn dnpal menggnngguaktlvilas kehldupan eehart-han. Agarna Alnmat Atas permtmaan tertults dart : Nama. . Jabalnn . In.tansl . No.Surat . Perlhal Pennlntaan/kepentlngnn: . Telah melakukan pemertksaan kesehatan JIWl1 pacta Tnngga1 . Bulan........• Tnhun Terbndnp ; Nama . Temp"'/ Tanaaal Lnhlr •............................................................ Pendldlknn . Pekerjnan . StnlUs Pemlknhan . Yangbertanda tangan dl bawah Inl : Naron ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SIP •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jabatnn . FaJlynnkes .•••.•...•.•.•.•.•.•••.•.•••.•.•••.•..••.•.•••.•.•••.•.•.•.•..••••.•••••.•••••.••• SURAT KETERANGAl'I PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA No: / / . KOPSURAT FORMULlR 3 2022, No.1062 www.peraturan.go.id -- 19 of 21 -- , sekurang-kurangnya bertsl nda atau tldnk ado ganeguan keeerdesan don ado atau tldnk ada pSlkopatolOgi yang bermakna, H corer yang tldok perlu Ketel'1lJlian; Sumt keterangan hasll pemerfksaan dlsampalkan melalul alamnt/ surel kepada Instansl pemchcn, kecuall pemoben adalah orang perornngan. ( ) CAP Mengelahul, OlTektur/kepala I'WIIAh sakit atau plmplnan kUnIk utama .... 2022, No.1062 -20- www.peraturan.go.id -- 20 of 21 -- BUDI O. SAOIKlN lid MENTER! KESEIiATAN REPUBUK INDONESIA, Dengan dltetapkannya Pedornan Pemertksaan xeeebatan Jiwa Untuk Pekerjaan dan Jabatnn Tertentu dlharapkan terdapat keseragamen dalam penyelenggarean Pemerlksaan K.. ehaten Jlwa UDtuk pekerjaan tertenru dan jabatan tertentu oleh lenaga kesehatan yang berkcrnpeten dan berwenang dl .asWIn. Pelnyanan Kesebatan, Setaln ltu hasU Pernertksaan Ke.ehalan Jlwa yang d1lalrukan dapat rnernbertkan monfaat yang besar bagl Instltus! pemertntah atau lernhaia/lnstltusl •erta peJahal/pekerja yang beraangkutan, serta dapat dlpenanggungjawabknn. BAH III PENUTUP 2022, No.1062 www.peraturan.go.id -- 21 of 21 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu
tentang KESEHATAN - STANDAR / PEDOMAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 29/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.