Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulation regarding the procedures for government guarantees for corporate entities through designated guarantee institutions as part of the National Economic Recovery Program. It aims to enhance legal certainty and streamline the guarantee process for businesses affected by the COVID-19 pandemic.
The regulation primarily affects corporate entities in the real and financial sectors with a net worth exceeding IDR 10 billion or annual revenue exceeding IDR 50 billion, which have been impacted by the COVID-19 pandemic. It also involves government guarantee institutions such as LPEI and PT PII.
- Article 1 defines key terms such as "Penjaminan Program PEN" (National Economic Recovery Program Guarantee), "Pelaku Usaha" (business actors), and "Penerima Jaminan" (guarantee recipients). - Article 10 outlines the rights to receive Imbal Jasa Penjaminan (guarantee service fees) based on the value of the guarantees provided, with specific percentages for different ranges of guarantee amounts. - Article 15 allows the government to provide backstop loss limit support to PT PII to mitigate risks associated with guarantee claims. - Article 22 establishes the process for regression claims from LPEI to the guaranteed entities in case of default.
- Penjaminan Program PEN: Government guarantees provided under the National Economic Recovery Program. - Pelaku Usaha: Corporate entities eligible for guarantees based on financial criteria. - Penerima Jaminan: Banks or financial institutions providing loans that are guaranteed by the government. - Imbal Jasa Penjaminan (IJP): Fees paid for the guarantee services. - Regres: The right of the guarantor to recover payments made on behalf of the guaranteed entity.
This regulation takes effect from the date of its promulgation, March 30, 2022, and amends the previous regulations, specifically PMK No. 98/PMK.08/2020 and its subsequent amendments.
The regulation references several laws and regulations, including the Government Regulation No. 23 of 2020 on the implementation of the National Economic Recovery Program and the Presidential Regulation No. 57 of 2020 concerning the Ministry of Finance. It also interacts with the existing framework for government guarantees and financial management as outlined in previous PMK regulations.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 1 defines the Penjaminan Program PEN as guarantees provided to support the National Economic Recovery Program, specifically for businesses affected by COVID-19.
Article 1 also specifies that eligible businesses must have a net worth above IDR 10 billion or annual revenue above IDR 50 billion and must be impacted by the pandemic.
Article 10 outlines the payment structure for IJP, detailing percentages based on the value of guarantees, with specific rates for different ranges of guarantee amounts.
Article 15 allows the government to provide backstop loss limit support to PT PII to cover excess claims beyond the guaranteed limits.
Article 22 establishes the process for LPEI to claim regres from guaranteed entities in the event of default, ensuring recovery of funds paid out under guarantees.
Full text extracted from the official PDF (40K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.08/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 98/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA KORPORASI MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk menyempurnakan dan melanjutkan dukungan kepada pelaku usaha korporasi melalui badan usaha penjaminan serta memperbaharui dukungan pemerintah kepada penjamin, pemerintah, perlu memberikan kepastian hukum dan penyesuaian terhadap proses penjaminan; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 28 -- Mengingat Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional belum mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 28 -- Menetapkan Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 842) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 254); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 98/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA KORPORASI MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 28 -- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 842) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 254), diubah sebagai berikut: l. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 28 -- 3. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN. 4. Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah dari kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan. 5. Pelaku Usaha Korporasi yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau omzet tahunannya di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 6. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri yang dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha penjaminan. 7. Penerima Jaminan adalah bank yang memberikan fasilitas Pinjaman. 8. Terjamin adalah Pelaku Usaha penerima Penjaminan Pemerintah. 9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenru Otoritas Jasa Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 28 -- 10. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 11. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenru Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 12. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PII adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang penjaminan infrastruktur. 13. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan. 14. Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit yang selanjutnya disingkat IJP Loss Limit atau premi Loss Limit adalah sejumlah uang yang diterima badan usaha yang menjalankan penugasan dukungan loss limit dalam rangka kegiatan Penjaminan Pemerintah. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 16. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban Terjamin tersebut. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 28 -- 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. 18. Nilai Penjaminan adalah jumlah Pinjaman yang mendapatkan Penjaminan Pemerintah. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LPEI berhak mendapatkan IJP. (2) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); atau c. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), IJP yang dibayarkan: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 28 -- 1. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dibayarkan oleh Pelaku Usaha untuk penjaminan yang diterbitkan periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Juli 2022; atau 2. sebesar 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dibayarkan oleh Pelaku Usaha untuk penjaminan yang diterbitkan periode 1 Agustus 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. (3) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP = tarif IJP x Nilai Penjaminan. (4) Tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk pertama kali oleh Menteri melalui surat. (5) Besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat dilakukan evaluasi pada dan penyesuaian oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan. (6) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan melalui surat Menteri. (7) Tarif IJP dan penyesuaian besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan memperhatikan: a. keputusan mengenai kebijakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1); b. laporan keuangan LPEI; c. kemampuan Pemerintah melalui Menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP; dan/ atau d. data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi non performing loan (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan loss limit, dan jangka waktu Pinjaman. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 28 -- (8) Dalam menetapkan besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri dapat meminta masukan dari pihak yang kompeten dan independen, serta pihak yang terkait lainnya. (9) IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN. 3. Ketentuan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk memberikan dukungan loss limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan backstop loss limit kepada PT PII. (2) Dukungan backstop loss limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri untuk mengantisipasi risiko kelebihan klaim atas dukungan loss limit yang ditanggung oleh PT PII. (3) Dalam ha! terjadi risiko kelebihan klaim atas dukungan loss limit PT PII sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dalam ha! ini Menteri menanggung kelebihan porsi atas klaim dukungan loss limit. (4) Kelebihan porsi atas klaim dukungan loss limit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan terlebih dahulu oleh PT PII. (5) PT PII mendapat penggantian kelebihan porsi atas klaim dukungan loss limit yang dibayar oleh PT PII sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penggantian atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputijumlah kelebihan porsi atas klaim dukungan loss limit. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 28 -- 4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Pemerintah melalui Menteri mengalokasikan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. (2) Pengelolaan dana cadangan penjaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan pemerintah sepanJang tidak diatur lain dalam Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal terjadi pembayaran klaim dukungan backstop loss limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah melalui Menteri dapat menggunakan dana yang bersumber dari pengelolaan dana cadangan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Terhadap realisasi penggunaan dana cadangan penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berasal selain dari anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dapat diganti melalui mekanisme APBN dan/ atau APBN-Perubahan. (7) Dalam hal pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk penggantian pembayaran kepada PT PII sebagaimana dimaksud dalam Pasal www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 28 -- 15 ayat (5), Menteri mengalokasikan dana cadangan atas klaim dukungan backstop loss limit pada APBN maupun APBN-Perubahan. (8) Pencatatan realisasi pengeluaran atas klaim dukungan backstop loss limit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan dalam APBN- Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 22 diubah dan ditambahkan 6 (enam) ayat yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Dalam ha! terjadi gagal bayar dari Terjamin, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI kepada Terjamin. (2) Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh LPEI. (3) Untuk penjaminan bersama, Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh LPEI dan PTPII. (4) Dalam hal terjadi gaga! bayar dari Terjamin yang menyebabkan pembayaran klaim loss limit, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI dan PT PII kepada Terjamin. (5) Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh LPEI dan PT PII. (6) Dalam ha! terjadi gagal bayar dari Terjamin yang menyebabkan pembayaran klaim backstop loss limit, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 28 -- dalam Pasal 6 ayat (1) menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI, PT PII, dan Pemerintah kepada Terjamin. (7) Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh LPEI. (8) Untuk penjaminan bersama, Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh LPEI dan PTPII. (9) Dalam melakukan pelaksanaan Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), LPEI dan/atau PT PII dapat melakukan kerja sama dengan Penerima Jaminan atau pihak lain. (10) Terjamin wajib memenuhi Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan/atau ayat (6). (11) Pemantauan atas Regres Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh PT PII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) hurufb. 6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tahun 2020, sumber dana belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN untuk Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), belanja subsidi IJP loss Zimit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dan anggaran kewajiban penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat berasal dari APBN sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai postur dan rincian APBN maupun peraturan pelaksanaannya. (2) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Penjamin perlu melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 28 -- penyesuaian pelaksanaan Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 7. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 842) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 254) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak .terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 28 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri lnl dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia . Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 327 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian · nistrasi Kementerian YAB<l,l 213 -199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 28 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.08/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 98/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA KORPORASI MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL I. TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN KEPADA PELAKU USAHA KORPORASI A. Tata Cara Pemberian Penjaminan 1. Ketentuan Penerima Jaminan Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, Penerima Jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. Penerima Jaminan menanggung risiko sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Penjaminan, kecuali untuk sektor prioritas yang ditetapkan oleh Menteri, Penerima Jaminan menanggung risiko sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Penjaminan; c. pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari Pelaku Usaha kepada Penerima Jaminan dapat dibayarkan di akhir periode Pinjaman; clan d. Penerima Jaminan sanggup menyediakan sistem teknologi informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah. 2. Ketentuan Terjamin Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, Terjamin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 28 -- b. terdampak Covid-19, diantaranya: 1) nilai penjualan maupun laba Pelaku Usaha mengalami penurunan; 2) sektor industri Pelaku Usaha terdampak; 3) lokasi usaha Pelaku Usaha termasuk wilayah yang berisiko; 4) perputaran usaha Pelaku Usaha terganggu; dan/atau 5) kredit modal kerja sulit diakses oleh Pelaku Usaha; c. berbentuk badan usaha selain BUMN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; d. merupakan debitur existing dan/atau debitur baru dari Penerima Jaminan; e. Pelaku Usaha memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2) pada saat pengajuan penjaminan; dan f. bukan merupakan Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas penjaminan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang masih memiliki outstanding atas pembiayaan/pinjaman pada saat sertifikat penjaminan diterbitkan. 3. Ketentuan Pinjaman yang dijamin Pinjaman yang dapat dijamin harus memenuhi ketentuan: a. memenuhi syarat dan ketentuan Pinjaman dari Penerima Jaminan; b. merupakan Pinjaman modal kerja baru atau tambahan baru Pinjaman modal kerja paling sedikit RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk seluruh pihak yang terafiliasi; c. diberikan kepada: 1) satu Penerima Jaminan kepada satu Terjamin; atau 2) beberapa Penerima Jaminan yang tergabung dalam Pinjaman sindikasi atau club deal kepada satu Terjamin; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 28 -- d. penjaminan diberikan kepada pihak yang ditunjuk mewakili Pinjaman sindikasi atau club deal dalam hal Pinjaman diberikan oleh beberapa Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2; e. merupakan Pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 16 Desember 2022; f. dalam hal Pinjaman memiliki tenor lebih dari 3 (tiga) tahun, maka tenor penjaminan diberikan maksimal 3 (tiga) tahun; dan g. dalam hal Pinjaman dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3a), maka tenor penjaminan dihitung maksimal 3 (tiga) tahun yang dihitung secara akumulasi termasuk penjaminan sebelumnya. 4. Kerja sama antara LPEI dengan Penerima Jaminan a. Dalam pelaksanaan Penjaminan Program PEN, LPEI melakukan kerja sama dengan Penerima Jaminan. b. Kerja sama antara lain dilakukan untuk menentukan: 1) jenis dokumen yang harus diserahkan oleh Pelaku Usaha dan Penerima Jaminan; 2) metode pertukaran data yang dilakukan antara LPEI dengan Penerima Jaminan; 3) batas penerapan skema penjaminan bersyarat (case by case coverage) dan penjaminan otomatis bersyarat (conditional automatic coverage); dan 4) upaya Penerima Jaminan untuk memaksimalkan Regres Penjamin. 5. Permohonan Pinjaman dan Penjaminan a. Pelaku Usaha yang memenuhi syarat mengajukan permohonan Pinjaman modal kerja baru atau tambahan baru Pinjaman modal kerja/pembiayaan modal kerja Penerima Jaminan. b. Atas permohonan tersebut, PenerimaJaminan melakukan analisa syarat dan ketentuan sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku di masing-masing Penerima Jaminan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 28 -- c. Pelaku Usaha melalui Penerima Jaminan mengajukan permohonan penjaminan kepada Penjamin dengan melampirkan bukti persetujuan pemberian Pinjaman (offering letter) dari Penerima Jaminan. d. Penjamin dapat meminta lembaga independen untuk melakukan reviu risiko kredit. e. Penjamin menyampaikan persetujuan penjaminan kepada Pelaku Usaha ditembuskan ke Penerima Jaminan. f. Pelaku Usaha melakukan Pinjaman dengan Penerima Jaminan. g. Dalam hal syarat dan ketentuan telah terpenuhi, Penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan kepada Penerima Jaminan. h. Penjamin melaporkan data transaksi penjaminan kepada Pf PII. 1. Pf PII melakukan verifikasi data transaksi penjaminan yang disampaikan oleh Penjamin dan menyampaikan hasilnya ke Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. J. Pemberian penjaminan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Penjamin dengan memperhatikan perjanjian kerja sama dengan Penerima Jaminan. k. Terhadap penjaminan yang telah terbit, Penjamin mengajukan tagihan pembayaran IJP kepada Pemerintah melalui Menteri. 6. Pengajuan Pembayaran IJP oleh Penjamin kepada Pemerintah melalui Menteri a. Penjamin mengajukan permohonan pembayaran IJP kepada KPA setelah sertifikat penjaminan diterbitkan. b. Pengajuan permohonan pembayaran IJP kepada KPA paling lambat disampaikan pada tanggal 16 Desember 2022. c. Permohonan pembayaran IJP disertai data pendukung paling kurang sebagai berikut: 1) surat permohonan pembayaran IJP sesua.J. dengan format tercantum dalam angka romawi II; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 28 -- 2) nnc1an tagihan IJP per sektor usaha per bank penyalur sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi V; 3) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili LPEI; 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi VI; 5) salinan sertifikat penjaminan; dan 6) arsip data komputer penjaminan. d. Perhitungan besaran IJP dilakukan dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). e. Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran IJP menjadi tanggungjawab Penjamin. f. IJP yang dimintakan oleh Penjamin akan dibayarkan KPA melalui belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN. 7. Pengujian Pembayaran Belanja Subsidi IJP atas Pelaksanaan Program PEN oleh KPA a. KPA melakukan pengujian pembayaran belanja subsidi IJP berdasarkan kelengkapan dokumen dan laporan hasil verifikasi dari PT PII. b. KPA melakukan pembayaran sesudah memeriksa aspek formal atas kelengkapan dokumen dan laporan hasil verifikasi dari PT PII. c. Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA. d. Tata cara pencafran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pelaksanaan Klaim a. Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim kepada Penjamin dalam ha!: 1) terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah selama 90 (sembilan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 28 -- puluh) hari meskipun Pinjaman belum jatuh tempo; atau 2) tidak diterimanya pembayaran pokok dan/ a tau bunga/margin/bagi hasil/ujrah pada saat Pinjaman jatuh tempo. b. Tata cara pelaksanaan klaim dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dengan LPEI. 9. Pengelolaan Regres a. Realisasi pembayaran klaim kepada Penerima Jaminan diikuti pengakuan Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dari Terjamin kepada Penjamin. b. Atas pengakuan Regres sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan perjanjian antara Terjamin, Penerima Jaminan, serta LPEI dan/atau PT PII terkait penyelesaian pelaksanaan Regres. c. LPEI dan/ a tau PT PII memastikan Regres yang telah diserahkan oleh Penerima Jaminan sudah sesuai dengan perJanJian. d. PT PII melakukan pemantauan atas pengelolaan Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6). B. Dukungan terhadap Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah 1. Dukungan loss limit kepada LPEI a. Permohonan Dukungan 1) LPEI mengajukan permohonan dukungan loss limit kepada PT PII. 2) Dalam hal Pinjaman termasuk dalam skema conditional automatic coverage sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf b angka 3), ketentuan mengena1 data analisa lembaga independen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c tidak diperlukan. 3) Atas dukungan loss limit yang disetujui, PT PII menagihkan IJP loss limit sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 28 -- melalui Menteri sebagai penanggung loss limit yang diberikan kepada LPEI. 4) Pemerintah melalui Menteri membayarkan IJP loss limit kepada PT PII. b. Terhadap permohonan dukungan loss limit yang diajukan oleh LPEI, PT PII melakukan analisis berdasarkan peraturan internal PT PII. c. Atas permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, LPEI dan PT PII atas nama Menteri melakukan perjanjian kerja sama dukungan loss limit. d. Dalam hal risiko yang dijamin pada dukungan loss limit terjadi, LPEI mengajukan tagihan klaim kepada PT PII. 2. Dukungan backstop loss limit kepada PT PII a. PT PII mengajukan permohonan dukungan backstop loss limit pada Pemerintah dalam hal ini Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). b. Atas permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PT PII dan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan perjanjian kerja sama dukungan backstop loss limit. c. PT PII mengajukan permohonan pembayaran dukungan backstop loss limit kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri melalui KPA dengan melampirkan: 1) perhitungan pelampauan threshold loss limit; 2) porsi risiko yang akan ditanggung oleh Pemerintah melalui Menteri; dan 3) dokumen kelengkapan pembayaran berupa: a) surat permohonan pembayaran klaim sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi IV; b) rincian tagihan klaim; c) surat pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi VI; dan d) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi PT PII. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 28 -- d. KPA melakukan reviu atas permohonan pembayaran dukungan backstop loss limit yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut: 1) KPA melakukan pengujian dokumen atas tagihan klaim berdasarkan perjanjian kerja sama dukungan backstop loss limit sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b. 2) Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran tagihan klaim diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA. 3) Tata cara pencairan tagihan klaim oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. e. KPA melakukan pembayaran backstop loss limit kepada PT PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. C. Pemeriksaan Akuntansi clan Pelaporan 1. Pemeriksaan, Akuntansi, clan Pelaporan atas Transaksi Penjaminan a. Untuk keperluan pemeriksaan, Penjamin harus menyampaikan laporan, informasi clan/ a tau data terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, clan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan Penjaminan Pemerintah yang tidak sesuai dengan syarat clan ketentuan, maka IJP yang telah terbayarkan dikembalikan oleh LPEI ke Kas Negara atau diperhitungkan untuk pembayaran IJP periode berikutnya. c. KPA menyelenggarakan akuntansi clan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemeriksaan, Akuntansi, clan Pelaporan atas Dukungan Pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 28 -- a. Dalam hal keperluan pemeriksaan, LPEI dan PT PII harus menyampaikan laporan, informasi dan/ atau data terkait pelaksanaan dukungan Zoss limit dan backstop loss limit kepada Menteri, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan klaim penjaminan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka klaim backstop loss limit yang telah terbayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri kepada PT PII, dikembalikan ke Kas Negara. c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 23 of 28 -- II. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP Kop Surat Perusahaan Penjamin Nomor ... (tempat) ... , ... ( tanggal) ... Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Kepada Yth . ... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran) ... ... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) ... Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjarninan PEN oleh ... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ... , dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan atas Program PEN sebagai berikut: Periode Sebesar Nilai kredit modal kerj a yang dijarnin Jumlah terjamin (diisi periode klaim) (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf) jumlah (diisi nilai nominal kredit modal kerja angka dan huruf) (diisi jumlah pelaku us aha) Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: Nama Pemilik Rekening (diisi rekening Perusahaan Penjarnin) NPWP (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penjamin) Bank Nomor Rekening (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin) (diisi nomor rekening Perusahaan Penjarnin) Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. ... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ... Direksi, (diisi nama Direksi Perusahaan Penjarnin) www.jdih.kemenkeu.go.id -- 24 of 28 -- III. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP LOSS LIMIT Kop Surat Perusahaan Penanggung Loss Limit Nomor ... (tempat) ... , ... ( tanggal) ... Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit Program PEN Kepada Yth . ... (diisijabatan Kuasa Pengguna Anggaran) ... ... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) ... Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh ... (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ... , dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit atas Program PEN sebagai berikut: Periode Sebesar Nilai kredit modal kerj a yang dijamin Jumlah terjamin (diisi periode klaim) (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf) (diisi nilai nominal kredit modal kerja angka dan huruf) (diisi jumlah pelaku us aha) Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: Nama Pemilik Rekening (diisi rekening Perusahaan Penanggung Loss Limit) NPWP Bank Nomor Rekening (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penanggung Loss Limit) (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penanggung Loss Limit) (diisi nomor rekening Perusahaan Penanggung Loss Limit) Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. ... (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ... Direksi, (diisi nama Direksi Perusahaan Penanggung Loss Limit) www.jdih.kemenkeu.go.id -- 25 of 28 -- IV. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM DUKUNGAN BACKSTOP LOSS LIMIT Kop Surat Perusahaan Penanggung Loss Limit Nomor ... (tempat) ... , ... (tanggal) ... Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Pembayaran Klaim Dukungan Backstop Loss Limit Penjaminan Program PEN Kepada Yth . ... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran) ... ... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) ... Sehubungan dengan pelaksanaan Penjaminan Program PEN oleh . . . (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ... , dengan ini kami mengajukan klaim dukungan backstop loss limit atas Penjaminan Program PEN sebagai berikut: Periode Sebesar (diisi periode klaim) (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf) Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: Nama Pemilik Rekening NPWP Bank Nomor Rekening (diisi rekening Perusahaan Penanggung Loss Limit) (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penanggung Loss Limit) (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penanggung Loss Limit) (diisi nomor rekening Perusahaan Penanggung Loss Limit) Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. ... (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ... Direksi, (diisi nama Direksi Perusahaan Penanggung Loss Limit). www.jdih.kemenkeu.go.id -- 26 of 28 -- V. CONTOH FORMAT RINCIAN TAGIHAN IJP - PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH Rincian Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Program PEN dari ... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ... !JP-Program PEN Periode: ... (diisi periode tagihan IJP) ... Tgl&Nomor Tgl&Nomor Bank Status Akad No Nama Pinjaman Nominal Nominal Tagihan NPWP Sertifikat Akad Penyalur Sektor Usaha Debitur B-Baru Pinjaman Penjaminan !JP Penjaminan Pinjaman Kredit S-Suplesi ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 2 3 dst. Jumlah Keterangan: 1. Sektor usaha diisi dengan sektor usaha debitur 2. Sertifikat Penjaminan terlampir ... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ... Direksi, (diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin) www.jdih.kemenkeu.go.id -- 27 of 28 -- VI. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Kop Surat Penjamin / Perusahaan Penanggung Loss Limit SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ... (diisi dengan nama pejabat yang bertanggungjawab) Jabatan : ... (diisi jabatan pejabat yang bertanggung jawab) Lembaga : ... (diisi dengan Penjamin / Perusahaan Penanggung Loss Limit) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Perhitungan ... (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) sebesar .. . (diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar; 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran ... (diisi dengan j enis permintaan pembayaran dan periode) tersebut, sebagian atau se luruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana / atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara. De mikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya . Salinan sesuai dengan aslinya Kepala: Biro Umum u.b. ... , ... (Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat) Nama Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit (tand a tangan dan cap resm1 Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit) Nama Pejabat yang Bertanggungjawab MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Kepala Bagian ministrasi Kementerian SYAB~ 0213-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 28 of 28 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
tentang PEREKONOMIAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 27/PMK.08/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation is effective from March 30, 2022, and replaces previous provisions in PMK No. 98/PMK.08/2020 and its amendments.
The regulation interacts with various laws, including Government Regulation No. 23 of 2020 and Presidential Regulation No. 57 of 2020, ensuring alignment with the broader legal framework for economic recovery.