Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah dengan Swasta di Bidang Noninfrastruktur Kesehatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Health Regulation No. 27 of 2022 provides a framework for public-private partnerships (PPP) in the non-infrastructure health sector in Indonesia. This regulation is designed to facilitate collaboration between the government and private entities in delivering health services and improving health outcomes. It affects various stakeholders, including health service providers, private companies, and government agencies involved in health care delivery. Key obligations under this regulation include the requirement for private entities to adhere to specific standards and guidelines set forth by the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). These guidelines aim to ensure that partnerships are effective, transparent, and beneficial to the public. The regulation also outlines the process for establishing partnerships, including the necessary documentation and approval procedures. It interacts with other relevant regulations by aligning with existing health policies and frameworks, ensuring that all partnerships comply with national health objectives. Investors looking to engage in the health sector in Indonesia should familiarize themselves with this regulation to understand the requirements and opportunities for collaboration with the government.
Full text extracted from the official PDF (55K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1029, 2022 KEMENKES. Pedoman KPS. Bidang Noninfrastruktur Kesehatan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN SWASTA DI BIDANG NONINFRASTRUKTUR KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, diperlukan kerja sama berbagai pihak melalui kemitraan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta di bidang noninfrastruktur kesehatan; b. bahwa untuk pengembangan kemitraan pemerintah dengan swasta di bidang noninfrastruktur kesehatan dan sebagai upaya meningkatkan sumber pembiayaan kesehatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan terstruktur dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah dengan swasta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah dengan Swasta di Bidang Noninfrastruktur Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id -- 1 of 30 -- 2022, No.1029 -2- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309); 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) tanpa koma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN SWASTA DI BIDANG NONINFRASTRUKTUR KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kemitraan Pemerintah dengan Swasta, yang selanjutnya disebut KPS, adalah hubungan saling memerlukan, saling menguatkan, dan/atau saling menguntungkan antara pihak Pemerintah dengan non-pemerintah dalam rangka mendukung program dan kegiatan pembangunan kesehatan. www.peraturan.go.id -- 2 of 30 -- 2022, No.1029 2. Noninfrastruktur adalah segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan bangunan fisik material, tetapi lebih pada non-fisik material yang dapat mendukung kegiatan infrastruktur maupun berdiri sendiri sebagai kegiatan non-fisik material seperti pelatihan/training, layanan dan pelaksanaan program-program. 3. Mitra adalah perorangan atau institusi, lembaga dan/atau organisasi berbadan hukum yang aktivitas dan/atau kegiatan usahanya bergerak di bidang kesehatan atau bidang lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan. 4. Komite Pengelola KPS adalah organisasi non-struktural pengelola KPS yang dibentuk oleh Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan. 5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasal 2 Pedoman KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Mitra, dan masyarakat pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur Kesehatan. Pasal 3 Penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan bertujuan untuk: a. mendukung upaya pencapaian target dan strategi pembangunan kesehatan; b. mendukung upaya pemerintah dalam mencapai pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan yang bersifat Noninfrastruktur; dan c. mengurangi kesenjangan sumber daya dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan meliputi: a. pelaksanaan pelayanan promotif, preventif, dan program bidang kesehatan lainnya; b. pelaksanaan pelayanan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung program pembangunan kesehatan; c. peningkatan dan pengembangan sumber daya yang mendukung kesehatan; d. pelayanan kebencanaan/krisis kesehatan; www.peraturan.go.id -- 3 of 30 -- 2022, No.1029 -4- e. penanggulangan kejadian luar biasa/wabah penyakit atau kedaruratan kesehatan masyarakat; f. pelayanan kesehatan berbasis teknologi/digitalisasi kesehatan; dan g. penelitian, pengembangan dan pengkajian kesehatan. BAB II PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Prinsip Kemitraan Pasal 5 Penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, terbuka, akuntabel, berkeadilan, efektif, dan efisien. Bagian Kedua Pola Kemitraan Pasal 6 (1) Ruang lingkup penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pola kemitraan berupa: a. kerja sama jasa; dan b. kerja sama manajemen. (2) Kerja sama jasa dan kerja sama manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Mitra. (3) Kerja sama jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui: a. kerja sama operasional; dan b. kerja sama jasa lainnya. (4) Kerja sama manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui: a. kerja sama operasional; dan b. kerja sama manajemen non-operasional. Bagian Ketiga Persyaratan Mitra Pasal 7 (1) Setiap Mitra yang akan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbentuk badan hukum yang dibuktikan dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; www.peraturan.go.id -- 4 of 30 -- 2022, No.1029 b. memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ruang lingkup usaha atau kegiatan mitra mencakup bidang kesehatan atau bidang lainnya; d. berpengalaman dalam bidang yang akan dikerjasamakan; dan e. usaha atau kegiatan mitra tidak bertentangan atau sejalan dengan upaya dan tujuan pembangunan kesehatan. (3) Dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Mitra perorangan yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat. Bagian Keempat Tahapan Pelaksanaan Kemitraan Pasal 8 (1) Pelaksanaan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap persiapan; b. tahap pengadaan; dan c. tahap pelaksanaan. (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan proses pengusulan perencanan dan penganggaran penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan. (3) Tahap pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan Mitra sesuai dengan kebutuhan. (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan Mitra. (5) Dalam keadaan bencana, krisis kesehatan, kejadian luar biasa/wabah penyakit, atau kedaruratan kesehatan masyarakat, pelaksanaan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan tidak harus melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kelima Pengadaan Mitra Pasal 9 (1) Dalam Penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dapat dilakukan pengadaan Mitra dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. www.peraturan.go.id -- 5 of 30 -- 2022, No.1029 -6- (2) Pengadaan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. BAB III PENGELOLAAN KEMITRAAN Pasal 10 (1) Dalam rangka pengembangan dan efektifitas penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan, pada lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk Komite Pengelola KPS. (2) Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pimpinan unit kerja/satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Ketua Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. (4) Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengatur, menginventarisasi, dan menetapkan program prioritas yang akan dikerjasamakan; b. melaksanakan pengadaan dan menetapkan mitra kerja sama yang telah memenuhi persyaratan, terhadap KPS dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. melakukan pencatatan dan pelaporan; dan d. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri Kesehatan. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Komite Pengelola KPS dibantu oleh tim pelaksana teknis, tim pengadaan atau unit kerja pengadaan barang dan jasa, tim monitoring dan evaluasi, dan sekretariat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan keanggotaan Komite Pengelola KPS ditetapkan oleh Menteri. Pasal 11 (1) Dalam keadaan bencana, krisis kesehatan, kejadian luar biasa/wabah penyakit, atau kedaruratan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menugaskan Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan koordinasi penyiapan penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan keadaan bencana, krisis kesehatan, kejadian luar biasa/wabah penyakit, atau www.peraturan.go.id -- 6 of 30 -- 2022, No.1029 kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. (2) Komite Pengelola KPS dalam penyiapan penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan koordinasi dengan satuan kerja teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan sumber daya. (3) Pelaksanaan tugas Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan keadaan bencana, krisis kesehatan, kejadian luar biasa/wabah penyakit, atau kedaruratan kesehatan masyarakat. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 12 (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur Kesehatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran Mitra. (2) Anggaran Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dana tanggung jawab sosial perusahaan; b. pembiayaan filantropi; dan c. pendanaan mitra lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pembiayaan campuran (blended finance). BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 13 (1) Terhadap KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mencapai tujuan kemitraan yang diharapkan. (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan pada lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Komite Pengelola KPS. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada indikator www.peraturan.go.id -- 7 of 30 -- 2022, No.1029 -8- pencapaian tujuan yang ditetapkan sesuai kesepakatan pemerintah dengan Mitra. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sosialisasi dan advokasi; b. bimbingan teknis; dan c. monitoring dan evaluasi. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. mewujudkan tujuan penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan; dan b. pengembangan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Pelaksanaan teknis lebih lanjut penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 8 of 30 -- 2022, No.1029 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id -- 9 of 30 -- A. Lntar Belakang Untuk mewujudkan dernjat kesehatan yang setinggHlngglnyo bog! mosyarokat perlu dtselenggarakan berbagat upaya kesehatan dalam bentuk upaya kesehctan perorangan dan upaya kesehatan masyurukat dengan pendekatan promoUf, prevenuf, kurotlf, dan rehabtlttauf y""g dllaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkeslnambungan serta dldukung oleh sumber daya kesebatan, pengelolaan kesehatan yang dtwujudkan dalam suatu ststem k.. ehatan naslonal, tnfcrmast kesehatnn, pemblayaan k.. ehatan, dan peran serta okUf masyarokat. SesuaJ dengan amanah Undang·Undang Nomor 25 Tahun 200'1 tenteng Sletem perencenecn Pembangunan N""lonal. dtsusun berbagal program pembangunan dan target pembangunan kesehatan yang okan dUaksanak<lll dan okan dtcnpal yang dttuangkan dalam rencanu pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan penyusunan rencann strategts [Renstra] yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah NoslonalIRPJMN). Oalam nrnh keblJaknn RPJMN 202(}-2024 dan Rencann 5trntegls Kementerlan Kesehatan 2020'2024, salah satu indikator yang login dlcapaJ lerkaJl penguatan ststem kesehatan dengan salah satu fokus penguatannya adalah penlngkatan pembtayaan keeehctan, Oalam rangka penlngkntan pemblayaan k.. ehntan tersebut, salah satu stmlegI yang dUaksanokan adalah dengan kebljokan tekllis pemblayann kesehotnn termasuk sumber pembtayaan keaebatan barn melnlul Kemltrnan Pemertntah dengan swnsta IKPS) dalam Penlngkatan mutu layanan kesehatan. Hal 101_angat relevan dengan pengembangcn skema pemblayaan kesehatan melalut KPS dalam rangko mendukung Reformnsl ststem Kesehalan Nnslonal khuausnya subslstem pemblayaan kesehatan agar semakln handal. Araban strategte dlfokusk<lll untuk menrngkmkan pemblaynan kesehatan dengan earn memobiUsnsl pembiaynan kesehotan dart berbagal sumber, balk pemertntah, nonpemertntnh rnaupun masyarokal antara laln swasta, Illantrept, Kemltman Tanggung Jawab SosJal IKTJ5)/corporase social responsibility ICSR).dan lain sebagalnyn, horus dtttngkatkea dan dlkembangkan. Oruam Pnsru 170 nyal II) Undang·Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentana Kesehnran, dnegaskcn bahwn pemblaynan kesehatan bertujuan untuk penyedlnan pembleyaan k•• ehato.n y,mll berk•• lnambungan dengan jumlah ynng mencukupl, leroloka.1 secara ndU, dan termanfaatkan seearn BAS I PEr>fOAHULUAN PEDOMAN KEMlTRAAN PEMEffil'lTAH OENOAN SWASTA 01 BIDANO NONlNfRASTRUKTUR KESEHA"rAN LAMPlRAN PERATURAN MENTEffi KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANO PEDOMAN KEMITRAAN PEMEffiNTAH OENOAN SWASTA 01 BIOANO NONlNfRASTRUKTUR KESEHATAN 2022, No.1029 -10- www.peraturan.go.id -- 10 of 30 -- berhastl guno dan berdayn guoo untuk menjrunln tersetenggaranya pembangunnn kesehatan agar dapat merungkntkan demjal kesebatnn masynrakat setinggl-tlngglnyn. Pernblayaan kesehatan dapal bernsal dart pemertntah, rnasynrakat, swasta dan sumber lain. Pembanguoon kesebalan tldak akan dapat lerwujud secam optlmal apabtla alokasl pendanaan yang tersedla, tldak mencukupl pemblnyann kesehatan yang berkeslnambungan secnm ndJl dan tepat gun a, Pemerlntnh mendorong kemltraan yang meUbatkan partislpasl masyarnkat dan sektor swasta, Selaio strategts, langkah Inl dapot dlgunnkan untuk menclptaknn momentum agar sektor swasta menlngkalkan peranannya dalam pembangunan kesehatan, Pemerlntab telah menerapkan skema Kerjasama pemertnteh dengnn Badan Usnha (KPBUI yang fokus pada pembangunan Bslk atau tnfrastruktur kesebatan sebagatmana telab dJmuat dalam pemtumn Menlerl Kesehatan Nomor '10 Tabun 2018 tentang Pedoman Kerja Sam. Pemerlntab dengan Badan usnhn dalam Penyedlaan tnlrcstruktur xesebaten, namun perlu dtkembangkan untuk yang Nonlnfrastruktur atau program penlngkatan layanan yang berstfat Nonlnfrnstruktur. KPS juga dapat dJgunakan untuk mengembangkan potensl pembtayaan swasta termaeuk KTJS, KSO, dan filantropl/donatur yang telah dJlakuknn bekerja sama dengan Kemernertnn Keeehntan, sehtngga peran dan kontrlbusl pthak swasta dalam pembangunan keeehatan dl tndcnestc sernakln mempercepat tereapatnya tujuan pembangunnn kesehatan. Dalam mngka menempkan KPS dalam Ungkup layanan yang ber.tfat Nontnfrnstruktur dlperlukan pengaturnn tersendtn ynng komprehenslf. terstruktur dan rnemberlknn dasar hukum serta panduan teknls bag! Pemerlnlab kbususnya Kementerlan Kesehatan, sektor SWWIta serta masyarakat pemangku kepennngan lain, agar dalnm melaksnnakan KPS memlUkI suatu aeuan sebagal pedomnn dan sejalon dengon ketenruan pemturnn perundang-undongan. B. Runng Ungkup Pembangunan kesehatan merupakan bagjan dart pembangunan nastcnal yang bertujuan UDtuk memenuhJ kebutuhan kesehaton sebngal hak dasar setlap Indtvtdu atau masyarakal yang sejalan dengon vtsl dan mlsl PresIdeo untuk meWUJudkan masynrakat yang sehat, produktlf. mandJrI. don berkeodJlan. Arah keblJokan RPJMN 2020-202'1 dan Rencana Stralegi xememertan Kesehatan 2020-202'1. salab satu Indtkator yang login dJcapal torkall penguolan ststem kesebatan dengan salah eatu fokus peguotannyo adnlah penlngkatan pemblayaan kesehatan. Dalam rangka penguotan slstem kesehnton naslonal makn dlperlukan trunsfermast sterem kesehatan yang pemblnynon dart sektor pubUk maupun swasta termasuk pelaksannan strntegi lmplementasl Kemltraan P"merlnlnh dengon SwaSla (KPSI dl bidnng Nonlnfrnstruktur Ke.ehntnn. Runnll Ungkup penyelenggamnn KPS dl bldnng Nonlnfrastruktur ke.ehatnn meUputi pelaksannan pelnyanan promotlf, preventlf, don program bldang kesehntnn lalnnya: pelak"'Ulaan pelnyanan perubnhon perlloku masyarakat UDtuk mendukung program pembangunan kesehaton; penlngkotan don pengembanaan sumber day. yang mendukung ketlehnlan; penanggulongan kejndJan luar blasa/wabnh penYllklt Mau kedaruraton ke.. hnlan mosynrakat: pelayanon kesehalan berbasls leknologl/dlgltallsasl k.sehaltm; dan peneUtlan, peogembangnn dan pengkaJlon kesehatan. Ruang Ungkup tersebut dlsesuolkon dengan 0 pUar Trnsformasl 5lslem Keseba!an Indone.1n yanK merupokan .ebagal dasar bukum kebljaknn, meUputi : 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 11 of 30 -- a. (frons/annasi J Layanan Primer) Pelayanan kesehatan promotlf ynltu kegtatan atau rnngkntan kegtatan pelayanan yang leblh mengutamakan keglntan yang berslfnt promo, I kesehatan sepertl komunlknsi. Informast, edukast, dan edvckaet kesebatan kepada masyarakat, Pelaksanaan kegtatan In! dltujuknn untuk menlngkntknn kesndarnn, kemauan dan kemnmpuan masyarakat dengan melibatkan, memberdayakan dan menggemkJmn mnsynrnknt seeara aktlf melnlul kegtatan pengembangan wawasan kesehatan. perubahan pertJnku yang mendukung program pembangunan kesehatan, penerapan pertlaku dan budaya hldup bersth dan sehar. agar terwuJud deraJat kesehatan mcsyerakar yang setlnggl·tlngglny". b. (frons/anna .. 2 Layanan Rt"ukan/ pelcyanan kesehatan preventlf yaltu auatu kegtatan pencegahan terhadap suatu masaJah kesehatan/penyaklt, yang dUakuknn meJalul pengendaltan dan pemberantnsnn penyalcit menular dan penynldl tidnk menulnr untuk mengurangt atau menghlndarl rtslkc dampnk buruk alcibat penyalcil sepertl upaya penlngkntan kesehatan Ungkungnn dalam upaya mewuJudknn Ilngkungan yang sehat, pentngkatan kesehatan sekolah dan kesehatan olah raga, dan program bldang kesehatan lainnya sepertt pemngkatan keeehatan Ibu, bayl, anak, remaja, usia lanJut dan penynndnng cacer, perhnlkan glzi masycrakat, serta kesehatan jlwn. dan kese hatan kerja, c. (frons/onnasi 3 Sisrem Ketahanan Kesehatan) pelayanan kebencanaanj'krtsls kesehatun, penangguJangan kejadiruJ luar blasa/wnbah penynldt atau kednruraton kesehatan masyoraknt ynltu kegtatan yanK dltujukan pndn sltuasl tanggap dnrurat dan pasca bencnna yang mellputl kegtatnn penyelamatan, pelayanan kegcwetdaruratan, evnkuasl kcrben, memfnslUtnsl ketersedtaan sumberdnya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, dukungan ketersedlaan obat dan nlkes, logtstlk kesehatan yong barus dUnkukan dengan cepat dan segero pnda sant kejndlnn bencana, pasca bencana, d. (frons/onnasi 4 Sisrem Pembiayaan Kesehatan) Regulasl pembtayaan Kesehatao dengn 3 rujunn ; tersedla, cukup, berkelanJutan; alokasl yang adU; dan pemnnfaatan yang efekuf dan eflsten] dengnn meUbalknn peren akttf sektor swasta, Salah satu reneana dan strotegl dalnm Implementnslnyn ndalnh tertntegraatnya berbagnl akemn pemblayaan pubUk don swasta secam efektU' dan eflslen dalnm mencapnl uniW!rsai health coverage (UHC) termasuk dldalamnyn terkcn peneltuan, pengembangan dan pengknjlnn kesehatan yanu kegiaren Umlah untuk tujuon praktls dt btdang kesehatan gunn member1kan mnsukan Umu pengetohunn serta pengetahuan InIn yang dlperlukan untuk mendukung dan menunJang pembangunno k.s"haton, ynng dllaksannknn sesun! ketentuan pero.tumn perundnnK·undangan. e. (fron/ormasl 5 SDM Keseharanl penlngkalan dan pengembangan sumber daya ynnll mendukung keseho.tan ynltu keglBtan ynng dltujuknn uotuk memenuhl ket"r,edlann .umber dayn dl bldang k.,ehBlnn yang meUputi tenagn kesebalan, fasUlt... pelayanan kesehalan, perbekDJan kesebalon yang "dU dIlO meratn ke seluruh wllayah Indon.sla sehlnggn memudabknn masynrnkal untuk mendnpatknn ok ••• peltlyanan k.sehBtan. f. (T'rons/onna.j 6 reknologi K.. eharan) ~Iayannn kes.balo.n berbnsJ. leknologl/dlaltnUs:>s1 kesehntan ynltu keglntnn yang dltujuknn pad" penerapan. pemnnfnntnn dan peng.mbangan teknol<>&,dan produk 2022, No.1029 -12- www.peraturan.go.id -- 12 of 30 -- teknotogt Imlk dalrun program brdang kesehatan maupun ell fasUltns pelayanan kesehatan sepertl metod. dan alar yang dlgunakan untuk meneegah penyaktt, mendeteksl ndanya penyaklt, mertngankan penderttaan aklbat penyaklt dan pernullhan kesehatan, yang pelaksanaannya mengacu pada persyaratan dan standar pelayanan yang dltetapkan menurut [enls dan strata sarona pelayanan kesehatan (transformasl kesehatan]. 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 13 of 30 -- B. Pola KPS. Dalam KPS Ncntnfrnstrukrur kesehatan pcla KPS d1kelompokkno dalam 2 (dun) kelompok besar, ynltu: I. Kerja sarna Jas a, KeJjn soma jasn Inl merupakan kesepakatnn Para Plhnk dl mano Para P1hnk melaksnnakan tugas tertentu. tUJunn tertentu dan jangkn wnktu tertentu, Kerja sama Jasa dapat drsetenggarakan dalam bentuk kerja sama tanggung jawab sasla! (KTJSI, kerja sama operaslonal, fllantrep], dan kerjasama JOsa lninnyn. KeJjn sama jasa dapa; meruJuk pad" tugas ynng merupakan fungsl utama (co", jimdtonl dart suatu Instltusl sepertl fasllltns kesehatan, mlsalnyo penyedlnnn layanan kUnJs dan penunjang kUnJ., atnu meruJuk pada tugas yang bukan merupakan fungsl utama (core fUndionl dart f"silltns kesehatan tersebut, mlsulnya penyedlaan Inyanan parklr atau btnaru. Kerjn sarna Jasa Juga dapar berupa Jasa pelnksannnn kegiallln Iayanan k.sehatnn yanK berslfnt preventlf. promotlf. aepertl: A. Prlnslp ""nyelenggaraan KPS ""nyelenggaroan KemJtrn.an Pemerlntah dan swnsta (KPSI yang dUnksanakan dalam kemitraan InI merupakan kegiatan atau program yang bererientast pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarnkat, khususnya dalam bldang kesehatnn yang berslfnt pelayanan dan Nonlnfrastruktur. Agar penyelenggaraan KPS InI beJjalan efektJr eflslen dan adanya kepasttan hukum bagl plhak-plhak yang bekerjasama dan hasll yang d1harapkan dapat bermonfear bagt kepentlngan masyarakat luas, harus d1Jnksanakan dengan mengedepankan dan memperhatlkan prfnatp-prlnstp penyelenggarnan KPS sebagal bertkut: J. Transparansl, penyelenggarann KPS yang menjnmln akses atau kebebnsnn bagt seuap orang dan masyumkat untuk memperoleh Inl'onnasl yang benar, jujur dan tldnk dlskrtmlnntlf rentang penyelenggaraan keglatan KPS, balk kebljakan, proses pembuatan, pelaksanaan serta basU yang d1hampkan. 2. Terbuka, penyelenggaraan KPS ynng dapat dUkuli oleh senap badan usaha awasta, organlsasl ntrlaba, organtsast kemasyarakamn. yayns"n, perkumpuJan dan orang-perorangnn .epnnjang memenuhl persyaratnn ynng dltetapkan. 3. AkuntabeJ. penyelenggaraan KPS yang hasll dan penyelenggaraonnya harus dnpat dlpertnnggungjawabkan kepada pubUk, balk secara etllt, moml dan ketentuan peraruran perundang-undangnn. 'I. Berk.ndlJan. penyelenggarnan KPS yang basU dan manfaatnya harus dapat d1nIkmntl oleh semua laptsan masyarakat aecarn ndU dan merata tanpa membeda bedakan golongan. ogema. serta mentngkatnya muru pelayanan. S. EfektJr dan ensten. penyelenggaraan KPS yang keseluruhan tnhapan peinksnnnannya dUnkuknn secara sederhana, cepat. tepat dan memUllcl kepaeuan hukum, oehlngga dapat memberikan hasll dan manfaat sebesar-beearnya bagl pembnngunan bldnng kesehatan. BAS II PENYELENOOARAAl'l 2022, No.1029 -14- www.peraturan.go.id -- 14 of 30 -- I. Kerja sama jasa layanan yang beralfat preventlf, sepertl kerja sama dengan tennga k.. ehatan untuk melakukan outreach, screening dI wtlayah-wtlayah suUt terjnngkau atau kelompok masyarnkat yang belum mendapatkan pelayanan; 2. Kerja sama joaa layonan yang berstfat promotlf, seperu kerja sama dengan mitrn untuk melakukan kegtatan komunikasl, Informast, edukast dan advokasl kesehatan. Kerja sama josa pelayannn dapat pula dtkeukan dengan layanan nen-medts dnIam mendukung pelayanan kesehatan, mlsalnya dukungan penyedlaan petauhnn bag! SDM kesehatan bagt jeros pelatlhan yang belum tersedta dI fasUlta, kesehatan pemertntah. xerjasemc Jnoa jugn dapat dllakukan daJam rangka penlngkatan faslUta, dan sekaUgus kapasltas mlsalnya dukungan peralatan penunjang dlagnostlk untuk faslUtos kesehatan yang belum memlUkt a1at rnoupun tenaga sendlrt, menyedlnkan layanan lelemedicine atau ketersedtaca mobil" unit bag! daeroh/wllayab sekahgus melatih dan menyedtckan tennga cperaslcnnlnya, rermasuk juga Keljn operusjcnal IKSO)yaog dllakukan antara RS BW/BLUD dengan plhak mltro. 2. Kerja sama ManaJemen. Keljn same MannJemen Nonlnfrastruktur dtselenggarakan melalul kerja sama operaslonal IKSO). dan kerja sama mannjemeo ncn-cperastenal. Pola kerja sama Inl umumnyo dilaksnnnkan untuk pengelelaan fn,lUtoa atau Inyanan pubUk untuk Jangka waktu tertentu, dlmana Plhak mttra dtkcntrak untuk mengelola don memehhara fostlttae pubUk, pengelolnnn dan pemellhuraan oint kesehatan. Kerja sama mannjemen dapat terknlt dengan InIrnstruktur tertentu, mlsalnya pengelolaan mnnaJemen rumab saklt yang dlbangun dengan mekanlsme Kerjnsama Pemertnmh Badan usaha, Bentuk Kerjn sama manajemeo Noninfrastruktur yang beralfnt layannn kuratlf mlsalnya Kerja eama Manajemen terbndap sekelompok tennga kesehatan untuk membertkan layanan kesebatnn tertentu dI rumah saldt, ntnu layanan rehabilitatlve mlsalnya layannn rehabllitallve dan pahauf bag! kelompok masyerekat tertentu. bcmecere atau Kerja same mannjemen dengan mllrn fllantropl atou mltrn KTJS dalam melakukan layanan operast katarak ntnu blblr sumbtng. Bentuk Kerjn sarna manajemen dapat dikaltkan dengan Infrnstruktur baru dan bukan Insfraslruktur baru, mJsalnyo pengelclaen rumnh saldt yang dlbangun dengnn mekamsme KerjasMla ""merlntnh Badan Usaba, ccnroheye Kerja sama manajemeo untuk menaoperasikan sebunh Rumab saki! lContracling ou4 ntnu ManaJem.n RS BLU/BLUO meoaontrak sebuab badan usabn untuk mengeloln unit torteotu dl RS IContrru:ting in, oulSorcing). Kerja sarna mannjemen dopa. pula mencakup laynnan mannj.men klinik. laynnan mannjemeo rumab .aldt, layannn mannj.meo unit tertmlU dI fnsUltn. ke,ehBtan aeperU unit Inboratortum IlIaU unit farm".!. laynnan mannjemen rumnh tunggu kelahlrnn. Kerja sarna mannj.men dopat betolfllt n1ttaba, ynttu untuk mencapaJ keuntunflBll don marullot soslnt. dengan atnu tanpa Imbaian finan.lal untuk menutup blaya operaslonal. mlsalnya melalul mekanl.me Kerjn sarnn Tanggung Jawab Soslal (KTJS) atou meJolul kerja sarna denian rUnnttopl/donntur. 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 15 of 30 -- Kelja sama terse but juga dopat berslfat btsnls, dJ mana terdapat UDSur keuntungan linanslal yang wajar se laln dlpenublnyn billyn cperastonal, sesual dengan kesepakatnn antar plhak, mlsalnya dalrun hal kerja 5WlUl operaslonal tKSO). IstUah KerJa 5WlUl manajemen juga dlatur dalrun Peraturnn Menterl Keunngan Nomor 129 Tahuo 2020 tentang Pedomnn PengeloLaan Badan Laynnnn Umum. 'Terdapat dun beotuk pengelolaan aset yaltu KSO dnn KSM atau Kerjasama Sumber Daya Manusla dan/atnu Mannjemen. KSM merupakan bentuk pendayngunnnn aset dar! BLU dan/atnu Mltrn daJrun rnngka mengbnsllkan layanan, dengnn menggunaknn atnu menyertakan sumber dnyn manus In dan/atnu kemnmpuen mannjerlal ynng dimUlld BLU maupun Mitra. C. Persynralan KemJtraan. Agar adanyn kepnsUnn bukum daJrun pelaksanaan KPS dan tldak bertentnngnn dengnn ketentunn peraturan perundang-undangan, perlu menetapknn persyaratan yang harus dJpenuhl oleb caJon mnm yaltu: I. merupnknn badnn bukum yang sah .. sual ketentuan perundang- undcngan yang dJbuktlknn dengan Ak1n PendJrInn yang dtbertkan oleb Kementerlnn Hukum don Hak Asrusl Manu.1n Republik lndonesla. 2. memUlictIzIn ueaba .. "un! ketentuan perundang-undcngan. 3. ruang Iiogkup usaha atau kegtatannya meneakup bldoog ke sehatan, 'I. berpengalrunan daJrun bldnng ynng akan dimltmkan. S. Kegtnton ntau usabanyo harus sejalan atnu ttdak bertentangan dengan upnyn dan tujuan pembangunan kesehatan, Pengecualinn bag! mltra perornngan dar! persyaratan oleb karena peromngnn buknn lembogn/lnstltusl atau badnn hukum, namun demllctan peroraognn .. bogal mltra tetap dopnt Ikut berpartlslpnsl dnlrun pembloyann dnn pembangunan kesehatan dengnn lorleblb dahulu mendapat pertlmbangan dan penllalnn darl Komlte Pengeloln KPS. D. Tnbnpnn Pelnksanaan Kemltrann. Untuk terlnksnnanya KPS .. cara efekuf dan eOsen serta untuk memberlknn kepasuan bukum pelaksnnaan kemltrnan bag! para pthak, perlu dJtetnpknn pros<dur tnbapnn pelnksnnaan kemttruan yang terdtrl dart 3 (Ilgn) tahapan utama yaltu: a. tahap perslapan b. tahap pengndnan; dan c. tnbap pelaksanaan, I' Tahap Perslnpan a. KPS PrakarsIl Pemerlntnb Dnlam tnhapnn perslapan xcmne Peag_lo" KPS ._sun! dengan tugas. fungsl don kewenangannya, melakuknn tnventcrteaet terbadap semua progmm keglatan eatuan kerja unit utama dJ lingkungan xemeruertan Ke.ehntnn yang dlrencnnakan aknn menjadl objck KPS untuk dUakuknn penUaJan dan .elnnjutnyn dltetapkan sebaga! objek KPS. Snlah ... tu krit"rln penllnlan adnlob bahwa obyek kelja 5WlUl horus rnendoroog peocopalan SPM dengan mengacu pnda Permenke. Nomor q Tahun 20 J 9 lentang Stnndar Teknl. Pemenuhan Mutu Pe.. yanan Dasar Pndo Stnndar Pelayanan Mlnimnl Bldong Kesehntnn. dan Penllnlan program keglntan .otunn kerja unit "tama dJpn.tiknn 2022, No.1029 -16- www.peraturan.go.id -- 16 of 30 -- sudah men&lkutl ketentuan pedoman perencanaan dan peol!Kanggamn sebagaimana ditetapkan daJnm Peroturnn Menterl Kesehntan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pe[encanaan don penganggaren Bklang Kesebatan. Komlte Peogelola juga perlu melakukno AnaUsls mengenaJ manfaat dan biaya kemltrnan yang terukur, bohwo objek kemltraan lebib bermanfnat apablla dimltrokno dengan pihnk lutn daripada dlkelol" sendirl (perbltuogan value for monem. ApabiJo objek kemJtraan belum ada dalam RPJMN. oamuo merupaknn program prternae. maka objek ynng nknn dlmltrnknn dapat dlcantumknn dalarn RKPN dengan prlorltns. Hasll tnveruartsast objek kemltrnan yang teloh dlInkukoo penllaJan dan dlputuskan menjadl progrnm prlorltas oleb Komite pengelola Kemltrnan ditetapkon dalam Keputusan Menterl. Progrnm Prtorttas yang telah ditetapkan Menlerl tersebut seianjutnya dlmasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Informasl RUP Inl secaru sistem aknn muncul di Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUPI Kerneneterlan xesehcran, yang terbuko untuk umum, b. KPS Prokarsa Calon Mitro. Apabtla prakarsa berasal darl calon mltrn dan objek kemltrnan belum masuk doJom daftar priorltas kemltrnan yang dlsusun pemertntah. maka cnIon mitre dapat mengojukan proporsal dan/amu permobonan prakarsaan kemltraan kepada pemertntah melalul Komlte Pengelola. selanjulnya proporsal dan permobonan terse but nknn dlevaluasJ oleb xcmtte PengeloJo dengan mempertlmbangkan: a, kesesuatan dengan rencena pembangunan jangko meneogah nnstonal; b. kelaynkan blaya dan manfaatnyo; c. dampak terhadnp program prtcrttas: d. sumber daya yang dibutuhknn; dan e. sumber daya yang ada. Apnbila basil evaluasi dan pertJmbangan Komlte Pengelola menunjukknn bohwn usulan kemltraan tersebut memenuhi persyarntnn don kelayakan, maka calon mltro pemrnknrsa mengajukon permohonan kemltrnan kepadn pemerlntoh melaluJ Komlte Pengelolnl KPS. Selanjutnya. mttra akan berkoordinnsi dengan TIm Pelaksann TeknJ. KPS. O"lnm tohnpan perstapan, Komlte Pengelom Kemltroan melaluJ TIm Pelnksana Teknis melakukan: a, menyusun rencana kemltrnan terhadap obJek yang nkon dimllraknn: b. menyinpkan Informasl dan data yang lengkop mengenal obJek yang nknn dlmltrokan; c. menelnoh/memberl arohan terhadap kerangko ocuan atau proposal dan/al"u koJlnn studi kelayakno untuk obJek yang dlmnrakan, yanK eekurnng-kurungnyc memuat: 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 17 of 30 -- II latar belakang dan tujuan kemltrnan. 21 loknsl objek kemltraan; 31 bentuk kemltraan.; "I gambaran proses kemnrean; 51 para plbak ynng aknn menjaUn kemltrnnn; 61 jangkn waktu kemltman; 7J reneana awal; 81 annUsi. manfaat dan blayn least·benefit analysis): 91 dampak bngl program pnorttas: 101 Identlfikasl rlslko dan rekomendasl mlUgasl dan juga pengalokastan rlslko yang dapat dJUmbulkan dar! kemltman tersebut. ApabUa dokumen yang dlsyaratkan sudab memenuhi persyamtan dnn lengkap, Tim Pelaksana Teknls KPS melalul Komlte Pengelola KPS dengan Surat Penugasan selnnjutnya menynmpalkan dokumen terse but kepada Unit Kerja Pengadann Barang dan Jasa (UKPBJI untuk melaksnnakan proses pengadaan. 2) Tabap Pengadann. Berdasarkan Sumt Penugnsan Komlte pengejolc KPS, UKPBJ menyelenggarokan proses pengadaan calon mitra kerja sama sesual tehapan-tahapan pengndann .ebagalrnana dlatur daIam ketenruan perundang-undangan. Lrulgkah-Inngkah pengadaan tetsebut antara laln; a. melakukan sestaltsoet rencann kemltman (market S<ltmdin!l): b. memfastlttasl pertemuan konsuitasl bag! pthek caloo mltm yang bermlnat dalam [angka waktu penawarnn [sebelum tanggal pengumpulan propesall: c. menyusun benchmark lndlkator kuallftkasJ baden hukum mitm kemnraan yang dJbaropknn. 31 Tahap Pelaksanaan KPS yang telah melalul mekanteme proses sebagatmana dJrnaksud dalam angka 2) huruf a, huruf b, dan huruf c dan telah dlsepakaU para plhak [pemertntah dan mltra swasta], oleh Tim Pelak... na Teknls dltuangkan dalam Naskah Perjnnjlao Kerjn sama atau Kontrak Kerja same, Tim Pelaksana Teknts dalarn penyusunan Naskab Perjanjlan Kerjn scma atau Kontrak Kerja sama wnjlb menglkut sertakan unit kerja yang program kegtatannyc telah dlt.tnpkan sebagor program yang pelaksanaannyn dUaksanaknn melalul KPS. Hal Inl dJrnaksudkan karena pada prlnslpnyn plmplnnn satuan k.rj" tersebut yang bertanggung jewab selnku kuaso pengguna nnggamn (KPA), dan mengetabui seeam teknts mekantsme langkah-Iangkah pelaksanaao, sasaran, target capalan serta manfaat yang akan dJperoleh •• bagal tujuan dar! pada KPS tersebut, Penanda tnngnnan kcntrak pekerjaan/Jasa dar! plhak pemertntah dapat dllnkukan oleh Pengguna Aoggaran (PAlatau xuasa Pengguna AniKaran (KPAI .. sual dengan ketentuan perundang-undnngaa. dJ pthak Mitro penada tanganan dapat dllaksanak.o.n oleh Pimploan yang bertanggung jnwnb dnJam KPS. Seuap Perjanjtnn KPS utau Kontrnk KPS yang sudnh dttanda tcngant wnjtb dJJaksanakan dengan IUkat balk oeo,,31 2022, No.1029 -18- www.peraturan.go.id -- 18 of 30 -- pembuatan perjnnJIno ainu kontrnk bcrua memperhankan persyaratan yang hruus dlpenuhl dalam perjanJlnn sebagat syarnl sahnya suatu perjnnJIao. tidnk bertemangan dengan ketentuan sebagalmana dlntur dalnrn Kllnb undang-undang Hukum Perdata dan pemturan perundang-undangan. lsi Naskah PerjanJLnn KPS atau Kontrak KPS sekurang- kumngnya terdlrl atas : a, Kompnrasl [keterangan lentang Identltas lengkap para pthak yang bertlndnk melakukan perbuatan hukum); b. Konsldemns; c. lsI PKS. paling sedtktt memuat : 11 mnksud dan tujuan: 2) obJek; 31 ruang Ilngkup; 'II penyelesalnn perseUslhan; 51 keadaan kahar, dan 01 bernkhlrnyu kemItman. d. PeDUtup. COntoh Naskah PKS sebngalmnna bertkut: dengan kesepakatan yang telah dltuangkan dalam perjanjtan atau kontrnk, dan secara hukum mengiknt kedun belah plhnk. 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 19 of 30 -- .................... berdasarkan AnHKntan Dasar' .................. yang dIbunl dI hadapan Notnrl. .. yang dIsahkan oleh Menlen Hukum dan HAM berdasarkan Kcp\ltusan No , daJam hnl Inl .................... , dl JaJan berkedudukan II. ..... [nama tanpa &"1ru1........ ........................... tnnHKaJ .. dalam hal ini bertIndak untuk dan Mas nama xemeruerten Kesehatan, selnnjutnya disebut PIHAK KESATV .. berkedudukan dl Jakarta. Jnlan berdasarkan Sumt Kuasa Khusus ~1enlerlxesehctan Nomor I. .. .... [nama tanpa &"w) ...... Pada hart Inl, tanggal bulan tabun .·•·•·•·•·•·•· ... 1.• - .. - •••• ), Kaml yang bertanda tnngan dI bawnh Inl ; NOMOR . NOMOR .. TENTANO PERJANJIANI KONTRAK KERJASAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBUK INDONESIA OENOAN lOGO MmA lOGO KDUIIKES r+__ ---, CONTOH PE;RJANJIAN/KONTRAK 2022, No.1029 -20- www.peraturan.go.id -- 20 of 30 -- Pasal ..... KEADMN KAHAR PnsaJ ....... PENYELESAlANPERSELISIHAN Pasal ..... RUANOLINOKUP Pn.al .... OBJEK KERJASAMA Pasal ..... MAKSUDDANTUJUAN PIHAKKESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya seeara bersama-sama daJrun Perjanjlan/Kontrnk 1nI dlsebut PARA PIHAK.dan seeora sendlrt-sendlrt dlsebut PlHAK. PARAPIHAKterleblh dabulu menerangkan hal-hal .ebagaJ berikut : I . ..............................dst 2 . .............................. d.t Berdasnrknn hal-hal tersebut dI <II1lS. sesuat dengan kedudukan dan kewenangan maalng-maalng, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksannkan Perjanjlan/Kontrnk . dengan kelenturul dan syasrat-syarn; sebagatmana tertuang daJam Pasa-pasal dlbawah Inl : PlHAK KEDUA selanjutnyn dtsebut ....................... , bertlndnk untuk dan atas nama 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 21 of 30 -- , nama Ian pa Itolar I ( nama tampa golar J Cap dan Tnndatnngan Cop dan Tandatangan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Demlklan P\>rjanJIIll1/KontrukIn! dibuat dan dltanda tanganl dI pada hart dan tnnggnJ terse but dI atas dalam rongknp .. ,....} bermeteml cukup, mastng- mnslng mempunynl kekuatan bukum yang sama, Pasal ..... BERAKH1RNYAKEMITRAAN 2022, No.1029 -22- www.peraturan.go.id -- 22 of 30 -- E. ~ngad=n ~U1ra. ~nyelenggara.an KPS dI Bldang Noninfrnstruktur Kesehatan yang pendanaan berasal dart Anggaran Pendapatan dan BelanJa Negara (APBN) dUnkukan pengadaanm1tm. Dniam rungkn efektllitru! dan efislensl pelaksanaan pengadaan mltra dI IIngkungan Kementertan Kesehatan, yang pendanaannya berasal dnr1 APBN. dUnkuknn oleb Unit KeJja ~ngadaan Barang dan Jnsn (UKPBJ) yang terpusai dI Biro Keunngan Sekretartat JenderaJ Kementertan Kesehatnn. 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 23 of 30 -- KPS harus merupakan suatu kesetarnan kedudukan hukum daJam pengernan memlllkl tuga. dan langgung jawab serta hak dan kewajiban hukum yang sama. oleh karena ltu daJam penyetenggnraannya harus memperhankan normn dan knedah hukum yang berlnku umum. pengelolaan KPS memerlukan organ struktur yanK memJUkI tugas dan fungsl serta pennngguog jawab, dan memUlkl kewenangao-tertentu untuk mengelola dan melaksannan berbagaJ kegtatan daJnrn rnngka mencepal tujuan kerja sarna sesual dengan kesepakaton yang dltetnpkan. 01 sektor kesehatan Penanggung jawab seluruh keglatan kesehntan yang menggunakan anggnran Negnra (APBN)berada dltangan Mentert Kesebnlan selnku pengguna anggnran (PAl. OaJnrn kaltan peoyelenggnraan KPS yang dlatur daJnrn Pemturnn Menterl Kesehatnn InJ, tanggung jawab berada pada Mentert, yang pelaksanaannya djdelegaatkan kepada SekretnrJs JendernJ untuk dan atas nnroa Menterl Kesehatan. secara struktur organJsasl pada Kementerlnn Kesebatnn, Sekretnrts JendernJ mempunylll tugas melaksanakan kcrdjnest pelaksanaan tugn. pembtnean dan dukungan administm51 kepnda seluruh unit organJsasl dl Ungkungan xementertan Kesebntan. OaJnrn melnksanakan tuga. tersebut Sekretaris Jenderru meoyelenggnrakan rungs I antarn lain koerdtnast dan penyuaunan rencana dan Program gementertan Kesehnto.n. keuangan. penyelenggnraan pengelolnan bamng mUik negara dan kekayan Negnrn, serta pelaksnnaan tugas yang diberlkan oleh Menterl Kesehatan. Oalnm rangko pengembangan dan efektivtlas penyelenggnroan KPS di Ungkunglln Kementerlan Kesehatan, Menterl membentuk Komite pengejola KPS, yang seeara ",,-aU-rcio diplmpln oleh Sekretarls Jenderal untuk mengelola semua keglatan dalnm pelaksanaan KPS. KPSmempunylll tugas: a. mengarur, mengtnventartsaat, dan menetapkan program prlorltas yang akan dikerjasamakan; b. melaksanakan pengadcen [sumber dana APBN) dan menetnpkan mltra kerja sama yang lelab merneoubl persyararan: c. melnkukan pencatatan dan pelaporon: dan d. menyampalkan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Menterl Kesehatan, Oaiam melaksanakan tugasnya. secarn teknis Komlte Pengelola KPS dibnntu oleh : a, tlm pelaksana teknis; b. tlm pengadaan atau unit korjn pengadaan bnrang dan jaso (UKPBJ); c. tim monitoring dan ovolunsl; dan d. sekretarioL Komne pengelcla KPS juga dapnt menylapkan TIm ad·hoc KPS daJnrn keadaan darumt bencnna dan/ainu krlsis kesehatan berdasarkan penugasan Mentort. TIm Pelaksann Tokols. TIm Pengadnan dan Tim Monitoring dnn Evoluasl daLam melaksnnakan tugasnyn bertanggung jawnb kepndn Komlte Pengelola KPS. Pembentukan Komlte Pengelola KPS, crgantsast, komposlsl ausuncn kennggolnnn. masa baktl, segain pemblnyn"" yang dlperlukan untuk peinksannnn keetatnn Komlte, tntnkerjn dan tntalnksann kerja ditetapkan dengan Keputuson Mentert tersendlr1. OaJnrn .usunnn keanggotnan tldak menetllpkan nnran personal. nnmun nama jabntan. hal In! dlmaksudkan untuk menjaga ke.lnambungnn don BABin PENOELOLAAN KEMITRAAN 2022, No.1029 -24- www.peraturan.go.id -- 24 of 30 -- keberlangsungan pelaksanaan tugas Komlte, yang apabUn ada pergantlan eIIsebabkan penslun atau nUb tugas, mak .. secara ex-offrcio pejabal penggantl otomaus sehgal nnggola komue. a, TIm Pelaksana 'reknte TIm Pelaksana adalah unsur pelaksana teknls dalam struktur Komlt. Pengelola KPSyang bertugas dan bertanggung jawnb membnntu Komlte Pengelola KPS melaksanakan tugas. fungslnya dalam pengelolaan KPS. Tim Pelaksann Teknls mempunyal tug... : I) melakukan tnvemartsost dan pemetaan program bldnogJpotensl yang akan d1keJjasamnkan. 2) menyusun prtorttas objek yang akan dlmltrakan. 3) melakukan koordlnasl dengan Komlte Pengelola KPS dan Panltia Pengadoan don Tim Monev. 'I) menertma laporan hasll monitortng dan evaluast dart Tim Monev untuk ell rekcmendast kepada Komlte Pengelol..n KPS. 51 menylapkan saran dan pertlmbnngnn dalam proses pemlllhan mltm yang akan dlundang untuk bekelja sama. 6) men..,laab/Memben araban terhadap kerangka acuan/proposal objek KPS). 7) menllnl proposal dan studi kelayakan. 81 menylapkao matert kesepakatan bersrun a dan rancangan peljanjlan KPS, termasuk lndikator-lndlk.nlor mutu eapalan yang dtherapknn dart pelaksannan KPStersebur dengan calon mltrn. 9) menylapknn rapat-rnpat teknls dan rnpat pleno Komlle Peogelolll KPS. 10) menytapkao rekomendasl Komlte Pengelola KPS kepada Menten untuk mendapatkknn persetujuan dan/alau penandatanganon KPS. II) menytapkan laporan pelaksanann KPSkepada Menten. b. TIm Pengadoan TIm Pengadaan ndalah unsur pelaksana dalam struktur Komlte Pengelolo K.ljasamo yllng bertugas dan bertanggung jawab meJakukao perstapan pelaksanan keglatnn pengadaan yong pembtayaannya bersumber dart dana APBN dan melaksanakan proses pengadann cnlcn mltra, Sesunl dengan Peraturno Mentert Kesebatan Nomor 25 Tabun 2020 lontnng Organl .... 1 dan Tntn Keljn Kement"rlan Kesehatan, Unit laynnan pengadaan telab berubab nomenklatur menjadl Unit Kelja Pengndaan Barnng dan .Jasa (UKPBJ) dengan dana bersumber dart APBN yong tupusat di Biro Keunngan ~kretartat Jenderal Kementerlan Ke•• bntan. c. TIm Monltortng dan EvnJuasl Tim Monitoring dan EvnJunsl adalah unsur pelaksnna dalam struktur Komlte Pengelola Keljasama yang bertugas dan bertanggung Jawab dalam pelaksanan tugas dan kegtatan monnertng don evaluast. HnI In! dimaksudkan .upaya monitortng dan evnluasl dilaksnnakan secoro objektlf. Tim Monltortng dan EvnJuasl mempunynl tugns: 0.. melakukan pengukumn. penllaian don evaluesl terhadap kesesunlnn target yang dlrencanakan dalam kemltrnan; b. m.lakuknn pengukuran, penllnlan dan evaluast terbadap indikator peneapatan, performa dan manajemen peloynnan sesua! dengnn peljanjlan olob para plhak don khusuenya ses uai dengnn SPM kesehatan; c. melakukan pwgownsan penyelenggaraan KPS: d. melakukan monltortng dan evalMSI .ecorn berkala sepanjong mosn kemltraan: don 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 25 of 30 -- e. melaporkan basil pelaksanaan monltoring dan evaluasl kepada Komlte Pengelola Kerjasama. Dalam sltuas:! darumt beneana ntau krlsis kesehatan, kejadlan luar blasa/wabab penynklt. atau kedarurctan kesehatan masyarakat, agar efektlf dan efislen sangat dlperlukan kecepatan, ketepntan dan kemudabnn dalam mengambtl langkab-Iangkab penanggulangan agar dapat mernlntmnllsosl dampnk yang dltJmbulkan kbususnyn yang terknlt dengan aspek keselamatnn jlwn manusta, Menter! Kesehntnn dapnt menugaskan Komlte Pong<'lola Kerjasama mernbnntu pelaksanaan penanggulangan yang menjadl tugas dan tanggungjawnb kementerlan kesehatan. Apablla dJperlukan dapat meUbatkan Kernenterian terknlt, lembaga pemertntah non kementertnn, serta satuan tugas pennnggulangan bencana d1 pusat IBNPBPUsat/ BNPBDImaupun daerah yang terdampak. KeblJak.wmendayagunakan Komlte Pongelola Kerjasama datam keadaan darurat tersebut dltetapkan dengan Keputusan Menter! Kesehatan tersendlrt dengan tugas melakuknn koordtnasl IdenUllkasl kebutuhnn untuk penanggulangan bencanaj'krtste kesehatan, termasuk obat-cbatanj'alat kesehatan, perenconaan bnntuan tennga kesehatan, sarona. prasarana kesehatan, penytapen fastlltns pelayanan kesehatan yang dlbutuhkan. dan penyIDpaDpelaksanaan KPS dalam mendorong peran serta aktJf masyarnkat dalam penenggulangan beneana melnluJ IdenUllkasl mltra potenalal berdasarkan tnlslasl pemerlntab untuk dJajukan ke mltrn potenslal dalam hnl pemblayaannya bersumber dar! pemertntab. xomue Peng<'lolnKPS melnksnnakan tugas sesuaJ dengan ketentuan peraturan perundeng-undcngan terkalt keadaan bencana, krtsts kesehatan, kejadJan luar blasa/wubab penyakn, atau kedarurntan kesehatan masyarakat. 2022, No.1029 -26- www.peraturan.go.id -- 26 of 30 -- l'emblnyaan untuk KPS dapat bersumber dart pemblayuan pemertntah, mltra maupun rompurnn. A. l'emblayaan dart Pernertntah Pusat (APBN, Proses perencanaan dan penganggaran KPS yang diblnylli oleb APaN mengtkutl prosedur perencenaen dan penganggMan bldang keaehatan sebagalmana telah ditetnpknn dalam Pernturann Menterl Kesehntan Nomor 7 Tahun 20 Iq tentang Perencanaan dan penganggamn Btdang Kesehatan, termasuk nnggarnn dekonsentrosl, dan tugas pembantuan. Hal In! menytrntknn bahwa settap rencana KPS yang menggunnkon dana dan APBN barus memUlid bubungan deugan npn yang telah dlnyataknn daJam dokumen perencanaan. Dengan demlkian maka program-program yang akan dimltrnknn dengan mltra dan menggunnkon dana APBN. t.lah direneanakan meilliul proses perencannan dan dimasukknn ke dnJam Rencana Umum l'engadnnn dan Sistem tnformast Rencanu Umum pengadaan (SIRUP) B. l'emblnyaan oleh Plhnk Mitro I. pembtayaan melalul Dana Tanggung Jawnb So_tal Perusahaan. Kernltraan pemertntah dengan Swnsta dapat dIInkukan melalul pemblnyaan to.nggung jnwab sostal perusahaan (KTJS). Dalam hal KTJS dllakuknn oleb Kementertan Kesehatan, Komlle l'engelola Kemltrnnn KPS perlu memUlki laporan sumber pembtayaan dnn besa.ran pembteycannya. HnI In! untuk memastlknn bahwa pemerlntah memUlid catatan yang akurat mengenat besamyn tnvesrast mitro, benruk keeJntan dan pendanaannya. Pelaksanaan KTJS yang berjalan selama Inl merujuk pad a Pedoman pelakeaneen KTJS yang dlbuat oleh xememenan Kesebalan. DIliam Pedoman tersebut pembaglan peran dan tanggung jnwnb antara organlsasl yang bermltrn dengan Kernentertan Kesebnlan dalam bubungan KTJS udak dlnyatakan dengan tegas, namun hanya dldasarkan pada koordinasl dan persetujuan yang dltuangknn dalam MoU dan l'erjanjlnn Kerjn Samn. HnI Inl dldasarkan pede "s.-u yang terdapat dalnm bukum perdatc, yanu paCfa _ulll seronnda babwa perjanjlnn berlaJcu seperti undang-undang bag! para pthak yang saling sepakat dan mengikatkan dirl pada perjnnjlnn tersebut. 2. l'e,mblayaan Fllnntropl KPS Juga dapat dilaksanaknn dengan memnnfantkan pemblayaan mnntropL Sant In! peran mantropls dalam mendukung program dan pemblayaan keeehctan belum lergall dengan tepat dan belum terdatn secaru bllik karena blasanya dUaJcuknn seeara tersebar di beberapo saruan kerjo, atou peJapomonya Juga belum komprehenslf. Aklbatnyn. data NHA mlsalnya, tldak dapat menampllkan besamya pendanann yang lelah dikucurknn eleh lembagn-Iembaga mantropl sebaglli bagt.'\Jl dart lumber pemblayaan sektor kesehatan. Metode modem berupo crowd/undillg Juga .erlng dllnkuknn dengan laogsung berhubuogan deogan rumah saklt terleotu. SebagaJ con.ob. apablla ado paslen yang kekurangan blnya pen&<>balnnatnu .kemn pengobatannya Udnk lerjnrnln oleb BPJS. makn dana dart donntur melalul <:rOwd/undillg Inl I""",,ung BABIV PEMBlAYMN 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 27 of 30 -- Pembtayaan fllnnrropl dapat berupc: a. Dana Illanrrepl yang lang.ung dtserahkan dan dlkelola oleh lim pelaksnna kerja sama yang terptlth, b. Dana fllantropl yanK dlkelola oleb perantara (inlermediaries). rnlsnlnya dalam bentuk crowdfunding atau dana amanat umat. Usulan untuk KPS dengan pendannan Illantropl atau KTJS dapat bernsal d.arI mltrn ntau pemertntah. Apabtla usulan KPS bersumber dart dana fllantrept, bcrus dllnporkan kepada Komlte Pengelola Kemltraan, untuk kemudJan dlsusun dalam bentuk proposnl secara bersama-eama nntara pengusul dan satuan kerja terknlt. untuk dlsampalkan ke penyandang dana. A""blla dJsetujui. maka penyandang dana dapat memUIh ainu menunjuk pelaksana KPS dan melaporknn hasllnya kembnll kepada Komlte Pengeloln xemttrcen. Dnlam hal pemblayaan KPS melalul ftlanlropl atau pun KTJS yang dUakukan Kernenterlan Kesehatnn, Komlte Pengelola Kemltmnn wajlb mencatnt sumber pemblaynnn dan besaran pernblayaan. Hal lnl untuk memasnknn bahwn pemertntah memlllki catatan yang akurot mengenat besamya tnvestast mltm termasuk filantropl kbususnya bentuk keptan dan pendanaannya, 3. Pembtnynnn dart mltrn Inlnjmltrn yang dapat dlpertnnggung jawabkan, ~Utra laln yang dJmaksudknn adalah IndJvldu atau perorangan, LSM yang melakukan penggnlangan dana, termasuk Lembaga Donor, dlmnna sumber dana dan kepemUlknnnya harus jelM sesuat dengan ketenruan perundang-undangan [bukan hasll korupsl atau money laundry/. Khusus untuk kemltrnan dengan Donor Luar Negert, peinksanannnya menglkull ketentunn s.bagalmana dJatur dalam Pemturan Menter! Kesehatnn Nomor 1 Tnhun 2021 tentnng Pedoman Penyelenggarnan xerjaeamo Luar Negeri dt Ungkungan Kernenterlnn xeeehcmn. C. Pemblaynan Cnmpumn (Blended FinanCE) Pemblaynnn campumn adalah suatu pelnksanann kemltman dengan menggunakan sumber pembtayaan carnpumn balk darl unsur pemblayaan pemertntah maupun swasta. Mekanlsme untuk maetng- maslng sumber pemblaynan yang dlgunnknn harus mengtkutl ketentuan pemturon perundang·undangnn yang berlaku. dlsalurkan ke rumch saldt tersebut. Aklbatnyo., data Int pun ttdak tercatat seeara slstematis. 2022, No.1029 -28- www.peraturan.go.id -- 28 of 30 -- Monltortng dan evaluast daIam suatu kemnraan memiUkJperan penllng sesual dengan komltmen kesepakatan yang telab dituangkan dalam perjanjian/kontrak kemltnmn. Oleb knrena ltu daIam kegJntan monitoring dan evaluast tndlkator- indikntor untuk mencapai target-tnrget prtorltas nastonal, mnupun pengulruran kinerja utnmenyc yang berkattan langsung dengnn pelayanan kesebatnn kepada masynrnkat yang dlsepakatl dan telab dltuangkan dalam kesepnkatnn hnrus terpenubi. Yang perlu menJadi folrus perhattan rul.aJab Indlkntor rnutu, bukan Indikntor output (banynknyn keglntan yang dllakukan]. Segala benruk kegJntan KPS yang disepnkatl hnrus dimonitor dan dlevatuast oleh Tim MODey. Untuk KSO dl Rumah Snldt, pelaporon harus dllakukan seeara berkala kepada Menterl Kesehatan melalui Komlte Pengelola KPS. Pelapor"" inl .angnt diperlukan untuk mendapatkan data NHA (National Health Accountl secara kcmprehenstf, Tim Monev dalam melaksanakan tuga.nyn bnrus memnstlkan Indlkator- Indlkator yang dituangkan dalam kontrakl perjanjinn kemttrnan, dllaksanakan mltrn KPS dengnn balk, IIdnk meninggalkan kesepnkatnn secarn septhak dnn/alau mengallhkan pada plhak loin. BAa V MONITORINGDAN EVALUASI 2022, No.1029 www.peraturan.go.id -- 29 of 30 -- BUDI O. SADIKlN ltd MENTER! KESEHATAN REPUBUK lNDONESlA, KPS dJbampkan akan dapat mendorong percepatan pembangunan Nonlnfrnstruktur kesehatan, sehlngga membertknn manfaat yang optimal bag! masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehntan yang sennggt-ttnggtnya. BAB VI PENUTUP 2022, No.1029 -30- www.peraturan.go.id -- 30 of 30 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah dengan Swasta di Bidang Noninfrastruktur Kesehatan
tentang KESEHATAN - STANDAR / PEDOMAN - KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA / KPBU
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 27/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.