Minister of Health Regulation No. 27 of 2020 on the Third Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health

Issued

Oct 7, 2020

Effective

Oct 9, 2020

Issuer

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Health Regulation No. 27 of 2020 introduces amendments to the existing framework governing the distribution of government assistance within the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation primarily affects health institutions and organizations that are involved in the distribution and management of government assistance related to health services, particularly in times of disaster or emergencies. Key obligations under this regulation include adherence to the updated guidelines for the allocation and utilization of funds, ensuring transparency and accountability in the distribution process, and compliance with reporting requirements. The regulation also emphasizes the importance of coordination among various stakeholders, including local governments and health agencies, to ensure that assistance reaches the intended beneficiaries effectively. This regulation interacts with other related regulations by providing a clearer framework for the distribution of assistance, which is essential for disaster response and recovery efforts. It aligns with the broader objectives of improving public health services and ensuring that government resources are utilized efficiently in addressing health crises. Investors and organizations looking to engage with the health sector in Indonesia should be aware of these guidelines, as they may impact funding opportunities and partnerships with the government in health-related initiatives.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (10K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1180, 2020 KEMENKES. Penyaluran. Bantuan Pemerintah.
Pedoman Umum. Perubahan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanggulangan wabah
penyakit menular dibutuhkan peningkatan kemampuan
pelayanan rumah sakit salah satunya dengan
pemenuhan kelengkapan peralatan kesehatan;
b. bahwa untuk memberikan dukungan kelengkapan
peralatan Kesehatan pada rumah sakit sebagai rujukan
pelayanan kesehatan perorangan terutama pada masa
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
www.peraturan.go.id

-- 1 of 8 --

2020, No.1180 -2-
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
www.peraturan.go.id

-- 2 of 8 --

2020, No.1180

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1018);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan:
a. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
790);
www.peraturan.go.id

-- 3 of 8 --

2020, No.1180 -4-
b. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 890);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 5 ditambahkan angka
3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penghargaan;
b. beasiswa;
c. sarana prasarana; dan/atau
d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk
instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah
Daerah/ masyarakat/perseorangan.
(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa
bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan
nonpegawai negeri sipil.
(4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk
sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan
kesehatan, alat pengolah data, atau dalam bentuk
uang yang digunakan untuk membeli sarana
prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan,
alat pengolah data untuk instansi Pemerintah
Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat.
(5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
www.peraturan.go.id

-- 4 of 8 --

2020, No.1180

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diberikan dalam bentuk:
a. Uang yang digunakan untuk:
1) pembelian makanan tambahan untuk
Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah
Daerah/masyarakat/perseorangan;
2) dukungan dana penyelenggaraan
kepalangmerahan oleh Palang Merah
Indonesia sesuai dengan tugas dan
fungsinya; atau
3) pembelian peralatan Kesehatan bagi
rumah sakit rujukan pelayanan
kesehatan dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan Kesehatan terutama
pada masa pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19); dan
b. makanan tambahan, obat, perbekalan
kesehatan, bahan medis habis pakai untuk
Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah Daerah/masyarakat/
perseorangan.
(6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan
reagen.
2. Ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 6 diubah, di antara ayat
(4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a),
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Bantuan Pemerintah diberikan secara langsung
kepada penerima bantuan.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk
teknis yang dibuat oleh Penanggung Jawab
www.peraturan.go.id

-- 5 of 8 --

2020, No.1180 -6-
Program.
(3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memuat:
a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
c. pemberi Bantuan Pemerintah;
d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
e. bentuk Bantuan Pemerintah;
f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
g. tata kelola pencairan dana Bantuan
Pemerintah;
h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
j. ketentuan perpajakan; dan
k. sanksi.
(4) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
mekanisme sebagai berikut:
a. calon penerima Bantuan Pemerintah
mengajukan surat/proposal dalam bentuk
manual dan/atau elektronik;
b. surat/ proposal diverifikasi oleh penanggung
jawab program untuk mendapatkan
persetujuan;
c. surat/proposal yang telah disetujui
mendapatkan penetapan oleh Penanggung
Jawab Program;
d. Penanggung Jawab Program memberikan
Bantuan Pemerintah kepada penerima
Bantuan Pemerintah yang dibuktikan dengan
berita acara penerimaan; dan
e. penerima Bantuan Pemerintah melakukan
proses pemenuhan persyaratan hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4a) Dalam hal pemberian bantuan berupa uang untuk
pembelian peralatan Kesehatan sebagaimana
www.peraturan.go.id

-- 6 of 8 --

2020, No.1180

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 3):
a. pembuktian Penanggung Jawab Program
memberikan Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
berupa dokumen bukti transfer kepada
rekening rumah sakit penerima Bantuan
Pemerintah; dan
b. penerima bantuan pemerintah harus
menggunakan dana yang diterima sesuai
dengan perjanjian kerja sama yang disepakati
dan bertanggung jawab penuh terhadap proses
perencanaan, pelaksanaan, dan
pemanfaatannya.
(5) Pengalokasian, penyediaan barang, dan penyaluran
Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan
Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7
Penerima Bantuan Pemerintah wajib memelihara
bantuan yang telah diterima dan/atau menggunakan
bantuan sesuai dengan peruntukannya dan
mempertanggungjawabkan penggunaannya
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id

-- 7 of 8 --

2020, No.1180 -8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TERAWAN AGUS PUTRANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id

-- 8 of 8 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - STANDAR / PEDOMAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 27/2020?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 27/2020. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2020). Other 27/2020 — Minister of Health Regulation No. 27 of 2020 on the Third Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-27-2020

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 27/2020 — Minister of Health Regulation No. 27 of 2020 on the Third Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health." KBLI.CO.ID, 2020, https://kbli.co.id/regulations/other-27-2020.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Indon.), summarized in Other 27/2020, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-27-2020 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 27/2020 — Minister of Health Regulation No. 27 of 2020 on the Third Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-27-2020.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1180, 2020 KEMENKES. Penyaluran. Bantuan Pemerintah. Pedoman Umum. Perubahan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanggulangan wabah penyakit menular dibutuhkan peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit salah satunya dengan pemenuhan kelengkapan peralatan kesehatan; b. bahwa untuk memberikan dukungan kelengkapan peralatan Kesehatan pada rumah sakit sebagai rujukan pelayanan kesehatan perorangan terutama pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; www.peraturan.go.id -- 1 of 8 -- 2020, No.1180 -2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); www.peraturan.go.id -- 2 of 8 -- 2020, No.1180 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan: a. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 790); www.peraturan.go.id -- 3 of 8 -- 2020, No.1180 -4- b. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 890); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 5 ditambahkan angka 3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana prasarana; dan/atau d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/ masyarakat/perseorangan. (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan nonpegawai negeri sipil. (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data, atau dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat. (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA www.peraturan.go.id -- 4 of 8 -- 2020, No.1180 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. Uang yang digunakan untuk: 1) pembelian makanan tambahan untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan; 2) dukungan dana penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; atau 3) pembelian peralatan Kesehatan bagi rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan terutama pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan b. makanan tambahan, obat, perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/ perseorangan. (6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan reagen. 2. Ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 6 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Bantuan Pemerintah diberikan secara langsung kepada penerima bantuan. (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang dibuat oleh Penanggung Jawab www.peraturan.go.id -- 5 of 8 -- 2020, No.1180 -6- Program. (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi. (4) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. calon penerima Bantuan Pemerintah mengajukan surat/proposal dalam bentuk manual dan/atau elektronik; b. surat/ proposal diverifikasi oleh penanggung jawab program untuk mendapatkan persetujuan; c. surat/proposal yang telah disetujui mendapatkan penetapan oleh Penanggung Jawab Program; d. Penanggung Jawab Program memberikan Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan; dan e. penerima Bantuan Pemerintah melakukan proses pemenuhan persyaratan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4a) Dalam hal pemberian bantuan berupa uang untuk pembelian peralatan Kesehatan sebagaimana www.peraturan.go.id -- 6 of 8 -- 2020, No.1180 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 3): a. pembuktian Penanggung Jawab Program memberikan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa dokumen bukti transfer kepada rekening rumah sakit penerima Bantuan Pemerintah; dan b. penerima bantuan pemerintah harus menggunakan dana yang diterima sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati dan bertanggung jawab penuh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatannya. (5) Pengalokasian, penyediaan barang, dan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Penerima Bantuan Pemerintah wajib memelihara bantuan yang telah diterima dan/atau menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya dan mempertanggungjawabkan penggunaannya Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 7 of 8 -- 2020, No.1180 -8- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2020 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd TERAWAN AGUS PUTRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id -- 8 of 8 --